Try Netray, Free Trial!
Subscribe
Search
Home Blog Page 115

Corona Semakin Merajarela, Pemerintah Akan Terbitkan Aturan Masker SNI?

Rizky Tia
-
0
Corona Semakin Merajarela, Pemerintah Akan Terbitkan Aturan Masker SNI?

Penggunaan masker kini menjadi kebutuhan pokok yang tidak dapat dihindarkan. Bagamaina tidak, di masa pandemi ini masker menjadi salah satu alat pelindung diri dari paparan virus Corona yang semakin merajarela. Pemerintah berupaya menekan angka penyebaran tersebut, salah satunya dengan mengkampanyekan penggunaan masker ber-Standar Nasional Indonesia (SNI). Lalu bagaimanakah pembahasan topik masker SNI ini di media pemberitaan daring? Dan bagaimanakah respon warganet terkait aturan ini?

Pantauan News Netray

Netray memantau pembahasan terkait topik ini sejak 22 September s.d 05 Oktober 2020. Selama periode tersebut ditemukan sebanyak 1.141 pemberitaan dengan didominasi oleh pemberitaan berkategori kesehatan dan gaya hidup. Kemudian diikuti oleh pemberitaan berkategori pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan wacana aturan yang diterbitkan oleh pemerintah tentang penggunaan masker berstandar SNI.

Pada grafik di atas terlihat pemberitaan terkait topik ini muncul setiap harinya selama periode tersebut. Kampanye penggunaan masker dengan standar merupakan upaya pemerintah untuk menekan angka penyebaran virus Corona. Hal ini juga sebagai sarana agar masyarakat memahami masker yang dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan anjuran pemerintah.

Terdapat 3 jenis masker yang dapat digunakan selama pandemi, diantaranya masker kain, masker bedah, dan masker N95. Masker kain menjadi alternatif di tengah terbatasnya masker medis. Masker kain menjadi pilihan utama yang digunakan masyarakat, meski tidak diketahui seberapa efektif kah penggunaan masker ini sebagai pelindung diri.

Kelebihan masker kain merupakan masker yang dapat digunakan kembali. Masker kain yang direkomendasikan adalah masker yang memiliki 3 lapisan kain. Lapisan pertama adalah lapisan kain hidrofilik seperti katun, kemudian dilapisi oleh kain yang bisa mendukung viltrasi lebih optimal. Untuk lapisan kedua ini bisa juga menggunakan katun atau polyester. Lapisan ketiga atau bagian masker paling luar menggunakan lapisan hidrofobik atau bersifat anti air seperti terbuat dari polypropylene.

Tidak hanya terkait penggunaan masker berstandar, masyarakat juga dirasa perlu untuk mengetahui beberapa kesalahan saat penggunaan masker, seperti memakai masker tetapi tidak menutupi hidung atau mulut, memakai masker medis terbalik, memakai masker dua sisi, berulang kali menyentuh atau membenarkan masker, memakai kembali masker yang kotor atau basah.

Pro Kontra Wacana Aturan Masker SNI

Regulasi terkait aturan masker berstandar masih menjadi dilema dan menuai kontra oleh beberapa pihak. Seperti halnya pihak PKS yang menilai aturan ini akan menyulitkan masyarakat nantinya. Pihaknya menganggap yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengedukasi masyarakat untuk menggunakan masker sesuai anjuran dan tidak menggunakan buff dan masker scuba.

Dalam hal ini pemerintah dinilai perlu memudahkan produsen masker yang kebanyakan merupakan produksi rumahan atau bahkan perorangan. Namun, menurut Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo tidak ada masker yang tidak berguna. Hanya saja penggunaan jenis masker perlu diterapkan sesuai zonasi tingkat infeksi di suatu wilayah.

Respon Warganet

Melalui pantauan Netray di media sosial Twitter, perbincangan terkait topik ini mencapai 2,302 cuitan dengan didominasi oleh sentimen positif. Namun, bila dilihat melalui gambar di atas sentimen negatif yang hadir pun tidak sedikit. Berikut beberapa cuitan warganet.

Terlihat beberapa tanggapan warganet terkait topik ini. Sebagian warganet bertanya-tanya terkait wacana regulasi ini dan bahkan menyuarakan ketidaksetujuan mereka. Standarisasi ini dinilai akan menyulitkan masyarakat terkait harga hingga terancamnya pengrajin masker rumahan. Namun, tidak sedikit juga dari mereka yang menilai kebijakan ini diperlukan agar masyarakat mendapat perlindungan maksimal.

Demikian pantauan Netray terkait wacana aturan standarisasi masker yang dapat digunakan masyarakat. Masyarakat berharap dengan ditetapkannya regulasi ini nantinya tidak akan merugikan berbagai pihak, terutama pengrajin masker skala kecil. Selain adanya regulasi ini, hal lain yang tak kalah penting yaitu edukasi untuk masyarakat agar meningkatkan kesadaran pentingnya perlindungan diri selama masa pandemi. Semoga pandemi ini lekas berlalu dan kita semua dapat terlindungi.

Keramaian Media Sosial Soroti DPR Hingga Layangkan Mosi Tidak Percaya

Winda Trilatifah
-
0
Keramaian Media Sosial Soroti DPR Hingga Layangkan Mosi Tidak Percaya

Kemarin, Selasa 5 Oktober 2020 DPR telah mengetuk palu pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Rapat paripurna pengesahan Omnibus Law yang sebelumnya direncanakan akan dilaksanakan pada 8 Oktober ini menimbulkan pertanyaan dan amarah dari berbagai pihak. Selain mempertanyakan soal agenda rapat hingga pengesahan yang terkesan begitu terburu-buru, publik pun dibuat bingung dengan keputusan DPR yang dinilai berseberangan dengan suara rakyat dalam menanggapi RUU Cipta Kerja.

Seperti yang diketahui, beragam penolakan dan aksi penggagalan Omnibus Law belakangan marak menghiasi pemberitaan dan sosial media. Mulai dari aksi langsung di sejumlah daerah hingga seruan tagar aksi penolakan yang betebaran di jagat media sosial Twitter. Aksi ini dilakukan oleh para buruh, aktivis, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat yang tidak sepakat dengan sejumlah pasal kontroversial yang dinilai akan mengancam banyak sektor, mulai dari kebebasan sipil, keadilan sosial, ekonomi, budaya dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Namun, suara penolakan yang menggema sejak berbulan-bulan lalu ini mungkin kurang keras sehingga tidak sampai dengan baik ke telinga wakil mereka, Dewan Perwakilan Rakyat. Tak heran apabila tagar-tagar negatif belakangan ini terus dilemparkan kepada DPR, seperti #DPRRIKhianatiRakyat yang trending sejak kemarin hingga #MosiTidakPercaya yang kian keras disuarakan setelah mendengar RUU Cipta Kerja disahkan.

This image has an empty alt attribute; its file name is Screenshot-from-2020-10-06-16-27-21.png

Melihat keramaian sosial media beberapa waktu terakhir riuh mengutuki DPR dengan berbagai sentimen negatif terkait omnibus law, Netray mencoba untuk menganalisnya menggunakan sosial media monitoring Netray. Bagaimana warganet menanggapi langkah DPR dalam kaitannya dengan keputusan ini? Sejak kapan keramian ini terjadi? Apa pemicunya? Apa pesan atau kritik yang ingin disuarakan masyarakat Twitter dalam tagar?

Infografik Perbincangan Topik DPR

Netray melakukan monitoring untuk kata kunci dpr, dpr & omnibus, dan sejumlah tagar trending terkait DPR seperti #mositidakpercaya, #dprrikhianatirakyat, hingga #dprkontol selama periode 1-6 Oktober 2020.

Lebih dari 103 ribu akun memperbincangkan DPR di minggu pertama Oktober ini. Topik ini mendapat 1,4 juta impresi dengan potensi jangkauan mencapai 198,8 juta akun. Ini merupakan capaian besar untuk perbincangan topik di Twitter dalam kurun waktu tidak sampai satu minggu. Melihat impresi dan potensi jangkauan akun tersebut pun terlihat bahwa topik ini dibicarakan oleh akun-akun berpengaruh dan dalam cakupan yang luas. Dari total 213 ribu tweet yang terhimpun mesin Netray, 87 ribu di antaranya terindeks sentimen negatif.

Dari grafik Peak Time di atas, dapat diketahui bahwa topik ini mulai menarik perhatian warganet pada 3 Oktober 2020 dengan dominasi sentimen negatif. Sementara puncaknya terlihat pada 5 Oktober 2020 dengan total tweet mencapai angka 195 ribu dalam sehari, naik pesat dibandingkan dua hari sebelumnya yang hanya berada di bawah angka 20 ribu tweet perhari. Mengapa demikian? Apa yang terjadi? Apa yang dibicarakan warganet pada 5 Oktober?

Rapat DPR di Akhir Pekan Hingga Pengesahan RUU Omnibus

Polemik soal Omnibus Law kembali mengemuka setelah Baleg DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI memutuskan untuk menyetujui RUU Cipta Kerja dibawa ke Rapat Paripurna DPR. Keputusan yang ditetapkan dalam Rapat Kerja pada Sabtu (3/10/2020) malam ini menuai reaksi panas dari warganet. DPR sebagai pihak yang terlibat dalam pembahasan hingga pengambilan keputusan ini pun menjadi bulan-bulanan warganet.

Terlihat sejak pukul 20:00 WIB warganet mulai membicarakan dan menyoroti keputusan DPR dalam kaitannya dengan omnibus ini dengan sentimen negatif yang unggul jauh mendominasi percakapan. Perbincangan terus mengalami kenaikan hingga memuncak pada pukul 23:00 WIB. Warganet pun melayangkan Mosi Tidak Percaya menanggapi keputusan rapat tengah malam tersebut.

Aksi tagar #MosiTidakPercaya diinisiasi oleh akun @Aksi_Langsung, @sedangtidur, @Lini_ZQ, hingga @FraksiRakyatID pada 3 Oktober sejak pukul 22:34 WIB. Hingga saat ini, lebih dari 23 ribu akun telah ikut melayangkan MosiTidakPercaya di Twitter.

Rapat Paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja yang dikabarkan akan dilaksanakan pada 8 Oktober ternyata maju menjadi 5 Oktober 2020. Seolah patah hati berturut-turut. Kekecewaan warganet atas keputusan rapat pada 3 Oktober lalu yang belum usai harus ditambah dengan keputusan akhir yang memilukan. Seruan #MosiTidakPercaya dan #DPRKhianatiRakyat pun membanjiri jagat media sosial Twitter hingga 6 Oktober.

  • MosiTidakPercaya
  • DPRRIPengkhianatRakyat
  • DPRKontol

Kekecewaan warganet terhadap keputusan DPR telah menimbulkan gelombang amarah warganet di Twitter. Tidak cukup hanya menyuarakan mosi tidak percaya, warganet juga beramai-ramai mengutuki DPR, mulai dari pengkhianat rakyat, berpihak kepada penguasa hingga beragam makian menghiasi jagat media Twitter sejak 5 Oktober hingga saat ini.

Terkait sikap DPR yang terkesan terburu-buru mengesahkan omnibus law di tengah pandemi juga dianggap warganet sebagai upaya membendung aksi demo besar-besaran yang mungkin terjadi. Kondisi pandemi tentu menyulitkan masyarakat untuk melakukan aksi demo secara langsung, mengingat bahaya penyebaran Covid-19 yang mengintai. Sementara aksi penolakan di media sosial Twitter, meski disuarakan oleh ribuan akun, mulai dari aktivis, tokoh politik, mahasiswa, buruh, hingga elemen masyarakat pada umumnya pun hingga kini belum terlihat pengaruhnya terhadap ketetapan pengesahan Omnibus Law yang masih hangat ini.

Skandal PT Jiwasraya, Korupsi Dibayar Talangan Dana Pemerintah

Ananditya Paradhi
-
1
Skandal PT Jiwasraya, Korupsi Dibayar Talangan Dana Pemerintah

Belakangan ini PT Jiwasraya seperti sedang berada di kursi roller coaster. Sejumlah isu naik turun menimpa perusahaan asuransi yang sudah berdiri sejak zaman pemerintahan kolonial tersebut. Sempat dihebohkan dengan kasus korupsi para pejabatnya, dokumen persidangan PT Jiwasraya hangus ketika terjadi kebakaran hebat di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta. Dan terakhir pemerintah akhirnya sepakat untuk memberi suntikan modal sebagai antisipasi pailit.

Ketiga isu ini sangat penting bagi publik Indonesia mengingat posisi PT Jiwasraya sebagai perusahaan asuransi memegang dana masyarakat yang tak sedikit. Terlebih lagi perusahaan tersebut merupakan BUMN dengan tanggung jawab mensejahterakan rakyat. Publik berhak mengetahui seluk-beluk pengelolaan perusahaan melalui transparansi manajemen.

Namun, apakah pengelolaan PT Jiwasraya sudah maksimal, melihat banyaknya kasus yang sekarang menimpa perusahaan? Bagaimana persepsi masyarakat melihat situasi perusahaan, termasuk hubungannya dengan Pemerintah Indonesia? Berbekal keingintahuan ini, media monitoring Netray akan menelisik perbincangan yang terjadi di publik Indonesia selama 2 pekan ke belakang.

Pantauan Media

Untuk mengetahui framing apa saja yang dilekatkan oleh media massa terhadap pemberitaan PT Jiwasraya, Netray hanya akan menggunakan kata kunci ‘jiwasraya’ saja. Dengan asumsi pasca monitoring akan terlihat kata apa saja yang melekat pada pemberitaan yang mengandung kata kunci selama periode pemantauan.

Dari pantauan word cloud ditemukan sejumlah terma yang merepresentasi isu yang diangkat oleh media massa daring Indonesia. Seperti kata terdakwa, korupsi, kejaksaan agung, penyelamatan, dan nasabah. Ini merupakan gambaran umum isu yang sedang melekat hangat dengan PT Jiwasraya.

Terkait terma terdakwa dan korupsi, sudah bisa ditebak bahwa hal ini berhubungan dengan kasus yang menimpa jajaran direksi PT Jiwasraya yakni Direktur Keuangan Hary Prasetyo, mantan Direktur Utama Hendrisman Rahim, dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Syahmirwan. Mereka bersama sejumlah tersangka lain, yang merupakan direksi dari perusahaan swasta, diduga melakukan tindakan korupsi berjamaah yang merugikan BUMN tersebut.

Kasus ini sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Bahkan dugaan korupsi sudah berlangsung sejak lebih dari satu dekade yang lalu. Tetapi pemberitaan terkait perkembangan kasus seperti tidak pernah berhenti. Selalu muncul laporan baru dari media massa dalam negeri setiap harinya. Hal ini membuat kasus korupsi PT Jiwasraya tergolong sebagai skandal nasional.

Tentu dengan status ini, banyak hal dicoba untuk dihubung-hubungkan dengannya. Seperti kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung beberapa waktu silam. Tak sedikit yang menduga bahwa kebakaran ini disengaja karena memiliki kunci sejumlah kasus besar, suap Jaksa Pinangki semisal, termasuk korupsi Jiwasraya ini.

Status skandal nasional juga kembali muncul di ingatan publik ketika pemerintah berencana untuk menggelontorkan dana talangan (bailout) untuk menyelamatkan PT Jiwasraya dari kebangkrutan. 

Tentu publik akan segera mengaitkan hal ini dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang terjadi selepas masa reformasi. Kala itu pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 147, 7 triliun yang akhirnya menjadi skandal korupsi yang sangat besar. Atau kasus Bank Century yang terjadi beberapa tahun belakangan.

Pantauan Sosial Media

Meski kasus korupsi PT Jiwasraya terhitung substansial, bagaimanapun ini adalah korupsi atas dana masyarakat yang diakumulasi dari premi yang dibayarkan oleh para pemegang polis/nasabah. Namun, warganet baru bereaksi saat laporan terkait dana talangan dari pemerintah mulai ramai diberitakan. Lihat diagram di bawah ini.

Terlihat bahwa sebelum tanggal 2 Oktober, warganet tak begitu antusias mengomentari masalah yang menimpa PT Jiwasraya. Baru ketika dana likuiditas diketok, protes dilayangkan oleh warganet secara berbondong-bondong. Mereka sebagian besar tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah dan menghasilkan sentimen negatif dalam analisis Netray.

Tercatat 23.418 sentimen negatif yang berhasil dirangkum Netray selama dua pekan ke belakang. Pada saat puncak pembicaraan, yakni pada tanggal 2-4 Oktober, per harinya muncul 6.000 lebih cuitan negatif. Artinya, sebagian besar sentimen negatif baru muncul 3 hari yang lalu dan sepertinya masih berlanjut hingga hari ini tanggal 5 Oktober 2020.

Lantas kemana asosiasi akun-akun yang vokal terhadap kebijakan bailout tersebut? Dari diagram top account bisa dilihat bahwa dua akun teratas yakni @msaid_didu dan @podoradong adalah figur yang sudah jamak dikenal kontra terhadap pemerintah. Bagi mereka posisi menolak talangan dana terhadap PT Jiwasraya, meskipun fakta bahwa nasabah asuransi ini berasal dari golongan menengah Indonesia yang kemungkinan akan rugi jika perusahaan dinyatakan pailit, sudah wajib hukumnya.

Selain akun yang sudah kerap berseberangan, kebijakan ini juga mendapat tentangan dari kekuatan politik yang juga kontra dengan pemerintah. Salah satunya muncul dari figur-figur yang selama ini terasosiasi dengan Partai Keadilan Sejahtera.

Seperti akun Twitter politisi PKS sendiri yaitu Hidayat Nur Wahid di @hnurwahid dan akun buzzer mereka @Maspiyu_O. Narasi mereka adalah buat apa pemerintah membuang-buang uang untuk menyelamatkan perusahaan korup yang seharusnya bisa digunakan untuk menyejahterakan rakyat di bidang lain.

Meski protes warganet tak akan segera mereda mengingat status kasus ini sebagai skandal nasional, hingga kemarin hari Netray berhasil merangkum reaksi warganet dengan total 150,4 ribu kali impresi. Perbincangan ini juga mencapai setidaknya 98,2 juta akun pengguna Twitter di seluruh Indonesia.

Skandal yang dialami PT Jiwasraya sepertinya masih akan berlanjut dan kemungkinan akan masuk ke babak baru dengan dana talangan ini. Tentu publik Indonesia berharap pemerintah tidak mengulang kesalahan yang pernah terjadi ketika mengelola kasus BLBI dan Bank Century. Untuk perkembangan kasus ini, terus simak analisisnya di blog media monitoring Netray.

Respon Publik Sambut Partai Baru Amien Rais; Partai Ummat

Winda Trilatifah
-
0
Respon Publik Sambut Partai Baru Amien Rais; Partai Ummat

Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais resmi mengumumkan partai barunya pada Kamis, 1 Oktober 2020 kemarin. Pengumuman itu disampaikan melalui akun Youtube-nya, Amien Rais Official. Bukan bernama PAN Reformasi seperti yang selama ini digembar-gemborkan, partai itu bernama Partai Ummat. Dengan mengusung semboyan melawan kezaliman dan menegakkan keadilan, Partai Ummat akan bekerja dan berjuang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan aturan demokrasi. Sementara asas dari partai tersebut adalah rahmatan lil alamin.

Kemunculan Amien Rais dengan partai barunya ini mencuri perhatian publik. Respon dari berbagai parpol menghiasi jagat media pemberitaan daring selama dua hari terakhir. Topik dengan kata kunci Partai Ummat pun sempat menjadi trending di Twitter pada 1 Oktober kemarin. Tak hanya pengamat politik dan orang-orang yang berkepentingan, warganet pun ikut mengomentari langkah Mantan Ketum PAN dalam hal ini.

Berikut hasil pantauan Netray untuk topik terkait Partai Ummat; bagaimana media mewadahi respon pihak-pihak terkait dalam menanggapi deklarasi Amien Rais hingga sentimen yang termuat dalam perbincangan topik di media sosial Twitter.

Pemberitaan Partai Ummat di Media Massa

Dengan menggunakan kata kunci partai ummat dan partai baru & amien rais, Netray menemukan 271 artikel terkait yang diterbitkan oleh 59 portal media berbeda sejak dua hari terakhir. Netray menjaring data selama seminggu ke belakang, terhitung dari 26 September hingga 2 Oktober 2020. Namun, topik ini baru muncul pada 1 Oktober ketika Amien Rais mendeklarasikan di akun youtube miliknya. Isu soal partai baru Amien Rais memang muncul sejak 30 September, namun nama Partai Ummat baru benar-benar disebut pada 1 Oktober.

Zulkifli Hasan dan Viva Yoga Mauladi yang merupakan Ketua dan Wakil Ketua Umum PAN banyak disebut-sebut oleh media ketika membicarakan partai baru Amien Rais. Demikian pula dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan PAN Reformasi yang sangat identik dengan Amien Rais.

Viva menyebut ideologi PAN dengan Partai Ummat berbeda. PAN mengusung ideologi nasionalis relijius sementara Partai Ummat menurutnya adalah partai Islam. Dengan deklarasi partai baru tersebut, maka Amien Rais secara resmi dan legal konstitusional telah keluar dan meninggalkan PAN.

Di sisi lain, Politisi PAN Guspardi Gaus berharap Amien serta loyalisnya kembali ke PAN dan berjuang bersama Ketum Zulkifli Hasan. Sebagai penggagas dan pendiri PAN ia menilai kurang pas bila Amien Rais membentuk partai baru. Terlebih selama ini nama Amien Rais sudah melekat pada PAN. Jika Amien mendirikan partai baru, tentu akan menimbulkan berbagai perspektif yang dipertanyakan rakyat. Meski demikian, Guspardi menghormati apabila Amien tetap komitmen mendirikan partai.

Sambutan Positif Parpol Untuk Partai Ummat

Langkah Amien Rais mendirikan partai baru disambut baik oleh sejumlah parpol seperti Gerindra, PKS, PPP, hingga PKB. Di negara demokrasi ini mendirikan partai baru adalah hal yang wajar. Oleh karenanya, mereka berharap bahwa partai baru Amien Rais ini nantinya bisa menambah iklim sehat kehidupan demokrasi di Tanah Air.

Sementara itu, sejumlah pengamat partai politik tidak terlalu banyak menaruh harapan kepada partai baru Amien Rais ini. Meski Partai Ummat dibuat tokoh sekelas Amien Rais, tetapi dinilai masih panjang perjalanannya bila ingin berlaga di Pemilu 2024. Pengamat Hukum Tata Negara dan Politik UNS Solo, Agus Riewanto menilai syarat-syarat yang harus dirampungkan supaya Partai Ummat terlebih dulu berbadan hukum cukup sulit.

Pengamat Politik UMY Tunjung Sulaksono menambahkan, bahan bakar Partai Ummat besutan Amien Rais hanyalah para loyalis PAN semasa lampau yang kini terpecah menjadi dua kubu. Tunjung menilai, orang-orang lama di internal PAN dapat dipastikan akan mengikuti jejak Amien Rais dengan partai barunya. Namun demikian, butuh usaha keras untuk mengulang masa gemilangnya di tahun 1998-1999 silam sebab pada tahun itu Amien Rais mendirikan PAN dengan memanfaatkan momen revolusi.

Pengamat politik UIN Jakarta Adi Prayitno juga mengkritisi pemilihan nama Ummat yang identik dengan Islam. Menurutnya, Partai Ummat perlu mengubah profil partainya menjadi lebih terbuka, tidak hanya menyasar pemilih Islam kritis.

Partai Ummat di Mata Warganet

Isu bahwa Amien Rais akan meresmikan partai baru telah dibicarakan tipis-tipis pada akhir September. Sementara mengenai kata kunci Partai Ummat baru ramai dibicarakan pada 1 Oktober 2020 dengan dominasi muatan sentimen negatif. Total terdapat 1,5 ribu tweet selama seminggu terkakhir dengan frekuensi tertinggi terjadi pada 1-2 Oktober. Topik ini diperbincangkan oleh 1,2 ribu akun di Twitter dengan capaian impresi sebanyak 12,7 ribu dan potensi jangkauan kurang lebih hingga 60 juta akun.

Ketika Amien Rais resmi mengumumkan nama partai barunya pada 1 Oktober, tagar #PartaiUmmat dan #AmienRais pun menjadi trending di Twitter. Perbincangan untuk topik ini diramaikan oleh akun-akun oposisi seperti @MaspiyuO, @musniumar, hingga @OposisiCerdas. Berikut beberapa sampel tweet populer terkait topik dengan filter sentimen negatif dan positif.

Di kolom tweet populer bermuatan sentimen negatif terlihat didominasi oleh akun-akun pribadi. Sementara di kolom tweet populer bermuatan sentimen positif diisi oleh akun portal media berita oposisi. Hal ini mungkin sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Musni Umar dalam tweetnya berikut.

Melihat muatan sentimen positif untuk topik Partai Ummat yang diisi oleh akun dan media oposisi, mungkin benar jika Partai Ummat ini sejak kemunculannya telah mendapat tempat di sisi warganet yang kontra pemerintah. Jadi, bukan tidak mungkin apabila Partai Ummat akan dilirik oleh para oposisi. Sementara keresahan lain yang juga tak luput dari mata warganet adalah nuansa Islam yang tertuang dalam asas partai; rahmatan lil alamin.

This image has an empty alt attribute; its file name is Screenshot-from-2020-10-03-11-10-21.png
This image has an empty alt attribute; its file name is Screenshot-from-2020-10-03-10-58-39-1.png

Warganet membaca langkah Partai Ummat yang dinilai akan menyasar pada massa pemilih islamis dengan melenggangkan ‘jualan’ agama yang sering terjadi di ranah politik Indonesia. Oleh karena itu, sejumlah warganet dengan terang-terangan menyampaikan prediksinya bahwa partai ini tidak akan laku karena akan sulit mengikuti jejak kesuksesan partai-partai bernafas islam yang telah populer sebelumnya.

Demikian pantauan Netray terkait tanggapan dan sambutan publik terhadap Partai Ummat. Meskipun baru diumumkan secara resmi pada 1 Oktober lalu, langkah Amien Rais mendirikan partai baru ini langsung menarik perhatian sejumlah parpol, pengamat politik, hingga masyarakat Twitter.

Ramai Bahas Subsidi Kuota Dari Kemendikbud, Anak Kemenag Bagaimana?

Winda Trilatifah
-
4
Ramai Bahas Subsidi Kuota Dari Kemendikbud, Anak Kemenag Bagaimana?

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyalurkan bantuan kuota data internet tahap I dan II September kepada 27 juta nomor telepon seluler pendidik dan peserta didik di seluruh Indonesia. Kemendikbud melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) bekerja sama dengan sejumlah operator seluler untuk memberikan layanan terbaik bagi anak-anak didik agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik meski sedang menghadapi pandemi.

Subsidi kuota dialokasikan selama empat bulan, yaitu dari bulan September hingga Desember 2020. Tahapan penyaluran bantuan kuota data internet tersebut akan dilaksanakan selama dua tahap setiap bulan. Tahap I dilaksanakan setiap bulan di tanggal 22 sampai 24, sedangkan untuk tahap II dilaksanakan setiap tanggal 28 sampai tanggal 30. Skema ini akan terus berlangsung hingga bulan Desember mendatang. Anggaran sebesar 7,2 triliun telah dialokasikan untuk penyediaan bantuan ini.

Media monitoring Netray melihat ada keramaian di sosial media Twitter membicarakan topik ini. Bahkan, pada 30 September kemarin topik ini sempat menjadi trending dengan banyak menyebut Kemendikbud hingga Kemenag. Mengapa demikian? Apakah penyaluran bantuan kuota bulan September ini berjalan lancar? Lalu, bagaimana dengan pendidik dan peserta didik di bawah naungan Kementerian Agama? Berikut ulasan Netray.

Perbincangan Topik Bantuan Kuota Kemendikbud di Twitter

Netray menjaring 4,2 ribu twit yang membahas bantuan data kuota dari Kemendikbud. Dari total tersebut, 1,7 ribu di antaranya memuat sentimen negatif. Sementara yang bernada positif hanya 804 tweet. Ini terjadi pada sepanjang periode, 25-30 September 2020. Bahkan puncak perbincangan topik yang jatuh pada tanggal 30 pun didominasi oleh sentimen negatif hingga mencapai seribu tweet.

Dengan demikian dapat disimpulkan sementara bahwa topik bantuan kuota dari Kemendikbud yang memiliki muatan positif justru lebih banyak diperbincangkan atau ditanggapi dengan sentimen negatif. Mengapa demikian? Apa yang senyatanya diperbincangkan warganet sehingga topik ini lebih banyak diisi tweet negatif?

Mengamati Top Words dan Top Account

Kata bantuan, kemendikbud, kuota muncul pada deretan pertama karena berhubungan langsung dengan topik terkait. Disusul kata internet, gratis, subsidi, kampus, 50 gb, hingga belajar yang mengacu pada jumlah subsidi internet yang tengah diperbincangkan. Kementerian Agama (Kemenag) turut disebut-sebut oleh warganet ketika memperbincangkan topik ini. Apa kaitannya?

Setelah ditelusuri, ternyata sejumlah warganet yang mengaku mahasiswa UIN merasa iri dengan adanya bantuan kuota data dari Kemendikbud. Pasalnya, mereka tidak mendapatkan subsidi kuota gratis tersebut mengingat status universitas mereka yang berada di bawah naungan Kemenag. Oleh karena itu, dalam hal ini subsidi data dari Kemendikbud tidak berlaku bagi mahasiswa maupun tenaga pendidik dari universitas asuhan Kemenag.

Menjawab keresahan warganet tersebut, Kemenag pun turut angkat bicara di Twitter. Melalui akunnya @Kemenag_RI, dijelaskan bahwa Kemenag telah bekerjasama dengan 5 provider untuk memberikan kuota gratis dalam bentuk kartu perdana. Sementara program subsidi kuota sejenis Kemendikbud masih dalam proses pengajuan anggaran ke Kementerian Keuangan.

Topik ini ramai diperbincangkan oleh warganet di bawah tweet dari akun komunitas populer seperti @collegemenfess, @UPIfess, hingga @undipmenfess. Portal media @CNNINdonesia juga terlihat ramai membawakan topik ini di Twitter dengan sejumlah artikel terbitannya.

Di kolom akun komunitas @collegemenfess terlihat bahwa perbincangan soal kuota Kemendikbud paling banyak diisi oleh pertanyaan apakah kuota sudah diterima atau belum. Selain itu adalah soal efisiensi bantuan kuota bagi mahasiswa yang sudah memasang wifi di rumah hingga keresahan anak UIN yang tidak mendapatkan kuota karena bukan anak asuh Kemendikbud.

Sementara portal media CNN Indonesia justru terlihat banyak menyumbang sentimen negatif. CNN Indonesia banyak menerbitkan artikel terkait bantuan kuota ini dengan mengutip pernyataan bernada negatif bahwa program kuota gratis ini merupakan pembohongan publik.

Pemerhati Pendidikan dari Vox Populi Institute Indonesia, Indra Charismiadji menilai program yang dikeluarkan itu hanya gimik dari pemerintah di tengah pandemi Covid-19. Indra mengatakan secara akademis aplikasi berbayar yang disediakan dalam kuota belajar itu tidak dibutuhkan, sebab masih banyak aplikasi gratis lainnya dengan kualitas yang tidak kalah bagus. Lebih lanjut, ia berpendapat masalah Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebenarnya tidak hanya sekadar kuota saja, tetapi banyak hal lain yang perlu mendapat perhatian, seperti ketersediaan gawai hingga akses internet.

Pemberitaan di Media Daring

Meskipun demikian, dari hasil pantauan Netray terkait topik subsidi kuota Kemendikbud di media berita daring justru didominasi oleh pemberitaan positif.

Netray menemukan 328 artikel terkait topik dari 78 portal media selama periode yang sama. Berbeda dari perbincangan di Twitter yang cukup banyak menyebut dan menyoroti Kemenag, di media daring pemberitaan berfokus pada bantuan kuota internet yang diberikan oleh Kemendikbud.

Hanya ada 4 artikel yang menyebut Kemenag. Pemberitaan pun bernada positif karena sehubungan dengan bantuan paket internet gratis dari XL Axiata dan Tri Indonesia.

Kemenag bersama Tri akan menyediakan kartu perdana beserta kuota internet 27GB (20GB untuk akses aplikasi edukasi, dan 7GB semua aplikasi) dengan tambahan 60 menit telepon kepada 10.000 siswa dan tenaga pengajar madrasah di seluruh Indonesia. Sementara XL juga turut merealisasikan program Kemenag “Madrasah Digital Belajar Jarak Jauh” dengan memberikan padet 15 GB data untuk kuota conference dan 15 GB lainnya untuk kuota edukasi yang berlaku selama 2 bulan.

Demikian pantauan Netray terkait keramian sosial media memperbincangkan bantuan subsidi kuota dari Kemendikbud. Keresahan yang sempat dirasakan peserta didik dari madrasah di bawah naungan Kemenag pun telah terjawab. Meski belum dapat dipastikan kapan bantuan subsidi kuota serupa progam Kemendikbud tersebut akan dapat dirasakan, setidaknya hal ini sudah dalam proses pengajuan. Semoga segera terealisasi sehingga seluruh tenaga pendidik dan peserta didik di seluruh Indonesia dapat merasakan manfaat ini bersama-sama.

Pantauan Media Kala Warganet Mencari dan Menanti Terawan

Ananditya Paradhi
-
0
Pantauan Media Kala Warganet Mencari dan Menanti Terawan

Jika Menkes Terawan Agus Putranto adalah admin akun sh*tpost, mungkin dia sudah posting meme Roll Safe dengan caption “Bagaimana seseorang harus bertanggung jawab jika dia tidak melakukan apa-apa?”. Siapa yang bisa menyalahkannya jika sejak awal kemunculan pandemi COVID-19, Kementrian Kesehatan yang pimpin tidak pernah mendapat kontrol penuh untuk menanganinya.

Otoritas penuh justru sempat berada di tangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 yang dikepalai Letjen TNI Doni Monardo yang akhirnya dibubarkan. Sedangkan saat ini dilanjutkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai ketua.

Terawan bersama Kementerian Kesehatan bukannya tidak memiliki andil sama sekali di dalam dua lembaga ad hoc tersebut. Pada Gugus Tugas, Terawan menjadi salah satu Dewan Pembina sedangkan di KPCPEN ia merupakan anggota Komite bersama sejumlah menteri lainnya. Lantas mengapa ia sekarang menjadi sosok pejabat negara yang paling dicari ketika pandemi COVID-19 ini seperti belum akan mereda?

Netray Media Monitoring akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Atau jika tidak tepat sasaran, setidaknya Netray hendak mencari tahu mengapa nama beliau menjadi trending topic di Twitter pada tanggal 29 September 2020. Bagaimana perspektif masyarakat daring Indonesia melihat figur Menkes Terawan untuk saat ini?

Wajah Terawan dalam Media Massa Daring

Pelacakan yang dilakukan oleh Netray pertama kali adalah dengan memantau pemberitaan media massa daring yang melibatkan nama Terawan Agus Putranto. Pemantauan dilakukan selama periode 2 minggu, atau sejak tanggal 15 September hingga 29 September. Hasilnya adalah semua hari dalam periode tersebut memiliki berita yang melibatkan nama Terawan.

Terlihat dari grafik di atas bahwa terdapat dua puncak pemberitaan, yakni di awal periode tanggal 15 September dan pada 29 September saat akhir pemantauan. Setelah ditelisik lebih dalam lagi, pemberitaan Terawan pada puncak pertama dipicu oleh kemunculan dirinya ke publik untuk menjelaskan sejumlah hal terkait penanganan wabah COVID-19.

klik gambar untuk melihat lebih jelas

Tapi apakah sekedar pernyataannya ini yang membuat nama Terawan ramai dibicarakan media massa? Hasil deduksi Netray, ternyata yang bersangkutan sudah lama tidak berbicara di depan wartawan dan tiba-tiba membuat penjelasan tentang kesiapan pemerintah menghadapi pandemi.

Absennya Terawan dalam waktu yang relatif lama, mau tak mau menjadi sorotan media massa. Meski ia tidak berada dalam puncak otoritas, bagaimanapun Kementerian Kesehatan adalah stakeholders paling bertanggung jawab atas kualitas kesehatan masyarakat. Terutama dalam situasi pandemi seperti sekarang ini.

Terawan juga dinilai kerap memunculkan pernyataan yang kontroversial setelahnya. Seperti pernyataannya terkait cadangan ahli kesehatan yang terkesan menafikan korban ahli yang sudah meninggal terlebih dahulu. Atau pernyataannya terkait definisi kematian karena COVID-19 yang dipertanyakan oleh Gubernur Khofifah.

Kembali lagi di sini Terawan tidak memegang kendali strategis. Pemerintah masih kerap membuat sejumlah kebijakan yang dinilai tidak tepat, dan kebetulan Terawan selalu berada di dalam kebijakan tersebut. Contohnya pemilihan Luhut Pandjaitan untuk menangani permasalahan pandemi alih-alih dirinya yang lebih berkompetensi.

Melihat anomali dalam penyelenggaraan pemerintahan semacam ini, wajar jika publik bertanya-tanya bagaimana sebenarnya posisi sosok yang seharusnya menjadi tanggung jawab terbesar selama pandemi, tetapi malah tampak incapable dan tak cukup efektif dalam merumuskan kebijakan. Dan akhirnya kerisauan publik ini coba difasilitasi oleh Najwa Shihab dengan mengundang Menteri Terawan ke acara bincang-bincang yang ia pandu.

Undangan inilah yang ternyata membuat puncak pemberitaan kembali muncul di akhir periode pemantauan. Menteri Terawan diketahui tidak berkenan datang ke acara tersebut, dan terkesan kembali menghindari sorotan publik. Sampai akhirnya muncul peristiwa “wawancara kursi kosong”.

Terawang Warganet Twitter atas Absennya Terawan

Apa yang bisa disimpulkan dari diagram di bawah ini? Hasil pemantauan Netray di sosial media Twitter dengan kata kunci terawan, najwa, dan #MataNajwaMenantiTerawan dipenuhi sentimen negatif. Meskipun data sentimen ini separuh kurang. Dalam artian tak menunjukan sentimen netral.

Pasalnya dari grafik persebaran cuitan yang juga menunjukan agregasi aktivitas warganet, terlihat jarak yang cukup lebar antara sentimen negatif dan positif. Begitu pula dengan total cuitan yang mencapai angka 74.662 kali, bandingkan dengan total sentimen negatif yang hanya berjumlah 29.383 aktivitas. Tak sampai setengahnya. Artinya sentimen netral justru mendominasi pembicaraan terkait kata kunci.

Hal ini juga diafirmasi melalui diagram Top Account yang menempatkan cuitan dari seorang dosen Jurusan Komunikasi Universitas Gadjah Mada bernama Wisnu Prasetya Utomo di posisi interaksi tertinggi. Ia menuliskan cuitan yang bernada netral yakni menyebut langkah wawancara kursi kosong Najwa Shihab sebagai momen terbaik jurnalistik Indonesia selama pandemi COVID-19.

Akun resmi acara Mata Najwa juga turut menyumbang sentimen netral dalam perbincangan. Meski ada pertaruhan untuk tetap bersikap kritis sembari menjaga netralitas sebagai jurnalis. Bagaimana menyikapi pernyataan ini adalah hak masing-masing individu.

Sentimen negatif baru mulai muncul pada akun ketiga tertinggi. @mazzini_gsp memiliki sejumlah cuitan dengan kata kunci yang terindeks dalam sentimen negatif. Baginya keputusan Terawan untuk tidak datang ke acara Mata Najwa hanya mendatangkan rasa malu baginya. 

Khas warganet Twitter dalam menanggapi sebuah kontroversi muncul dalam pemantauan ini. Yakni menanggapi isu dengan nada kelakar. Mereka melempar sebuah parodi tentang ketidakhadiran Menteri Kesehatan Terawan atas undangan Najwa Shihab di acara Mata Najwa. Sejumlah akun yang muncul di Top Account melakukan hal ini. 

Akun @faizaufi yang menempati posisi tertinggi kelima mengunggah gambar Najwa mewawancarai seleb Aldi Taher yang sempat viral karena aksi mengajinya. Begitu juga akun @fajar17 yang mengisi kursi kosong dengan sejumlah karakter ikonik/populer untuk menggantikan Terawan Putranto. Dan masih banyak lagi akun Twitter yang membuat lelucon dari diagram di atas.

Pertanyaan yang patut untuk diajukan setelahnya adalah bagaimana posisi buzzerRp (sebutan untuk buzzer yang dipekerjakan oleh pemerintah) menyikapi hal ini? Jawaban sederhananya adalah senyap. Mereka bukannya tidak bersuara sama sekali menghadapi situasi ini. Hanya saja suara tersebut terlalu lirih untuk akhirnya dapat menggema di antero jagat per-twitteran. 

Seperti cuitan akun @Dennysiregar7 yang menyebut tindakan tim Mata Najwa menolak tawaran Dirjen Kemenkes untuk menggantikan Terawan sebagai hal yang memalukan. Bisa jadi masih banyak cuitan yang membela Terawan, tetapi tidak menyebutkannya secara terang-terangan.

Ketika analisis ini terbit, perbincangan warganet terkait absennya Terawan atas undangan masih berjalan. Namun, dari akumulasi data yang sudah didapatkan, dapat disimpulkan bahwa isu ini merupakan isu berskala nasional. Tercatat 748 ribu kali impresi yang dilakukan oleh warganet dan perbincangan ini menjangkau 144,6 juta akun Twitter.

Warganet selalu memiliki caranya tersendiri dalam merespon sebuah isu atau kontroversi ketika itu datang dari pemerintah. Pemberitaan yang masif di media massa kadang tidak memicu perbincangan, kecuali jika isu yang diangkat relatable bagi warganet. Di sini tugas figur seperti Najwa Shihab yang mampu menjadikan sebuah isu menjadi perkara publik yang luas.

Perbincangan Seputar Isu PKI Jelang Peringatan Berdarah 30 September

Rizky Tia
-
0
Perbincangan Seputar Isu PKI Jelang Peringatan Berdarah 30 September

Setiap menjelang tanggal 30 September, isu PKI selalu ramai menjadi topik perbincangan masyarakat Indonesia. Tanggal tersebut setiap tahunnya diperingati sebagai masa kelam sejarah bangsa Indonesia. Yang diperingati adalah malam kelam dalam sejarah yang menewaskan enam pejabat tinggi publik. Termasuk juga anak dari Jendral A.H. Nasution yaitu Ade Irma Suryani Nasution dan Ajudannya Lettu CZI Pierre Andreas Tendean.

Aksi pembunuhan tersebut telah dirancang dan dilaksanakan dalam satu malam yang kemudian dinamakan Gestapu. Karena kekejaman inilah Gestapu yang akhirnya disebut sebagai G30S menjadi catatan penting sejarah sebagai peringatan akan kejamnya PKI.

Wajar jika setiap tahun menjelang tanggal 30, perbincangan di media sosial Twitter diramaikan oleh topik G30S PKI. Bagaimanakah arus perbincangan warganet terkait topik ini? Simak selengkapnya.

Infografik Perbincangan Topik G30S PKI di Twitter

Media Monitoring Netray memantau perbincangan topik ini sejak 14 September sampai dengan 28 September 2020. Selama periode tersebut ditemukan sebanyak 59.1K cuitan terkait topik G30S PKI dengan didominasi oleh cuitan bersentimen negatif. Selain itu terlihat pula dominasi gender yang mencuitkan topik tersebut.

Perbincangan terkait topik ini memang terus menjadi topik hangat. Belum lagi belakangan mencuat isu terkait munculnya Neo Komunis yang sempat berhembus ke publik. Isu tersebut juga disuarakan oleh Gatot Nurmantyo seorang mantan jenderal TNI yang belakangan kerap menjadi sorotan. Akan tetapi, secara luas perbincangan terkait topik PKI mulai muncul pada 16 September 2020 dan terus memuncak hingga 28 September 2020.

Isu PKI dan Partai Politik

Isu PKI kerap kali dikaitkan dengan partai politik yang saat ini berada di parlemen. Partai tersebut adalah PDIP dan PSI. Kedua partai ini kerap mendapat tuduhan warganet sebagai partai yang menganut paham komunis. Dan hal tersebut lantas memicu perdebatan. Bahkan Jokowi selaku Presiden RI pun kerap menjadi sasaran tuduhan warganet yang menilai beliau menganut paham komunis. Meski hingga saat ini tuduhan tersebut dinilai tidak mendasar.

Gatot Nurmantyo, KAMI, dan Isu PKI

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) beberapa waktu lalu melakukan deklarasi yang kemudian menuai polemik dan perdebatan. Gerakan ini dianggap biang rusuh oleh sebagian warganet, namun tidak sedikit pula warganet yang mendukung gerakan ini. Gatot Nurmantyo selaku deklarator gerakan ini mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap keberadaan Neo PKI. Ia bahkan menganggap bahwa pencopotan dirinya oleh Presiden Joko Widodo karena pernah membuat acara nonton bareng (nobar) film G30S-PKI di kalangan internal militer Indonesia. Baca selengkapnya melalui https://analysis.netray.id/pemecatan-gatot-nurmantyo-gorengan-akhir-september/.

Perbincangan terkait topik ini terus memuncak hingga 28 September 2020 mencapai 31,454 cuitan. Perbincangan warganet masih berkaitan dengan Gatot Nurmantyo, KAMI, dan seruan untuk menyaksikan kekejaman PKI melalui film G30S PKI. Namun, dalam arus perbincangan tersebut tidak sedikit warganet yang menuduh bahwa Gatot merupakan bagian dari Orba yang mencoba menjual isu PKI demi birahi politiknya.

Kosakata Populer dan Top Akun

Melalui diagram kosa kata populer terlihat nama Gatot Nurmantyo dan beberapa kosa kata populer lain terkait topik ini. Seperti nobar, komunis, fakta, dan lain sebagainya. Sedangkan melalui Top Account terlihat beberapa akun yang paling banyak bersuara terkait topik ini.

Pantauan top akun menunjukkan dua akun tersebut bersuara terkait kekejaman PKI dan seruan untuk menumpas PKI. Hal ini menunjukan kedua akun tersebut merupakan akun yang selaras dengan suara Gatot Nurmantyo.

PKI menjadi momok kelam sejarah bangsa Indonesia yang pernah merasakan kekejamannya. Perbincangan terkait topik ini terus mencuat ke publik, terlebih saat menjelang peringatan 30 September setiap tahunnya. Nama Gatot Nurmantyo kian santer disebut ketika ia menyuarakan ajakan untuk waspada terhadap kebangkitan PKI kembali yang ia sebut sebagai Neo PKI. Hal ini tentu menuai pro kontra dan tidak sedikit warganet yang menganggap ini merupakan bagian dari keinginan Gatot untuk berkuasa dengan menjual isu PKI kembali.

Demikian pantauan Netray terkait topik seputar isu PKI jelang peringatan tahunan tanggal 30 September 2020 nanti. Gatot Nurmantyo menjadi sorotan utama publik jelang peringatan pada tahun ini melalui seruan dan gerakannya (KAMI). Meski demikian, seperti apapun isu yang tengah berkembang di publik saat ini, ada baiknya kita mempelajari lebih dalam tentang sejarah bangsa ini, agar menjadi generasi yang lebih baik dan dapat mengisi kemerdekaan dengan hal yang berguna.

Kritik Republik Vanuatu, Isu HAM yang Membelah Persepsi Publik

Ananditya Paradhi
-
0
Kritik Republik Vanuatu, Isu HAM yang Membelah Persepsi Publik

Indonesia sekali lagi mendapat perhatian dari dunia internasional dalam hubungannya dengan konflik di Papua. Kali ini melalui forum Sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Republik Vanuatu mempertanyakan laporan dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) yang dinilai belum memadai terkait dugaan kekerasan dan diskriminasi masyarakat Papua oleh pemerintah Indonesia.

Tentu saja pemerintah Indonesia tidak tinggal diam mendengar pertanyaan yang secara tidak langsung ditujukan kepada mereka. Melalui delegasinya, Indonesia justru menuduh bahwa Republik Vanuatu memiliki ‘obsesi yang tidak sehat’ karena sudah terlalu jauh mencampuri urusan dalam negeri.

Mengingat isu Papua merupakan isu yang sangat sensitif di Indonesia, media monitoring Netray mencoba untuk menelusuri apa dan bagaimana perbincangan publik dalam negeri. Apa sudut pandang yang diambil oleh media massa ketika membuat laporan terkait isu ini. Dan bagaimana tanggapan warganet Twitter terhadapnya.

Perspektif Media Massa Kala Memberitakan Sidang PBB

Liputan yang membahas friksi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Republik Vanuatu pertama kali muncul pada tanggal 26 September 2020 petang. Kala itu surat kabar daring Republik Merdeka (RMOL) setidaknya memberitakan 3 buah laporan yang membahas: Wakil Vanuatu singgung kematian Pendeta Yeremia Zanambani dan desakan kepada pemerintah RI untuk fasilitasi kedatangan komite HAM PBB.

Pemerintah sempat mendapat anjuran untuk tetap berkepala dingin dalam menanggapi kritik Vanuatu atas permasalahan HAM di Papua. Pasalnya tidak hanya publik internasional yang gusar dengan permasalahan ini, dari dalam negeri pun, contohnya Komnas HAM,  juga kerap mempertanyakan sikap pemerintah terhadap tanah Papua. Ahli menyarankan kepada Pemerintah RI untuk tidak defensif dalam menghadapi masalah ini.

Namun, tampaknya kenyataan justru terjadi seperti yang dikhawatirkan. Yang ada adalah Pemerintah RI, melalui delegasinya, menyerang balik delegasi Republik Vanuatu. Republik yang berada di Samudra Pasifik ini dianggap bukan representasi masyarakat Papua dan dinilai terlalu cepat ambil kesimpulan. Bahkan salah satu judul pemberitaan menyebutkan bahwa delegasi RI berhasil “tampar” Vanuatu dengan respon jawabannya.

Posisi ofensif Pemerintah RI terus diamplifikasi oleh media massa dalam negeri hingga analisis ini diterbitkan. Ada yang menyebut kritik delegasi Republik Vanuatu, Antonella Picone sebagai sebuah fitnah. Ada pula yang menuliskan bahwa tindakan Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman yang mencampuri urusan Papua itu memalukan. Dan tak sedikit pula yang mengatakan bahwa Pemerintah Vanuatu hanya mengkhayal karena merasa mewakili Papua dan menuding RI terlibat atas meninggalnya Pendeta Yeremia Zanambani.

Agresivitas media massa daring tidak berhenti di sini. Portal berita daring bahkan menyebutkan bahwa Vanuatu mendukung kemerdekaan Papua dan itu membuat Pemerintah RI naik pitam. Laporan yang bernada merendahkan pun sempat terbit ketika media massa nasional membahas Negeri Vanuatu. Di sana disebutkan bahwa negeri ini hanya ‘seujung kuku’ saja.

Framing media massa daring Indonesia pun semakin absurd meski sudah sangat jamak dilakukan. Yakni dengan menyorot figur aktor berlebih yang tak relevan dengan isu. Figur Silvany Austin Pasaribu menjadi tema pemberitaan yang sangat laris. Hampir sebagian besar media mengangkat fitur ini sebagai selingan dari berita utamanya. Meski seringnya membuat publik “gagal fokus” terhadap isu. Atau dengan mengglorifikasi sosoknya, maka posisinya tak terbantahkan.

Pandangan Warganet Indonesia

Selain memantau media massa, Netray juga melakukan monitoring ke sosial media Twitter untuk mencari tahu bagaimana pandangan warganet Indonesia. Meski kata kunci sudah muncul sejak tanggal 26 September, baru tanggal 28 September kemarin warganet marak membicarakan persoalan friksi Indonesia-Vanuatu. Perhatian publik belum terfokus meski sudah ada berita yang terbit. Bahkan di tanggal 27 September, sehari setelah isu mencuat, hanya ada 193 cuitan saja.

Padahal esoknya, tanggal 28 September terbit 5.930 cuitan dari netizen saat dilakukan analisis, dan masih mungkin bertambah. Tentu saja jumlah ini merupakan sebagian besar cuitan atas total postingan yang berhasil dirangkum Netray Media Monitoring yang tercatat berjumlah 6.156 unggahan.

Lantas apa saja yang dibicarakan oleh netizen Twitter sepanjang periode awal wacana ini bergulir. Analisis dapat dimulai dari peninjauan grafik Top Account untuk mencari tahu siapa saja yang paling vokal dalam kerumunan wacana kritik Pemerintahan Vanuatu.

Merujuk pada diagram, akun yang bertengger paling atas adalah @NKRI__1. Cuitan yang mendapat respon paling banyak dari akun ini berbicara tentang sosok delegasi RI di dalam sidang yakni sosok Silvany Austin Pasaribu. Hal ini nyaris menjadi karakter sosiologis masyarakat Indonesia yang gemar mengglorifikasi sosok individu alih-alih membahas apa yang menjadi isu penting. Tentu saja hal ini bisa mengaburkan wacana kritik Pemerintah Vanuatu itu sendiri.

Hal ini tentu masih sejurus dengan bagaimana media massa Indonesia memilih framing pemberitaan mereka yang menyasar sosok pribadi Silvany Pasaribu. Yang bisa dibayangkan adalah sebuah simbiosis mutualisme antara publik yang haus gosip dengan media massa daring yang dahaga akan visitor.

Meski jauh di belakang, akun yang berbicara dalam koridor kritik dalam wacana ini masih mendapat tempat. Terpaut lebih dari 3.000 impresi, akun @PresideNetizen memberikan sentimen negatif terhadap delegasi kita. Baginya isu HAM adalah universal, jika Indonesia berbicara soal pelanggaran di Rohingnya atau Palestina, seharusnya Vanuatu juga memiliki hak yang sama.

Akun milik stand-up komedian Arie Kriting di @Arie_Kriting juga mendapat respon yang cukup masif dari warganet. Baginya selama pelanggaran HAM masih terjadi di dalam negeri, Papua khususnya, maka kritik semacam yang dilemparkan Pemerintah Vanuatu akan terus berdatangan. Cuitan Arie menambah bobot sentimen negatif ke dalam pengukuran.

Tak melulu akun besar yang memberikan kritik, akun seperti @kafiradikalis juga ikut melemparkan kecaman terhadap aksi diplomasi Indonesia. Menurutnya jika Pemerintah RI terus menyangkal adalah pelanggaran HAM dan kekerasan di Papua, justru yang membuat malu adalah kita sendiri.

Karena di dalam politik akan selalu ada kubu yang berseberangan, wacana ini tak melulu mendapat sorotan negatif. Bahkan dalam kasus ini, antara sentimen negatif serta positif memiliki kuantitas yang berbanding sangat ketat. Selain dari @NKRI__1, profil besar lain yang ikut meramaikan adalah @EllaZefa dan @Gond_rong yang menawarkan narasi tak berbeda jauh dari @NKRI__1. Yakni menawarkan perspektif terhadap sosok Silvany Pasaribu.

Meski baru sehari viral, isu ini mendapat respon tak kurang dari 28 ribu kali oleh warganet dan mencapai 47 juta lebih akun. Ketatnya perbandingan sentimen berada pada titik 2.686 cuitan untuk sentimen positif dan 2.669 kali cuitan dengan sentimen negatif. Wacana HAM bagaimanapun juga adalah isu yang sangat sensitif di Indonesia. Wajar jika muncul pro kontra yang sangat sengit di kalangan netizen sebagai representasi diskursus di masyarakat umum.

Pemecatan Gatot Nurmantyo, Gorengan Menjelang Akhir September

Ananditya Paradhi
-
1
Pemecatan Gatot Nurmantyo, Gorengan Menjelang Akhir September

Pencopotan Jenderal Gatot Nurmantyo dari jabatan Panglima TNI sudah terjadi sejak tahun 2017 yang lalu. Tetapi gelombangnya kembali bisa dirasakan pada detik ini. Gatot mendapat momentum untuk mengkritik pemerintah ketika ia harus menjelaskan alasan dibalik pencopotannya.

Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tersebut menganggap bahwa pencopotan dirinya oleh Presiden Joko Widodo karena pernah membuat acara nonton bareng (nobar) film G30S-PKI di kalangan internal militer Indonesia. Pernyataan Gatot lantas menyulut perdebatan di ranah publik.

Sebelum mendapat gambaran yang lebih utuh terkait fenomena ini, Netray Media Monitoring mencoba mengurai perbincangan tersebut melalui pemantauan di media massa dan sosial selama periode tertentu. Pemantauan tersebut menggunakan sejumlah kata kunci untuk merangkum perbincangan. 

Pemantauan Media Massa

Hasil pemantauan media massa menunjukan bahwa kata kunci ‘Gatot Nurmantyo’ sudah muncul sejak beberapa waktu yang lalu. Keterlibatan jenderal ini pada gerakan KAMI membuatnya mendapat sorotan publik karena kerap melontarkan banyak pernyataan yang menarik bagi kacamata media massa.

Seperti pada tanggal 19 September lalu saat ia menyebutkan bahwa gerakan KAMI mendapat peringatan dari Allah karena mendapat banyak tentangan dari masyarakat ketika ia mendeklarasikan gerakan ini di Magelang, Jawa Tengah. Ia mengaku secara inisiatif melakukan deklarasi ini meskipun tidak mendapat instruksi dari pemimpin KAMI Pusat.

Selanjutnya pada tanggal 20 September, Gatot kembali disambangi awak media karena ikut menyuarakan penundaan Pilkada bulan Desember nanti, termasuk juga prosesnya seperti kampanye, karena berhadapan dengan pandemi COVID-19. Kali ini Gatot bersuara seperti yang dilakukan oleh gerakan KAMI.

Di tanggal 21 September, giliran pihak lain yang membahas sosok Gatot Nurmantyo. Politisi PDI Perjuangan, Nyai Dewi Tanjung merespon kabar majunya Gatot dalam Pilpres 2024 kelak. Menurutnya sosok Jenderal ini masih belum pantas menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia. Levelnya masih pencalonan lurah saja.

Isu tentang PKI mulai berhembus pada tanggal 22 September. Dalam sebuah wawancara dengan pihak media, mantan Panglima TNI ini menyebutkan bahwa ia sudah sejak lama mengendus kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Sejak tahun 2008 ia menilai bahwa partai yang sudah dilarang ini kembali muncul dengan gaya baru. Maka dari itu, untuk mengingat kembali kekejaman PKI, ia meminta jajaran TNI untuk kembali menonton film G30S PKI ketika ia menjabat pucuk pimpinan.

Barulah sejak pemberitaan ini, media massa daring Indonesia dipenuhi pemberitaan alasan pemecatan Gatot Nurmantyo dari jabatan Panglima TNI. Awalnya dia merasa bahwa ajakan memutar film G30S PKI ini lah yang menjadi penyebabnya. Namun tak sedikit pula pihak yang menyangkal klaim ini, termasuk DPR yang memberi rekomendasi ke presiden untuk mencopot Gatot.

Selama pemantauan dari tanggal 19 September hingga 25 September Netray Media Monitoring berhasil mengumpulkan 285 berita yang diterbitkan oleh 48 media massa daring. Sentimen negatif mengungguli jumlah sentimen positif, yakni antara 138 berbanding 92 liputan. Sisanya memilih untuk bersikap netral.

Pemantauan Sosial Media

Meski pemberitaan terkait Gatot Nurmantyo sudah beredar sejak beberapa hari yang lalu, pernyataannya terkait nobar film G30S PKI lah yang membuat namanya ramai dibicarakan oleh publik sosial media Twitter. Sama sekali tidak ada cuitan yang mengandung kata kunci sebelum 23 September 2020.

Pun selama tanggal 23 September hanya terdapat 59 cuitan saja. Baru sehari setelahnya dan lusa cuitan dengan kata kunci meledak memenuhi jagad Twitter Indonesia dengan 11 ribu lebih cuitan. Itu saja baru mendapatkan momentumnya pada pukul 4 sore atau kurang Dan pada hari itu menyumbang 2.882 cuitan.

Peran akun bot dan buzzer cukup besar untuk menaikkan nama Gatot menjadi buah bibir pada hari itu. Netray menemukan banyak cuitan serupa dengan sentimen negatif. Penggunaan bot dan buzzer dalam politik memang sudah sangat jamak, wajar jika ini terjadi.

Profil dengan pengikut yang besar (influencer) juga berperan dalam perbincangan ini. Namun bedanya dengan bot, sentimen dari influencer biasanya beragam. Bahkan ketika mereka berseberangan dengan Gatot Nurmantyo dalam politik. Gaya bahasa sangat memainkan peran dalam mencitrakan sentimen. Seperti cuitan dari akun milik Teddy Gusnaidi dan Syahganda Nainggolan di bawah ini.

Melihat ramainya perbincangan tentang film G30S PKI, warganet tak hanya mengomentari Gatot yang melemparkan wacana tersebut. Mereka juga mengomentari keberadaan film yang setiap bulan September selalu memicu keramaian di publik Indonesia.

Dan akhirnya banyak yang menyayangkan aksi atau pernyataan Gatot sendiri. Banyak yang menganggap wacana kemunculan PKI modern adalah suatu hal yang usang dan hanya untuk menebar kebencian semata. Nyatanya hingga sekarang komunis tak pernah benar-benar berdiri sebagai organisasi dengan struktur yang jelas. 

PKI hanyalah momok bayang-bayang yang menakutkan bagi sebagian orang dan menguntungkan bagi sebagian lainnya. Sangat mudah dipahami akhirnya mengapa banyak sentimen negatif yang muncul meskipun tak sampai 50 persen dari total cuitan selama periode pemantauan. Tak sedikit pula yang netral agar tetap aman dan waras.

Pariwisata ; Simalakama Pemulihan Ekonomi dan Penyebaran Covid-19

Winda Trilatifah
-
0
Pariwisata ; Simalakama Pemulihan Ekonomi dan Penyebaran Covid-19

Hampir tujuh bulan Indonesia berperang melawan pandemi Covid-19. Akhir pandemi yang diprediksi akan selesai pada akhir tahun 2020 sepertinya tidak dapat terwujud. Upaya untuk menekan angka penyebaran Covid-19 terus digalakkan. Demikian pula dengan pemulihan ekonomi Indonesia yang juga digerakkan dari berbagai sektor. Pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling rentan namun sekaligus menggiurkan terutama di masa-masa kejenuhan seperti saat ini.

Netray mencoba memantau pembahasan topik seputar pariwisata di media massa dan media sosial terutama ketika dihadapkan dengan kondisi pandemi dan pemulihan ekonomi. Lebih dominan ke arah mana media membingkai topik ini; apakah pada tujuan pemulihan ekonomi ataukah pada kekhawatiran akan kondisi pandemi? Perbincangan di sosial media juga tak luput dari pantauan ini agar dapat dilihat bagaimana opini yang berkembang di media sosial. Berikut hasil pantauan Netray.

Topik Pariwisata di Media Massa

Untuk mendapatkan data artikel berita daring yang sesuai topik, Netray menggunakan kata kunci berikut; bahaya&covid&pariwisata, kluster&covid&pariwisata, pariwisata&covid, dan pariwisata&pemulihan ekonomi. Periode pemantauan adalah 1 September-25 September 2020.

Mengacu pada infografik di atas, dapat diketahui bahwa topik pariwisata ini secara dominan dibahas dengan muatan sentimen positif. Sebanyak 3 ribu lebih artikel dari 124 media mengupas topik ini ke dalam ranah Pariwisata, Kesehatan, Pemerintahan, dan Ekonomi. Dari keempat kategori dominan tersebut dapat disimpulkan bahwa topik pariwisata dibingkai dalam kekhawatiran akan kondisi pandemi sekaligus sebagai upaya pemerintah dalam mendongkrak ekonomi Indonesia.

Pembingkaian Topik Pariwisata dari Perspektif Media Massa

  • covid untuk pemulihan ekonomi
  • bahaya covid dari pariwisata
  • covid dari kluster pariwisata

Sebanyak 565 artikel terkait pariwisata selama bulan September dibahas dalam bingkai positif sebagai upaya pemulihan ekonomi. Sementara yang membicarakan pariwisata dalam kaitannya dengan bahaya covid termasuk klusternya hanya berada di angka 30-40 artikel. Menjadi wajar apabila muatan sentimen positif untuk topik pariwisata jauh lebih mendominasi di media massa ketimbang muatan sentimen negatifnya.

Dalam perbincangan topik pariwisata, nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama justru berada di urutan ketiga setelah Joko Widodo dan Anies Baswedan. Baru kemudian disusul Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Hal ini terkait pemberlakuan PSBB jilid II di Jakarta yang tentunya berdampak pada beberapa aturan baru termasuk penutupan sejumlah wisata yang sebelumnya dibuka.

Sementara Wihnutama dan Airlangga Hartato bersinergi menyusun strategi pemulihan ekonomi nasional sektor pariwisata melalui Rapat Koordinasi Pimpinan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Rakorpim PC-PEN) di Bintan pada Jumat (22/09/2020) lalu. Kemenparekraf menyiapkan anggaran Rp3,8 triliun untuk berbagai program seperti Hibah Pariwisata, Sertifikasi CHSE (cleanliness, health, safety, and environmental sustainability), Stimulus Reaktivasi Pariwisata, fasilitas hotel dengan 3 kali makan dan snack untuk isolasi mandiri.

Lalu bagaimana dengan perbincangan topik pariwisata di Twitter? Sepakatkah warganet dengan tujuan pariwisata sebagai pemulihan ekonomi?

Perbincangan Topik Pariwisata di Media Sosial Twitter

Dengan menggunakan kata kunci pariwisata, pandemi, covid, liburan, ekonomi, dan wisata, Netray menemukan 16 ribu tweet terkait selama periode 1-25 September 2020. Total 10 ribu akun turut memperbincangkan topik ini dengan frekuensi terbanyak terjadi pada 8 September 2020.

Berbeda dari media massa, di Twitter perbincangan seputar topik pariwisata didominasi oleh sentimen negatif. Apa saja yang menjadi perbincangan warganet sehingga sentimen negatif justru lebih dominan ketimbang sentimen positifnya?

Daerah destinasi wisata Bali menjadi yang paling banyak disebut ketika membicarakan pariwisata, pandemi, dan pemulihan ekonomi. Mengacu pada Top Word rangkuman Netray di atas, dapat diamati bahwa frekuensi kemunculan topik pariwisata dengan ekonomi lebih sedikit daripada pariwisata dengan liburan, pandemi, ataupun covid-19. Selain itu, muncul pula kata psbb hingga influencer. Kira-kira apa saja yang menjadi pembahasan?

Pemulihan Ekonomi

Warganet sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan soal pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata. Sebab, sektor yang paling besar menyumbang devisa negara ini menjadi yang paling terdampak ketika pandemi masuk ke Indonesia. Jadi, apabila pemerintah berupaya menyusun strategi untuk memulihkan ekonomi melalui sektor ini warganet sepakat saja. Yang menjadi masalah adalah ketika alasan pemulihan ekonomi ini sampai harus melupakan kondisi yang tengah darurat terjadi di Indonesia sehingga yang terjadi justru kasus positif terus melonjak. Salah satunya yang disoroti warganet adalah Bali.

Pariwisata Dibuka dan Liburan di Tengah Pandemi

Dengan sepakat pada alasan pemulihan ekonomi maka pembukaan sejumlah tempat wisata menjadi hal yang wajar. Protokol kesehatan yang diterapkan oleh tempat-tempat wisata ini dijadikan semacam penenang kekhawatiran orang-orang di situasi pandemi seperti saat ini. Namun, sejumlah warganet masih tidak sepakat dengan pembukaan tempat wisata. Promosi wisata liburan ke Labuan Bajo oleh influencer pun masih menjadi perdebatan di mata warganet. Warganet khawatir orang-orang akan semakin ingin berlibur dan beramai-ramai datang ke tempat wisata seolah tidak ada pandemi.

Penerapan PSBB yang seharusnya berarti membatasi masyarakat di ruang publik dalam skala besar justru dilaporkan warganet masih terjadi kerumunan di pusat-pusat keramaian seperti yang dicuitkan @KamilaMUmtaz4.

Staycation

Staycation yang ditawarkan selama pandemi juga lebih banyak direspon secara negatif oleh warganet. Hal ini mengingat angka positif covid yang terus merangkak naik hingga September ini. Banyak warganet yang berpendapat bahwa staycation belum waktunya dicoba untuk saat ini.

Bahaya yang mengintai ketika memaksa untuk melakukan staycation masih lebih banyak dikhawatirkan ketimbang tingkat kejenuhan yang dirasakan warganet.

Demikian hasil pantauan Netray terkait topik pariwisata dalam perdebatan antara pemulihan ekonomi dan penyebaran covid-19. Pariwisata melalui media pemberitaan daring terlihat dibingkai dengan muatan positif sebagai upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Namun hal ini juga menjadi perdebatan, mengingat sebagaimana dampak dari tingginya mobilitas masyarakat adalah meningkatnya persebaran Covid-19.

1...114115116...138Page 115 of 138

Analyze recent conversation about any topic you can think of on Twitter, News Media, Instagram, TikTok, YouTube, and Babe.

Subscribe

To get email updates from Netray.

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv