BerandaDeep ReportMenilik Efektivitas Program Kartu Prakerja

Menilik Efektivitas Program Kartu Prakerja

Published on

Sejak diluncurkan pada pada April 2020 lalu, program Kartu Prakerja telah mendapat berbagai sambutan dari masyarakat. Kartu Prakerja dinilai berkontribusi terhadap turunnya angka pengangguran. Namun program itu juga tak luput dari kritik.

Pada tahun pertama saat diluncurkan total pendaftar program Kartu Prakerja mencapai lebih dari 79 juta di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Adapun jumlah penerima Kartu Prakerja gelombang 1–11 sebanyak 5.509.055 orang. Sementara pada tahun 2021, jumlah penerimanya untuk gelombang 12–22 mencapai 5.931.574.

Dari jumlah tersebut, 98% peserta telah menyelesaikan pelatihan, dan 96% peserta telah mendapatkan insentif. Adapun total insentif yang telah disalurkan di 2021 adalah sebesar Rp13,6 triliun.

Kemudian pada 8 April 2022 pemerintah kembali membuka pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 26. Melihat antusiasme masyarakat seberapa efektifkah penggunaan Kartu Prakerja bagi masyarakat? Seperti apakah dampaknya pada jumlah pengangguran di Indonesia sejak diluncurkannya program ini?

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia pada periode survei 27 Juli-2 Agustus 2021 menunjukkan adanya peningkatan status bekerja atau berusaha pada pengguna Kartu Prakerja setelah mengikuti program pelatihan.

Peningkatan status bekerja atau berusaha naik signifikan pada 2021. Hal tersebut menunjukkan para peserta program Kartu Prakerja mengaku program ini berdampak pada status pekerjaan mereka setelah mengikuti program Kartu Prakerja.

CSIS melakukan riset dengan populasi survei penerima program Kartu Prakerja yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Adapun data sampel (sampling frame) berasal dari populasi penerima program Kartu Prakerja yang diperoleh dari Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP).

Tak hanya status pekerjaan, dampak lain yang dialami oleh para peserta berdasarkan hasil riset adalah meningkatnya jumlah pendapatan.

Perubahan tersebut tampak terjadi pada peserta dengan omzet Rp1-Rp500.000 dan Rp501.000-Rp1.000.000 Februari 2020 dan pada Januari 2021, yakni sebelum dan sesudah mengikuti program Kartu Prakerja. CSIS merangkum data tersebut melalui para peserta dengan status wirausaha dan pekerja.

Perubahan status pekerjaan hingga perubahan pendapatan dialami oleh sejumlah peserta program Kartu Prakerja. Namun apakah tujuan utama peserta dalam mengikuti program ini?

Selain meningkatkan keterampilan, tujuan utama peserta untuk mengikuti program Kartu Prakerja adalah adanya insentif yang didapat peserta pasca pelatihan. Sebanyak 31,5% peserta mengaku insentif menjadi tujuan utama mereka selain keterampilan dan sertifikat.

Jika insentif menjadi salah satu tujuan para peserta, bagaimana kemudian insentif tersebut digunakan?

Sebagian besar peserta mengaku jika insentif tersebut digunakan untuk membeli sembako dan bahan pangan dengan persentase sebesar 86,7% . Kemudian di urutan kedua sebanyak 63,4% insentif tersebut digunakan untuk membayar listrik/air dan untuk membeli pulsa/paket internet.

Hal ini sesuai dengan kesepakatan pemerintah yang membebaskan penggunaan insentif yang didapatkan oleh peserta. Dilansir melalui laman prakerja.go.id pemerintah menyampaikan insentif dapat digunakan dengan bebas. Seperti untuk meringankan biaya yang sudah dihabiskan ketika pelatihan seperti makan, transportasi dan pulsa. Selain itu insentif juga dapat digunakan untuk meringankan biaya selama mencari pekerjaan.

Tak main-main untuk melaksanakan program ini pemerintah menggelontorkan anggaran yang terbilang besar. Jumlah tersebut mencapai Rp20 triliun di tahun 2020, sementara anggaran di tahun 2021 mencapai Rp21,2 triliun.

Selain membeli kebutuhan sehari-hari riset yang dilakukan oleh CSIS juga menunjukkan penggunaan insentif untuk modal usaha. Berdasarkan laporan CSIS dari 42,4% responden yang menggunakan insentif untuk modal usaha, hampir setengah di antaranya menggunakan insentif untuk membeli barang untuk dijual.

Kemudian sebanyak 29,2% lainnya membeli bahan untuk produksi seperti, membeli tepung untuk membuat roti yang akan dijual. Sebanyak 10,1% menggunakan insentif untuk membeli alat produksi. Sebanyak 7,2% untuk menambah jenis produk/jasa; 5,1% membayar biaya operasional usaha yang sudah berjalan dan 0,7% membayar sewa untuk usaha.

Program Kartu Prakerja sendiri diusung pemerintah dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan. Sehingga diharap dapat menekan angka pengangguran di Indonesia.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Angka Pengangguran Indonesia

Angka pengangguran terbuka Indonesia sempat melonjak tajam pada tahun 2020. Hal ini merupakan imbas dari pandemi yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020. Namun setelah dua tahun berlalu angka pengangguran Indonesia kembali mengalami penurunan meski belum kembali menyentuh angka sebelum pandemi terjadi.

Penurunan angka pengangguran tersebut menunjukkan proses pemulihan ekonomi yang berangsur pulih di masa pandemi. Hal ini dibuktikan melalui angka penyerapan tenaga kerja yang kembali mengalami peningkatan. Per Agustus 2021, tingkat pengangguran terbuka Indonesia turun menjadi 6,5% dari 7,1% pada Agustus 2020, atau setara dengan 0,67 juta orang.

Sementara itu, menurut catatan kemenkeu.go.id penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan sekitar 2,6 juta orang dengan pertumbuhan angkatan kerja mencapai 1,4% pada Agustus 2021.

Adapun sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja per Agustus 2021, yaitu manufaktur dengan 1,22 juta tenaga kerja dan perdagangan sebesar 1,04 juta tenaga kerja. Diikuti konstruksi sebanyak 220 ribu tenaga kerja, akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 640 ribu tenaga kerja, dan pertambangan sebesar 900 ribu pekerja.

Progam Kartu Prakerja merupakan bagian dari program besar pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19. Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19.

Dilansir melalui laman kemenkeu.go.id realisasi sementara program PEN tahun 2021 mencapai Rp658,6 triliun atau 88,43%. Dalam PEN tersebut terdapat program yang didesain untuk membantu sektor ketenagakerjaan seperti Kartu Prakerja, program prioritas padat karya, dan insentif PPN DTP untuk sektor properti yang juga padat karya.

Dalam program PEN, Kartu Prakerja masuk dalam kategori program Perlindungan Sosial dengan total anggaran mencapai Rp186,64 triliun. Adapun beberapa program PEN lainnya dalam kategori ini meliputi, program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, BLT Desa, Bantuan Beras, Diskon Listrik, Subsidi Kuota Internet, Iuran JKP, Sembako PPKM, serta Antisipasi Pendidikan dan lainnya.

Kartu Prakerja menjadi salah satu program yang didesain pemerintah untuk meningkatkan kembali serapan tenaga kerja dan menurunkan angka pengangguran. Itulah sebabnya Kartu Prakerja masuk menjadi salah satu program PEN. Dengan terealisasinya program Kartu Prakerja diharap mampu menciptakan membuka lapangan kerja baru yang menyerap angkatan kerja baru dan pekerja yang sempat terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa pandemi.

Melalui risetnya CSIS juga menanyakan terkait tingkat kepuasan pesertanya terhadap manajemen pelaksana program Kartu Prakerja. Hasilnya, tampak tingkat kepuasan peserta hampir mencapai persentase sempurna. Artinya, hampir seluruh peserta merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh manajemen pelaksana program Kartu Prakerja.

Jika diamati melalui hasil survei yang telah dipaparkan di atas, program Kartu Prakerja memang memiliki kinerja positif yang mendapat sambutan baik dari para pesertanya. Namun seperti apakah citra kartu Prakerja di media sosial?

Warganet Gunakan Medsos Untuk Kritik Kartu Prakerja

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh CSIS pada Periode Survei 27 Juli -2 Agustus 2021 kinerja Kartu Prakerja memiliki dampak positif bagi pesertanya. Tak hanya itu berdasarkan hasil riset tersebut tampak terjadi peningkatan status kebekerjaan dan kewirausahaan setelah mengikuti program Kartu Prakerja.

Jika respon baik tersebut didapat melalui responden pada riset, lalu seperti apakah respon dan citra Kartu Prakerja di kanal media sosial?

Netray melakukan pemantauan terkait topik Kartu Prakerja sejak 1 April 2021 sampai dengan 30 April 2022. Berdasarkan pantauan Netray tampak jumlah cuitan mencapai 2,6 ribu twit. Adapun jumlah impresi pada topik ini mencapai 859,9 ribu dengan potensi jangkauan sebanyak 65,9 juta akun pengguna Twitter.

Gambar 1. Statistik hasil analisis Netray di Twitter soal Kartu Prakerja

Menariknya perbincangan warganet terkait program Kartu Prakerja justru didominasi oleh cuitan bersentimen negatif. Dengan jumlah 643 cuitan bersentimen positif dan 854 cuitan bersentimen negatif. Mengapa perbincangan warganet pada topik ini justru didominasi oleh sentimen negatif?

Gambar 2. Sampel twit sentimen negatif soal Kartu Prakerja

Mulai dari tudingan menaikkan valuasi startup, kompetensi dengan tenaga kerja asing, hingga dinilai sebagai proyek untuk konglomerat menjadi kritik warganet terhadap Kartu Prakerja di sosial media. Bahkan warganet juga menyarankan agar kebijakan ini kembali diaudit dan diinvestigasi.

Meski bertujuan mulia dalam prakteknya implementasi kebijakan ini memang tidak dapat terlepas dari berbagai kritik. Dilansir melalui laman jeo.kompas.com kritik lainnya juga berasal dari kalangan pro-kompetensi yang beranggapan kartu Prakerja semestinya fokus pada pelatihan untuk kompetensi.

Hal sebaliknya justru disampaikan oleh kelompok pro-bansos yang menilai orang-orang yang terdampak pandemi Covid-19 lebih membutuhkan bantuan tunai untuk menyambung hidup daripada pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

Kritik dan polemik mencapai puncaknya ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian atas program Kartu Prakerja dan menemukan permasalahan pada empat aspek.

Pertama, pada proses pendaftaran. Kedua, soal kemitraan dengan penyedia platform yang tidak melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah. Ketiga, adanya konflik kepentingan pada lima platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan. Terakhir soal materi pelatihan.

Meski demikian kritik tersebut disambut baik oleh pemerintah dan menyerahkan penilaiannya kepada masyarakat, khususnya penerima program yang dinilai merasakan dampak baik program tersebut.

Editor: Irwan Syambudi

More like this

Popularitas Tokoh Politik di Media Massa Online dan Media Sosial Periode November 2022

Netray melakukan pemantauan media online dan media sosial (Twitter, Instagram, TikTok, dan YouTube) untuk melihat...

Merunut Jalan Popularitas Parpol di TikTok

Selama Oktober 2022 Netray memantau ada lima partai politik (parpol) terpopuler di media sosial...

Bagaimana Pemberitaan Media Group Setelah Sang Bos Deklarasikan Anies Jadi Capres 2024?

Pada 3 Oktober 2022 bos Media Group yang juga Ketua Umum Partai Nasional Demokrat...
%d blogger menyukai ini: