Home

Suhu udara di wilayah perkotaan di Indonesia akhir-akhir ini terasa lebih panas dan gerah. Hal ini yang ditemukan Netray ketika memantau perbincangan di linimasa Twitter pada periode 30 April hingga 13 Mei 2022. Kata kunci “cuaca”, “panas”, dan “gerah” menjadi keluhan umum yang setidaknya ditulis warganet ke dalam 65.685 twit.

Ada banyak alasan mengapa suhu di sejumlah kota terasa tidak nyaman karena panas dan gerah. Jika merujuk dari penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), peningkatan suhu ini disebabkan penerimaan sinar matahari yang optimal karena dominasi cuaca yang cerah dan tingkat awan yang rendah. Ini adalah fenomena alam yang umum terjadi menjelang musim kemarau.

Temuan Netray dari linimasa Twitter juga menunjukkan alasan lain dibalik fenomena ini. Akun @killthedj milik seniman asal Yogyakarta Marzuki Mohammad, membuat utas yang membahas tentang fenomena pulau bahang perkotaan yang disinyalir menjadi penyebab suhu panas tersebut. Marzuki jelas bukan seorang ahli cuaca atau klimatologis, tetapi topik yang ia bicarakan dapat digali lebih dalam lagi.

Istilah pulau bahang perkotaan, atau yang dalam bahasa Inggris urban heat island (UHI), sekiranya masih asing ditelinga khalayak. Padahal mungkin wujudnya sudah sangat sering dirasakan. UHI adalah keadaan ketika suhu udara di area perkotaan yang padat penduduk lebih tinggi/hangat daripada wilayah pinggiran atau pedesaan.

Keberadaan UHI bisa berpengaruh di sejumlah perkara seperti kenyamanan, polusi udara, manajemen energi, hingga perencanaan kota. Semisal karena suhu panas, penduduk kota menggunakan penyejuk ruangan yang menyedot energi listrik dan malah menambah panas area tersebut. Kota juga harus menyediakan kecukupan ruang terbuka hijau agar situasi UHI tidak semakin parah.

Dari pemantauan Netray, terdapat beberapa kota yang paling sering disebut oleh warganet. Antara lain seperti Jakarta, Bandung, Bekasi, Bogor, dan Yogyakarta. Warganet dari kelima kota ini mengeluhkan hawa panas yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh keberadaan pulau bahang perkotaan. Guna memeriksa hal ini, penulis melacak artikel, terbitan, hingga penelitian dari para akademisi.

UHI Kota Jakarta

Kepadatan populasi penduduk DKI Jakarta telah mencapai 16.000 jiwa per km2. Hal ini menjadi salah satu faktor meningkatnya cakupan UHI. Penelitian C. D Putra dkk yang berjudul “Increasing Urban Heat Island area in Jakarta and it’s relation to land use changes C D Putra” (2021) menunjukkan cakupan UHI DKI Jakarta terus meningkat dalam rentang waktu 2008–2018.

Pada 2008 cakupan UHI atau daerah yang memiliki suhu lebih panas hanya 36,5%, kemudian menjadi 84,7% pada tahun 2013 dan terakhir pada tahun 2018 mencapai 93,7% atau seluas 653 km2. Luasan yang hampir menyelimuti seluruh DKI Jakarta itu didomuniasi UHI dengan suhu 30,1 sampai 34 celcius.

Peningkatan suhu dapat dilihat pada tahun 2013 yang sebagian besar wilayah UHI memiliki rentang suhu 30,1 ºC — 34 ºC, kemudian di tahun 2018 sudah didominasi suhu di atas 34.10 ºC. Jakarta Timur menjadi wilayah yang terdampak UHI temperatur tinggi terluas. Kondisi ini menyebar ke wilayah barat, utara, selatan hingga seperti yang terlihat pada grafik di atas. Lantas mengapa keberadaan UHI di DKI Jakarta semakin tak terbendung?

Pembangunan area perumahan, perkantoran, dan industri menjadi penyebab utama fenomena pulau bahang. Hampir semua sektor pembangunan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hanya perumahan saja yang sempat mengalami sedikit penurunan.

Penelitian C.D Putra dkk membuktikan bahwa penggunaan lahan untuk pembangunan lebih berpengruh terhadap perluasan dan kenaikan UHI.

Bekasi, Kontinuitas Kota Jakarta

Pembangunan Kota Jakarta tak lagi terpisahkan oleh perbatasan. Salah satu kota yang terhubung dengan Jakarta adalah Kota Bekasi di sebelah timur, yang berbatasan langsung dengan wilayah Jakarta Timur. Riset yang dilakukan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Eka Budi Khoirul pada tahun 2019 menunjukan fakta bahwa Land Surface Temperature (LST)Kota Bekasi berkisar di antara angka 30,6 ºC dan 47,6 ºC.

Distribusi UHI di kota ini masih sejajar dengan grafik LST. Dominasi suhu panas berada di sisi utara dan barat kota. Tingkat konversi lahan di Kota Bekasi mencapai 44,94 %. Daerah seperti Medan Satria, Bekasi Barat, dan Pondok Gede merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Meskipun kota ini mengalami pembangunan dengan cepat, masih cukup banyak ruang hijau terbuka, seperti sawah, tegal, atau taman, yang tersisa di wilayah selatan.

Kota (Tak) Ramah Temperatur, Bandung dan Bogor

Dua kota dengan karakteristik yang cukup serupa, yakni Kota Bandung dan Kota Bogor, muncul di grafik lokasi dari pemantauan Netray. Warganya mengeluh bahwa kota ini tak lagi sejuk seperti sedia kala. Penelusuran hasil riset UHI memperlihatkan bahwa suhu Bandung pada tahun 2018 berkisar antara 19,2 ºC hingga 36,1 ºC. Sedangkan Kota Bogor pada tahun 2017 berada di rata-rata suhu 25,44 ºC.

Urbanisasi besar-besaran dan perubahan status tanah menjadi bangunan masih menjadi faktor utama UHI di kedua kota ini. Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI) di pusat kota Bandung menurut citraan satelit Landsat 8 terhitung sangat rendah. Di bagian pinggir kota terlihat pada skala rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di kota tersebut dimanfaatkan sebagai ruang hunian alih-alih ruang terbuka hijau.

Sedangkan untuk Kota Bogor, peneliti Graduate School of Horticulture, Chiba University memperlihatkan perubahan penggunaan lahan dari tahun 1990 ke tahun 2017. Ekspansi bangunan, tipe compact low-rise building, di pusat kota terlihat sangat masif. Total luas area urban mencapai 27,24 % pada tahun 2017. Padahal pada tahun 1990 hanya mengambil porsi 9,38 % saja. Hal ini yang membuat fenomena suhu tinggi efek pulau bahang sangat dirasakan warga setempat.

Pulau Bahang Kota Yogyakarta

Kota dengan urban heat island terakhir yang akan ditilik ulang adalah Kota Yogyakarta. Citraan satelit hasil riset memperlihatkan bahwa temperatur permukaan Kota Yogyakarta (urban) memang lebih tinggi daripada sejumlah wilayah di sekitarnya (sub urban). Temperatur di dalam pulau bahang di Yogyakarta tercatat antara 27 ºC hingga 36 ºC. Bahkan perbedaan suhu antara pusat kota dengan wilayah pedesaan di sekitarnya bisa mencapai angka 18 ºC.

Menyimak pemaparan sejumlah riset terkait fenomena pulau bahang di beberapa kota, mau tak mau kita harus punya visi yang berbeda dalam membangun kota dibandingkan yang sekarang. Meskipun laju urbanisasi tidak dapat ditahan, pembangunan ruang hidup manusia di kota tak lantas mengorbankan ruang terbuka hijau demi sejumlah hal. Seperti kualitas hidup manusia, kenyamanan, kebutuhan energi, hingga polusi udara.

Editor: Irwan Syambudi

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pengguna telepon seluler (ponsel) juga terus naik. Namun ketimpangan terhadap akses internet di daerah masih tinggi. Masih ada ribuan desa di berbagai provinsi yang memiliki sinyal ponsel dan akses internet yang buruk.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang diterbitkan Oktober 2021 menunjukkan adanya kenaikan IP-TIK yakni dari semula 5,32 poin pada 2019 menjadi 5,59 pada 2020. Jika dilihat per provinsi pada 2020 DKI Jakarta jadi yang tertinggi dengan IP-TIK 7,45 dan Papua terendah dengan angka 3,36.

Kenaikan IP-TIK secara nasional dipengaruhi oleh tiga subindeks utama yang juga mengalami pertumbuhan, yakni subindeks akses dan infrastruktur, subindeks penggunaan, dan subindeks keahlian. Namun yang paling tinggi adalah dari subindeks penggunaan yang tumbuh 10%, yakni dari 4,85 pada 2019 menjadi 5,34 pada 2020.

Sementara itu subindeks lainnya hanya mengalami pertumbuhan yang cenderung kecil, yakni pada indeks akses dan infrastruktur hanya 2,53% dan keahlian hanya 1,37%.

Lebih detail lagi masing-masing subindeks itu terdiri dari beberapa indikator. Subindeks akses dan infrastruktur terdiri dari data pelanggan telepon tetap per 100 penduduk; pelanggan ponsel per 100 penduduk; bandwidth internet internasional per pengguna; persentase rumah tangga dengan komputer; dan persentase rumah tangga dengan akses internet.

Kemudian subindeks penggunaan terdiri dari persentase individu yang menggunakan internet; pelanggan fixed broadband internet per 100 penduduk; dan pelanggan mobile broadband internet aktif per 100 penduduk. Sub indeks keahlian terdiri dari angka rata-rata lama sekolah; angka partisipasi kasar sekunder; dan angka partisipasi kasar tersier.

Dari sekian indikator yang memicu kenaikan IP-TIK, jumlah rumah tangga dan jumlah penduduk yang mengakses internet menjadi dua di antara indikator yang memiliki tren peningkatan tajam.

Merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia sejak awal 2020 jadi salah satu faktornya. Pandemi membuat ada pembatasan aktivitas luar ruangan, sehingga terjadi pergeseran aktivitas yang lebih banyak dilakukan secara dalam jaringan (daring) yang membutuhkan akses internet.

Data BPS menyebut rumah tangga yang mengakses internet meningkat dari 73,75% pada 2019 menjadi 78,18% pada 2020. Begitu pula data penduduk yang mengakses internet pada periode yang sama dari 47,69% menjadi 53,73%.

Peningkatan pengguna internet ini juga sejalan dengan data yang dimiliki perusahaan negara penyedia layanan internet terbesar yakni PT Telkom Indonesia. Berdasarkan laporan tahunan Telkom tahun 2021, pengguna produk layanan internet fixed broadband Indihome naik 1 juta dalam setahun yakni dari semula hanya 7 juta pengguna pada 2019 naik menjadi 8 juta pada 2020. Begitu pula pada kategori mobile broadband pada periode yang sama yakni dari 110,3 juta naik 5 juta lebih pengguna menjadi 115,9 juta.

Pertumbuhan pengguna internet ini juga berbanding lurus dengan peningkatan pengguna dan penjualan perangkat seperti ponsel pintar yang paling banyak digunakan untuk mengakses internet. Berdasarkan data BPS persentase rumah tangga yang memiliki/menguasai ponsel meningkat dari 89,09% pada 2019 jadi 90,75% pada 2020. Mereka tersebar hingga pelosok-pelosok pedesaan. Hal itu tergambar dalam data yang menunjukkan bahwa 86,45% rumah rumah tangga di pedesaan telah memiliki/menguasai ponsel.

Lebih detail BPS menyebut jika dihitung berdasarkan total populasi pada 2020 ada 62,8% yang memiliki/menguasai ponsel atau dari 271 juta total populasi terdapat 170 juta yang memiliki/menguasai ponsel.

Sementara itu jika dilihat berdasarkan data penjualan, meski ekonomi terguncang karena pandemi Covid-19, riset dari International Data Corporation (IDC) menunjukan adanya pertumbuhan penjualan ponsel pintar di Indonesia sebesar 1% pada 2020.

Sedangkan perangkat lainnya seperti komputer, penjualan pada 2020 menurut data IDC malah mengalami penurunan. Personal computer (PC) termasuk desktop, notebook, dan workstation, penjualannya turun 28,3% pada tahun 2020.

Namun penurunan penjualan ini bukan disebabkan karena menurunnya permintaan. Justru sebaliknya saat awal masa pandemi permintaan PC melonjak tajam, tetapi pasokan produk terkendala akibat pandemi sehingga penjualannya menurun.

Terkonsentrasi di Jawa, Timpang di Indonesia Timur

Peningkatan rumah tangga yang mengakses internet dan memiliki ponsel ini memang dibarengi dengan peningkatan sinyal ponsel di berbagai daerah. Namun jika dilihat berdasarkan IP-TIK, terjadi kesenjangan yang cukup tinggi. IP-TIK antara DKI Jakarta yang memiliki angka tertinggi dengan Papua yang memiliki angka terendah selisihnya 4,11. Kesenjangan ini meningkat dibanding tahun sebelumnya di 2019 yang hanya 3,98.

Lebih detail lagi jika dilihat kesenjangan berdasarkan subindeks IP-TIK, ada dua yang mengalami peningkatan yakni pada subindeks akses dan infrastruktur dari yang semula 3,38 naik menjadi 3,48. Kemudian subindeks pengguna yang kesenjangannya meningkat dari 4,72 menjadi 4,96 pada 2020.

Sedangkan dalam hal pembangunan infrastruktur, pembangunan Base Transceiver Station (BTS) yang berfungsi memancarkan sinyal seluler memang meningkat dari 35.062 desa di seluruh Indonesia pada 2019 menjadi 37.570 pada 2020. Namun peningkatan BTS tak serta merta meningkatkan akses sinyal sebab kondisi geografis dan lain sebagainya tak dapat menjamin satu desa yang memiliki BTS kemudian mendapatkan kualitas sinyal yang baik.

Berdasarkan data BPS, total desa yang masuk kategori memiliki sinyal lemah dan tidak ada sinyal sama sekali sebesar 27,35%. Sebanyak 20,56% atau 17.281 desa memiliki sinyal ponsel lemah dan sebanyak 6,79% desa tak memiliki akses terhadap sinyal ponsel sama sekali.

https://datawrapper.dwcdn.net/B6Xrt/3/

Jika dilihat lebih detail lagi, ketimpangan terlihat jelas ketika menilik kualitas sinyal ponsel di desa berdasarkan pulau-pulau besar. Berdasarkan data 2020, kualitas sinyal yang bagus nyaris merata di seluruh desa di Jawa. Sebanyak 89,54% desa di Jawa memiliki kategori sinyal yang kuat, 10,32% sinyal lemah dan hanya 0,14% desa yang tidak ada sinyal sama sekali.

Kondisi itu sangat jomplang jika dibandingkan dengan Pulau Maluku & Papua. Sebanyak 41,05% desa di sana tak memiliki akses terhadap sinyal ponsel sama sekali. Sementara 27% desa memiliki sinyal lemah dan hanya 31,80% desa yang memiliki sinyal yang kuat.

Padahal persentase rumah tangga yang memiliki ponsel di berbagai provinsi di Pulau Maluku dan Papua cukup tinggi. Hanya Provinsi Papua yang memiliki persentase rendah yakni 59,97%, sementara provinsi Papua Barat 91,98% rumah tangga memiliki ponsel, Maluku 90% dan Maluku Utara 89,81%.

Demikian pula di Pulau Kalimantan yang jumlah desa kategori sinyal kuat masih di bawah 60%, tepatnya 59,3%. Kalimantan memiliki desa dengan sinyal lemah sebanyak 33,83% dan 6,89% sisanya masuk desa kategori tanpa sinyal.

Padahal persentase rumah tangga yang memiliki ponsel di berbagai provinsi di Kalimantan nyaris di atas 90%, yakni masing-masing Kalimantan Tengah 94,4%; Kalimantan Selatan 92,53%; Kalimantan Timur 97,41%; Kalimantan Utara 97,9%; dan hanya Kalimantan Barat yang memiliki persentase di bawah 90% yakni 89,4%.

Persoalan ketimpangan di Papua & Maluku tak hanya sinyal ponsel, sumber energi listrik juga masih belum merata. Berdasarkan data BPS, Provinsi Papua memiliki persentase rumah tangga yang tak memiliki aliran listrik sebesar 14,12%. Angka itu jadi yang tertinggi se-Indonesia dan jauh melebihi angka nasional yang hanya 0,5% rumah tangga tanpa memiliki aliran listrik.

Begitu pula di provinsi Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara yang memiliki persentase rumah tangga tak memiliki aliran listrik di atas angka nasional. Papua Barat sebesar 3,33%; Maluku 3,69%; dan Maluku Utara 1,84%.

https://datawrapper.dwcdn.net/Fb6NY/1/

Imbas Ketimpangan Akses Internet pada Perekonomian

Data IP-TIK per provinsi menunjukkan angka ketimpangan yang cukup tinggi. Selain Provinsi Papua yang memiliki IP-TIK paling rendah, pada 2020 terdapat 3 provinsi lain yang masuk kategori IP-TIK rendah yakni Maluku Utara 4,78; Nusa Tenggara Timur 4,49; dan Kalimantan barat 5,04.

Dalam laporannya BPS menyebut bahwa nilai IP-TIK memiliki korelasi terhadap sosial ekonomi daerah. Di antaranya yaitu berkorelasi dengan indeks pembangunan manusia (IPM), produk domestik regional bruto (PDRB), lapangan usaha informasi dan komunikasi (Infokom), dan indeks daya saing digital. Semakin tinggi nilai IP-TIK di suatu provinsi, maka akan menaikkan IPM hingga indeks daya saing digital.

Indeks daya saing digital ini yang kemudian memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan ekonomi digital suatu wilayah. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, komponen ekonomi digital diidentifikasi berdasarkan industri TIK, aktivitas e-commerce, dan distribusi digital barang dan jasa.

Jika diambil contoh dari aktivitas e-commerce, daerah-daerah yang memiliki IP-TIK rendah cenderung memiliki aktivitas yang rendah dan sebaliknya. Misalnya adalah Provinsi Papua yang memiliki IP-TIK terendah pada 2020 berdasarkan data BPS hanya memiliki jumlah usaha e-commerce sebanyak 3.023 atau 0,13% secara nasional.

Begitu pula di wilayah timur lainnya yang memiliki IP-TIK rendah juga memiliki jumlah usaha e-commerce yang minim. Seperti Papua Barat yang hanya memiliki usaha e-commerce sebanyak 1.685 atau hanya 0,07 persen dan menjadi yang terendah secara nasional.

Usaha e-commerce didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa yang memiliki IP-TIK yang tinggi. Berdasarkan survei BPS 2021, dari total 2.361.423 usaha e-commerce di Indonesia, sebanyak 1.774.589 usaha atau 75,15% di antaranya berada di Pulau Jawa. Angka tertinggi adalah Jawa Barat yang memiliki 473.283 usaha e-commerce atau 20% secara nasional.

Data tersebut setidaknya menjadi gambaran bagaimana infrastruktur teknologi dan komunikasi (TIK) berdampak terhadap perekonomian. Rima Untari dkk dalam penelitianya berjudul Dampak Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia (2019) menyimpulkan bahwa bahwa infrastruktur TIK, yang direpresentasikan oleh kepemilikan telepon seluler, aksesibilitas internet, dan jumlah BTS, signifikan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Diedit oleh Winda Trilatifah