Try Netray, Free Trial!
Subscribe
Search
Home Blog Page 114

Membaca Peta Wacana Vaksin COVID-19 Penentu Masa Depan Dunia

Ananditya Paradhi
-
0
Membaca Peta Wacana Vaksin COVID-19 Penentu Masa Depan Dunia

Saat berpidato di Sidang Umum PBB bulan lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa keberadaan vaksin COVID-19 akan menjadi game changer. Tak hanya dalam skala nasional, bahkan vaksin dianggap sebagai penentu masa depan dunia, lanjut Presiden. Tentu saja pernyataan ini tidak mengada-ada. Vaksin bagaimanapun juga merupakan harapan manusia untuk lepas dari pandemi saat ini.

Cerita berlanjut hingga saat ini Pemerintah Indonesia siap mengimpor vaksin COVID-19 dari Cina senilai Rp 36,7 triliun atau sebanyak 370 juta dosis. Vaksin tersebut diproduksi oleh tiga perusahaan Cina yakni Sinovac, Sinopharm, dan Cansino. Sedangkan rekanan farmasi dalam negeri untuk mengelola vaksin ini diserahkan kepada BUMN PT Bio Farma.

Mengingat pentingnya keberadaan vaksin tersebut, lumrah jika media massa menerbitkan sejumlah laporan yang sedikit banyak berhubungan dengannya. Agar konsumen media massa daring nasional mendapatkan peta wacana dari isu ini, Media Monitoring Netray melakukan pemantauan ke sebagian besar portal berita selama kurun waktu 30 hari ke belakang.

Peta Wacana Vaksin dalam Media Daring

Dari proses pemantauan, Netray berhasil menemukan sejumlah data umum atas kata kunci vaksin, covid, china, dan sinovac. Antara lain, setidaknya terdapat 1.687 laporan yang dilakukan oleh 90 portal berita. Sejak awal pemantauan, yakni pada tanggal 14 September, berita yang memuat kata kunci sudah muncul sebanyak 79 kali dalam sehari.

Vaksin COVID-19 kini direncanakan akan datang pada bulan November mendatang. Keberadaanya sudah diprediksi sejak bulan lalu. Pada pertengahan bulan, pemerintah telah konsisten menyebut bahwa vaksin tersebut akan mulai tersedia di kuartal IV. Persis dengan rencana saat ini. Hanya saja jumlahnya yang berbeda. Jika pada pernyataan awal pemerintah menyebutkan hanya akan mendatangkan 30 juta buah, kini pemerintah berani membawa pulang vaksin lebih banyak dari populasi penduduk.

Perbedaan lain adalah rekanan perusahaan yang memproduksi vaksin tersebut. Bersumber dari pemberitaan di awal pemantauan, Pemerintah Indonesia sempat menjajaki sejumlah perusahaan asing di luar Negeri Tiongkok seperti AstraZeneca di bawah Kampus Oxford dan Fujifilm Toyama Chemical asal Jepang. Meskipun secara tidak langsung pilihan jatuh ke ketiga perusahaan asal Cina jika berkaca dari kuantitas pembelian yang sudah mencukupi kebutuhan vaksinasi nasional.

Tetapi pemerintah ternyata dikabarkan masih berharap bisa mendatangkan vaksin COVID-19 dari luar Cina. Targetnya ialah tetap membeli vaksin dari AstraZeneca sebanyak 100 juta buah vaksin senilai Rp 7,2 triliun. Bagaimanapun klaim WHO bahwa produk dari Inggris ini adalah yang paling efektif.

Hal ini tentu dapat memperburuk pandangan masyarakat karena terkesan membingungkan. Mengapa pemerintah harus mendatangkan vaksin yang berbeda? Apakah masyarakat akan mendapatkan vaksin yang berlainan? Sampai kabar pembelian benar-benar telah dilakukan, pertanyaan-pertanyaan ini sangat mungkin untuk timbul kemudian hari.

Wacana selanjutnya yakni berhubungan dengan kehalalan dari vaksin yang diproduksi di Cina. Mengingat penduduk Indonesia sebagian besar adalah umat muslim, mau tak mau kehalalan vaksin juga menjadi perhatian pemerintah. Dari pantauan Netray, kata kunci halal sudah muncul sejak 15 November yang lalu. Isi beritanya adalah upaya Menteri Erick dalam memastikan kehalalan vaksin COVID-19.

Selain Erick Thohir, ada beberapa pembantu presiden yang ditugaskan untuk mengelola vaksin tersebut. Salah satunya adalah Menteri Luhut Pandjaitan. Tidak mengherankan. Tetapi keterlibatan Luhut membawa dimensi baru di dalam wacana Vaksin COVID-19 yakni investasi. Dengan begitunya ‘game changer penentu masa depan ini’ juga masuk dalam ranah ekonomi.

Vaksin Tak Melulu Wacana Kesehatan, Tapi Ekonomi

Sejak awal pandemi, Pemerintah Indonesia sudah menghadirkan wacana ekonomi selain dimensi kesehatan. Tidak mungkin bila harus membatasi mobilitas masyarakat secara ketat agar tak terjadi penularan yang masif karena akan mengganggu jalannya roda ekonomi. Begitu gagasan pengelolaan di benak pemerintah.

Bahkan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan masuknya Menteri Kemaritiman dan Investasi dalam upaya pengadaan vaksin, membicarakan kesehatan masyarakat bisa sekaligus mendorong potensi ekonomi. Itulah mengapa dalam diagram kategori hasil pantauan Netray, muncul klaster berita Finance and Insurance.

Pemberitaan ini melihat adanya peluang perluasan ekonomi, melalui investasi dan pasar saham, yang dipengaruhi oleh setiap kemajuan upaya penanganan pandemi. Salah satunya mengapa keberadaan vaksin harus dikejar. Masuk akal ketika pemerintah semacam membentuk orkestrasi bahwa mereka sedang berburu vaksin yang paling sangkil dan mangkus untuk masyarakat Indonesia.

Ketika Jepang melakukan recovery pasca perang dunia, mereka tidak asal ambil siapa saja yang akan mendapat bantuan. Bahkan muncul anekdot yang menyebutkan Kaisar Jepang pertama kali menanyakan berapa guru yang masih selamat dari ledakan bom atom Amerika. Begitu pula yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk memulihkan bangsa ketika vaksin datang nanti. Pemerintah telah membuat daftar prioritas penerima, sebelum diedarkan secara luas.

Menurut pemerintah, garda terdepan seperti tenaga medis, TNI dan Polri, pelayan publik, akan mendapat vaksin pertama kali. Selanjutnya tenaga pendidik seperti guru PAUD, guru TK, guru SD hingga SMA, dan tenaga pengajar di perguruan tinggi yang akan memperoleh vaksinasi. Pemerintah juga memiliki rencana untuk menggratiskan vaksin ke penduduk usia 19-59 tahun (usia produktif) agar dapat kembali beraktivitas secara normal.

Masyarakat Indonesia tentu sangat mengharap kedatangan vaksin COVID-19 sesegera mungkin. Meski posisinya krusial, bukan berarti begitu vaksin datang semua masalah dapat terselesaikan. Bagaimanapun membatasi diri melalui protokol kesehatan yang ketat serta menjaga jarak di ruang publik masih dibutuhkan. Harapan kesehatan dan kebangkitan ekonomi tak hanya berada di pundak pemerintah, tetapi harus didukung masyarakat secara luas.

Perbandingan Pemimpin Daerah Kala Bertemu Demonstran UU Cipta Kerja

Ananditya Paradhi
-
0
Perbandingan Pemimpin Daerah Kala Bertemu Demonstran UU Cipta Kerja

Seperti yang telah diberitakan oleh media massa selama seminggu lalu, aksi demonstrasi menolak UU Ciptaker tak hanya terjadi di pusat saja. Aliansi massa juga terbentuk di sejumlah daerah, antara lain seperti Bandung, Surabaya, Solo dan Yogyakarta.

Sudah menjadi tugas pemerintahan daerah untuk menghadapi massa demonstrasi seperti ini. Meskipun yang diprotes adalah hasil kebijakan pusat, pemda merupakan representasi negara dalam level lokal.

Keterlibatan pemda dalam wacana aksi penolakan Omnibus Law memunculkan sejumlah nama pemimpin daerah dalam perbincangan publik. Dalam ranah sosial media, Warganet kerap mengaitkan nama mereka dalam sebuah cuitan dengan berbagai macam sentimen dan kepentingan.

Pemimpin Daerah yang namanya kerap dicatut warganet antara lain: Ridwan Kamil, Tri Risma, Ganjar Pranowo, hingga Anies Baswedan. Melihat fenomena ini, Media Monitoring Netray mencoba untuk melakukan pantauan terkait bagaimana warganet memperlakukan masing-masing figur di dalam perbincangan mereka.

Netray akan membandingkan masing-masing figur untuk melihat seberapa besar frekuensi kemunculan, bagaimana sentimen terhadap mereka, dan dalam wacana pembicaraan apa nama-nama pemimpin daerah tersebut muncul. Pemantauan dilakukan selama sepekan yakni mulai tanggal 3-9 Oktober.

Sebelum lanjut ke pemaparan data, perbandingan ini tidak hendak memberi nilai kualitas atau melihat siapa pemimpin terbaik. Pemantauan hanya ditujukan untuk melihat peta perbincangan warganet. Justifikasi mungkin hadir dari grafik sentimen, tetapi itu juga dalam lingkup tentatif.

Pemimpin Daerah dalam Perbincangan Warganet

Secara umum, pemantauan terhadap figur pemimpin daerah selama sepekan tersebut berhasil merangkum setidaknya 22 ribu lebih cuitan warganet. 50 persen cuitan terindeks mengandung sentimen dengan rincian 5.848 cuitan bersentimen positif. Sedangkan 6.718 bersentimen negatif. Sisanya cuitan bernada netral. Sekian banyak cuitan ini mendapat respon sebanyak 375 ribu kali dan menjangkau 106,3 juta pengguna Twitter, yang kemudian dibagi ke masing-masing pemimpin daerah.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini

Monitoring pemimpin daerah pertama selama aksi protes UU Cipta Kerja adalah pada sosok Walikota Surabaya Tri Rismaharini atau yang kerap disapa dengan Bu Risma. Selama sepekan nama beliau selalu muncul dalam perbincangan setiap hari. Faktor pertama dipengaruhi oleh situasi penanganan pandemi covid-19 di Kota Surabaya yang masih menjadi magnet pemberitaan hingga saat ini.

Contohnya adalah dua cuitan pada tanggal 3 Oktober dan 4 Oktober di bawah ini. Bu Risma masih mendapat kritik terkait pandemi covid-19 di Surabaya yang sempat mendapat predikat zona hitam. Tetapi ketika tanggal 6 Oktober, nama Bu Risma menjadi positif ketika ia dihubungkan dengan Puan Maharani dalam pembicaraan pemimpin perempuan ideal.

Memasuki 08 Oktober 2020, perbincangan warganet Twitter mulai menghubungkan figur Tri Rismaharini dengan aksi demonstrasi. Ia pun kembali memperlihatkan image sebagai pemimpin daerah yang gemar memarahi orang yang ia rasa mengganggu Kota Surabaya. Aksi ini banyak didukung warganet, tetapi tidak sedikit pula yang mencibir.

Sebanyak 3.691 cuitan mengandung nama Bu Risma berhasil dihimpun Netray selama sepekan pemantauan yang mendapat 124 ribu lebih respon dari warganet. Pembicaraan terkait dirinya menjangkau 13,8 juta pengguna Twitter yang sebagian besar berasal dari Kota Surabaya dan sekitarnya.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil

Pemimpin daerah kedua yang namanya kerap muncul akhir-akhir ini adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Gubernur yang kerap dipanggil dengan nama Kang Emil ini mendapat respon yang sangat positif dari warganet ketika menghadapi pendemo di Bandung pada aksi massa tanggal 8 Oktober. Ia turun langsung menemui massa dan sepakat untuk menerbitkan surat yang isinya menyampaikan aspirasi pendemo menolak Omnibus Law Cipta Kerja.

Meski hanya muncul dalam 1.916 cuitan saja, tetapi jangkauan ke pengguna Twitter dalam pembicaraan tentang aksi Gubernur Ridwan Kamil ini dapat mencapai 25,4 juta pengguna. Bahkan sebagian besar sentimen terhadap Kang Emil memiliki tendensi positif seperti yang nampak dalam diagram di bawah ini.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Bagaimanapun juga, perhatian warganet terhadap kiprah pemimpin daerah ketika menghadapi aksi demonstrasi tolak UU Cipta Kerja akan kembali ke pusat pemerintahan di Jakarta. Dengan konsentrasi massa yang sangat besar, Gubernur Jakarta Anies Baswedan mau tak mau menjadi sorotan utama terkait bagaimana ia menghadapi situasi demonstrasi yang akhirnya ricuh.

Sorotan ini datang salah satunya dari media massa. Cuitan akun Twitter portal berita, seperti Detik, Tempo, hingga Republik Merdeka Online memperoleh respon yang sangat masif dari warganet. Laporan dari portal berita online pada saat itu terhadap figur Anies tentu sangat beragam. Dalam pemantauan ini tentu saja upaya Anies bertemu demonstran UU Cipta Kerja merupakan hal yang penting untuk digaris bawahi.

Namun, sebagai daerah yang beririsan dengan kekuasaan, menjadi sosok nomor satu di Jakarta tak hanya berhubungan dengan kecakapan memimpin sebuah daerah. Termasuk juga di dalamnya sebagai pijakan guna meniti karir lebih tinggi lagi. Tak heran jika nama Anies muncul dalam hajat pencalonan pemimpin negara beberapa waktu yang akan datang.

Setiap kesempatan, adalah momen politik yang dilekatkan pada sosok seperti Gubernur DKI Jakarta. Tak terkecuali upayanya untuk turun ke dalam aksi massa. Hal ini bagi sebagian orang merupakan langkah bijak yang entah bagaimana caranya bertransformasi menjadi dukungan politik pada Pilpres yang akan datang. Namun, tak sedikit pula yang melihatnya dengan kacamata sinis.

Yang jelas, perbincangan tentang aksi Anies Baswedan dalam situasi tersebut jauh melampaui dua pemimpin daerah sebelumnya. Tercatat muncul 16.065 cuitan selama sepekan pemantauan. Dengan total impresi sebanyak lebih dari 188 ribu dan menjangkau 80,4 juta pengguna Twitter. Meskipun sentimen negatif terlihat stabil selama sepekan dengan total 4,807 cuitan, kemunculan Anies di tengah-tengah demonstran berhasil melambungkan sentimen positif terhadapnya 3.391 cuitan.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo

Pemimpin daerah terakhir dalam pemantauan ini adalah sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sama seperti pemimpin daerah lain, di luar DKI Jakarta dan otonomi khusus, perbincangan yang menyebut nama Ganjar sebagian besar masih didominasi isu penanganan wabah virus korona. Dan persis ketika tanggal 8 Oktober, wacana perbincangan bergeser pada aksi Gubernur menghadapi ulah demonstran.

Berbeda dengan pemimpin daerah yang lain, nama Ganjar tidak terlalu acap muncul dalam perbincangan warganet. Netray hanya berhasil mengumpulkan 458 kali cuitan dalam satu pekan pemantauan. Dan hanya menghasilkan 183 cuitan dengan sentimen positif dan 63 cuitan yang memiliki sentimen negatif. Namun jika dibandingkan dengan data yang lain, keberadaan Ganjar memberikan dampak yang besar dalam perbincangan warganet di Twitter.

Dampak ini disebabkan oleh jangkaun pembicaraan dengan kata kunci nama Ganjar mencapai lebih dari 54,3 juta akun Twitter. Jumlah ini setidaknya dua kali lipat dibandingkan dengan jangkauan perbincangan tentang Bu Risma dan Ridwan Kamil. Setelah ditelaah lebih dalam lagi, beberapa influencer di Twitter juga ikut menimbrung pembicaraan dengan mencatut nama Ganjar Pranowo. Mereka antara lain @anandabadudu, @D4tuk_T4mburin, dan @kristoimmanuel. 

Setiap pemimpin daerah ternyata menghadapi situasi dengan cara masing-masing. Begitu pula respon dari warganet atas aksi yang mereka berikan. Sekian analisis Netray atas keberadaan pemimpin daerah ketika berhadapan dengan massa demonstran tolak UU Cipta Kerja pekan lalu. Jika memiliki pendapat tentang salah satu atau semua pemimpin tersebut, bisa dituliskan dalam kolom komentar atau hubungi akun sosial media Netray.

Omnibus Law Disahkan, Kericuhan Aksi di Berbagai Wilayah Tak Dapat Dihindarkan

Rizky Tia
-
0
Omnibus Law Disahkan, Kericuhan Aksi di Berbagai Wilayah Tak Dapat Dihindarkan

Penolakan terhadap Omnibus Law terus bermunculan sejak disahkan pada 05 Oktober 2020 lalu. Penolakan tersebut datang dari berbagai kalangan. Dari buruh hingga mahasiswa yang menggugat Undang-Undang yang bermasalah ini sejak 6-8 Oktober 2020. Tidak hanya menggugat melalui media sosial, para buruh dan mahasiswa pun menggelar aksi di berbagai wilayah hingga kericuhan pun tidak dapat terelakkan.

Media Monitoring Netray melakukan pemantauan terkait pemberitaan seputar topik ini melalui media pemberitaan. Berdasarkan pantauan tersebut ditemukan 2,520 artikel pemberitaan yang berasal dari 112 media dengan didominasi oleh topik seputar Hukum dan Pemerintahan.

Terlihat pembahasan topik muncul sejak 05 Oktober 2020 dan terus mengalami kenaikan setiap harinya. Dari pantauan Netray, keramaian aksi ini muncul sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas pengesahan UU Omnibus Law pada 5 Oktober lalu. Masyarakat melayangkan Mosi Tidak Percaya dan kembali melakukan aksi demo di berbagai wilayah. Tidak sedikit aksi yang berujung ricuh dan mengakibatkan kerusakan fasilitas umum.

Melalui peta pemberitaan terlihat beberapa wilayah dengan warna lebih pekat yang menunjukan intensitas pembahasan topik ini dengan jumlah tinggi. Beberapa wilayah tersebut diantaranya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, dan beberapa wilayah lain di Sumatera hingga Sulawesi. Hal ini berkaitan dengan kericuhan aksi yang terjadi di wilayah tersebut.

Dalam aksi protes ini kericuhan tidak dapat terhindarkan hingga pendemo harus bersitegang dengan aparat. Akibatnya, aksi saling lempar dan pembakaran di sejumlah wilayah pun terjadi. Hal ini yang kemudian disesalkan oleh sejumlah kalangan yang menyayangkan adanya kerusakan fasilitas umum pasca aksi. Tidak hanya pendemo, aparat pun kerap disorot dalam hal ini karena kerap juga melakukan tindakan yang dinilai represif sehingga menambah kericuhan dan memicu amarah peserta aksi.

Anarko Hingga Hoaks Dinilai Menjadi Pemicu Kericuhan Aksi Tolak Omnibus Law

Menanggapi terjadinya kericuhan aksi, Joko Widodo selaku Presiden RI menilai hal ini disebabkan oleh hoaks di media sosial yang mempublikasi draf RUU yang salah, terpotong, atau tidak lengkap. Akan tetapi, hal ini pun sontak dibantah oleh BEM SI yang menilai aksi ini merupakan bentuk kekecewaan rakyat terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan terhadap publik.

Selain dinilai karena hoaks, kericuhan demo juga dikatakan terjadi karena ulah sekelompok penyelundup atau kelompok anarko. Kelompok ini dinilai ikut dalam sejumlah aksi dan menjadi dalang dari kerusuhan yang terjadi. Akan tetapi hal ini masih berupa dugaan dengan bukti yang belum memadai. Di sisi lain, Luhut Binsar Panjaitan justru menganggap aksi ini ditunggangi dan didalangi oleh sejumlah kelompok yang memiliki kepentingan pada Pilkada 2024.

Permintaan Dialog Dengan Buruh dan Mahasiswa

Kericuhan yang terjadi terus menuai perbincangan hingga menjadi sorotan media asing. Aksi massa yang menolak disahkannya UU dengan berbagai pasal kontroversial ini memang menjadi polemik. Bambang Soesatyo selaku Ketua MPR pun meminta DPR menyediakan ruang dialog untuk mahasiswa dan buruh untuk menyikapi bentuk protes ini.

Dukungan Terkait Aksi Penolakan Omnibus Law

Menariknya, tidak semua pemerintah daerah juga sepakat terhadap disahkannya UU ini. Hal ini dapat dilihat melalui pemberitaan yang menyampaikan DPRD Bukit Tinggi dan Gubernur Sumsel ikut menyuarakan yang ikut menyuarakan penolakan.

Top Categories

Dalam pembahasan seputar topik ini Sindonews dan CNN Indonesia menjadi media pemberitaan yang paling banyak menerbitkan artikel. Pada Top Organization terlihat Kepolisian Republik Indonesia dan DPR menjadi organisasi yang populer pada topik ini. Selain itu, pada Top Facilities terlihat Malioboro yang merupakan lokasi wisata menjadi Top Facility. Hal ini dipicu perbincangan terkait kericuhan yang juga terjadi di lokasi tersebut diikuti oleh beberapa fasilitas lain, seperti Istana Negara, Gedung Sate, dan Gedung DPRD di sejumlah wilayah yang ikut menjadi sasaran pendemo.

Kericuhan dalam aksi penolakan UU ini terus menjadi perbincangan, pemicunya pun beragam salah satunya datang dari ketegangan antar pendemo dan aparat yang dinilai melakukan kekerasan. Aksi damai pun bukannya tidak pernah dilakukan, bahkan telah berulang namun tidak juga menuai perubahan. Bahkan pemerintah terkesan terburu-buru dan ‘kucing-kucingan’ dalam membahas UU ini. Itulah sebabnya ketika disahkan, kericuhan aksi di berbagai wilayah tak dapat dihindarkan.

Gelombang Penolakan Omnibus Law di Instagram

Rizky Tia
-
0
Gelombang Penolakan Omnibus Law di Instagram

Penolakan Omnibus Law terus disuarakan warganet melalui berbagai kanal media sosial, salah satunya Instagram. Di media sosial satu ini warganet ramai-ramai menggunakan berbagai tagar yang menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang yang disahkan pada 05 Oktober 2020 lalu.

Media Monitoring Netray memantau beberapa tagar populer yang belakangan digunakan oleh warganet instagram, seperti #omnibuslaw, #mositidakpercaya, #tolakomnibuslaw. Ketiga tagar tersebut merupakan tagar yang paling banyak digunakan oleh warganet Instagram dalam unggahan mereka. Terlihat unggahan dengan tagar tersebut mulai muncul sejak 02 Oktober 2020, bahkan sebelum disahkannya UU tersebut dan terus memuncak hingga 08 Oktober 2020.

Selain ketiga tagar tersebut Netray juga menemukan berbagai tagar dengan narasi penolakan jagat maya instagram terhadap Omnibus Law yang baru saja disahkan. Beberapa tagar tersebut diketahui dilayangkan oleh warganet yang menolak ditetapkannya UU kontroversial tersebut, seperti halnya #batalkanomnibuslaw, #jegalsampaigagal, #tolakruuciptakerja, dan berbagai tagar lainnya.

Gambar di atas menunjukkan beberapa unggahan warganet melalui berbagai akun yang dipantau Netray berdasarkan unggahan populer. Melalui unggahan tersebut dapat dilihat berbagai aksi hingga liputan pengesahan RUU Cipta Kerja.

Apabila dilihat secara detail, akun @ultras.id terlihat mengunggah gambar tangkapan layar yang bermuatan komentar dari warganet yang mengkritik DPR. Unggahan tersebut setidaknya mendapat 3,777 like dan 52 komentar. Sedangkan pada akun @majeliskopi08 mengunggah gambar yang memperlihatkan aksi menolak Omnibus Law yang berlangsung pada 07 Oktober 2020 di kawasan Jababeka Cikarang Bekasi. Unggahan tersebut pun masuk dalam kategori populer dengan meraih 1,187 like dan 92 komentar.

Pada unggahan populer lainnya Netray menemukan suara dukungan terhadap penolakan yang diunggah oleh akun @maskrayy1 yang meraih lebih dari 30ribu like dan 116 komentar. Selain itu, terlihat dalam unggahan akun @pendaki.cupu terkait dukungannya pada seorang anggota DPR fraksi Demokrat yang diketahui menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law. Sayangnya suara penolakan tersebut tidak dipertimbangkan bahkan kabarnya mic beliau sempat dimatikan oleh Puan Maharani menjadi isu yang berhembus ke publik.

Pada kategori akun populer terlihat sepuluh akun yang masuk dalam kategori tersebut, salah satunya akun @belajarfilsafat.id @tanah_ibupertiwi @kritis.id dan beberapa akun lainnya. Selain itu, Netray juga memantau jaringan percakapan narasi penolakan Omnibus Law di media sosial Instagram. Pada gambar berikut terlihat akun @jokowi @dpr_ri dan @puanmaharani menjadi akun yang paling banyak ditandai oleh warganet pada topik ini.

Gelombang penolakan Omnibus Law terus mencuat ke publik, berbagai tagar dengan muatan pesan tersebut tidak hanya menjadi trending di media sosial Twitter, melainkan juga populer pada pengguna Instagram. Jumlah unggahan warganet yang menyuarakan aspirasi rakyat ini pun tidak terbilang sedikit dengan berbagai unggahan mereka yang menjadi populer di publik. Semoga segala kritik dan aspirasi rakyat dapat menjadi pertimbangan untuk para anggota dewan dan diharap dapat menjadi wakil sesungguhnya bagi rakyat Indonesia.

Isu Aksi Protes UU Cipta Kerja, Otokritik Kelas Pekerja

Ananditya Paradhi
-
0
Isu Aksi Protes UU Cipta Kerja, Otokritik Kelas Pekerja

Melihat perkembangan isu beberapa waktu belakangan, aksi protes atau demo pasca pengesahan RUU Ciptaker menjadi UU adalah sebuah keniscayaan. Kontroversi menjadi wajah utama mengapa antara pemerintah, diwakili DPR, dan pihak yang kontra seperti elemen buruh dan mahasiswa, tidak bisa sepakat dengan beleid yang satu ini.

Situasi ini tentu tidak bisa dilepaskan begitu saja oleh Netray Media Monitoring. Bagaimanapun juga, isu ini telah menyedot perhatian publik dalam skala nasional selain perkembangan penanganan pandemi Covid-19 dari pemerintah yang masih belum jelas juntrungnya. Untuk itu sekali lagi Netray akan melakukan pemantauan terkait isu UU Ciptaker dengan penekanan pada aksi protes publik sipil.

Untuk melakukan pemantauan ini, terlebih dahulu akan diajukan sejumlah pertanyaan yang nantinya akan bekerja sebagai kerangka. Pertanyaan pertama, seberapa tinggi kualitas engagement dari media massa terhadap isu aksi protes disahkannya UU Cipta Kerja. Kedua, Bagaimana peta perkembangan isu aksi protes tersebut di jagad sosial media dilihat dari konten yang dibicarakan dan siapa saja yang berpengaruh di dalamnya.

Aksi Protes dalam Laporan Media Massa

Salah satu potensi media massa adalah kapasitasnya untuk mempengaruhi opini publik. Maka mengingat tingginya urgensi pembahasan isu aksi protes UU Ciptaker di ranah publik, wajar jika Netray Media Monitoring perlu memantau agenda pemberitaan sejumlah media massa daring nasional.

Pemantauan dilakukan dengan menetapkan kata kunci antara lain uu ciptaker, buruh, dan unjuk rasa. Dari kata kunci tersebut, Netray berhasil merangkum sejumlah lokus pemberitaan. Pantauan ini sendiri dilakukan selama satu minggu ke belakang.

Lokus pertama adalah laporan proses persidangan yang dilakukan oleh DPR RI untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja. Sebelum sidang paripurna pada tanggal 5 Oktober lalu, DPR RI sempat melakukan rapat untuk penentuan jadwal sidang. Publik tidak berharap jika jadwal sidang akan dimajukan dari rencana semula tanggal 8 Oktober. Bahkan DPR harus menggelar rapat pada waktu ganjil, yakni sabtu malam.

Sidang paripurna pun berhasil digelar. Meski mendapat sanggahan dari sejumlah peserta sidang, RUU ini akhirnya disahkan oleh DPR. Sidang juga diwarnai aksi walk out dua partai anggota parlemen yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Namun, hal ini kurang menarik media massa mengingat aksi serupa kerap terjadi di kehidupan politik Indonesia. Media massa dalam negeri lebih tertarik meliput dampak apa saja yang dapat dirasakan setelah pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Rencana protes dari sejumlah elemen masyarakat menjadi lokus pemberitaan kedua. Media massa nasional memang sudah lama mendengar rencana ini bahkan ketika masih dalam bentuk ancaman. Elemen buruh menjadi aktor paling mendominasi rencana aksi protes dengan mewacanakan aksi mogok massal antara tanggal 6 sampai 8 Oktober.

Keberatan juga datang dari kampus atau elemen mahasiswa. Sebagai representasi kaum terdidik, mahasiswa juga sudah lama mengawasi perkembangan isu UU Ciptaker. Meski berbeda strategi dengan kaum buruh, yakni elemen mahasiswa tidak secara spesifik menyebutkan rencana aksi massa. 

Selanjutnya adalah lokus pemberitaan tentang respon pemerintah menanggapi tuntutan aksi protes. Besarnya tekanan dari kaum buruh untuk menggelar aksi massa memprotes pengesahan UU Ciptaker membuat pemerintah mau tak mau harus meresponnya. Yang paling sering adalah anjuran untuk tidak melakukan demo dari aparatus negara seperti Polri.

Dan lokus terakhir adalah peliputan aksi massa yang sempat terjadi di sejumlah tempat oleh media massa daring. Aksi protes tak lagi dapat dielakkan setelah DPR RI ketok palu. Elemen yang menolak dengan cepat melakukan aksi protes seperti yang sempat diliput oleh media massa daring nasional. Pemberitaan ini mulai ramai muncul tanggal 6 Oktober menjelang sore hari.

Seluruh lokus pemberitaan ini diekstraksi dari 1.640 laporan yang dibuat oleh 100 portal berita daring dalam negeri. Trend sentimen menunjukan keberimbangan pemberitaan dengan angka 780 berita dengan sentimen positif dan 460 berita dengan sentimen negatif. Dan sebagian besar masuk ke dalam kategori Pemerintahan dan Hukum.

Pantauan Aksi Protes via Sosial Media

Netray Media Monitoring juga melakukan pemantauan pada lini masa Twitter mengingat tempat ini merupakan medium yang cukup signifikan dalam membedah pemikiran masyarakat ketika menanggapi isu tertentu. Tak terkecuali wacana aksi protes menolak UU Cipta Kerja.

Seperti pada pertanyaan awal bahwa pemantauan sosial media ini adalah untuk memetakan perbincangan warganet dan mencari tahu siapa saja yang terlibat (direfleksikan dengan diagram Top Accounts). Adapun hasilnya menunjukan ada sejumlah perspektif yang bersirkulasi selama periode pemantauan antara 30 September hingga 6 Oktober.

Peta perspektif pertama dalam melihat aksi protes UU Cipta Kerja tentu saja adalah cuitan yang menyerukan ajakan mogok bekerja bagi kaum buruh dan pekerja lainnya. Sangat mudah ditemukan cuitan dengan konten ini selama masa periode. Secuil cuitan yang menyerukan aksi protes bisa dilihat di bawah ini.

Kedua adalah tentu yang kontra dengan ajakan aksi protes. Tak sedikit warganet yang tidak sepakat dengan narasi penolakan UU Cipta Kerja, terlepas motivasinya apa. Namun, backlash semacam ini merupakan fenomena yang umum di ruang publik dalam alam demokrasi.

Parahnya, nada sumbang terhadap ajakan aksi protes ini mendapat exposure yang sangat tinggi karena salah satunya di-cuitkan oleh akun besar buzzer pemerintah. Narasi yang disampaikan adalah pemerintah sudah baik berusaha melindungi hak pekerja dengan UU Omnibus. Bahkan aksi demo dinilai kontraproduktif ketika akhirnya perusahaan akan menindak tegas pekerja mereka yang melakukan aksi pembangkangan.

Perspektif yang mengisi perbincangan di Twitter selanjutnya semakin kontroversial, yakni ketika ajakan aksi protes ditunggangi oleh kepentingan politik sejumlah pihak. Publik dituntut berhati-hati dan tepat memilah-milah dukungan kala berkecimpung dalam pembicaraan tolak UU Cipta Kerja.

Pasalnya jika salah menentukan dukungan, hasil akhirnya hanya akan berpihak pada aktor yang memanfaatkan isu ini sebagai bagian dari syahwat politik mereka. Sedangkan keberpihakan murni terhadap kesejahteraan pekerja, atau rakyat, kembali ditikung oleh kekuasaan.

Sudut pandang terakhir, yang kebetulan muncul dari sejumlah influencer besar, justru menjadi perspektif yang unik di tengah kerasnya wacana politik dan kesejahteraan pekerja. Mereka justru melakukan proses kritik otokritik ke dalam eksistensi pekerja itu sendiri sebelum memperjuangkan hak kesejahteraan.

Tak sedikit dari kaum pekerja yang tidak mengasosiasikan diri dengan kelas buruh hanya dari perbedaan pola konsumsi saja. Padahal dalam tatanan modal, baik pekerja kantoran dan buruh pabrik berada dalam kasta yang sama. Seakan idiom ‘pukul dirimu sendiri, sebelum kau pukul orang lain’ berperan penting di perbincangan ini.

Dari 7 hari pemantauan perbincangan di Twitter, Netray menemukan setidaknya 21.060 cuitan yang diunggah netizen. 11.241 diantaranya bersentimen negatif sedangkan 5.771 bernada positif. Impresi yang dihasilkan dari perbincangan ini sebanyak 269 ribu lebih dan mencapai 99.1 juta akun.

Keriuhan publik saat membahas wacana UU Cipta Kerja sepertinya masih akan berlanjut hingga beberapa waktu ke depan. Minimal hingga Presiden menandatangani undang-undang ini yakni satu bulan sejak diketuk DPR. Setelah ini potensi pergeseran atensi publik juga sangat besar mengarah ke sosok Joko Widodo. Netray Media Monitoring akan kembali membahas wacana tersebut jika sudah waktunya nanti.

Corona Semakin Merajarela, Pemerintah Akan Terbitkan Aturan Masker SNI?

Rizky Tia
-
0
Corona Semakin Merajarela, Pemerintah Akan Terbitkan Aturan Masker SNI?

Penggunaan masker kini menjadi kebutuhan pokok yang tidak dapat dihindarkan. Bagamaina tidak, di masa pandemi ini masker menjadi salah satu alat pelindung diri dari paparan virus Corona yang semakin merajarela. Pemerintah berupaya menekan angka penyebaran tersebut, salah satunya dengan mengkampanyekan penggunaan masker ber-Standar Nasional Indonesia (SNI). Lalu bagaimanakah pembahasan topik masker SNI ini di media pemberitaan daring? Dan bagaimanakah respon warganet terkait aturan ini?

Pantauan News Netray

Netray memantau pembahasan terkait topik ini sejak 22 September s.d 05 Oktober 2020. Selama periode tersebut ditemukan sebanyak 1.141 pemberitaan dengan didominasi oleh pemberitaan berkategori kesehatan dan gaya hidup. Kemudian diikuti oleh pemberitaan berkategori pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan wacana aturan yang diterbitkan oleh pemerintah tentang penggunaan masker berstandar SNI.

Pada grafik di atas terlihat pemberitaan terkait topik ini muncul setiap harinya selama periode tersebut. Kampanye penggunaan masker dengan standar merupakan upaya pemerintah untuk menekan angka penyebaran virus Corona. Hal ini juga sebagai sarana agar masyarakat memahami masker yang dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan anjuran pemerintah.

Terdapat 3 jenis masker yang dapat digunakan selama pandemi, diantaranya masker kain, masker bedah, dan masker N95. Masker kain menjadi alternatif di tengah terbatasnya masker medis. Masker kain menjadi pilihan utama yang digunakan masyarakat, meski tidak diketahui seberapa efektif kah penggunaan masker ini sebagai pelindung diri.

Kelebihan masker kain merupakan masker yang dapat digunakan kembali. Masker kain yang direkomendasikan adalah masker yang memiliki 3 lapisan kain. Lapisan pertama adalah lapisan kain hidrofilik seperti katun, kemudian dilapisi oleh kain yang bisa mendukung viltrasi lebih optimal. Untuk lapisan kedua ini bisa juga menggunakan katun atau polyester. Lapisan ketiga atau bagian masker paling luar menggunakan lapisan hidrofobik atau bersifat anti air seperti terbuat dari polypropylene.

Tidak hanya terkait penggunaan masker berstandar, masyarakat juga dirasa perlu untuk mengetahui beberapa kesalahan saat penggunaan masker, seperti memakai masker tetapi tidak menutupi hidung atau mulut, memakai masker medis terbalik, memakai masker dua sisi, berulang kali menyentuh atau membenarkan masker, memakai kembali masker yang kotor atau basah.

Pro Kontra Wacana Aturan Masker SNI

Regulasi terkait aturan masker berstandar masih menjadi dilema dan menuai kontra oleh beberapa pihak. Seperti halnya pihak PKS yang menilai aturan ini akan menyulitkan masyarakat nantinya. Pihaknya menganggap yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengedukasi masyarakat untuk menggunakan masker sesuai anjuran dan tidak menggunakan buff dan masker scuba.

Dalam hal ini pemerintah dinilai perlu memudahkan produsen masker yang kebanyakan merupakan produksi rumahan atau bahkan perorangan. Namun, menurut Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo tidak ada masker yang tidak berguna. Hanya saja penggunaan jenis masker perlu diterapkan sesuai zonasi tingkat infeksi di suatu wilayah.

Respon Warganet

Melalui pantauan Netray di media sosial Twitter, perbincangan terkait topik ini mencapai 2,302 cuitan dengan didominasi oleh sentimen positif. Namun, bila dilihat melalui gambar di atas sentimen negatif yang hadir pun tidak sedikit. Berikut beberapa cuitan warganet.

Terlihat beberapa tanggapan warganet terkait topik ini. Sebagian warganet bertanya-tanya terkait wacana regulasi ini dan bahkan menyuarakan ketidaksetujuan mereka. Standarisasi ini dinilai akan menyulitkan masyarakat terkait harga hingga terancamnya pengrajin masker rumahan. Namun, tidak sedikit juga dari mereka yang menilai kebijakan ini diperlukan agar masyarakat mendapat perlindungan maksimal.

Demikian pantauan Netray terkait wacana aturan standarisasi masker yang dapat digunakan masyarakat. Masyarakat berharap dengan ditetapkannya regulasi ini nantinya tidak akan merugikan berbagai pihak, terutama pengrajin masker skala kecil. Selain adanya regulasi ini, hal lain yang tak kalah penting yaitu edukasi untuk masyarakat agar meningkatkan kesadaran pentingnya perlindungan diri selama masa pandemi. Semoga pandemi ini lekas berlalu dan kita semua dapat terlindungi.

Keramaian Media Sosial Soroti DPR Hingga Layangkan Mosi Tidak Percaya

Winda Trilatifah
-
0
Keramaian Media Sosial Soroti DPR Hingga Layangkan Mosi Tidak Percaya

Kemarin, Selasa 5 Oktober 2020 DPR telah mengetuk palu pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Rapat paripurna pengesahan Omnibus Law yang sebelumnya direncanakan akan dilaksanakan pada 8 Oktober ini menimbulkan pertanyaan dan amarah dari berbagai pihak. Selain mempertanyakan soal agenda rapat hingga pengesahan yang terkesan begitu terburu-buru, publik pun dibuat bingung dengan keputusan DPR yang dinilai berseberangan dengan suara rakyat dalam menanggapi RUU Cipta Kerja.

Seperti yang diketahui, beragam penolakan dan aksi penggagalan Omnibus Law belakangan marak menghiasi pemberitaan dan sosial media. Mulai dari aksi langsung di sejumlah daerah hingga seruan tagar aksi penolakan yang betebaran di jagat media sosial Twitter. Aksi ini dilakukan oleh para buruh, aktivis, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat yang tidak sepakat dengan sejumlah pasal kontroversial yang dinilai akan mengancam banyak sektor, mulai dari kebebasan sipil, keadilan sosial, ekonomi, budaya dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Namun, suara penolakan yang menggema sejak berbulan-bulan lalu ini mungkin kurang keras sehingga tidak sampai dengan baik ke telinga wakil mereka, Dewan Perwakilan Rakyat. Tak heran apabila tagar-tagar negatif belakangan ini terus dilemparkan kepada DPR, seperti #DPRRIKhianatiRakyat yang trending sejak kemarin hingga #MosiTidakPercaya yang kian keras disuarakan setelah mendengar RUU Cipta Kerja disahkan.

This image has an empty alt attribute; its file name is Screenshot-from-2020-10-06-16-27-21.png

Melihat keramaian sosial media beberapa waktu terakhir riuh mengutuki DPR dengan berbagai sentimen negatif terkait omnibus law, Netray mencoba untuk menganalisnya menggunakan sosial media monitoring Netray. Bagaimana warganet menanggapi langkah DPR dalam kaitannya dengan keputusan ini? Sejak kapan keramian ini terjadi? Apa pemicunya? Apa pesan atau kritik yang ingin disuarakan masyarakat Twitter dalam tagar?

Infografik Perbincangan Topik DPR

Netray melakukan monitoring untuk kata kunci dpr, dpr & omnibus, dan sejumlah tagar trending terkait DPR seperti #mositidakpercaya, #dprrikhianatirakyat, hingga #dprkontol selama periode 1-6 Oktober 2020.

Lebih dari 103 ribu akun memperbincangkan DPR di minggu pertama Oktober ini. Topik ini mendapat 1,4 juta impresi dengan potensi jangkauan mencapai 198,8 juta akun. Ini merupakan capaian besar untuk perbincangan topik di Twitter dalam kurun waktu tidak sampai satu minggu. Melihat impresi dan potensi jangkauan akun tersebut pun terlihat bahwa topik ini dibicarakan oleh akun-akun berpengaruh dan dalam cakupan yang luas. Dari total 213 ribu tweet yang terhimpun mesin Netray, 87 ribu di antaranya terindeks sentimen negatif.

Dari grafik Peak Time di atas, dapat diketahui bahwa topik ini mulai menarik perhatian warganet pada 3 Oktober 2020 dengan dominasi sentimen negatif. Sementara puncaknya terlihat pada 5 Oktober 2020 dengan total tweet mencapai angka 195 ribu dalam sehari, naik pesat dibandingkan dua hari sebelumnya yang hanya berada di bawah angka 20 ribu tweet perhari. Mengapa demikian? Apa yang terjadi? Apa yang dibicarakan warganet pada 5 Oktober?

Rapat DPR di Akhir Pekan Hingga Pengesahan RUU Omnibus

Polemik soal Omnibus Law kembali mengemuka setelah Baleg DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI memutuskan untuk menyetujui RUU Cipta Kerja dibawa ke Rapat Paripurna DPR. Keputusan yang ditetapkan dalam Rapat Kerja pada Sabtu (3/10/2020) malam ini menuai reaksi panas dari warganet. DPR sebagai pihak yang terlibat dalam pembahasan hingga pengambilan keputusan ini pun menjadi bulan-bulanan warganet.

Terlihat sejak pukul 20:00 WIB warganet mulai membicarakan dan menyoroti keputusan DPR dalam kaitannya dengan omnibus ini dengan sentimen negatif yang unggul jauh mendominasi percakapan. Perbincangan terus mengalami kenaikan hingga memuncak pada pukul 23:00 WIB. Warganet pun melayangkan Mosi Tidak Percaya menanggapi keputusan rapat tengah malam tersebut.

Aksi tagar #MosiTidakPercaya diinisiasi oleh akun @Aksi_Langsung, @sedangtidur, @Lini_ZQ, hingga @FraksiRakyatID pada 3 Oktober sejak pukul 22:34 WIB. Hingga saat ini, lebih dari 23 ribu akun telah ikut melayangkan MosiTidakPercaya di Twitter.

Rapat Paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja yang dikabarkan akan dilaksanakan pada 8 Oktober ternyata maju menjadi 5 Oktober 2020. Seolah patah hati berturut-turut. Kekecewaan warganet atas keputusan rapat pada 3 Oktober lalu yang belum usai harus ditambah dengan keputusan akhir yang memilukan. Seruan #MosiTidakPercaya dan #DPRKhianatiRakyat pun membanjiri jagat media sosial Twitter hingga 6 Oktober.

  • MosiTidakPercaya
  • DPRRIPengkhianatRakyat
  • DPRKontol

Kekecewaan warganet terhadap keputusan DPR telah menimbulkan gelombang amarah warganet di Twitter. Tidak cukup hanya menyuarakan mosi tidak percaya, warganet juga beramai-ramai mengutuki DPR, mulai dari pengkhianat rakyat, berpihak kepada penguasa hingga beragam makian menghiasi jagat media Twitter sejak 5 Oktober hingga saat ini.

Terkait sikap DPR yang terkesan terburu-buru mengesahkan omnibus law di tengah pandemi juga dianggap warganet sebagai upaya membendung aksi demo besar-besaran yang mungkin terjadi. Kondisi pandemi tentu menyulitkan masyarakat untuk melakukan aksi demo secara langsung, mengingat bahaya penyebaran Covid-19 yang mengintai. Sementara aksi penolakan di media sosial Twitter, meski disuarakan oleh ribuan akun, mulai dari aktivis, tokoh politik, mahasiswa, buruh, hingga elemen masyarakat pada umumnya pun hingga kini belum terlihat pengaruhnya terhadap ketetapan pengesahan Omnibus Law yang masih hangat ini.

Skandal PT Jiwasraya, Korupsi Dibayar Talangan Dana Pemerintah

Ananditya Paradhi
-
1
Skandal PT Jiwasraya, Korupsi Dibayar Talangan Dana Pemerintah

Belakangan ini PT Jiwasraya seperti sedang berada di kursi roller coaster. Sejumlah isu naik turun menimpa perusahaan asuransi yang sudah berdiri sejak zaman pemerintahan kolonial tersebut. Sempat dihebohkan dengan kasus korupsi para pejabatnya, dokumen persidangan PT Jiwasraya hangus ketika terjadi kebakaran hebat di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta. Dan terakhir pemerintah akhirnya sepakat untuk memberi suntikan modal sebagai antisipasi pailit.

Ketiga isu ini sangat penting bagi publik Indonesia mengingat posisi PT Jiwasraya sebagai perusahaan asuransi memegang dana masyarakat yang tak sedikit. Terlebih lagi perusahaan tersebut merupakan BUMN dengan tanggung jawab mensejahterakan rakyat. Publik berhak mengetahui seluk-beluk pengelolaan perusahaan melalui transparansi manajemen.

Namun, apakah pengelolaan PT Jiwasraya sudah maksimal, melihat banyaknya kasus yang sekarang menimpa perusahaan? Bagaimana persepsi masyarakat melihat situasi perusahaan, termasuk hubungannya dengan Pemerintah Indonesia? Berbekal keingintahuan ini, media monitoring Netray akan menelisik perbincangan yang terjadi di publik Indonesia selama 2 pekan ke belakang.

Pantauan Media

Untuk mengetahui framing apa saja yang dilekatkan oleh media massa terhadap pemberitaan PT Jiwasraya, Netray hanya akan menggunakan kata kunci ‘jiwasraya’ saja. Dengan asumsi pasca monitoring akan terlihat kata apa saja yang melekat pada pemberitaan yang mengandung kata kunci selama periode pemantauan.

Dari pantauan word cloud ditemukan sejumlah terma yang merepresentasi isu yang diangkat oleh media massa daring Indonesia. Seperti kata terdakwa, korupsi, kejaksaan agung, penyelamatan, dan nasabah. Ini merupakan gambaran umum isu yang sedang melekat hangat dengan PT Jiwasraya.

Terkait terma terdakwa dan korupsi, sudah bisa ditebak bahwa hal ini berhubungan dengan kasus yang menimpa jajaran direksi PT Jiwasraya yakni Direktur Keuangan Hary Prasetyo, mantan Direktur Utama Hendrisman Rahim, dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Syahmirwan. Mereka bersama sejumlah tersangka lain, yang merupakan direksi dari perusahaan swasta, diduga melakukan tindakan korupsi berjamaah yang merugikan BUMN tersebut.

Kasus ini sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Bahkan dugaan korupsi sudah berlangsung sejak lebih dari satu dekade yang lalu. Tetapi pemberitaan terkait perkembangan kasus seperti tidak pernah berhenti. Selalu muncul laporan baru dari media massa dalam negeri setiap harinya. Hal ini membuat kasus korupsi PT Jiwasraya tergolong sebagai skandal nasional.

Tentu dengan status ini, banyak hal dicoba untuk dihubung-hubungkan dengannya. Seperti kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung beberapa waktu silam. Tak sedikit yang menduga bahwa kebakaran ini disengaja karena memiliki kunci sejumlah kasus besar, suap Jaksa Pinangki semisal, termasuk korupsi Jiwasraya ini.

Status skandal nasional juga kembali muncul di ingatan publik ketika pemerintah berencana untuk menggelontorkan dana talangan (bailout) untuk menyelamatkan PT Jiwasraya dari kebangkrutan. 

Tentu publik akan segera mengaitkan hal ini dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang terjadi selepas masa reformasi. Kala itu pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 147, 7 triliun yang akhirnya menjadi skandal korupsi yang sangat besar. Atau kasus Bank Century yang terjadi beberapa tahun belakangan.

Pantauan Sosial Media

Meski kasus korupsi PT Jiwasraya terhitung substansial, bagaimanapun ini adalah korupsi atas dana masyarakat yang diakumulasi dari premi yang dibayarkan oleh para pemegang polis/nasabah. Namun, warganet baru bereaksi saat laporan terkait dana talangan dari pemerintah mulai ramai diberitakan. Lihat diagram di bawah ini.

Terlihat bahwa sebelum tanggal 2 Oktober, warganet tak begitu antusias mengomentari masalah yang menimpa PT Jiwasraya. Baru ketika dana likuiditas diketok, protes dilayangkan oleh warganet secara berbondong-bondong. Mereka sebagian besar tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah dan menghasilkan sentimen negatif dalam analisis Netray.

Tercatat 23.418 sentimen negatif yang berhasil dirangkum Netray selama dua pekan ke belakang. Pada saat puncak pembicaraan, yakni pada tanggal 2-4 Oktober, per harinya muncul 6.000 lebih cuitan negatif. Artinya, sebagian besar sentimen negatif baru muncul 3 hari yang lalu dan sepertinya masih berlanjut hingga hari ini tanggal 5 Oktober 2020.

Lantas kemana asosiasi akun-akun yang vokal terhadap kebijakan bailout tersebut? Dari diagram top account bisa dilihat bahwa dua akun teratas yakni @msaid_didu dan @podoradong adalah figur yang sudah jamak dikenal kontra terhadap pemerintah. Bagi mereka posisi menolak talangan dana terhadap PT Jiwasraya, meskipun fakta bahwa nasabah asuransi ini berasal dari golongan menengah Indonesia yang kemungkinan akan rugi jika perusahaan dinyatakan pailit, sudah wajib hukumnya.

Selain akun yang sudah kerap berseberangan, kebijakan ini juga mendapat tentangan dari kekuatan politik yang juga kontra dengan pemerintah. Salah satunya muncul dari figur-figur yang selama ini terasosiasi dengan Partai Keadilan Sejahtera.

Seperti akun Twitter politisi PKS sendiri yaitu Hidayat Nur Wahid di @hnurwahid dan akun buzzer mereka @Maspiyu_O. Narasi mereka adalah buat apa pemerintah membuang-buang uang untuk menyelamatkan perusahaan korup yang seharusnya bisa digunakan untuk menyejahterakan rakyat di bidang lain.

Meski protes warganet tak akan segera mereda mengingat status kasus ini sebagai skandal nasional, hingga kemarin hari Netray berhasil merangkum reaksi warganet dengan total 150,4 ribu kali impresi. Perbincangan ini juga mencapai setidaknya 98,2 juta akun pengguna Twitter di seluruh Indonesia.

Skandal yang dialami PT Jiwasraya sepertinya masih akan berlanjut dan kemungkinan akan masuk ke babak baru dengan dana talangan ini. Tentu publik Indonesia berharap pemerintah tidak mengulang kesalahan yang pernah terjadi ketika mengelola kasus BLBI dan Bank Century. Untuk perkembangan kasus ini, terus simak analisisnya di blog media monitoring Netray.

Respon Publik Sambut Partai Baru Amien Rais; Partai Ummat

Winda Trilatifah
-
0
Respon Publik Sambut Partai Baru Amien Rais; Partai Ummat

Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais resmi mengumumkan partai barunya pada Kamis, 1 Oktober 2020 kemarin. Pengumuman itu disampaikan melalui akun Youtube-nya, Amien Rais Official. Bukan bernama PAN Reformasi seperti yang selama ini digembar-gemborkan, partai itu bernama Partai Ummat. Dengan mengusung semboyan melawan kezaliman dan menegakkan keadilan, Partai Ummat akan bekerja dan berjuang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan aturan demokrasi. Sementara asas dari partai tersebut adalah rahmatan lil alamin.

Kemunculan Amien Rais dengan partai barunya ini mencuri perhatian publik. Respon dari berbagai parpol menghiasi jagat media pemberitaan daring selama dua hari terakhir. Topik dengan kata kunci Partai Ummat pun sempat menjadi trending di Twitter pada 1 Oktober kemarin. Tak hanya pengamat politik dan orang-orang yang berkepentingan, warganet pun ikut mengomentari langkah Mantan Ketum PAN dalam hal ini.

Berikut hasil pantauan Netray untuk topik terkait Partai Ummat; bagaimana media mewadahi respon pihak-pihak terkait dalam menanggapi deklarasi Amien Rais hingga sentimen yang termuat dalam perbincangan topik di media sosial Twitter.

Pemberitaan Partai Ummat di Media Massa

Dengan menggunakan kata kunci partai ummat dan partai baru & amien rais, Netray menemukan 271 artikel terkait yang diterbitkan oleh 59 portal media berbeda sejak dua hari terakhir. Netray menjaring data selama seminggu ke belakang, terhitung dari 26 September hingga 2 Oktober 2020. Namun, topik ini baru muncul pada 1 Oktober ketika Amien Rais mendeklarasikan di akun youtube miliknya. Isu soal partai baru Amien Rais memang muncul sejak 30 September, namun nama Partai Ummat baru benar-benar disebut pada 1 Oktober.

Zulkifli Hasan dan Viva Yoga Mauladi yang merupakan Ketua dan Wakil Ketua Umum PAN banyak disebut-sebut oleh media ketika membicarakan partai baru Amien Rais. Demikian pula dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan PAN Reformasi yang sangat identik dengan Amien Rais.

Viva menyebut ideologi PAN dengan Partai Ummat berbeda. PAN mengusung ideologi nasionalis relijius sementara Partai Ummat menurutnya adalah partai Islam. Dengan deklarasi partai baru tersebut, maka Amien Rais secara resmi dan legal konstitusional telah keluar dan meninggalkan PAN.

Di sisi lain, Politisi PAN Guspardi Gaus berharap Amien serta loyalisnya kembali ke PAN dan berjuang bersama Ketum Zulkifli Hasan. Sebagai penggagas dan pendiri PAN ia menilai kurang pas bila Amien Rais membentuk partai baru. Terlebih selama ini nama Amien Rais sudah melekat pada PAN. Jika Amien mendirikan partai baru, tentu akan menimbulkan berbagai perspektif yang dipertanyakan rakyat. Meski demikian, Guspardi menghormati apabila Amien tetap komitmen mendirikan partai.

Sambutan Positif Parpol Untuk Partai Ummat

Langkah Amien Rais mendirikan partai baru disambut baik oleh sejumlah parpol seperti Gerindra, PKS, PPP, hingga PKB. Di negara demokrasi ini mendirikan partai baru adalah hal yang wajar. Oleh karenanya, mereka berharap bahwa partai baru Amien Rais ini nantinya bisa menambah iklim sehat kehidupan demokrasi di Tanah Air.

Sementara itu, sejumlah pengamat partai politik tidak terlalu banyak menaruh harapan kepada partai baru Amien Rais ini. Meski Partai Ummat dibuat tokoh sekelas Amien Rais, tetapi dinilai masih panjang perjalanannya bila ingin berlaga di Pemilu 2024. Pengamat Hukum Tata Negara dan Politik UNS Solo, Agus Riewanto menilai syarat-syarat yang harus dirampungkan supaya Partai Ummat terlebih dulu berbadan hukum cukup sulit.

Pengamat Politik UMY Tunjung Sulaksono menambahkan, bahan bakar Partai Ummat besutan Amien Rais hanyalah para loyalis PAN semasa lampau yang kini terpecah menjadi dua kubu. Tunjung menilai, orang-orang lama di internal PAN dapat dipastikan akan mengikuti jejak Amien Rais dengan partai barunya. Namun demikian, butuh usaha keras untuk mengulang masa gemilangnya di tahun 1998-1999 silam sebab pada tahun itu Amien Rais mendirikan PAN dengan memanfaatkan momen revolusi.

Pengamat politik UIN Jakarta Adi Prayitno juga mengkritisi pemilihan nama Ummat yang identik dengan Islam. Menurutnya, Partai Ummat perlu mengubah profil partainya menjadi lebih terbuka, tidak hanya menyasar pemilih Islam kritis.

Partai Ummat di Mata Warganet

Isu bahwa Amien Rais akan meresmikan partai baru telah dibicarakan tipis-tipis pada akhir September. Sementara mengenai kata kunci Partai Ummat baru ramai dibicarakan pada 1 Oktober 2020 dengan dominasi muatan sentimen negatif. Total terdapat 1,5 ribu tweet selama seminggu terkakhir dengan frekuensi tertinggi terjadi pada 1-2 Oktober. Topik ini diperbincangkan oleh 1,2 ribu akun di Twitter dengan capaian impresi sebanyak 12,7 ribu dan potensi jangkauan kurang lebih hingga 60 juta akun.

Ketika Amien Rais resmi mengumumkan nama partai barunya pada 1 Oktober, tagar #PartaiUmmat dan #AmienRais pun menjadi trending di Twitter. Perbincangan untuk topik ini diramaikan oleh akun-akun oposisi seperti @MaspiyuO, @musniumar, hingga @OposisiCerdas. Berikut beberapa sampel tweet populer terkait topik dengan filter sentimen negatif dan positif.

Di kolom tweet populer bermuatan sentimen negatif terlihat didominasi oleh akun-akun pribadi. Sementara di kolom tweet populer bermuatan sentimen positif diisi oleh akun portal media berita oposisi. Hal ini mungkin sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Musni Umar dalam tweetnya berikut.

Melihat muatan sentimen positif untuk topik Partai Ummat yang diisi oleh akun dan media oposisi, mungkin benar jika Partai Ummat ini sejak kemunculannya telah mendapat tempat di sisi warganet yang kontra pemerintah. Jadi, bukan tidak mungkin apabila Partai Ummat akan dilirik oleh para oposisi. Sementara keresahan lain yang juga tak luput dari mata warganet adalah nuansa Islam yang tertuang dalam asas partai; rahmatan lil alamin.

This image has an empty alt attribute; its file name is Screenshot-from-2020-10-03-11-10-21.png
This image has an empty alt attribute; its file name is Screenshot-from-2020-10-03-10-58-39-1.png

Warganet membaca langkah Partai Ummat yang dinilai akan menyasar pada massa pemilih islamis dengan melenggangkan ‘jualan’ agama yang sering terjadi di ranah politik Indonesia. Oleh karena itu, sejumlah warganet dengan terang-terangan menyampaikan prediksinya bahwa partai ini tidak akan laku karena akan sulit mengikuti jejak kesuksesan partai-partai bernafas islam yang telah populer sebelumnya.

Demikian pantauan Netray terkait tanggapan dan sambutan publik terhadap Partai Ummat. Meskipun baru diumumkan secara resmi pada 1 Oktober lalu, langkah Amien Rais mendirikan partai baru ini langsung menarik perhatian sejumlah parpol, pengamat politik, hingga masyarakat Twitter.

Ramai Bahas Subsidi Kuota Dari Kemendikbud, Anak Kemenag Bagaimana?

Winda Trilatifah
-
4
Ramai Bahas Subsidi Kuota Dari Kemendikbud, Anak Kemenag Bagaimana?

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyalurkan bantuan kuota data internet tahap I dan II September kepada 27 juta nomor telepon seluler pendidik dan peserta didik di seluruh Indonesia. Kemendikbud melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) bekerja sama dengan sejumlah operator seluler untuk memberikan layanan terbaik bagi anak-anak didik agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik meski sedang menghadapi pandemi.

Subsidi kuota dialokasikan selama empat bulan, yaitu dari bulan September hingga Desember 2020. Tahapan penyaluran bantuan kuota data internet tersebut akan dilaksanakan selama dua tahap setiap bulan. Tahap I dilaksanakan setiap bulan di tanggal 22 sampai 24, sedangkan untuk tahap II dilaksanakan setiap tanggal 28 sampai tanggal 30. Skema ini akan terus berlangsung hingga bulan Desember mendatang. Anggaran sebesar 7,2 triliun telah dialokasikan untuk penyediaan bantuan ini.

Media monitoring Netray melihat ada keramaian di sosial media Twitter membicarakan topik ini. Bahkan, pada 30 September kemarin topik ini sempat menjadi trending dengan banyak menyebut Kemendikbud hingga Kemenag. Mengapa demikian? Apakah penyaluran bantuan kuota bulan September ini berjalan lancar? Lalu, bagaimana dengan pendidik dan peserta didik di bawah naungan Kementerian Agama? Berikut ulasan Netray.

Perbincangan Topik Bantuan Kuota Kemendikbud di Twitter

Netray menjaring 4,2 ribu twit yang membahas bantuan data kuota dari Kemendikbud. Dari total tersebut, 1,7 ribu di antaranya memuat sentimen negatif. Sementara yang bernada positif hanya 804 tweet. Ini terjadi pada sepanjang periode, 25-30 September 2020. Bahkan puncak perbincangan topik yang jatuh pada tanggal 30 pun didominasi oleh sentimen negatif hingga mencapai seribu tweet.

Dengan demikian dapat disimpulkan sementara bahwa topik bantuan kuota dari Kemendikbud yang memiliki muatan positif justru lebih banyak diperbincangkan atau ditanggapi dengan sentimen negatif. Mengapa demikian? Apa yang senyatanya diperbincangkan warganet sehingga topik ini lebih banyak diisi tweet negatif?

Mengamati Top Words dan Top Account

Kata bantuan, kemendikbud, kuota muncul pada deretan pertama karena berhubungan langsung dengan topik terkait. Disusul kata internet, gratis, subsidi, kampus, 50 gb, hingga belajar yang mengacu pada jumlah subsidi internet yang tengah diperbincangkan. Kementerian Agama (Kemenag) turut disebut-sebut oleh warganet ketika memperbincangkan topik ini. Apa kaitannya?

Setelah ditelusuri, ternyata sejumlah warganet yang mengaku mahasiswa UIN merasa iri dengan adanya bantuan kuota data dari Kemendikbud. Pasalnya, mereka tidak mendapatkan subsidi kuota gratis tersebut mengingat status universitas mereka yang berada di bawah naungan Kemenag. Oleh karena itu, dalam hal ini subsidi data dari Kemendikbud tidak berlaku bagi mahasiswa maupun tenaga pendidik dari universitas asuhan Kemenag.

Menjawab keresahan warganet tersebut, Kemenag pun turut angkat bicara di Twitter. Melalui akunnya @Kemenag_RI, dijelaskan bahwa Kemenag telah bekerjasama dengan 5 provider untuk memberikan kuota gratis dalam bentuk kartu perdana. Sementara program subsidi kuota sejenis Kemendikbud masih dalam proses pengajuan anggaran ke Kementerian Keuangan.

Topik ini ramai diperbincangkan oleh warganet di bawah tweet dari akun komunitas populer seperti @collegemenfess, @UPIfess, hingga @undipmenfess. Portal media @CNNINdonesia juga terlihat ramai membawakan topik ini di Twitter dengan sejumlah artikel terbitannya.

Di kolom akun komunitas @collegemenfess terlihat bahwa perbincangan soal kuota Kemendikbud paling banyak diisi oleh pertanyaan apakah kuota sudah diterima atau belum. Selain itu adalah soal efisiensi bantuan kuota bagi mahasiswa yang sudah memasang wifi di rumah hingga keresahan anak UIN yang tidak mendapatkan kuota karena bukan anak asuh Kemendikbud.

Sementara portal media CNN Indonesia justru terlihat banyak menyumbang sentimen negatif. CNN Indonesia banyak menerbitkan artikel terkait bantuan kuota ini dengan mengutip pernyataan bernada negatif bahwa program kuota gratis ini merupakan pembohongan publik.

Pemerhati Pendidikan dari Vox Populi Institute Indonesia, Indra Charismiadji menilai program yang dikeluarkan itu hanya gimik dari pemerintah di tengah pandemi Covid-19. Indra mengatakan secara akademis aplikasi berbayar yang disediakan dalam kuota belajar itu tidak dibutuhkan, sebab masih banyak aplikasi gratis lainnya dengan kualitas yang tidak kalah bagus. Lebih lanjut, ia berpendapat masalah Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebenarnya tidak hanya sekadar kuota saja, tetapi banyak hal lain yang perlu mendapat perhatian, seperti ketersediaan gawai hingga akses internet.

Pemberitaan di Media Daring

Meskipun demikian, dari hasil pantauan Netray terkait topik subsidi kuota Kemendikbud di media berita daring justru didominasi oleh pemberitaan positif.

Netray menemukan 328 artikel terkait topik dari 78 portal media selama periode yang sama. Berbeda dari perbincangan di Twitter yang cukup banyak menyebut dan menyoroti Kemenag, di media daring pemberitaan berfokus pada bantuan kuota internet yang diberikan oleh Kemendikbud.

Hanya ada 4 artikel yang menyebut Kemenag. Pemberitaan pun bernada positif karena sehubungan dengan bantuan paket internet gratis dari XL Axiata dan Tri Indonesia.

Kemenag bersama Tri akan menyediakan kartu perdana beserta kuota internet 27GB (20GB untuk akses aplikasi edukasi, dan 7GB semua aplikasi) dengan tambahan 60 menit telepon kepada 10.000 siswa dan tenaga pengajar madrasah di seluruh Indonesia. Sementara XL juga turut merealisasikan program Kemenag “Madrasah Digital Belajar Jarak Jauh” dengan memberikan padet 15 GB data untuk kuota conference dan 15 GB lainnya untuk kuota edukasi yang berlaku selama 2 bulan.

Demikian pantauan Netray terkait keramian sosial media memperbincangkan bantuan subsidi kuota dari Kemendikbud. Keresahan yang sempat dirasakan peserta didik dari madrasah di bawah naungan Kemenag pun telah terjawab. Meski belum dapat dipastikan kapan bantuan subsidi kuota serupa progam Kemendikbud tersebut akan dapat dirasakan, setidaknya hal ini sudah dalam proses pengajuan. Semoga segera terealisasi sehingga seluruh tenaga pendidik dan peserta didik di seluruh Indonesia dapat merasakan manfaat ini bersama-sama.

1...113114115...138Page 114 of 138

Analyze recent conversation about any topic you can think of on Twitter, News Media, Instagram, TikTok, YouTube, and Babe.

Subscribe

To get email updates from Netray.

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv