Home

  • Kabar Gembira, Kini Berlangganan Netray Bisa Melalui Gopay

    Kabar Gembira, Kini Berlangganan Netray Bisa Melalui Gopay

    Kemudahan dan kenyamanan pengguna menjadi hal yang penting bagi Netray. Oleh karena itu, Netray terus berupaya memperbaiki dan melakukan pembaharuan fitur secara berkala guna memahami kebutuhan pengguna. Kini Netray telah menyediakan alternatif pembayaran melalui GoPay. 

    Untuk menikmati fitur-fitur unggulan Netray, kamu hanya perlu membuat akun dan melakukan registrasi. Dengan berlangganan (subscribe), kamu dapat memilih fitur layanan yang sesuai dengan kebutuhanmu sehingga akan lebih efektif dan ekonomis. Seperti apa langkah-langkahnya? Simak tutorial berikut.

    Cara Berlangganan Netray

    1.Masuk halaman Netray kemudian klik Register

    2. Lalu kamu akan dialihkan ke halaman registrasi.

    3. Pilih Trial untuk melakukan demo terlebih dahulu atau pilih Subscribe jika ingin langsung berlangganan.

    4. Isi data diri (nama lengkap, nama pengguna, email, password, dan nomor telepon). Pastikan semua data terisi dengan benar lalu klik persetujuan kebijakan privasi dan konfirmasi bahwa kamu bukanlah bot.

    5. Klik Next dan kamu akan dialihkan ke halaman berikut. Pilih layanan yang sesuai dengan kebutuhanmu (Add to cart)

    7. Pastikan pesananmu sudah sesuai (lihat bagian Order Summary). Kamu dapat mengubah jumlah keyword dan jangka waktu sesuai kebutuhan. Jika tidak, Netray akan otomatis menggunakan pengaturan standar (1 keyword dan 1 bulan). Kemudian klik Subscribe. Dengan mengeklik subscribe kamu dianggap setuju dengan Ketentuan Kebijakan Privasi Netray dan Syarat dan Ketentuan Netray.

    8. Kamu akan dialihkan ke halaman faktur yang berisi detail pesananmu dan berapa jumlah uang yang harus dibayar. Lalu klik Payment. Faktur ini juga akan otomatis dikirimkan ke emailmu.

    9. Klik Continue dan pilih cara pembayaran melalui GoPay. Klik Pay Now dan akan muncul Order ID beserta QR Code. Buka aplikasi Gojek atau aplikasi dompet digital lain. Scan QR code yang tertera pada layar monitor. Cek detail pembayaran di aplikasi lalu klik Pay. Masukan Pin dan transaksi kamu berhasil.

    11. Klik I Already Paid untuk memastikan bahwa kamu telah melakukan pembayaran. Lalu dalam beberapa detik, Netray akan membawamu pada halaman Dashboard.

    Selamat, fitur yang kamu beli telah aktif. Klik Create Topic untuk mulai membuat topikmu.

    Perlu kamu tahu bahwa setiap satu keyword hanya mengakomodasi satu kali pemrosesan data. Artinya, kamu tidak dapat mengubah atau mengganti keyword setelah mengeklik Create Topik. Jika kamu ingin lebih fleksibel, kamu dapat beralih ke paket premium Netray. Di paket premium kamu bebas mengubah atau mengganti keywordmu meski hanya memiliki satu slot keyword. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi Kontak Netray.

  • Mau Coba Netray Secara Gratis, Ini Fitur yang Dapat Kamu Cicipi di Paket Trial

    Mau Coba Netray Secara Gratis, Ini Fitur yang Dapat Kamu Cicipi di Paket Trial

    Sejak Juli 2020 lalu, Media Monitoring Netray telah dibuka untuk pengguna mandiri. Media monitoring berbasis analisis big data dan kecerdasan buatan ini tak hanya mengakomodasi kepentingan bisnis dan korporasi, tetapi juga dapat digunakan untuk kepentingan perorangan, sebagai sumber penelitian. Netray juga menyediakan paket Trial untuk kamu yang ingin mencoba Netray secara gratis. Agar kamu dapat memanfaatkan fitur Netray Trial secara maksimal simak tutorial berikut ini.

    1. Masuk halaman Netray kemudian klik Register

    2. Lalu kamu akan dialihkan ke halaman registrasi. Pilih Trial untuk melakukan demo.

    3. Isi data diri (nama lengkap, nama pengguna, e-mail, password, dan nomor telepon). Pastikan semua data terisi dengan benar lalu klik Persetujuan Kebijakan Privasi dan konfirmasi bahwa kamu bukanlah bot.

    5. Klik Register untuk mendaftarkan akunmu pertama kali. Akun yang sudah pernah didaftarkan tidak bisa mendaftar kembali. Klik Login untuk masuk jika sudah punya akun.

    6. Buka email kamu untuk melihat link aktivasi yang dikirimkan Netray dan lakukan verifikasi akun. Berikut tampilan dashboard-mu setelah berhasil verifikasi.

    Untuk paket Trial, kamu hanya bisa mencoba fitur Twitter dan News. Instagram dan Facebook akan aktif apabila kamu telah meng-upgrade akunmu ke premium (Upgrade Membership) atau berlangganan Netray.

    7. Klik menu profil di pojok kanan lalu pilih Edit Profil. Lengkapi profilmu terlebih dahulu agar kamu dapat mengaktifkan fitur Twitter dan News. Jika sudah, klik Submit.

    8. Fitur monitoring Twitter dan News sudah aktif. Kamu dapat mulai memasukkan topik yang kamu inginkan.

    Lalu bagaimana cara membuat topik dan membaca data di dashboard Netray? Simak tips dan triknya berikut.

    Membuat Topik di Dashboard Netray (Trial)

    1. Klik menu Create Topic. Masukkan judul topikmu pada kolom Name kemudian masukkan keywords topikmu pada kolom Keyword. Kamu punya 2 slot keyword yang dapat kamu maksimalkan.

    Tips: Jangan menggunakan keyword yang terlalu umum karena akan menyulitkanmu dalam melakukan analisis (misal; penyakit, pemerintah, pandemi dsb). Gunakanlah keyword yang spesifik (misal; covid-19, psbb, atau nama brand). Akan tetapi, jangan terlalu spesifik (psbb di Bandung) karena data yang akan ditampilkan hanyalah data yang mengandung rangkaian kata tersebut. Alternatif terbaik adalah dengan memanfaatkan fitur penggabungan. Gunakan tanda && di antara dua kata yang wajib ada dalam data (misal psbb && bandung). Keyword ini akan lebih spesifik dan maksimal daripada keywordpsbb di bandung‘ (terlalu spesifik) ataupun ‘psbb’ saja atau ‘bandung‘ saja (akan menyangkut semua topik tentang pssb dan topik tentang bandung).

    2. Jika semua sudah lengkap terisi klik Save. Dalam beberapa detik, dashboard Netray akan muncul. Crawling data akan berjalan beberapa menit tergantung frekuensi kemunculan topik. Untuk paket Trial, Netray membatasi jumlah data maksimal hingga 2000 dengan periode seminggu ke belakang. Meskipun topik yang dicari mungkin mengandung banyak data, Netray akan berhenti setelah mengumpulkan jumlah tersebut.

    Fitur Apa Saja yang Dapat Diakses Ketika Mencoba Netray Trial?

    Kamu dapat mengakses semua fitur yang ada di menu Overview. Selanjutnya, Account Monitoring, Social Network Analysis, Reporting, dan Comparing hanya bisa kamu dapatkan apabila kamu melakukan upgrade ke premium.

    Nah, di Overview ini apa saja sih yang bisa ditampilkan Netray untuk kamu?

    1. Data Statistik : meliputi total Impression, Potential Reach, Account (Male or Female), Persebaran Perangkat, Total Tweets.
    2. Grafik Peak Time : frekunsi sebuah topik diperbincangkan dalam sebuah periode.
    3. Sentiment Trend : kurva untuk melihat perbandingan sentimen di tiap periode.
    4. Tweets : semua tweet yang berhubungan dengan kata kunci. Kamu dapat melihat lebih detail dengan mengeklik View All Tweets. Kamu juga dapat memfilter tweet mana yang ingin kamu lihat berdasarkan sentimen (negative/neutral/positive) atau berdasarkan urutan (paling populer, paling baru, hinga yang paling lawas). Jika ingin melihat tweet mana yang paling mempengaruhi perbincangan topik secara umum lakukan filter berdasarkan yang paling populer. Jika ingin melihat akun yang paling awal memperbincangkan topik gunakan filter Older. Ini akan berguna ketika kamu mencari tahu inisiator sebuah topik atau tagar yang sedang trending.
    5. Top Words : kosakata populer yang paling banyak muncul dalam tweet warganet. Kamu juga dapat mengeklik masing-masing kata untuk melihat apa saja tweet yang mengandung kata tersebut dalam topik terkait.
    6. Top Accounts : akun yang paling berpengaruh dalam perbincangan topik, baik berdasarkan pada impresi yang diperoleh (sort by Popular) atau berdasarkan frekuensi kemunculannya (sort by Count).
    7. Top Entitas : People, Organization, Facilities, Complains, Locations.
    8. Popular Media : video atau gambar populer yang berhubungan dengan kata kunci topik.

  • Kabar Relokasi Perusahaan Asing ke RI: Ramai di Media Pemberitaan Sepi di Media Sosial

    Kabar Relokasi Perusahaan Asing ke RI: Ramai di Media Pemberitaan Sepi di Media Sosial

    Indonesia tengah bersiap menyambut relokasi perusahaan dari China ke. Dari kabar yang beredar, setidaknya 7 perusahaan dari berbagai negara telah dipastikan akan memindahkan fasilitas manufaktur mereka dari Cina ke Indonesia. Dengan adanya relokasi atau groundbreaking pabrik ke sejumlah daerah di Indonesia diharapkan dapat membuka puluhan hingga ratusan ribu lapangan kerja baru. Bagaimana kabar relokasi perusahaan asing ke Indonesia selama seminggu terakhir? Seperti perbincangan topik ini di Twitter? Berikut pantauan Netray.

    Pantauan Netray

    Dengan menggunakan kata kunci relokasi perusahaan dan groundbreaking pabrik, Netray menemukan 135 artikel dari 34 portal media yang menerbitkan berita terkait selama seminggu terakhir. Topik ini paling banyak diangkat oleh portal media Tempo, Sindonews, dan Bisnis Indonesia.

    Jawa Barat merupakan provinsi yang paling banyak disorot media terkait topik relokasi perusahaan asing dan groundbreaking pabrik ke RI. Kemudian disusul oleh Jawa Tengah dan Sumatera Utara.

    This image has an empty alt attribute; its file name is Screenshot-from-2020-07-28-15-49-41.png
    This image has an empty alt attribute; its file name is Screenshot-from-2020-07-28-15-49-27.png

    Dalam topik ini, Bahlil, Joko Widodo, dan Ridwan Kamil merupakan tiga tokoh yang paling banyak disebut-sebut. Bahlil selaku Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal banyak memberikan pernyataan terkait perkembangan relokasi perusahaan asing ke RI. Ia juga menjabarkan sejumlah perusahaan yang hendak dibidik untuk ditarik relokasi ke Indonesia. Sementara Presiden RI Joko Widodo beberapa kali menyampaikan ungkapan senang dan bangga terkait perkembangan positif soal relokasi perusahaan asing yang dinanti-nantikannya. Sebagai daerah yang paling banyak dibidik investor, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun kerap disorot media terkait langkah dan persiapannya menyambut relokasi ini.

    Relokasi 7 Perusahaan ke RI

    Berdasarkan daftar yang dipublikasikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ketujuh perusahaan asing yang direlokasi adalah sebagai berikut.

    1. PT Meiloon Technology Indonesia (Suzhou, China -> Subang, Jawa Barat)
    2. PT Sagami Indonesia (Jepang -> Medan, Sumatera)
    3. PT Kenda Rubber Indonesia (Shenzen, China -> Serang, Banten)
    4. PT CDS Asia relokasi dari (Xiamen, China -> KIT Batang, Jawa Tengah)
    5. PT Panasonic Manufacturing Indonesia (China -> Bogor, Jawa Barat)
    6. PT Denso Indonesia (Jepang -> Bekasi, Jawa Barat)
    7. PT LG Electronics Indonesia (Korea Selatan -> Bekasi, Jawa Barat)

    Hingga saat ini, 7 perusahaan dari ketiga negara tersebut telah dipastikan akan masuk ke Indonesia. PT Meiloon Technology Indonesia bahkan telah melakukan peletakan batu pertama pada 21 Juli 2020 lalu di Subang, Jawa Barat.

    klik gambar untuk melihat lebih jelas

    BKPM menaksir potensi investasi ketujuh perusahaan tersebut mencapai US$850 juta (Rp12,4 triliun dengan kurs Rp14.700 per dolar AS) dan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 30 ribu pekerja. Selain itu, 17 perusahaan lainnya dinyatakan sudah berminat untuk berinvestasi di Indonesia dengan potensi nilai investasi sebesar US$37 miliar dan penyerapan tenaga kerja mencapai 112 ribu orang. Kemudian, terdapat 119 perusahaan yang masih tahap identifikasi dengan potensi nilai investasi sebanyak US$41,3 miliar dan mampu menyerap 162 ribu tenaga kerja.

    Perbincangan Relokasi Perusahaan di Twitter

    Dari pantauan Netray, perbincangan soal relokasi perusahaan dari Cina ke RI tidak begitu ramai di Twitter. Tidak banyak warganet yang membahas topik ini, hanya sekitar 477 akun selama bulan Juli. Frekuensi perbincangan topik juga hanya terjadi pada awal Juli.

    This image has an empty alt attribute; its file name is image-56.png

    Mengamati Top Inisiator Akun di atas, dapat diketahui bahwa topik ini ramai dibicarakan oleh akun-akun populer yang kerap mengkampanyekan kebijakan dan program pemerintah. Akun-akun tersebut membagikan informasi terkait relokasi perusahaan dari Cina ke RI dengan dominasi sentimen positif. Ditambah lagi, mereka juga menaikkan tagar positif #PermudahInvestasiEraPandemi untuk topik ini.

    Tagar #PermudahInvestasiEraPandemi masuk dalam deretan Kosakata Populer. Artinya, frekuensi penggunaan tagar tersebut cukup sering dalam perbincangan topik relokasi perusahaan di Twitter selama bulan Juli.

    Tagar #PermudahInvestasiEraPandemi efektif digunakan selama tiga hari, yaitu 2,3, dan 4 Juli 2020 dengan keterlibatan 332 akun. Akun inisiator tagar ini pun masih sama dengan akun-akun populer yang membahas relokasi perusahaan di Twitter selama bulan Juli. Berikut beberapa cuitan populer warganet membahas relokasi perusahaan di Twitter

    Nampaknya kabar relokasi perusahaan-perusahaan dari Republik Rakyat Tiongkok ini tidak begitu menarik perhatian warganet. Perbincangan soal relokasi perusahaan cukup ramai di pemberitaan, tetapi tidak banyak dibahas di Twitter. Warganet Twitter yang membahas dan mengupas kabar ini selama bulan Juli tidak lebih dari 500 akun. Pun dari pantauan Netray, akun-akun tersebut merupakan akun yang memang kerap menyuarakan atau mengkampanyekan kebijakan dan program-program pemerintah. Tagar #PermudahInvestasiEraPandemi yang dikampanyekan pada 2 Juli pun kemudian surut dan tidak memantik perbincangan soal relokasi secara lebih luas di Twitter.

  • Pembubaran 18 Lembaga Negara, Dari Dianggap Gimik Hingga Menuai Pro Kontra

    Pembubaran 18 Lembaga Negara, Dari Dianggap Gimik Hingga Menuai Pro Kontra

    Topik seputar pembubaran lembaga negara telah mencuat dan menjadi perbincangan sejak beberapa waktu lalu. Hal tersebut dianggap sebagai bentuk upaya penanganan dampak Covid-19. Wacana tersebut pun benar terlaksana, Presiden Joko Widodo telah resmi membubarkan 18 Lembaga Negara. Pembubaran tersebut tertuang dalam Perpres No 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Lalu bagaimana pembahasan topik ini melalui media pemberitaan daring?

    Media monitoring Netray memantau pemberitaan terkait topik ini selama tujuh hari. Selama periode tersebut ditemukan sebanyak 303 total pemberitaan yang berasal dari 70 media pemberitaan daring. Dengan didominasi oleh topik seputar pemerintah dan politik.

    Terlihat pembahasan topik ini mulai memuncak sejak 17 Juli 2020 dan mendapat sentimen positif dalam pembahasannya. Sejak wacana pembubaran lembaga negara tersebut mencuat ke publik, sebagian masyarakat bertanya keseriusan Jokowi terkait hal tersebut atau hanya menjadi sekedar gimik saja.

    Selain bertanya-tanya terkait keseriusan Jokowi akan keputusan tersebut, masyarakat juga mempertanyakan lembaga apa saja yang menjadi sasaran pembubaran ini. Pasalnya jumlah tersebut bukanlah angka yang sedikit sehingga masyarakat semakin dibuat penasaran.

    Melalui pantauan News Netray terlihat kosa kata yang kerap muncul dalam pembahasan topik seputar wacana pembubaran lembaga, seperti halnya kata Membubarkan, Keppres, Lembaga, Percepatan, Ekonomi, BPIP, dan beberapa kosa kata lainnya. Frekuensi kemunculan kosa kata tersebut dipengaruhi oleh isu atau pemberitaan yang berkembang seputar topik tersebut.

    Pembubaran 18 Lembaga Negara

    Pembubaran lembaga negara yang telah disampaikan sebelumnya ternyata bukanlah hanya wacana. Hal tersebut benar terealisasi setelah Jokowi mengumumkan daftar 18 Lembaga Negara yang resmi dibubarkan pada Senin 20 Juli 2020. Adapun daftar 18 Lembaga Negara tersebut adalah sebagai berikut.

    1. Tim Transparansi Industri Ekstraktif

    2. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

    3. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011—2025

    4. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda

    5. Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove

    6. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

    7. Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017—2019

    8. Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha

    9. Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum

    10. Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri

    11. Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization

    12. Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara

    13. Komite Kebijakan Sektor Keuangan

    14. Komite Antardepartemen Bidang Kehutanan

    15. Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor

    16. Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi

    17. Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan

    18. Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations

    18 Lembaga Negara tersebut telah resmi dibubarkan atau mengalami perampingan. Lembaga-lembaga tersebut nantinya akan bergabung kembali pada lembaga induk guna menghemat pengeluaran negara. Meski demikian, tidak sedikit dari sejumlah kalangan yang mencibir keputusan Presiden tersebut.

    Pro Kontra Pembubaran 18 Lembaga Negara

    Pembubaran 18 lembaga tersebut ternyata tidak hanya mendapat sambutan baik, beberapa pihak justru ragu akan keputusan Presiden tersebut. Seperti halnya Mardani Ali Sera dari fraksi PKS yang menilai lembaga yang dibubarkan tersebut hanyalah lembaga ‘receh’. Namun, hal tersebut justru bersebrangan dengan pendapat PDIP dan Nasdem yang menyampaikan bahwa memang sebaiknya lembaga-lembaga ‘recehlah’ yang seharusnya dibubarkan agar tidak membebani APBN. Itulah sebabnya lembaga yang dipilih bukan lembaga yang dibentuk undang-undang, tetapi yang dibentuk oleh Keppres.

    Kritik terkait keputusan tersebut ternyata tidak hanya datang dari Parpol melainkan juga dari beberapa kalangan, seperti halnya Said Didu yang juga mencibir keputusan Presiden tersebut. Ia mengatakan bahwa lembaga yang dibubarkan memanglah lembaga yang tidak aktif lagi dan menilai hal tersebut hanya untuk kehebohan. Selain itu, kritik lainnya disampaikan oleh Aktivis dari Papua Natalius Pigai, ia menilai keputusan tersebut kurang serius. Ia mengira bahwa salah satu lembaga yang dibubarkan sekelas OJK dan BPIP. Seperti diketahui, lembaga tersebut belakangan juga sempat menjadi sorotan terkait efesiensi dan fungsinya terhadap negara sehingga hal ini menjadi PR bagi pemerintah.

    klik gambar untuk melihat lebih jelas

    Nasib Pegawai Lembaga Yang Dibubarkan

    Tidak hanya sekedar membubarkan lembaga-lembaga tersebut, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memikirkan nasib dari para pegawai di lembaga tersebut. Hal ini yang kemudian menjadi pembahasan pada media pemberitaan. Keputusan ini diharap tidak merugikan para pegawai sehingga pemerintah harus mengambil langkah yang tepat dan berimbang.

    Seperti halnya yang telah disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahwa BKN akan segera mengatur perpindahan pegawai negeri sipil di 18 lembaga negara yang telah dibubarkan, untuk selanjutnya disalurkan pada instansi pemerintah yang lain. Namun, tidak demikian dengan nasib para pegawai honorer. Mereka justru akan mengalami PHK dikarenakan lembaga tempat mereka bekerja telah dibubarkan. Akan tetapi, kompensasi terkait hal tersebut akan dikembalikan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan.

    Top Categories Monitoring News Netray

    Melalui pantauan Netray, terlihat beberapa lembaga yang dibubarkan menduduki kategori Top Organisasi yang menjadi pembahasan, diikuti oleh Istana Kepresidenan yang menjadi Top Facility. Selain itu, terlihat portal pemberitaan Republika dan CNN Indonesia menduduki sebagai Top Portal dengan penerbitan artikel terbanyak terkait topik ini.

    Kesimpulan

    Wacana pembubaran lembaga negara yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ternyata tidak hanya menjadi gimik saja. Hal tersebut benar terlaksana pada Senin 20 Juli 2020. Presiden Joko Widodo telah resmi membubarkan 18 Lembaga Negara yang tertuang dalam Perpres No 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Hal ini guna merampingkan lembaga negara sehingga tidak membebani APBN di tengah pandemi saat ini. Meski menuai pro kontra, keputusan ini didominasi oleh sentimen positif berdasarkan bingkai pemberitaan media daring.

  • Opini Anji dan Sentimen Negatif yang Mematikannya

    Opini Anji dan Sentimen Negatif yang Mematikannya

    Musisi bernama lengkap Erdian Aji Prihartanto atau yang lebih dikenal sebagai Anji belakangan ramai menjadi sorotan publik. Seperti diketahui, Anji kerap menyuarakan opininya terkait isu seputar Covid-19. Namun, kali ini ia harus menerima banyak sentimen negatif setelah melempar opini kejanggalan penanganan jenazah Covid-19 dan fakta-fakta yang ia pertanyakan dalam karya foto jurnalistik milik Joshua Irwandi di Instagram. Banyak yang kemudian tergiring masuk dalam opini Anji dan turut mempertanyakan fakta-fakta di balik karya fotografi tersebut. Akan tetapi, lebih banyak lagi yang berbalik menyerang Anji karena dinilai beropini tanpa dasar ilmu.

    Media monitoring Netray memantau perbincangan topik di sosial media untuk melihat bagaimana opini Anji berkembang melahirkan sentimen negatif yang tidak langsung mampu mempengaruhi citra Anji sebagai publik figur dan tindakan yang ia ambil; seperti memberi klarifikasi, meminta maaf, hingga mematikan opininya sendiri.

    Awal Mula Anji Melempar Opini ke Media

    Pada 18 Juli 2020, Anji mengunggah sebuah foto postingan Joshua Irwandi di Instagram dengan caption mempertanyakan sejumlah kejanggalan dalam foto jenazah covid-19 yang dinilai powerful. Pertama ia melempar asumsi soal pola Key Opinion Leader dalam persebaran foto karya Joshua Irwandi tersebut. Kedua ia mempertanyakan soal izin yang diberikan kepada fotografer terkait pengambilan foto korban Covid mengingat dalam protokolnya pihak keluarga pun tidak diperbolehkan menemui. Dan yang terakhir, ia menambahkan opininya terkait Covid-19 secara umum bahwa ia percaya keberadaan Covid-19, tetapi ia tidak percaya bahwa Covid-19 semengerikan yang selama ini diberitakan.

    Pertanyaan seputar izin fotografer dalam mengambil foto juga sempat diperbincangkan oleh warganet Twitter pada 18 Juli 2020. Dengan menggunakan kata kunci fotografer && covid, Netray menemukan 18 cuitan membahas topik ini pada tanggal tersebut. Sejumlah warganet bahkan merasa terwakili oleh postingan Anji di Instagram. Namun, satu-persatu warganet yang kontra dan menganggap izin untuk fotografer mengambil foto sangat wajar diberikan mulai bermunculan.

    Nama Anji kemudian semakin banyak disebut dan diperbincangkan. Begitu pula dengan sentimen negatif yang perlahan-lahan naik sejak pukul 17:00 WIB.

    This image has an empty alt attribute; its file name is image-35.png

    Akun @awkarin terlihat menjadi yang paling populer dalam kenaikan isu ini di Twitter, utamanya pada tanggal 18 Juli 2020. Ia turut menanggapi opini yang dilempar Anji ke publik soal karya foto dan kejanggalan yang ia pertanyakan. Awkarin menutup diskusi warganet terkait penggunaan masker saat olahraga dan kaitannya dengan risiko kesehatan yang sempat dibahas Anji sebelumnya. Akun @digarambe yang membahas topik tersebut terlihat jauh di bawah kepopuleran @awkarin dengan isu terbarunya.

    Arah Perbincangan Warganet dan Sentimen untuk Anji di Twitter

    Selama periode 18-22 Juli 2020, Anji diperbincangkan sebanyak 13,646 kali oleh lebih dari 7 ribu warganet Twitter. Sentimen negatif terpantau berada jauh mengungguli sentimen positif selama 5 hari berturut. Topik Anji di Twitter mendapat impresi sebanyak 357,9 ribu dengan potential reach mencapai 91,5 juta.

    Top Inisiator; Akun Populer dan Akun yang Paling Sering Menaikkan Isu

    Netray membagi dua kategori akun yang berpotensi dalam menaikkan isu ini. Di sebelah kiri merupakan akun populer yang paling berpotensi menaikkan isu Anji di Twitter. Sementara di sebelah kanan merupakan akun yang paling sering membahas dan menyebut Anji di Twitter.

    Kepopuleran akun dilihat dari besarnya impresi yang didapat dari cuitan mereka. Impresi tersebut dapat berupa komentar, like, dan atau retweet. Secara otomatis, cuitan yang memiliki impresi besar berpengaruh pada perkembangan sebuah isu. Dalam kasus Anji, akun @NyimasLaula, @arisrmd, @awkarin menjadi akun populer yang paling berpotensi.

    Sementara akun yang paling banyak membahas dan atau menyebut Anji dalam cuitannya adalah akun portal media dan sejumlah akun pribadi. Media mengisi pembahasan dengan muatan sentimen netral sementara sejumlah akun pribadi lain mengisi dengan muatan sentimen negatif dan netral-positif. Artinya, ada akun yang menaikkan isu ini dengan opini kontra terhadap Anji, dan ada akun yang turut membantu menjelaskan keresahan Anji serta menengahi keributan agar tidak melulu menyudutkan Anji.

    Jaringan Percakapan; Pusat Diskusi Warganet

    Berikut adalah jaringan percakapan warganet Twitter dalam isu yang bergulir dalam topik Anji selama periode 18-22 Juli 2020. Jaringan percakapan ini terbentuk berdasarkan frekuensi penyebutan (mention) suatu akun dalam topik.

    Akun yang paling banyak disebut adalah @duniamanji, @NyimasLaula, @awkarin, dan @infotwitwor. Keempat akun tersebut menjadi pusat perbincangan warganet dalam topik ini. Artinya, warganet paling banyak bernaung atau berdiskusi di bawah keempat akun tersebut.

    Kosakata Populer; Apa yang Menjadi Perdebatan?

    Dari ribuan akun yang membahas dan menyebut Anji dalam cuitannya di Twitter, sebenarnya apa sih yang menjadi bahan perdebatan? Berikut gambarannya.

    Di baris pertama terlihat kata masker, olahraga, dan covid-19 tercetak tebal dan besar. Hal ini menunjukkan frekuensi pembahasan topik tersebut yang cukup sering. Masih berhubungan dengan opini Anji, dalam hal ini warganet memperdebatkan penggunaan masker saat olahraga yang menurut Anji dalam cuitannya menyarankan untuk tidak perlu. Kemudian terlihat kata jenazah, pasien, fotografer, pewarta, rumah, dan corona yang merujuk pada opini Anji di Instagram terkait penanganan jenazah Covid-19. Secara garis besar, dua opini Anji tersebut menjadi yang paling banyak disorot dan diperdebatkan oleh warganet.

    Sementara itu narasi lain yang berkembang dalam isu ini adalah soal konspirasi, dan buzzer. Selain fotografer, profesi yang turut disorot adalah influencer, youtuber, musisi, jurnalistik, atlet, dan nakes. Di sisi lain, nama Karin yang merujuk pada pemilik akun @awkarin pun masuk dalam deretan Kosakata Populer topik ini. Berkait dengan penjelasan di awal, Awkarin terpantau aktif melibatkan diri dalam perbincangan topik ini. Ia juga terpantau beberapa kali saling berbalas cuitan dengan Anji atau @duniamanji. Perdebatan mereka sempat menarik perhatian warganet sehingga ada sejumlah warganet yang justru membahas keduanya ketimbang membahas Anji dan opininya.

    Pemberitaan di Media Berita Daring dan Akhir Opini Anji

    Keramaian sosial media memperbincangkan pro kontra opini Anji kemudian tercium oleh media pemberitaan pada 19 Juli 2020. Terdapat 15 artikel mengulas topik ini pada tanggal tersebut. Kemudian pemberitaan memuncak pada 20 Juli 2020 dengan dominasi sentimen negatif. Terdapat 3 tokoh yang paling banyak disorot oleh media, yaitu Anji, Joshua Irwandi, dan Reno Esnir (Ketua FPI). Sementara organisasi kelembagan yang paling banyak mengisi topik ini adalah PFI (Pewarta Foto Indonesia) dan National Geographic.

    Naiknya opini Anji soal kejanggalan di balik fakta karya fotografi Joshua Irwandi di media berita daring melahirkan kecaman dari organisasi PFI (Pewarta Foto Indonesia). Pihak PFI pun mendesak Anji untuk meminta maaf secara terbuka, baik kepada seluruh pewarta foto di Indonesia maupun kepada Joshua Irwandi. Selain itu, sebagai konsekuensi dari opini yang dinilai menyesatkan publik, PFI juga meminta Anji untuk menghapus postingannya di Instagram. Secara bertahap, kecaman dan desakan PFI dipenuhi oleh Anji pada 20 Juli 2020 sehingga isu ini memuncak pada tanggal tersebut di media daring.

    Kesimpulan

    Secara umum ada dua poin yang menjadi pusat kejengkelan warganet, yaitu soal saran tidak perlu menggunakan masker saat olahraga dan asumsi kejanggalan di balik fakta-fakta penanganan jenazah Covid-19. Apabila ditarik simpulnya, keduanya sama-sama mengarah pada opini pusat bahwa Covid-19 tidak semengerikan yang diberitakan atau dibayangkan orang-orang. Menjadi ramai ketika Anji secara gamblang menyampaikan apa yang menjadi pusat pemikirannya tersebut. Pasalnya, sebagai publik figur apa yang ia sampaikan dapat mempengaruhi opini masyarakat. Oleh karena itu, sejumlah kecaman dan desakan untuk menghapus opini tersebut bermunculan. Pada akhirnya, kebebasan berpendapat tidak berlaku sepenuhnya bagi mereka yang suaranya didengar orang banyak. Ada batasan-batasan yang apabila dilanggar justru akan membunuh opini mereka sendiri.

  • Ruangguru Gelar Perayaan di 9 Stasiun TV, Warganet: Yang Trending Zenius

    Ruangguru Gelar Perayaan di 9 Stasiun TV, Warganet: Yang Trending Zenius

    Pada 16 Juli lalu Ruangguru merayakan hari lahirnya yang ke 6. Memperingati hari lahir tersebut, mereka mengadakan Show Prime Time di 9 stasiun televisi Nasional. Bukan malah menuai sambutan dari masyarakat, acara ini justru menuai kritik hingga kecaman. Berikut pantauan media monitoring Netray selengkapnya.

    Netray memantau perbincangan warganet dengan topik Ruangguru selama 7 hari. Selama periode tersebut ditemukan cuitan lebih dari 10 ribu dengan didominasi oleh cuitan bersentimen negatif.

    Berdasarkan pantauan Netray, terlihat perbincangan tersebut memuncak sejak tanggal 16 Juli 2020. Pada tanggal tersebut peringatan ulang tahun startup ini di siarkan oleh 9 stasiun televisi pada pukul 18.30 hingga 20.30, meliputi RCTI, GTV, MNC TV, Indosiar, SCTV, Trans7Trans TV, ANTV dan O Channel.

    Kritik Publik: Perhelatan Ruangguru di Tengah Pandemi

    Perhelatan akbar tersebut digelar dengan mengundang artis-artis top Ibu Kota dengan disiarkan di 9 stasiun televisi swasta. Namun bukannya menuai sambutan masyarakat, startup milik mantan stafsus Presiden ini justru menuai kritik pedas dari masyarakat melalui media sosial Twitter.

    Seperti halnya terlihat melalui media pemberitaan pantauan Netray, warganet mengkritik gaya promosi dari brand tersebut yang dinilai tidak tepat di masa pandemi saat ini. Salah satu kritik tersebut disampaikan oleh akun @Dandhy_Laksono. Melalui akunnya ia menyampaikan “Perusahaan usia 6 tahun borong 9 slot di TV nasional selama 2 jam prime time. Semoga menginspirasi penganggur dan korban PHK peserta Kartu Prakerja“. Sontak cuitan tersebut menjadi viral dengan sambutan warganet yang me-retweet hingga ribuan kali.

    Di masa pandemi permasalahan PHK menjadi salah satu permasalahan utama yang dialami masyarakat. Pemerintah mengatasi ini dengan meluncurkan program Kartu Pra Kerja yang belakangan menjadi polemik setelah diketahui memiliki kaitan kerja sama dengan Ruangguru. Masyarakat kemudian menuding hal tersebut berkaitan dengan adanya kepentingan bisnis dengan Adamas Belva Syah Devara selaku stafsus Presiden. Mengakhiri polemik tersebut akhirnya Belva sebagai pendiri Ruangguru memilih untuk mengundurkan diri dari stafsus Presiden.

    Warganet Membandingkan dengan Kompetitor

    klik gambar untuk melihat lebih jelas

    Selain menyoroti perhelatan di tengah pandemi, warganet juga membandingkan aplikasi berbasis pendidikan ini dengan kompetitor lainnya, seperti Zenius. Hal ini menjadi kontradiktif, saat Ruangguru menggelar perayaan di 9 stasiun televisi aplikasi Zenius justru menjadi trending.

    Setelah perhelatan akbar ulang tahun aplikasi pembelajaran tersebut, warganet justru membandingkannya dengan Zenius. Zenius merupakan salah satu kompetitor Ruangguru yang justru memiliki strategi promosi yang berbeda. Di masa pandemi Zenius diketahui justru membagikan sebanyak 80ribu video pembelajaran secara gratis. Itulah sebabnya warganet membandingkannya dengan Ruangguru yang justru terkesan menghamburkan uang dengan kegiatan yang dinilai kurang bermanfaat.

    Tidak hanya membandingkan Ruangguru dengan kompetitor, sebagian besar warganet juga merasa terganggu akibat 9 stasiun TV menyiarkan acara yang sama saat prime time.

    Perayaan yang digelar oleh Ruangguru memang menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat terkait manfaat dari acara tersebut di tengah pandemi yang memiliki dampak besar bagi permasalahan sosial ekonomi masyarakat. Tidak sedikit warganet yang menyayangkan pergelaran acara tersebut. Warganet menilai sebaiknya Ruangguru justru memanfaatkan dana tersebut untuk menggratiskan konten atau hal-hal bermanfaat lainnya. Itulah sebabnya aplikasi pembelajaran ini harus menuai kritik dan kebanjiran sentimen negatif dari warganet.

  • Percakapan Politik Dinasti, Mencari Pemimpin untuk Jutaan Rakyat Solo

    Percakapan Politik Dinasti, Mencari Pemimpin untuk Jutaan Rakyat Solo

    Rakyat Kota Solo tahun ini mendapat giliran untuk memilih siapa pemimpin baru mereka ke depan. Wali kota yang saat ini sudah menjabat selama dua periode sehingga tak lagi bisa ikut berpartisipasi sebagai calon yang dipilih layaknya petahana di hampir semua wilayah Indonesia.

    Pilihan pemimpin baru berada di tangan partai yang harus mendapat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP). Mereka yang akan menentukan siapa saja yang layak untuk diusung dan ditawarkan kepada pemilih pada perhelatan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah).

    Majunya Gibran dalam Perspektif Berita dan Sosial Media

    Konteks Kota Solo memiliki fenomena yang unik ketika suara konstituen di kota ini selama lebih dari satu dekade dikuasai oleh satu partai yaitu PDI Perjuangan. Sehingga dalam beberapa pilkada terakhir, calon wali kota yang diusung oleh partai ini terpilih secara mutlak. Tahun ini PDI-P kembali mengajukan calon wali kota yang mengejutkan banyak pihak. Mereka memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai calon pemimpin masa depan Kota Surakarta.

    Pemilihan putra pertama Presiden Joko Widodo ini dianggap sebagai sinyal kemunculan dinasti politik oleh banyak pihak. Media monitoring Netray melihat tendensi ke arah subyek pembicaraan ini ketika melihat sejumlah frase yang mencuat dalam perbincangan netizen sosial media Twitter dari tanggal 16 Juli hingga sekarang.

    Terlihat dari word clouds di atas, kata dan frase seperti dinasti, olgarki, keluargaberkuasa, bubarkandinastiboneka, hingga bapaknya dan anak menguatkan kecenderungan pembahasan sosial media Twitter pada dinasti politik.

    Berbeda dengan sosial media, media massa tak banyak menyorot wacana dinasti politik terkait majunya Gibran dalam pilwalkot Surakarta. Surat kabar elektronik lebih banyak membicarakan proses politik dibalik manuver rekomendasi yang sebelumnya digadang-gadang akan dimiliki Achmad Purnomo.

    Hal ini menunjukan karakter politik tersendiri di dalam kepartaian Indonesia. Yakni peran DPP partai lebih kuat dari pada suara konstituen yang diwakili oleh Dewan Pimpinan Cabang partai (DPC) di daerah.

    Sentimen atas Politik Dinasti

    Hingga 22 Juli, Netray berhasil mengumpulkan 1.168 berita berdasarkan kombinasi kata kunci “gibran rakabuming”, “pdip”, “jokowi”, “solo”, dan “dinasti”. 676 berita terindeks memiliki sentimen positif terhadap proses politik ini dan 163 entry bersentimen negatif. Sisanya ditulis dengan tekanan netral.

    Dominasi sentimen positif menunjukan bahwa media tidak terlalu memperkarakan wacana dinasti politik. Bagaimanapun upaya untuk mempertahankan kekuasaan melalui hubungan keluarga sudah cukup jamak terjadi di dalam demokrasi Indonesia. Proses politik di balik langkah ini tetap menjadi subjek yang menarik untuk dilaporkan alih-alih justifikasi atas budaya politik tertentu.

    Kecenderungan sentimen positif terkait isu politik dinasti di media massa tak lantas diikuti oleh perbincangan warganet di Twitter. Mengambil periode yang sama, Netray melihat bahwa perbincangan ini mendapat sentimen negatif cukup signifikan dari pengguna Twitter.

    Selama satu minggu, Netray merangkum setidaknya 8.217 total cuitan (gbr 6) yang diikuti 209ribu lebih total impresi (gbr 5). Pada tanggal diumumkannya rekomendasi Gibran dari DPC PDIP, terpantau muncul 1.131 cuitan dengan 456 sentimen positif dan 334 sentimen negatif. Jumlah ini berlipat sehari setelahnya yakni mencapai 2.317 cuitan yang terbagi menjadi 1.018 sentimen negatif dan 756 cuitan positif.

    Siapa Saja yang Berbicara

    Dari pemantauan ini, muncul sejumlah akun yang memiliki tinggat interaksi tinggi seperti @podoradong, @kafirradikalis, juga @K1ngPurw4 (gbr 7). Akun @podoradong, yang mendapatkan interaksi lebih dari 20ribu, terkenal kerap memberi sentimen negatif terhadap kepemimpinan presiden Joko Widodo (gbr 8). Termasuk dua akun yang disebutkan sebelumnya.

    Meski sentimen negatif terhadap isu politik dinasti atas terpilihnya Gibran Rakabuming sebagai calon wali kota Solo, netizen Twitter terhitung masih mengapresiasi langkah politik ini. Terlihat bahwa sentimen positif tetap memadati perbincangan sejak diturunkannya rekomendasi hingga saat ini. Sentimen positif hanya kalah jumlah di tanggal 18 Juli dan 19 Juli saja.

    Yang menarik adalah tidak banyak akun yang selama ini mendukung pemerintah seperti @GunRomli atau @TeddyGusnaidi yang ikut menggerakkan pembicaraan terkait politik dinasti (gbr 7). Meskipun kata kunci yang digunakan oleh Netray bersifat cukup netral, seperti “gibran rakabuming” dan “solo”.

    Diagram di atas juga bisa dibaca bahwa sentimen positif atas sosok Gibran maupun keputusan DPC PDI-P terkait rekomendasi dirinya menjadi calon wali kota Solo muncul secara organik di kalangan warganet Twitter. Perkara ini tentu tidak lepas dari situasi konstituen Kota Surakarta yang sebagian besar loyalis partai berlambang banteng tersebut.

    Buntutnya, trend sentimen negatif tidak dapat bertahan lama berada di atas sentimen positif. Setelah dua hari, impuls dari akun yang menyebarkan sentimen negatif mulai berkurang efeknya. Sejak tanggal 20 Juli, sentimen positif stabil mendominasi perbincangan terkait manuver Gibran dan partainya.

    Tilikan ke Depan Dinasti Politik

    Bagaimanapun menyebut politik dinasti di alam demokrasi masih menyimpan nuansa perdebatan. Sistem elektoral memperbolehkan siapa saja maju sebagai calon pemimpin. Tak peduli dia adalah kerabat dekat sosok yang sedang berkuasa saat ini.

    Adapun yang membedakan atmosfir politik dinasti rezim monarki dengan politik Indonesia sekarang adalah Presiden Joko Widodo tak memberikan kekuasaan secara langsung kepada Gibran atau keluarganya yang lain. Proses politik dan elektoral tetap akan menentukan nasib calon pemimpin di masa yang akan datang.

  • Karhutla Kini Bisa Dipantau Lewat Aplikasi

    Karhutla Kini Bisa Dipantau Lewat Aplikasi

    Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sering terjadi di daerah Sumatera dan Kalimantan kembali menjadi sorotan. Tak hanya menyoroti peristiwa karhutla yang sedang marak terjadi di musim kemarau ini, belakangan media juga memberitakan sejumlah perkembangan positif terkait permasalahan karhutla di Indonesia. Bagaimana media menyoroti isu tersebut? Lalu, apa saja perkembangan terbaru dalam isu karhutla beberapa waktu terakhir? Berikut pantauan Netray.

    News Monitoring Netray Terkait Topik Karhutla

    Terdapat total artikel sebanyak 683 dari 73 portal media berita yang membahas topik ini. Adapun kategori pemberitaan didominasi oleh kategori Bencana (60%), Pemerintahan (19%), dan Hukum (7%). Tribun Pontianak merupakan portal media yang paling sering memberitakan topik terkait karhutla. Kemudian diikuti oleh Antara, Tribun Jambi, Halo Riau, dan Media Indonesia.

    Entitas person yang paling banyak ditandai adalah Presiden Joko Widodo dan Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian diikuti entitas organisasi kelembagaan seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

    Pemberitaan terkait topik karhutla terpusat di sejumlah titik, seperti Sumatera dan Kalimantan. Adapun di Sumatera paling banyak di daerah Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Sementara di Kalimantan, paling banyak terpusat pada Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

    Dilihat dari grafik di atas, pada rentang waktu 1 s/d 15 Juli 2020 topik ini ramai dibahas dan memuncak pada tanggal 6 Juli 2020 dengan dominasi sentimen positif.

    Pada 6 Juli 2020, berdasarkan data gambar di atas terdapat berita terkait terjadinya kebakaran hutan di Riau seluas 1.251 hektar yang tersebar di wilayah Dumai, Bengkalis, Pekanbaru, Siak, dan Meranti. Krisis kebakaran bukanlah persoalan baru di Indonesia sehingga segala upaya masih digalakkan oleh pemerintah hingga saat ini. Presiden Jokowi menghimbau untuk memberikan perhatian penuh dan melakukan antisipasi pada daerah rawan kebakaran. Dalam instruksinya, Jokowi juga meminta untuk menindak tegas pelaku pembuka lahan dengan cara membakar hutan.

    Sejumlah pemberitaan terkait aplikasi pemantau karhutla dari berbagai pemerintah daerah juga banyak menyumbang sentimen positif untuk topik ini di bulan Juli. Berikut penjelasan selengkapnya.

    Pantau Karhutla Lewat Aplikasi

    Pesatnya perkembangan teknologi melahirkan ide pembuatan platform aplikasi sebagai upaya pencegahan karhutla di sejumlah daerah rawan seperti Kalimantan dan Sumatera. Aplikasi yang dicetuskan oleh pemerintah daerah setempat tersebut nantinya dapat mendeteksi awal titik panas secara langsung. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

    Aplikasi Lancang Kuning Nusantara, Riau

    Lancang Kuning merupakan salah satu aplikasi pemantau karhutla buatan pemda yang menjadi program rujukan nasional untuk penanganan karhutla. Aplikasi inovatif yang dikembangkan oleh Polda Riau ini dapat mengidentifikasi titik panas secara langsung dengan menggerakkan personel di lapangan. Tahapnya adalah identifikasi dan eksekusi. Dalam hal ini, sinergi antar personel sangat diperlukan.

    Aplikasi Asap Digital, Jambi

    Aplikasi pencegahan karhutla selanjutnya merupakan inovasi pengembangan Polda Jambi. Asap Digital merupakan platform aplikasi pencegahan kebakaran yang berbasis pada CCTV. Perangkat CCTV digital mampu menjangkau area sejauh radius 4 km dengan dilengkapi sensor panas, udara, dan asap.

    Aplikasi Si Pakar Hutan, Sumatera Selatan

    Si Pakar Hutan merupakan sistem informasi pemantauan kebakaran hutan yang dikembangkan oleh Dinas Hutan Sumatera Selatan dan Forum Daerah Aliran Sungai Sumatera Selatan. Aplikasi ini menyajikan informasi titik koordinat panas secara real time dan fitur jarak terdekat titik panas ke posko pemadaman.

    Sistem Peringatan Kebakaran Hutan dan Lahan (SPARTAN), BMKG

    Platform digital inovasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini menggunakan Fire Weather Index (FWI) dari Kanada. Penggunaan indeks tersebut didasarkan pada catatan sejarah kondisi kebakaran hutan di Indonesia. Masing-masing indeks tersebut memberi gambaran aspek penting dalam peningkatan potensi akan terjadinya kebakaran hutan.

    Menanggulangi dan Mencegah dengan Lebih Efektif

    Dari pantauan Netray terkait topik karhutla selama periode 1-15 Juli 2020 ditemukan sejumlah berita positif. Meskipun berita terkait kebakaran hutan dan lahan di daerah Sumatera dan Kalimantan masih marak terjadi, berita terkait upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di tengah pandemi juga banyak disorot. Salah satunya adalah terkait aplikasi pemantau Karhutla yang lahir dari pemerintah derah setempat. Hadirnya inovasi aplikasi seperti Lancang Kuning, Asap Digital, Si Pakar, dan SPARTAN, diharap dapat menanggulangi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan secara lebih cepat dan efektif. Semoga platform aplikasi pemantau karhutla dapat terus berkembang dan berinovasi sehingga dapat menjadi kunci rujukan penanganan kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia.

  • Babak Baru Omnibus Law dalam Perspektif Sosmed dan Berita

    Babak Baru Omnibus Law dalam Perspektif Sosmed dan Berita

    Pemerintah berencana untuk mengebut Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker dengan meminta DPR segera membahasnya. Alasannya adalah paket undang-undang ini dinilai dapat menolong Indonesia dari depresi ekonomi selama pandemi Covid-19.

    Akan tetapi, narasi pemerintah tersebut tidak diterima secara mentah-mentah oleh masyarakat. Sejumlah aliansi masyarakat terbentuk guna memprotes rencana kebijakan tersebut. Protes pun berkembang menjadi aksi turun ke jalan raya di beberapa wilayah.

    Pembicaraan terkait Omnibus Law dan aksi protes turun ke jalan tersebut mendatangkan respon dari sosial media, khususnya warganet Twitter. Media monitoring Netray kemudian melakukan pemantauan di sosial media selama periode 10 Juli 2020 s.d 17 Juli 2020 untuk melihat respon masyarakat melalui Twitter. 

    Pantauan Topik Omnibus Law di Twitter

    Pemantauan ini menggunakan sejumlah kata kunci, seperti omnibus law, gagalkanomnibuslaw, jegalsampaigagal, demo mahasiswa, jokowi, reformasidikorupsi, hingga atasiviruscabutomnibus. Dengan kata kunci tersebut Netray dapat menjaring cuitan sebanyak lebih dari 10 ribu.

    Apa yang Mereka Bicarakan?

    Dari cuitan warganet Twitter, sentimen kata kunci secara agregatif menunjukan kecenderungan arah sentimen positif. Meski demikian, sentimen negatif tetap menguntit dengan jarak yang tidak terlalu jauh. 

    Netray menemukan bahwa pembicaraan tentang paket undang-undang Ciptaker memadati Twitter pada tanggal 15 Juli dan memuncak sehari setelahnya. Hal ini mengikuti perkembangan di dunia nyata ketika tanggal tersebut diagendakan sebagai waktu aksi serentak menolak Omnibus Law Ciptaker.

    Sentimen terhadap isu ini diwujudkan dalam sebuah gelombang protes alih-alih sekedar kritik kebijakan semata. Protes tersebut ditemukan Netray melalui kehadiran sejumlah kata yang tersebar di Twitter. Kata-kata semacam turun, jalan, mahasiswa, hingga tolak merupakan kata yang kerap digunakan dalam agenda protes. Mereka mengisi sejumlah cuitan dengan persentase kuantitas cukup tinggi.

    Seruan Aksi di Media Sosial

    Sebagai seruan aksi, tentu saja ada beberapa figur akun yang menggerakkan protes paket Undang-Undang Ciptaker. Atau, jika mereka bukan penggerak, akun ini terhitung yang paling vokal menyuarakan.

    Menilik siapa saja yang bergerak, Netray menemukan sejumlah akun aktivis yang menjadi barometer bagi warganet Twitter. Top Account yang berhasil dihimpun Netray antara lain @FraksiRakyat_ID, @antikorupsi, @aksilangsung, hingga akun aktivis @VeronicaKoman.

    Selain melancarkan protes, akun-akun ini juga memberikan reportase terkait kondisi demonstrasi pada tanggal 16 Juli 2020. Mereka juga menggalang solidaritas baik di dunia nyata maupun di sosial media.

    Sasaran Cuitan/Aksi Protes

    Aksi protes melalui cuitan tersebut dilakukan oleh warganet dan dialamatkan kepada dua institusi pemerintahan yang bertanggung jawab atas lahirnya kebijakan ini, yaitu Lembaga Legislatif dan Eksekutif. Presiden Joko Widodo selaku Presiden RI melalui akunnya @Jokowi disebut sebanyak 3,303 kali, sedangkan @DPR_RI dicatut sebanyak 2,177 kali.

    Kacamata Media

    Dengan periode riset yang terbatas, pemberitaan tentang topik Omnibus Law berfokus pada aksi demonstrasi sembari tetap menyinggung wacana kontroversi di balik undang-undang. Peliputan aksi massa juga cenderung normatif, bahkan pada hari ketika aksi dilakukan, sentimen positif cenderung menguasai pemberitaan.

    Evaluasi atas aksi seakan baru muncul sehari pasca aksi demonstrasi. Sentimen media mulai berimbang antara yang negatif dengan yang positif, baik untuk penanganan aksi maupun praktik demonstrasi itu sendiri. Mulai dari penangkapan demonstran hingga prosedur yang berlebihan.

    Kesimpulan

    Perdebatan terkait Omnibus Law Ciptaker masih akan kembali meramaikan media sosial hingga keputusan atas keberlanjutan paket undang-undang ini benar-benar diketuk. Hingga waktu itu, perdebatan akan kembali meredup seperti sehari setelah aksi massa.

    Kenyataan bahwa sentimen positif masih mewarnai topik ini dapat membuka ruang diskusi yang baru. Apakah masyarakat memiliki pandangan masing-masing terkait kebijakan Omnibus Law yang disinyalir akan merugikan banyak pihak? Atau apakah terdapat manuver tertentu yang membuat citra dari kebijakan tersebut dinilai baik bagi masyarakat?

  • Djoko Tjandra, Buronan Kelas Kakap dan ‘Gotong Royong’ Penegak Hukum

    Djoko Tjandra, Buronan Kelas Kakap dan ‘Gotong Royong’ Penegak Hukum

    Sidang Peninjauan Kembali (PK) yang rencananya dilaksanakan pada 6 Juli 2020 pukul 10.00 WIB oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencuri perhatian media berita Indonesia. Pasalnya, sidang yang akan menghadirkan buronan 11 tahun, Djoko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra ini kembali ditunda karena sang pemohon tidak dapat hadir dengan keterangan sakit. Lantas, seperti apa pemberitaan kasus ini di media berita daring Indonesia? Apa yang membuat sang koruptor ini lihai mengurus dan menyembunyikan diri?

    Djoko Tjandra di Media Berita Daring

    Dalam rentang waktu 29 Juni-17 Juli 2020, media monitoring Netray memantau pemberitaan terkait keyword ‘Djoko Tjandra’. Pada kurun waktu tersebut, ditemukan sebanyak 1.840 artikel dengan 69 media yang memberitakan terkait hal ini.

    Sentimen negatif mendominasi pemberitaan terkait kata kunci ‘Djoko Tjandra’. Penangkapan, eksekusi, hingga pemberitaan orang-orang yang terlibat dalam kasus Djoko Tjandra menjadi berita negatif untuk entitas ini.

    Munculnya Kembali Djoko Tjandra

    Buronan 11 tahun ini mulai mendapat perhatian setelah dirinya mendaftarkan Peninjuan Kembali (PK) terhadap kasusnya tanggal 8 Juni 2020 di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Hal ini menjadi sorotan karena Djoko Tjandra berhasil mendaftarkan dengan menggunakan KTP atas nama Joko Sugiarto Tjandra.

    Menurut pantauan Netray, media mulai ramai menyoroti kasus ini pada tanggal 29 Juni 2020. Pada tanggal tersebut sidang PK pertama yang diajukan Djoko Tjandra di PN Jakarta Selatan ditunda lantaran absennya sang pendaftar. Lalu, 6 Juli 2020 topik ini kembali mencuat setelah mangkirnya lagi Djoko Tjandra pada sidang PK keduanya.

    Selain sidang PK, media berita daring juga menyoroti status kewarganegaraan Djoko Tjandra. Pada 2009, sehari sebelum vonis Mahkamah Agung, Djoko Tjandra dikabarkan telah melarikan diri dari Indonesia. Semenjak itu, ia dikabarkan telah bersembunyi dan berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Papua Nugini. Sehingga kembalinya Djoko Tjandra ke tanah air hingga dapat mendaftarkan diri untuk peninjauan kembali di PN Jaksel menjadi bahan pemberitaan media terkait pihak imigrasi yang berhasil dikelabuhi dan status kewarganegaraan Djoko Tjandra.

    Selain kritik lemahnya pihak imigrasi terkait lihainya Djoko Tjandra masuk ke Indonesia, nama Asep Subahan sebagai Lurah Grogol juga ramai diperbincangkan. Asep digadang-gadang telah membantu mempermudah Djoko Tjandra dalam pembuatan e-KTP.

    Atas kejadian ini, Asep Subahan dicopot dari jabatannya sebagai Lurah Grogol per tanggal 9 Juni 2020. Asep diduga telah menyalahgunakan jabatan dan berperan aktif melampaui tugas fungsinya dalam penerbitan e-KTP tersebut.

    Lembaga Hukum Terlibat Kasus Djoko Tjandra

    Selain hukum, dalam pantauan Netray kategori ‘pemerintahan‘ juga ikut mendominasi dengan presentase 19.4%. Hal ini terkait adanya keterlibatan badan pemerintahan dalam kasus ini. Kepolisian Republik Indonesia menjadi salah satu lembaga hukum yang ikut menjadi sorotan negatif terkait hal ini sehingga lembaga ini menjadi salah satu Top Organization.

    Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo diduga berandil besar dalam penerbitan surat jalan Djoko Tjandra. Surat jalan ini digunakan Djoko Tjandra dalam perjalanannya ke Kalimantan pada tanggal 19 Juni 2020. Surat dengan dengan Nomor: SJ/82/VI/2020/Rokorwas tertanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani Prasetijo Utomo ini menjadi perhatian Indonesia Polise Watch (IPW). Dalam hal ini, IPW mempertanyakan keberanian yang dilakukan oleh Prasetijo dalam pengeluaran surat jalan tersebut. IPW juga menduga adanya persengkongkolan kejahatan besar dalam upaya penyelamatan buronan kakap ini.

    Senasib dengan Lurah Grogol, Prasetijo Utomo mendapat hukuman copot jabatan dari Kapolri Jenderal Idham Azis. Pelepasan jabatan ini resmi tertuang dalam surat telegram bernomor ST/1980/VII/KEP./2020 tanggal 15 Juli 2020 dengan keterangan Prasetijo dimutasi menjadi Perwira Tinggi (Pati) Yanma Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan. Hingga akhirnya Brigjen PU ditahan selama 14 hari di Provost Mabes Polri.

    Tidak berhenti disini, citra buruk terhadap Korps Bhayangkara terus terungkap. Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Brigjen Nugroho Wibowo diduga telah mencabut Red Notice Djoko Tjandra. Surat No: B/186/V/2020/NCB.Div.HI tertanggal 5 Mei 2020 berisikan perintah Brigjen Nugroho untuk pengahapusan Red Notice Djoko Tjandra kepada Dirjen Imigrasi. Lalu berlanjut dengan beredarnya surat bebas Covid-19 yang dikeluarkan oleh Staf Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri dengan nomor: Sket/2214/VI/2020/Satkes. Namun, kasus pengeluaran surat sehat ini masih dalam penyelidikan sampai saat ini.

    Dari gambar di atas, dapat dilihat beberapa portal media berita daring yang ikut meramaikan pemberitaan Djoko Tjandra. Sampai saat ini, berita tentang pengusutan keterlibatan pejabat pemerintahan masih ramai dituliskan media.

    Perbincagan Warganet Twitter

    Hampir sama dengan grafik media berita daring, gelombang perbincangan topik mulai mengalami puncak cuitan pada tanggal 6 dan 15 Juli 2020. Tagar #tangkapdjokotjandra sontak ramai dicuitkan warganet pada tanggal 6 Juli 2020 dan #yangbantudjokotjandrakabur pada tanggal 15 Juli 2020.

    Pada tagar #tangkapdjokotjandra ini warganet ramai mencuitkan permintaan untuk penangkapan kasus korupsi cessie Bank Bali tersebut. Dukungan untuk penegak hukum digaungkan untuk segera ditangkapnya buronan kakap ini.

    Sedangkan tagar #yangbantudjoktjandrakabur merupakan tagar ramai yang dibagikan ulang dari akun @xdigeeembok. Akun ini membuat utas tentang Djoko Tjandra, mulai dari memperkenalkan sosok hingga lika-liku kasus yang dialami.

    klik gambar untuk melihat lebih jelas

    Berikut ini adalah gambar jaringan percakapan hasil pantauan Netray pada cuitan terkait kata kunci ‘djoko tjandra’ dan ‘djokotjandra’. Akun @DivHumas_Polri didominasi dengan sentimen negatif, hal ini terlihat dari node merah yang mendominasi jaringan akun ini.

    Sampai saat ini kasus ini masih ramai diberitakan oleh media berita daring Indonesia. Nama-nama petinggi penegak hukum yang terseret kasus ini sontak memberi citra buruk Korps Bhayangkara. Kelihaian Djoko Tjandra dalam mengecoh pemburu koruptor menjadi isu hangat yang tidak hentinya menjadi bahan pemberitaan. Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih melacak keberadaan buronan kelas kakap ini.

  • Suku Baduy Surati Presiden Jokowi, Minta Stop Jadi Tujuan Destinasi Wisata?

    Suku Baduy Surati Presiden Jokowi, Minta Stop Jadi Tujuan Destinasi Wisata?

    Suku Baduy atau Urang Kanekes merupakan salah satu suku yang hingga saat ini mengisolasi diri mereka dari dunia luar. Akan tetapi, sejak digalakkannya program pariwisata di era Jokowi, suku Baduy luar yang telah membuka diri untuk dunia luar memperbolehkan wilayah mereka menjadi salah satu tujuan wisata.

    Belakangan, perbincangan terkait suku yang terletak di Kabupaten Lebak Banten ini menjadi perhatian publik. Hal ini karena surat terbuka yang mereka kirim untuk Bapak Presiden. Lalu bagaimana pantauan media monitoring Netray terkait pembahasan topik ini di media berita daring?

    Pantauan News Netray

    Netray memantau pemberitaan terkait suku Baduy sejak 06 Juli 2020 s.d 15 Juli 2020. Selama periode tersebut ditemukan sebanyak 123 artikel pemberitaan terkait suku Baduy. Pemberitaan tersebut berasal dari 33 portal berita daring dengan didominasi oleh kategori terkait Culture sebesar 50%.

    Berdasarkan pantauan Netray, terlihat pemberitaan terkait suku Baduy ramai sejak 06 Juli 2020 dan terus berlanjut hingga 15 Juli 2020. Pemberitaan tersebut didominasi oleh sentimen positif.

    Surat Terbuka Suku Baduy Untuk Bapak Presiden

    Pada 06 Juli 2020 pemberitaan terkait suku Baduy diketahui muncul menjadi pembahasan di media. Pada tanggal tersebut Lembaga Adat Baduy memutuskan untuk mengirim surat terbuka kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Surat tersebut berisi permintaan penghapusan kawasan Adat Baduy sebagai tujuan destinasi wisata. Selain meminta untuk dihapuskan dari tujuan destinasi wisata, Lembaga Adat Baduy juga meminta wilayah mereka dihilangkan dari citra satelit atau mesin pencarian Google. Seperti diketahui, permintaan tersebut datang dari keinginan murni masyarakat Adat Baduy. Lalu apa yang menjadi pemicu munculnya permintaan Lembaga Adat Baduy tersebut?

    Adat Merupakan Tuntunan Bukan Tontonan

    Tujuan wisata dan eksploitasi sering menjadi topik perbincangan yang memiliki kaitan erat. Hal ini disebabkan minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga, menghargai, dan melestarikan budaya. Begitu pula yang diresahkan masyarakat Adat Baduy sehingga memicu surat terbuka untuk menghapuskan wilayahnya sebagai tujuan wisata. Bukan tanpa alasan, wilayah mereka yang kini menjadi tujuan wisata justru menyebabkan terkikisnya budaya masyarakat Baduy.

    Kunjungan wisata di kawasan ini mencapai setidaknya 100 ribu orang dalam setahun. Namun, tidak sedikit dari para turis tersebut yang tidak menaati aturan, seperti membuang sampah plastik sembarangan. Hal ini yang kemudian berseberangan dengan prinsip tuntunan hidup masyarakat Adat Baduy. Selain karena kerusakan alam dan eksploitasi yang mereka rasakan, masyarakat Adat Baduy juga merasa risih menjadi tontonan pengunjung yang asing bagi mereka. Seperti halnya dikemukakan para tetua Baduy, bahwa adat mereka merupakan tuntunan bukanlah tontonan.

    Banyaknya wisatawan yang hadir dan berkunjung justru menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan eksploitasi. Keputusan tersebut didukung oleh Komisi IV DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah sepakat untuk mengkaji hal ini. Menurut Dede Yusuf, permintaan penghapusan wilayah dari tujuan destinasi wisata ini juga dapat dimungkinkan merupakan bentuk kekecewaan masyarakat adat terhadap pemerintah.

    Bantahan Hingga Aturan Terbaru dan Penggantian Istilah ‘Wisata’

    Heru Nugroho merupakan salah satu pihak yang diberi mandat untuk menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Bersama Henri Nurcahyo, Anton Nugroho dan Fajar Yugaswara, ia mengaku diberi mandat oleh Jaro Saidi, Jaro Aja, dan Jaro Madali untuk mengirimkan surat permintaan agar Presiden mengeluarkan wilayah adat Baduy sebagai lokasi objek wisata. Namun, pernyataan tersebut dibantah Jaro Saija, Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak.

    Menanggapi beredarnya surat terbuka tersebut, tetua masyarakat Adat Baduy dan pemerintah setempat menggelar musyarawah. Melalui musyawarah tersebut mereka sepakat digantinya istilah ‘wisata’ menjadi ‘saba’. Hal ini berkaitan dengan konotasi dari kedua kata tersebut, kata ‘wisata’ memiliki konotasi ‘tontonan, hiburan, atau pengembangan’. Sedangkan kata ‘saba’ berarti ‘silaturahmi yang saling menjaga dan menghargai adat istiadat’. Hal ini dianggap lebih sesuai dengan tuntunan hidup masyarakat Baduy.

    Musyawarah yang dilakukan tetua adat dan pemerintah mencapai titik temu diizinkannya kunjungan dengan catatan beberapa aturan terkait penyesuaian tatanan hidup masyarakat Adat Baduy. Termasuk penggantian kata Destinasi Wisata menjadi Saba Budaya Baduy, meliputi semua papan reklame, petunjuk jalan, hingga billboard. Selain itu, permasalahan terkait sampah Lembaga Adat Baduy saat ini telah menunjuk petugas kebersihan.

    Top Categories News

    Melalui pantauan Netray terlihat beberapa kategori utama dalam pembahasan terkait topik ini. Terlihat, pada kategori Top Person, Joko Widodo selaku Presiden RI menempati posisi teratas, diikuti Lembaga Adat Baduy pada Top Organization dan Kantor Bupati Lebak pada Top Facility. Sedangkan pada Top Portal terlihat Detik menjadi portal teratas dengan jumlah artikel sebanyak 23 pemberitaan.

    Surat terbuka untuk Bapak Presiden RI yang dikirim oleh perwakilan Adat Baduy beberapa waktu lalu sempat menjadi polemik, terlebih saat adanya bantahan terkait surat tersebut. Hal ini berkaitan dengan pemerintah yang tengah menggalakkan sektor pariwisata untuk memajukan ekonomi. Namun, nyatanya hal tersebut justru menjadi keresahan beberapa pihak yang merasa jika ‘pariwisata’ juga kental dengan eksploitasi dan isu kerusakan lingkungan. Ini tentunya menjadi ‘PR’ bagi pemerintah untuk mengkaji kembali dampak dari pariwisata pada lingkungan dan manusia.

  • Soal Covid-19 Dapat Menyebar Lewat Udara; Warganet Soroti Rencana Pembukaan Bioskop

    Soal Covid-19 Dapat Menyebar Lewat Udara; Warganet Soroti Rencana Pembukaan Bioskop

    Belakangan ini, publik kembali dikejutkan oleh kajian terbaru soal Covid-19 dan cara penyebarannya. Ratusan ilmuwan dari berbagai negara mengklaim penularan virus SARS-CoV-2 tersebut tidak hanya lewat droplet seperti yang sudah diyakini selama ini. Namun lebih luas lagi, Covid-19 dapat menyebar melalui udara atau airborne. Klaim tersebut disampaikan dalam surat terbuka majalah New York Times yang kemudian banyak dikutip oleh sejumlah media nasional. Lalu bagaimana Indonesia menyikapi hal tersebut? Bagaimana media menyoroti isu ini? Dan bagaimana respon warganet Twitter menanggapi isu ini? Berikut hasil pantauan Netray.

    Topik Covid-19 Airborne di Media

    Dari pantauan Netray, portal media yang pertama kali menaikkan isu penularan Covid-19 melalui udara adalah Detik. Pada 6 Juli 2020, Detik menerbitkan 3 artikel terkait klaim penularan Covid-19 melalui udara atau airborne. Isu tersebut bersumber dari surat kabar Amerika New York Times yang telah terlebih dahulu mengabarkan soal kemungkinan penularan Covid-19 tersebut. Kemudian portal media seperti IDN Times, CNN Indonesia, Tribun Sumsel, Sriwijaya Post, Kedaulatan Rakyat, hingga Kompas turut memberitakan topik ini keesokan harinya. Pembahasan soal Covid-19 dan penularan melalui udara ramai pada 10 Juli 2020. Istilah aerosol, droplet, dan airborne pun berulangkali dikutip dan dibahas oleh sejumlah media.

    Hingga saat ini, total media yang telah membahas topik ini dalam artikelnya ialah sebanyak 57 media. Dari total 294 artikel yang terhimpun Netray, CNN Indonesia dan Kompas merupakan yang paling banyak membahas topik tersebut.

    Klaim Ilmuwan Terkait Penularan Covid-19 Melalui Airborne

    Dikabarkan New York Times, dalam surat terbuka kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 239 ilmuwan di 32 negara menyatakan virus Corona dapat menular tidak hanya melalui percikan liur atau droplet tetapi juga lewat udara. Para ilmuwan sepakat bahwa percikan kecil liur yang tertahan dan melayang di udara (airborne) tersebut bisa menularkan virus SARS-CoV-2 jika terhirup orang lain. Berangkat dari banyak kasus penularan yang terjadi di bar, kasino, restoran, pasar, dan perkantoran, para ilmuwan menilai virus corona kemungkinan bisa menular di ruangan dengan ventilasi yang buruk. Oleh karena itu, penggunaan masker di dalam ruangan diperlukan meski sudah melakukan pengaturan jarak sosial.

    This image has an empty alt attribute; its file name is image-20.png

    Sementara sebelumnya, WHO sempat mengatakan penularan virus Corona melalui udara hanya mungkin terjadi setelah prosedur medis yang menghasilkan aerosol. Pimpinan Teknis Pengendalian Infeksi WHO, Benedetta Allegranzi bahkan mengatakan bukti virus yang menyebar melalui udara tidak meyakinkan. Kini, para ilmuwan tersebut mendesak WHO untuk segera merevisi kebijakan mereka soal protokol kesehatan yang harus diterapkan dalam rangka pencegahan.

    Pro Kontra Penularan Covid-19 Melalui Udara

    Setelah isu tersebut naik ke media berita nasional, sejumlah pihak turut menanggapi. Berbeda dengan kebanyakan media daring yang mengangkat klaim ilmuwan soal penyebaran Covid-19 melalui udara, portal berita Sriwijaya Post justru mengangkat klaim bahwa Covid-19 tidak menular melalui udara.

    Klaim tersebut bersumber dari Juru Bicara Penanganan Covid-19 Sumsel Yuwono yang mengatakan penularan Covid-19 bukan dari udara murni (airborne) tapi kemungkinannya adalah lewat aerosol yang terjadi di ruang perawatan pasien Covid-19. Penularan melalui aerosol artinya cairan yang muncrat atau menyembur kemudian menjadi menguap. Dia menjelaskan, proses penyemburan aerosol dimungkinkan terjadi di ruang perawatan yang terdapat proses intubasi atau metode memasukkan selang ke dalam rongga dalam tubuh manusia untuk manajemen jalan napas. Menurut Yuwono, desakan 239 ilmuwan agar WHO merivisi pernyataan bahwa penularan Covid-19 melalui airborne adalah sesuatu yang terlalu dilebihkan-lebihkan. Hal ini karena aerosol dan airborne adalah dua hal yang berbeda.

    Konfirmasi WHO

    Pihak WHO akhirnya membahas dan bekerja sama dengan para ilmuwan yang meneken surat terbuka terkait penyebaran Covid-19 melalui udara. WHO mengakui bukti-bukti di lapangan yang disampaikan dan terbuka terhadap temuan tersebut guna mengambil langkah atau tindakan pencegahan.

    WHO secara resmi mengakui virus Corona COVID-19 bertahan di udara pada kondisi ruangan tertutup dan dipadati banyak orang. Kondisi ini bisa menjadi rute penularan virus Corona melalui udara atau airborne. Kamis, 9 Juli 2020 WHO merilis pedoman baru terkait rute penularan virus Corona. WHO menilai penularan virus Corona lewat udara atau airborne langka terjadi dan mungkin tidak signifikan. Namun, bukti ilmiah yang menunjukkan rute penularan Corona lewat udara atau airborne memungkinkan rute penularan ini memiliki peran penting dalam penyebaran virus Covid-19.

    Beberapa kasus penularan yang terjadi dalam kerumunan di ruangan tertutup (indoor) menunjukkan kemungkinan penularan aerosol, dikombinasikan dengan penularan droplet. Aerosol adalah percikan pernapasan yang sangat kecil sehingga dapat bertahan di udara. WHO telah menyatakan bahwa penyebaran melalui udara hanya menjadi perhatian ketika petugas kesehatan terlibat dalam prosedur medis tertentu yang menghasilkan aerosol. Namun, semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa di ruang tertutup yang padat, virus dapat tetap bertahan di udara selama berjam-jam dan menginfeksi orang lain, dan bahkan dapat menggambarkan apa yang terjadi pada peristiwa ‘super-spreader’.

    Meski begitu, WHO masih menekankan rute penularan terbanyak terjadi lewat droplet atau percikan yang keluar saat batuk atau bersin dari seseorang yang terinfeksi dan melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi.

    Sikap Indonesia

    Sejak isu tersebut naik ke media, pemerintah Indonesia, melalui Gugus Tugas Percepatan Covid-19 mengambil sikap untuk menunggu keputusan atau himbauan dari WHO terkait kebijakan dan langkah yang harus diambil dalam penanganan Covid-19. Pemerintah meminta masyarakat agar tidak panik menanggapi isu ini.

    Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menyampaikan, merujuk dari rilis yang diterbitkan WHO, penularan Covid-19 masih dominan melalui droplet. Kendati demikian, penularan Covid-19 melalui udara harus tetap diwaspadai.

    Namun, sebagai langkah antisipasi, pemerintah terus menghimbau agar masyarakat tetap patuh dalam melaksanakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, cuci tangan, dan melakukan jaga jarak fisik. Selain itu, ia juga meminta masyarakat agar tetap menjaga sirkulasi udara di ruang kerja atau di ruang-ruang tertutup lainnya.

    Respon Warganet Menanggapi Isu Covid-19 Airborne

    Di media sosial Twitter, isu penularan Covid-19 melalui udara mulai banyak diperbincangkan pada 8 Juli 2020, lebih lambat dari perkembangan topik ini di media berita daring. Sementara puncaknya terjadi 10-11 Juli 2020. Sebanyak 765 warganet Twitter memperbincangkan topik ini dengan dominasi sentimen negatif.

    This image has an empty alt attribute; its file name is image-31.png

    Sejumlah istilah terkait penyebaran virus Corona seperti airborne, aerosol, hingga droplet banyak diperbincangkan warganet. Tagar #CovidGanasDemoDilarangKeras dan #PakeMaskerHargaMati pun bersama-sama digaungkan warganet menanggapi klaim penyebaran Covid-19 melalui udara atau airborne tersebut. Dari pantauan Netray terkait perbincangan topik penyebaran Covid-19 di Twitter, tidak sedikit warganet yang sudah menduga kemungkinan penyebaran melalui udara tersebut. Namun, lebih banyak lagi warganet yang kemudian semakin takut dengan meluasnya persebaran virus SARS-CoV-12 ini.

    Selain itu, menanggapi bahaya penyebaran virus Corona di ruangan tertutup dan berventilasi buruk sebagai konsekuensi penyebaran Covid-19 lewat udara, warganet pun beramai-ramai menyoroti rencana pembukaan bioskop di Indonesia.

    Menurut warganet, rencana pembukaan bioskop yang akan dimulai pada akhir Juli mendatang perlu dikaji ulang. Hal ini mengingat potensi penularan secara airborne yang lebih mungkin terjadi di ruangan tertutup dan berventilasi buruk seperti bioskop.

    Ujung Pangkal Isu Penyebaran Covid-19 Lewat Udara

    Demikian pantauan Netray terkait isu penyebaran Covid-19 melalui udara atau airborne. Desakan ratusan ilmuwan kepada WHO untuk memperbarui rekomendasinya terkait pencegahan penyebaran Covid-19 disambut baik oleh WHO. WHO kemudian merilis rekomendasinya terkait kemungkinan penularan Covid-19 melalui udara berdasarkan sejumlah kajian dan bukti yang ada. Namun demikian, hingga saat ini pihak WHO sepakat bahwa rute penularan Covid-19 paling banyak ditemukan melalui droplet. Pemerintah Indonesia yang sejak awal berpedoman pada keputusan WHO pun mengambil langkah serupa, tidak panik namun tetap waspada. Di media sosial Twitter, isu penyebaran Covid-19 juga ditanggapi sebagai hal yang perlu diwaspadai. Rencana pembukaan bioskop yang sedianya akan dimulai pada akhir Juli menjadi persoalan yang perlu dipertimbangkan ulang mengingat ruangan bioskop yang tertutup dan berventilasi buruk.