Kondisi pandemi yang tak kunjung usai memaksa sebagian besar kegiatan harus kita lakukan di rumah, termasuk kegiatan belajar mengajar, bekerja, hingga menghabiskan waktu luang. Wajar apabila konsumsi internet kita semakin tinggi dewasa ini. Anggaran untuk paket data yang sebulan biasanya hanya puluhan ribu bisa jadi ratusan ribu sekarang. Apalagi jika semua anggota keluarga produktif menggunakan internet setiap harinya. Maka tak heran apabila banyak yang beralih menggunakan wifi untuk menghemat pengeluaran. Nah, kira-kira provider mana yang cocok untuk kamu? Berikut beberapa provider wifi yang paling banyak diperbincangkan warganet di Twitter. Kuy simak, barangkali ada yang jadi incaranmu.
IndiHome
First Media
MNC Play
Biznet
XL Home
MyRepublic
1. IndiHome
Provider wifi dari Telkom Indonesia yang dikenal memiliki jangkauan luas ini paling banyak dikenal dan digunakan masyarakat. Maka tak heran apabila beberapa kali Indihome menjadi trending lantaran masalah koneksi jaringan yang mendadak down di berbagai wilayah. Meski demikian Indihome tetap menjadi pilihan warganet mengingat harga paketnya yang cukup murah dan jangkauan internet yang sudah mengcover sebagian besar wilayah Indonesia.
2. First Media
Layanan internet ini sangat cocok untuk kamu yang menyukai hiburan dan TV kabel. Kamu bisa menikmati 179 channel lokal dan internasional dengan kualitas HD 4K dan kualitas suara Dolby Digital. Hingga akhir 2020, First Media telah menjangkau 23 kota di Indonesia. Kecepatannya 15 Mbps hingga 300 Mbps dengan tarif langganan mulai Rp360.000 per bulan.
3. MNC Play
MNC Play adalah provider internet yang memiliki kecepatan tertinggi di Indonesia. Provider ini memiliki kapasitas network yang mencapai 10 Gbps dan menyediakan 180 channel TV lokal maupun internasional. Harga paket MNC Play WiFi mulai Rp 290.00 ribu per bulan dengan kecepatan up to 10 Mbps. Namun layanan MNC Play baru bisa dinikmati di 6 kota besar Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, dan Medan. Pada tanggal 11 Juli 2021, MNC Play banyak disebut-sebut lantaran terjadi trouble di berbagai wilayah. Selain masalah jaringan, komplain yang paling banyak adalah soal tagihan Euro Soccer yang dibebankan kepada pelanggan tanpa persetujuan.
4. Biznet Home
Biznet Home adalah layanan internet Wi-Fi ultra cepat yang diperuntukkan bagi pengguna perumahan dan apartemen. Kecepatan koneksinya mencapai 150 Mbps. Biznet pun menyediakan pilihan paket kombo internet dan TV kabel atau internet saja. Paket WiFi mulai dari Rp325.000 per bulan untuk kecepatan up to 75 Mbps. Namun, untuk biaya pemasangan perdana Biznet memberikan harga Rp750.000 dan biaya sewa perangkat Rp900.000. Jaringan Biznet telah tersedia di lebih dari 110 kota yang tersebar di sepanjang Pulau Jawa, Bali, Sumatra, Batam, Kalimantan dan Sulawesi.
5. XL Home
Saat ini, XL Home telah melayani pelanggan di wilayah Jabodetabek, Yogyakarta, Denpasar, Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, Banjarbaru, Medan, Palembang, Bandung, Cirebon, Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Biaya berlangganan mulai dari Rp279.000 per bulan dengan kecepatan koneksi up to 30 Mbps. Paket internet XL Home sudah dilengkapi dengan XL Home Entertainment Box dengan teknologi Android teranyar yang bisa mengubah TV biasa menjadi smart TV untuk mengakses Netflix, Catchplay+, Iflix, serta layanan Vidio, YouTube, dan aplikasi yang tersedia di Play Store.
6. MyRepublic
MyRepublic merupakan salah satu provider yang patut diperhitungkan untuk para pecinta gamer karena menyediakan paket tersendiri untuk gamer. Harga berlangganan paket Basic 10 Mbps mulai dari Rp199.000 per bulan. Sejauh ini layanan MyRepublic baru dapat dijangkau di Bekasi, Bogor, Tangerang, Cibubur, Depok, Jakarta, Malang, Semarang, Surabaya, Medan, dan Palembang.
Faktor yang Perlu Diperhatikan Ketika Memilih Provider Wifi
Dari pantauan Netray, komplain warganet seperti lemot, down, gangguan jaringan, hingga keterlambatan respon dari Layanan Pelanggan masing-masing provider selalu ada di setiap harinya. Meski demikian, masing-masing provider memiliki keunggulan tersendiri sesuai kebutuhan konsumen. Faktor yang menjadi pertimbangan warganet biasanya seputar kecepatan dan atau kestabilan koneksi, harga paket yang ditawarkan, hingga jangkauan layanan.
Nah, itu tadi 6 pilihan provider penyedia layanan internet yang banyak diperbincangkan di Twitter dan bisa jadi pertimbangan jika kamu ingin memasang WiFi di rumah. Semoga bermanfaat
Wacana perpanjangan PPKM menuai kontroversi di masyarakat. Diketahui, sejak 02 Juli 2021 lalu sejumlah wilayah di Indonesia tengah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal tersebut guna menekan angka penyebaran Covid-19 yang terus meluas dan meningkat secara signifikan. Namun diterapkannya aturan ini berimbas ke berbagai sektor, terutama ekonomi masyarakat pekerja sektor non esensial. Hilangnya lapangan pekerjaan dan mata pencaharian membuat masyarakat khawatir justru tidak dapat menghasilkan uang untuk mencukupi kebutuhan harian. Namun tingginya jumlah kasus dan tingkat kematian mau tak mau membuat pemerintah mengambil langkah untuk memperpanjang kegiatan pembatasan. Isu perpanjangan tersebut pun menuai protes oleh berbagai kalangan. Tidak hanya itu, bahkan berbagai lapisan masyarakat menggelar aksi di sejumlah wilayah. Gelombang aksi tersebut pun ramai dibicarakan oleh warganet hingga topik ini sempat menduduki trending topik Twitter.
Netray melakukan pemantauan terkait aksi penolakan tersebut sejak 18 Juli 2021 sampai dengan 22 Juli 2021. Melalui pantauan Netray ditemukan sebanyak 15.6 Ribu total tweets dengan didominasi oleh tweets bersentimen negatif. Adapun jumlah impresi terkait topik ini mencapai 17.6 Juta dengan potensi jangkuan sebesar 97.2 Juta. Pukulan ekonomi akibat hilangnya mata pencaharian membuat masyarakat resah. Terlebih masyarakat merasa tidak hanya butuh diberi perlindungan dari Covid-19 namun juga dari kelaparan yang saat ini juga menjadi ancaman. Tak heran perpanjangan aturan PPKM menjadi hal yang menakutkan bagi masyarakat pekerja harian khususnya.
Berdasarkan grafik di atas terlihat perbincangan terkait topik ini mulai mencuat pada 21 Juli 2021 dan naik secara signifikan pada hari berikutnya. Diketahui, sejumlah mahasiswa, komunitas ojek online (ojol) dan sejumlah pemuda Bandung menggelar aksi demo untuk menolak diperpanjangnya PPPKM. Mereka menilai PPKM tidak efektif dan berdampak pada ekonomi masyarakat yang semakin menyengsarakan. Aksi tersebut digelar di depan kantor Wali Kota Bandung pada Rabu, 21 Juli 2021. Tak hanya di Bandung, aksi serupa juga dilakukan di sejumlah wilayah lainnya, seperti Yogyakarta dan Balikpapan.
Tak hanya mahasiswa, sejumlah buruh dan pekerja harian lepas pun menolak diperpanjangnya PPKM. Dilansir dari laman suarajogja.id Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Korwil DIY menganggap bahwa PPKM Darurat yang dilaksanakan sejak 3-19 Juli tak memberikan solusi bagi masyarakat. Sementara itu, melalui Top Words terlihat beberapa kosa kata terkait topik ini seperti, Bandung, Balikpapan, PPKM, Tolak, Demo, Perjuangan, Revolusi dan beberapa kosa kata lainnya. Lalu seperti apa perbincangan warganet di Twitter menanggapi peristiwa ini?
Demo Tolak Perpanjangan PPKM, Warganet: Pelan Pelan Kita Mampus
Gejolak penolakan perpanjangan PPKM tidak hanya digelar di sejumlah wilayah, melainkan juga di ranah media sosial Twitter. Demikian pula dukungan terhadap aksi tersebut yang juga disuarakan oleh sejumlah pengguna media sosial Twitter melalui akun mereka. Hal ini terlihat melalui beberapa tweets berikut ini.
Seruan untuk melakukan aksi serupa pun digaungkan oleh warganet yang sepakat untuk menolak PPKM diperpanjang. Tak hanya itu, salah satu warganet juga mengatakan PPKM bukan merupakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, melainkan Pelan Pelan Kita Mampus. Di Bandung aksi tersebut pun berakhir ricuh dengan dibubarkan paksa oleh pihak kepolisian. Tak hanya itu, seperti terlihat melalui akun @rmol_id pihak kepolisian mengatakan bahwa mereka yang menggelar aksi tersebut ditunggangi oleh pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan.
Meski demikian, sebagian warganet justru mengomentari aksi tersebut dan menyampaikan ketidaksetujuan mereka. Mereka menilai aksi tersebut justru dapat berdampak pada meningkatnya kembali penyebaran Covid-19 akibat kerumunan yang terjadi. Tidak hanya itu, sebagian warganet tersebut juga mengatakan aksi tersebut justru tidak mewakili masyarakat dan tidak mendapatkan empati dari masyarakat.
Melalui media populer pantauan Netray terlihat beberapa unggahan video yang menunjukkan berlansungnya aksi di sejumlah wilayah. Perpanjangan PPKM menjadi polemik yang dinilai memberatkan dan mempersulit masyarakat. Hal tersebut kemudian memicu terjadinya gelombang penolakan di sejumlah wilayah tersebut.
Top Categories
Pada kategori Top People terlihat akun @QaillaAsyiqah menempati urutan teratas kategori ini. Tak hanya menempati kategori Top People, akun tersebut juga masuk dalam kategori media popoler dengan unggahan videonya terkait aksi penolakan di sejumlah wilayah. Sementara itu, melalui Top Locations terlihat beberapa titik lokasi digelarnya sejumlah aksi penolakan perpanjangan PPKM yang masuk dalam kategori ini, seperti Bandung dan Ambon.
Wacana diperpanjangnya PPKM memantik gelombang penolakan di sejumlah wilayah. Aksi tersebut menyampaikan aspirasi masyarakat yang terdampak pandemi dan terdampak aturan PPKM yang berimbas pada kondisi perekonomian mereka, terutama buruh pekerja harian. Sebagian masyarakat menilai PPKM tidak efektif dan justru mempersulit mereka yang bekerja di sektor non esensial. Meski demikian aksi tersebut juga menuai pro dan kontra dari warganet yang menilai demo tersebut justru dapat memperburuk penyebaran Covid-19.
Demikian hasil pantauan Netray, simak hasil analisis dan informasi terkini lainnya melalui https://analysis.netray.id/
Revisi Statuta UI menuai kontroversi di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan polemik rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia (UI)Ari Kuncoro yang sempat naik beberapa waktu lalu akhirnya mendapat perhatian Presiden Joko Widodo. Namun, bukannya mendapat sanksi, Ari justru mendapat izin tertulis dalam bentuk PP No.75 Tahun 2021 tentang Statuta UI dari Jokowi. Selain mengubah aturan PP 68/2013 soal rangkap jabatan rektor UI, PP 75/201 juga memberikan kewenangan baru kepada pemimpin tertinggi UI tersebut. Beleid ini ditetapkan Presiden Jokowi pada 2 Juli 2021 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada tanggal yang sama.
Mengutip artikel Bisnis Indonesia, ada dua tambahan ayat pada Pasal 41 yang sebelumnya tidak ada di dalam PP 68/2013. Tambahan tersebut adalah ayat 4 Pasal 41 yang mengatur bahwa rektor memiliki wewenang memberikan atau mencabut gelar kehormatan, gelar akademik, dan penghargaan akademik berdasarkan pertimbangan Senat Akademik (SA). Kemudian ayat 5 Pasal 41 yang tertulis bahwa rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi berhak mengangkat dan atau memutuskan jenjang jabatan akademik, termasuk jabatan fungsional peneliti, fungsional lektor kepala, dan guru besar, berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki.
Dari pengamatan Netray, artikel Bisnis Indonesia yang terbit pada 20 Juli tersebut menjadi pemantik munculnya diskusi publik soal polemik rektor rangkap jabatan ini. Pembahasan naik pada periode yang bersamaan baik di media daring maupun di Twitter. Keriuhan warganet menanggapi topik ini pun terlihat dalam jejak trending topik Twitter dalam 3 hari terakhir. Perbedaan hanya terjadi pada titik puncak di mana di media daring terus naik hingga 22 Juli sementara di Twitter hanya mentok di tanggal 21 Juli sebelum akhirnya kembali turun. Meski demikian, sentimen negatif tetap mendominasi di setiap periode perbincangan.
News
Twitter
Lalu bagaimana media pemberitaan mengemas isu ini? Siapa sajakah tokoh-tokoh yang menjadi newsmaker? Serta bagaimana opini warganet? Apa saja yang menjadi sorotan? Simak selengkapnya.
Arah Pembahasan Media Berita Menanggapi Polemik Revisi Statuta UI
Hingga artikel ini ditulis, setidaknya ada 259 artikel terkait topik ini dari 56 portal media yang terjaring media monitoring Netray. Seperti yang terlihat pada grafik News sebelumnya, topik ini didominasi sentimen negatif. Adapun arah pembahasan media dalam mengupas topik ini paling banyak pada ranah Governement, Politic, baru kemudian Education.
Top Categories
Top Entities
Dari deretan Top Entities terlihat bagaimana Joko Widodo dan Ari Kuncoro menjadi dua entitas yang paling banyak disoroti dalam topik ini. Demikian pula dengan Universitas Indonesia dan PT.Bank Rakyat Indonesia yang otomatis turut terlibat dalam polemik ini karena menyangkut lembaga di mana Ari Kuncoro melakukan tindakan rangkap jabatan.
Adapun hal yang paling banyak Netray temukan dari pantauan media daring adalah kritik dari berbagai pihak terhadap keputusan Presiden Jokowi. Mulai dari menyoroti ketidakkonsistenan Jokowi hingga dugaan adanya muatan politik dan transaksi kekuasaan. Seperti diketahui, pada 2014 Jokowi sempat menyampaikan ketidaksetujuannya dengan pejabat yang merangkap jabatan karena dinilai tidak akan fokus dalam melaksanakan tugas. Tak ayal keputusannya menerbitkan PP 75/2021 mengundang pertanyaan publik.
Selain menilai Jokowi sebagai pemimpin yang tidak konsisten, publik juga menyoroti adanya kepentingan politis. Dugaan ini dikuatkan oleh pernyataan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang menilai revisi PP Statuta UI tersebut untuk melindungi Ari Kuncoro karena merupakan aktor penting dalam memuluskan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.
Politikus PKS Mardani Ali Sera memaparkan, apabila hal ini merupakan pemberian ‘hadiah’ dari pemerintah maka bisa dianggap transaksi kekuasaan sehingga dapat digugat. Ia juga menyoroti kejanggalan yang terjadi karena tidak ada tindakan hukum yang diberikan kepada Ari Kuncoro sebagai pelanggar aturan tetapi malah mendapat revisi aturan sehingga seolah terbebas dari hukum. Diubahnya statuta Universitas Indonesia (UI) ini menandakan bahwa Indonesia bukan lagi negara hukum. Akan tetapi, negara kekuasaan dengan hukum yang bisa diubah sesuai keinginan penguasa. Demikian tanggapan Said Didu.
Sementara di ranah Pendidikan warganet menyoroti reputasi UI sebagai kampus merdeka yang selama ini menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengkritik langkah Presiden Jokowi yang melegalkan rangkap jabatan Ari Kuncoro, Rektor Universitas Indonesia (UI) sekaligus Wakil Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Langkah ini dinilai menunjukkan arogansi pimpinan perguruan tinggi dalam memanfaatkan kekuasaannya. Ubaid khawatir rangkap jabatan ini menginspirasi rektor-rektor universitas lain untuk menggunakan kekuasaannya demi mengeruk kepentingan. Rangkap jabatan rektor UI pun sama sekali tidak mencerminkan filosofi Kampus Merdeka, yang merujuk gerakan pendidikan Ki Hadjar Dewantara.
Puncaknya, pada 22 Juli 2021 kemarin Ari Kuncoro mengundurkan diri dari jabatan Wakil Komisari Utama BRI setelah mendapat desakan yang kuat dari publik. Kementerian BUMN telah menerima surat pengunduran diri Ari dan menginformasikannya secara resmi kepada pihak Perseroan. Meski demikian pemberitaan tak lantas surut, media kembali menarik benang merah polemik ini hingga pada kasus BEM UI; The King of Lip Service Menyeret Rektor yang Rangkap Jabatan pada sekitar akhir Juni lalu. Bahkan, nama Erick Thohir sebagai Menteri BUMN turut disorot lantaran dinilai turut bertanggung-jawab atas polemik ini karena melantik Ari Kuncoro dan para raktor lainnya sebagai komisaris BUMN.
Pantauan Media Sosial Twitter
Di Twitter intensitas perbincangan topik ini dapat dikatakan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari total tweet yang mencapai 157 ribu dengan impresi yang juga tinggi di angka 417 juta. Topik ini menarik diskusi hingga 34 ribu warganet Twitter dengan dominasi sentimen negatif. Sejumlah pengamat politik dan sosial turut berbicara di Twitter menanggapi kasus ini seperti yang dapat diamati dari Top Account di bawah.
Keputusan Presiden Jokowi yang tertuang dalam PP 75/2021 tentang Statuta UI menarik perhatian warganet yang kemudian terbagi dalam beberapa kelompok arah pembahasan. Yang pertama menyoroti entitas Ari Kuncoro, Universitas Indonesia dan PP 75/2021 Statuta UI sebagai kebijakan yg berpolemik. Yang kedua menyoroti Statuta UI sebagai salah satu produk hukum dari Presiden Jokowi yang dinilai sebagai kebijakan yg buruk. Obrolan ini kemudian meluas pada kritisi kebijakan-kebijakan Jokowi lainnya yg tertuang dalam tagar #PresidenTerburukDalamSejarah dan #JanganTunggu2024. Sementara sisanya menjadikan kasus ini sebagai bahan candaan. Berikut pembahasan selengkapnya.
Rektor Boleh Rangkap Jabatan; Reputasi UI Dipertanyakan
Dari pengamatan Netray isu ini mulai naik pada 20 Juli 2021 sekitar pukul 12 siang. Setelah ditelusuri, @ismailfahmi menjadi salah satu akun populer yang memantik diskusi terkait topik ini pada rentang waktu tersebut. Ia membagikan artikel Detik soal revisi Statuta UI yang memperbolehkan rektor rangkap jabatan. Ia menyoroti rektor UI dan Universitas Indonesia sekaligus untuk mempertanyakan pesan apa yang ingin disampaikan kepada mahasiswa, alumni dan bangsa Indonesia dengan adanya polemik ini.
Tweetnya mendulang impresi tinggi dan membuka kesadaran warganet bahwa ada permasalahan serius yang membawa nama lembaga pendidikan besar Indonesia. Yang lebih menyedihkan permasalahan ini menyangkut jabatan dan kekuasaan pimpinan universitas. Tak heran apabila nama Ari Kuncoro dan lembaga Universitas Indonesia menjadi bulan-bulanan warganet.
Kritik Pemerintahan Jokowi dalam tagar #PresidenTerburukDalamSejarah
Keputusan kontroversial Presiden Joko Widodo merevisi Statuta UI memicu warganet melayangkan tagar #PresidenTerburukDalamSejarah. Dari pantauan Netray, tagar ini diinisiasi oleh akun @gathari5050 pada 20 Juli. Mulanya ia turut mengangkat isu soal PP statuta UI yg sedang ramai diperbincangkan pada tanggal tersebut sebelum akhirnya digunakan secara lebih luas oleh warganet untuk mengkritik kebijakan Presiden Jokowi. Selain menyoroti Statuta UI hasil revisi, warganet juga menyoroti kebijakan PPKM yang tengah berlaku hingga saat ini. Asumsi adanya muatan lain di balik polemik ini juga mencuat di Twitter. Akun @EnggalPMT mencurigai rektor UI sebagai kaki-kaki tempat pencucian uang.
Jokes Satire Berkonsep The Power of Rektor UI
Namun demikian, tidak sedikit warganet yang justru memilih menyoroti sisi ‘the power of rektor UI’ sebagai bahan candaan. Akun @NephiLaxmus, @ridwanhr, dan @NOTASLIMBOY menjadi muara berkumpulnya jokes satire tersebut. Benang merahnya adalah menempatkan rektor UI Ari Kuncoro sebagai tokoh istimewa di mana semua hal tunduk kepadanya.
Mengamati fenomena ini Netray menyimpulkan bahwa polemik rangkap jabatan Rektor UI yang berujung pada campur tangan Presiden Joko Widodo dalam hal revisi Statuta UI menarik perhatian serius dari berbagai elemen masyarakat. Para pengamat politik, hukum, dan sosial menyoroti isu ini sebagai sebuah keganjilan yang berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi hingga kredibilitas Universitas Indonesia sebagai Kampus Merdeka. Sementara masyarakat awam yang tidak ingin ambil pusing memilih mengkritisi kasus ini dengan jokes-jokes satire yang menonjolkan konsep ‘the power of rektor UI‘. Pada akhirnya, baik media pemberitaan maupun media sosial Twitter sama-sama berperan dalam mengadili kasus ini. Hasilnya adalah keputusan pengunduran diri Ari Kuncoro sebagai Wakomut BRI selang dua hari setelah kasus ini menjadi bulan-bulanan publik. Demikian hasil pantauan Netray.
Diakui atau tidak, persebaran virus Covid-19 di Indonesia terhitung masih cukup tinggi. Program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dirasa masih jauh dari kata maksimal. Demikian halnya mobilitas dan interaksi sosialhingga menyebabkan angka pasien Covid 19 masih terus bertambah secara signifikan. Mengetahui hal ini, Menko Marves sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Panjaitan meminta maaf kepada rakyat Indonesia karena penanganan pandemi Covid-19 di wilayah tersebut masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.
Gestur meminta maaf secara langsung di hadapan jutaan pasang mata publik semacam ini terbilang masih sangat jarang dilakukan oleh politisi atau pejabat nasional. Berbeda halnya dengan di luar negeri, hal semacam ini sudah cukup sering dilakukan. Seperti permintaan maaf dari Bill Clinton ketika ketahuan selingkuh atau Rodrigo Duterte yang berkata kasar kepada Barack Obama. Namun publik dalam negeri sudah sangat terbiasa melihat orang-orang besar tersebut melenggang santai di depan sebuah permasalahan tanpa terlihat ada tanda-tanda kalau mereka merasa bersalah.
Sebagai media monitoring Netray sempat memantau sosok Luhut dalam bentuk peneropongan eksistensi di sosial media dan pemberitaan media massa. Hasilnya bisa dilihat di sini. Dengan adanya isu permintaan maaf Luhut belum lama ini dilakukan, Netray kembali memantau perbincangan warganet di linimasa Twitter. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana rupa perbincangan warganet kala mendengar permintaan maaf tersebut. Simak pemaparannya di bawah ini.
Statistik Pemantauan Linimasa Twitter dalam Isu Permintaan Maaf Luhut
Pemantauan perbincangan warganet dengan topik permintaan maaf Luhut dilakukan menggunakan kata kunci “maaf” dan “luhut”. Periode pemantauan diambil mulai dari tanggal 15 Juli hingga 21 Juli 2021. Netray menemukan paling tidak 4,604 twit yang diunggah warganet. Jumlah ini tergolong cukup banyak meskipun belum menempatkan topik permintaan maaf Luhut sebagai trending topic.
Rendahnya animo masyarakat dunia maya dalam merespon twit terangkum ke dalam impresi perbincangan. Netray hanya menemukan 2,9 juta kali interaksi sebagai agregasi antara reply, retweet, dan favorites. Tetapi bukan berarti topik ini tidak menarik untuk disimak. Seperti yang disebutkan di awal tulisan bahwa berita permintaan maaf dari pejabat publik masihtergolong sangat baru bagi masyarakat Indonesia. Ada kemungkinan masyarakat masih belum begitu paham bagaimana merespon isu tersebut.
Twit yang mengandung kata kunci tersebut secara potensial dapat menjangkau 97,7 juta akun Twitter. Artinya memang berada dalam ruang-ruang perbincangan yang potensial. Diperkuat lagi dengan trend sentimen yang menunjukan angka yang tak begitu timpang. Yakni antara 1.106 twit dengan sentimen positif dan 2.656 twit terindeks ditulis dengan sentimen negatif.
Dari grafik Sentiment Trend juga terlihat bahwa pada masa-masa awal kata kunci ini menanjak perbincangan terlebih dahulu dikuasai sentimen positif. Baru sehari setelahnya didominasi oleh sentimen negatif. Bagaimana data-data ini terepresentasi dalam twit warganet? Simak lanjutan hasil pemantauan wacana permintaan maaf Luhut berikut ini.
Meminta Maaf Bukti Luhut Ksatria
Jika mengamati tabel Top Words secara sekilas saja, terlihat sejumlah istilah yang menarik untuk ditelusuri lebih dalam lagi. Seperti kata “ksatria”, “diapresiasi”, “sportif”, “gagal”, dan “mundur”. Istilah-istilah tersebut merujuk pada penilaian warganet Twitter terhadap kinerja Luhut kala mengkoordinir penerapan PPKM. Sejumlah istilah merujuk pada sentimen positif antara lain “ksatria”, “diapresiasi”, dan “sportif”. Sedangkan sisanya, seperti “gagal”, dan “mundur”, merepresentasi opini warganet dengan elemen sentimen negatif.
Twit dari figur pendukung pemerintah seperti @Ferdinandhaean3 menilai apa yang terjadi saat ini bukanlah suatu kegagalan dalam mengelola. Melainkan lebih tepatnya Luhut belum bisa memenuhi harapan dan ekspektasi semua pihak dan dengan sikap ksatria mau meminta maaf kepada masyarakat. Begitu pula yang dituliskan oleh @totokpoer bahwa permintaan maaf Luhut merupakan sikap ksatria.
Apakah Luhut Layak Diapresiasi?
Pada asumsi awal, istilah “diapresiasi” merupakan cerminan dari pendapat warganet yang memiliki sentimen positif. Mudah untuk membayangkan bahwa tindakan meminta maaf dari pejabat publik saat melakukan kesalahan patut mendapatkan apresiasi. Akan tetapi setelah Netray telusuri lebih lanjut lagi justru hasilnya berbeda. Istilah tersebut justru dipenuhi dengan twit bersentimen negatif.
Memang tidak ada salahnya memberi apresiasi terhadap permintaan maaf Luhut, tetapi seperti yang diungkapkan oleh Farid Gaban di @faridgaban yang merasa tidak bisa menangkap esensi dari permintaan maaf Luhut. Apakah permintaan maaf tersebut untuk kegagalan mengoptimalkan PPKM? Gagal mencegah kolapsnya sistem kesehatan? Atau gagal menyelamatkan nyawa banyak warga? Sedangkan akun @PartaiSocmed khawatir bahwa permintaan maaf ini hanya sementara saja dan kerusakan yang sudah ditimbulkan sudah terlalu besar untuk sekadar mendapat apresiasi.
Luhut Belum Meminta Maaf dan Seruan Mundur
Akun milik budayawan Sudjiwo Tedjo di @sudjiwotedjo menjadi leader dalam sentimen negatif terhadap topik perbincangan. Memang dalam daftar Top Accounts, akun @pengwinningg menempati posisi tertinggi dan juga terindeks bersentimen negatif. Akan tetapi setelah diteliti twit dari @pengwinningg adalah video meme pendek tentang permintaan maaf. Sehingga tidak bisa dinilai sebagai opini negatif. Sudjiwo Tedjo membuat serangkaian twit yang secara garis besar menyebut bahwa Luhut belum meminta maaf apabila dilihat dari bahasa yang ia gunakan.
Kritik yang lebih ekstrim juga disampaikan oleh warganet seperti @UyokBack, @IMCMushroom, dan @KetumProDEMnew. Bisa jadi mereka ini merupakan figur-figur oposisi pemerintah, sehingga mereka meminta siapa saja yang bertanggung jawab atas kebijakan PPKM untuk mundur. Mulai dari Luhut hingga ke Presiden Joko Widodo. Twit dari @UyokBack bahkan mendapat impresi sebesar 5.044 kali interaksi dari warganet dan menempatkannya pada posisi 4 besar di grafik Top Accounts.
Penutup
Sebagai hal yang masih sangat baru dalam politik dan pemerintahan Indonesia, aksi meminta maaf Luhut Pandjaitan tampaknya belum mencapai ekspektasi seperti yang diharapkan. Terbukti bahwa tindakan tersebut belum bisa meredam rasa kecewa warganet terhadap penerapan kebijakan PPKM dan penanganan pandemi secara umum. Bahkan permintaan maaf tersebut dinilai masing setengah-setengah kecuali dibuktikan dengan kebijakan yang lebih progresif dari pemerintah.
Kebakaran melanda gedung Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Minggu 18 Juli 2021. Kebakaran tersebut terjadi di lantai 1 Gedung F Barat sekitar pukul 21.30 WIB dan kobaran api berhasil dipadamkan sekitar pukul 22.00 WIB. Peristiwa ini pun kemudian menjadi topik yang ramai diperbincangkan oleh warganet. Sayangnya, tak hanya menjadi perbincangan, aroma kecurigaan pun berhembus dari warganet yang menganggap peristiwa tersebut janggal. Lalu seperti apakah impresi warganet tersebut? Simak selengkapnya ulasan Netray berikut ini.
Netray mengamati perbincangan warganet terkait topik ini sejak 15 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021. Berdasarkan pengamatan tersebut terlihat jumlah tweets terkait topik ini mencapai 11.5 ribu dengan didominasi oleh tweets bersentimen negatif. Adapun jumlah impresi mencapai 5.3 juta dengan potensi jangkauan sebesar 131.3 juta. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa topik seputar kebakaran gedung BPOM merupakan topik yang menarik perhatian warganet.
Bila diamati melalui grafik, terlihat perbincangan tersebut memuncak pada 19 Juli 2021, tepatnya sehari setelah peristiwa kebakaran terjadi. Grafik yang memuncak secara signifikan menunjukkan ketertarikan warganet akan perbincangan seputar topik ini. Tak hanya itu, hal ini juga berkaitan dengan peran BPOM di masa vaksinasi berlangsung sehingga muncul kekhawatiran warganet akan mengganggu sistem pelayanan dari BPOM.
Melalui Top Words di atas terlihat beberapa kosa kata terkait topik ini, seperti kejaksaan, kebakaran, vaksinasi, gudang, dan beberapa kosa kata lainnya. Kosa kata tersebut berkaitan dengan perbincangan warganet terkait topik ini. Tak hanya peristiwa ini yang menjadi perbincangan warganet bahkan warganet mengingat beberapa kebakaran pernah terjadi sebelumnya, seperti yang pernah terjadi di gedung Kejaksaan Agung pada 2020 lalu. Akibat peristiwa ini warganet justru menaruh kecurigaan dan menilai janggal peristiwa tersebut.
Gedung BPOM Kebakaran, Warganet: Kalian Masih Percaya Negara ini Baik-Baik Saja?
Peristiwa terbakarnya gedung BPOM pada 18 Juli 2021 menyisakan kontroversi di publik. Pasalnya melalui pantauan Netray terlihat tidak sedikit dari warganet yang mencurigai peristiwa ini. Meski demikian hal tersebut hanya menjadi buah perbincangan warganet yang beropini melalui akun media sosial mereka. Seperti apakah opini dari warganet tersebut, simak beberapa tweet pantauan Netray berikut.
Kecurigaan publik akan peristiwa tersebut dinilai berasal dari terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Itulah sebabnya peristiwa ini menjadi dianggap janggal. Hal tersebut dapat diamati melalui beberapa unggahan warganet di atas yang beropini terkait peristiwa ini dan menghubungkannya dengan kejadian beberapa saat lalu, seperti janggalnya kebakaran kantor Kejaksaan Agung dan terbakarnya gudang vaksin. Tak hanya itu, bahkan salah satu warganet menyampaikan kecurigaan publik bahwa kebakaran tersebut merupakan ulah mafia obat.
Tak sampai di situ, warganet juga berasumsi peristiwa ini memiliki kaitan dengan uji coba vaksin Nusantara yang telah memasuki tahap 3 dan juga mengaitkannya dengan persoalan vaksinasi lainnya. Bahkan dari beberapa unggahan warganet yang bernada guyon namun memuat pesan satire, seperti salah satu unggahan yang mengatakan terbakarnya BPOM saat ini merupakan kejadian yang sangat kebetulan seperti halnya kebetulan lainnya saat ramai isu PKI gedung arsip nasional terbakar dan saat ramai kasus korupsi gedung Kejaksaan Agung juga mengalami kebakaran.
Melalui beberapa tweets tersebut tercium aroma kecurigaan dari warganet terhadap terbakarnya gedung BPOM. Warganet seolah menganggap peristiwa tersebut memiliki dalang dan seolah merupakan tindakan yang disengaja. Meski demikian pihak BPOM telah mengklarifikasi dan menyampaikan bahwa kejadian tersebut tidak mengganggu sistem pelayanan BPOM. Tidak hanya itu, petugas juga menyampaikan kronologis peristiwa tersebut dan diduga dipicu oleh hubungan pendek arus listrik. Tentu saja berbagai opini dari warganet tersebut dinilai tidak mendasar dan seperti angin lalu yang akan tenggelam oleh berbagai isu lainnya. Namun ini dapat menjadi catatan akan kondisi krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah hingga mengakibatkan berbagai opini liar berhembus ke publik.
Top Categories
Pada kategori Top Accounts terlihat akun @CNNIndonesia menempati posisi teratas sebagai akun paling populer. Selain itu, pada kategori ini juga terlihat akun dengan label oposisi, seperti @OposisiCerdas. Pada kategori Top Organizations terlihat Kementrian Kesehatan, BPOM, hingga DPR menjadi organisasi yang paling banyak diperbincangkan oleh warganet.
Sementara itu, pada kategori Top Complaints terlihat kata suap BPOM menjadi keluhan yang paling banyak diungkapkan oleh warganet. Setelah ditelusuri hal tersebut berkaitan dengan isu vaksin Sinovac yang berkembang di media sosial dan kaitannya dengan dugaan kasus suap yang pernah terjadi sebelumnya di China. Warganet pun mengaitkan terbakarnya gedung BPOM dengan keberadaan vaksin tersebut di Tanah Air.
Ragam asumsi terkait terbakarnya gedung BPOM pada 18 Juli 2021 lalu seolah menjadi bola panas yang bergulir di tengah pandemi yang dihadapi oleh masyarakat. Asumsi dan opini liar tersebut tidak serta merta hadir, melainkan sebagai penyampaian pesan gelap kepada pemerintah akan pentingnya menjaga kepercayaan publik. Meski pihak BPOM telah mengklarifikasi peristiwa ini publik masih tak tinggal diam dan menyampaikan berbagai tanggapan mereka yang semakin mencuatkan sentimen negatif dalam perbincangan terkait topik ini.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah berjalan kurang lebih tiga minggu sejak 3 Juli 2021 lalu. Jika mengikuti keputusan awal, masa PPKM Darurat akan berakhir pada 20 Juli 2021. Namun, simpang siur wacana perpanjangan PPKM telah beredar sejak semingggu terakhir. Dan benar saja, Presiden Joko Widodo telah mengambil keputusan untuk memperpanjang masa PPKM hingga 25 Juli mendatang.
Media Monitoring Netray tertarik untuk memantau perbincangan warganet terkait PPKM di Twitter. Bagaimana warganet menanggapi simpang siur persoalan perpanjangan PPKM yang beredar? Apa yang menjadi kekhawatiran jika PPKM diperpanjang? Dan apa yang menjadi permintaan atau pertimbangan warganet untuk menyepakati perpanjangan PPKM?
Netray melakukan pemantauan selama periode seminggu ke belakang (13-20 Juli 2021) di kanal Twitter dengan menggunakan kata kunci spesifik terkait perpanjangan ppkm. Hasilnya ialah sebagai berikut.
Obrolan terkait perpanjangan masa PPKM telah ramai dibicarakan sejak seminggu belakangan dengan dua puncak tertinggi yakni pada 14 dan 20 Juli 2021.
Sentimen negatif mendominasi baik pada puncak perbincangan maupun dari total keseluruhan. Dari kurva Sentiment Trend di atas terlihat bahwa muatan sentimen positif memiliki suara yang lemah, yaitu di angka 3,568 dari total 45,082tweets yang terjaring Netray. Sementara sentimen negatif mendapat porsi lebih besar mengikuti frekuensi perbincangan di setiap harinya.
Putusan soal perpanjangan masa PPKM baru diumumkan secara resmi oleh pemerintah pada 20 Juli 2021 malam. Namun, warganet telah terpancing untuk membahas topik ini sejak mendapat lemparan isu dari media daring seperti @kumparan hingga @tempodot.co pada 13 Juli lalu. Pernyataan Menkeu Sri Mulyani terkait wacana perpanjangan masa PKM hingga 6 minggu ke depan menjadi topik yang menarik untuk ditanggapi, dipertanyakan, dan direnungkan oleh warganet.
Wacana perpanjangan PPKM kian santer dibicarakan setelah Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito turut mengungkap kemungkinan ini dengan alasan kasus Covid yang belum terkendali. Komentar warganet beragam, mulai dari penolakan, kekecewaan, kekhawatiran terhadap nasib hidup ke depan, hingga sejumlah saran yang perlu dipertimbangkan lagi oleh para petinggi negara sebelum mengambil kebijakan tersebut. Berikut gambaran Top Words dalam topik perpanjangan PPKM selama seminggu ke belakang.
Dari Top Words di atas dapat diamati beberapa poin yang kerap menjadi pembahasan warganet ketika membicarakan perpanjangan PPKM Darurat. Yang paling menonjol adalah masalah ekonomi rakyat yang mengerucut lagi pada perkara makan. Sementara tokoh yang paling banyak disebut warganet selain presiden Jokowi adalah Luhut dan Muhadjir Effendy. Hal ini berkaitan dengan pernyataan kedua menteri Joko Widodo tersebut yang memiliki tanggapan berbeda ketika ditanya soal perpanjangan PPKM Darurat.
Kabar soal perpanjangan masa PPKM Darurat terlebih dahulu diungkapkan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy pada 16 Juli 2021. Ia mengaku sudah menerima arahan dari Jokowi soal keputusan perpanjangan PPKM Darurat sampai akhir Juli. Pernyataan itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sehari kemudian. Luhut mengatakan pemerintah mengambil pilihan sulit terkait PPKM Darurat. Oleh karena itu, keputusan belum bisa ditentukan langsung dan meminta masyarakat menunggu keputusan resmi pemerintah yang akan disampaikan pada 20 Juli 2021.
Sementara itu, mengacu pada deretan Top Complaint, kata chaos muncul paling sering. Demikian pula dengan kata PHK, korup, penghasilan hilang, stress hingga kesulitan yang menjadi keresahan yang dilaporkan warganet selama masa PPKM berlangsung. Tak heran apabila topik perpanjangan PPKM ini mendapat respons negatif dari masyarakat, khususnya yang terlihat di Twitter. Untuk lebih detailnya Netray akan mengulas isu-isu di atas dalam beberapa poin pembahasan berikut.
PPKM Menghajar Pedagang Kecil, Rakyat Dapat Makan dari Mana?
Pemberlakuan PKM Darurat sebagai langkah menekan angka penyebaran Covid-19 gelombang kedua yang tak kunjung surut ternyata justru menyisakan persoalan baru. Masalah perekonomian Indonesia yang babak belur dihantam pandemi sejak awal tahun lalu tak kunjung menemui titik baliknya. Dengan adanya PPKM Darurat yang mengharuskan sejumlah pusat perbelanjaan, toko, warung kecil ditutup menambah suram laju perekonomian bahkan sampai ke lapisan paling bawah, seperti pedagang kaki lima.
Bagi rakyat kecil yang menggantungkan hidupnya dari penghasilan dagang, PPKM menjadi kebijakan yang berat untuk diterima. Pasalnya mereka hanya mengandalkan pendapatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu yang harus dicukupi setiap hari adalah makan. Namun, bagaimana jika pendapatan harian tersebut menghilang karena sejumlah larangan yang tertuang dalam PPKM? Tentu saja masyarakat kesulitan untuk makan. Sementara di sisi lain, negara tidak diharuskan menjamin kebutuhan rakyatnya. Bantuan sosial atau bansos pun dinilai tidak berjalan efektif karena justru menjadi ladang korupsi para pemimpin yang tidak amanah. Maka tak heran apabila wacana perpanjangan PPKM yang telah dibocorkan oleh sejumlah menteri memancing amarah dan kekecewaan warganet.
PPKM Diperpanjang? Gelombang PHK Menghantui
Imbas dari penutupan sementara sejumlah pusat perbelanjaan, pusat hiburan, dan gerai berdampak pada gelombang PHK di Indonesia. Selama PPKM Darurat kurang lebih tiga minggu ini warganet melaporkan sejumlah kasus PHK yang dialami baik oleh dirinya sendiri, keluarga, maupun kerabat di lingkungan sekitar. Lalu, bagaimana jika PPKM terus diperpanjang hingga akhir Juli seperti yang dilontarkan oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy pada 16 Juli 2021 lalu? Atau lebih parah lagi jika mengacu pernyataan Sri Mulyani soal wacana perpanjangan PPKM 6 minggu ke depan? Tentu saja kemungkinan adanya ‘tsunami’ PHK menjadi salah satu yang mengisi kekhawatiran warganet.
Warganet mengaku kesal dengan keputusan pemerintah yang justru kian mencekik rakyat kecil. Pasalnya kebijakan-kebijakan yang lahir dari PPKM Darurat ini dinilai terlalu banyak mengatur kehidupan masyarakat kecil. Dampak seperti kehilangan penghasilan atau pekerjaan, kesulitan mencari makan menjadi ancaman yang harus dihadapi masyarakat kelas bawah. Sementara itu, pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat kelas atas lainnya tidak harus merasakan hal-hal tersebut.
Kondisi Makin Chaos, Stress Menghantui
Selain itu, perpanjangan masa PPKM Darurat juga memunculkan kekhawatiran lain menyangkut situasi sosial dan kesehatan mental masyarakat. Warganet khawatir apabila PPKM diperpanjang, kekacauan atau chaos akan menghampiri. Prediksi ini berangkat dari pengamatan warganet terhadap kondisi masyarakat selama PPKM Darurat yang telah berlangsung 3 minggu ke belakang. Kehilangan penghasilan dan kesulitan mencari makan memicu tekanan batin atau stres. Apabila kondisi ini terus diperpanjang sementara pemerintah tidak menjamin hidup masyarakat selama PPKM diterapkan maka bukan tidak mungkin tindakan kriminal seperti kekerasan, pencurian, hingga penjarahan dapat terjadi dalam beberapa waktu ke depan.
Tekanan mental yang dirasakan masyarakat terlihat dari sejumlah ungkapan emosi berupa makian yang menghiasi tweet warganet ketika menyinggung masalah perpanjangan PPKM. Kondisi mental yang kian memburuk selama PPKM ini juga sempat dibahas Netray pada artikel Gangguan Kesehatan Mental Mengancam Masyarakat Di Masa Pandemi beberapa waktu lalu. Tekanan mental atau stres yang dirasakan warganet muncul karena beragam sebab, mulai dari kehilangan penghasilan atau pekerjaan, kesulitan mencari makan, hingga stres karena tak mampu berbuat apa-apa. Sebenarnya perpanjangan PPKM tidak begitu menjadi masalah apabila pemerintah memenuhi kebutuhan hidup rakyatknya selama masa pembatasan berlangsung. Namun, dari apa yang dapat diamati hingga saat ini masyarakat terpantau masih selalu resah ketika membicarakan PPKM. Hal ini mengingat tidak adanya jaminan dari negara untuk menanggung kebutuhan rakyat secara terang dan jelas.
Demikian pantauan Media Monitoring Netray. Semoga kebijakan yang lahir atas keinginan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari wabah Covid-19 tidak berubah menjadi cambuk untuk menekan hidup rakyat kelas menengah bawah.
Barangkali tidak ada istilah di dalam Bahasa Indonesia yang kalau didengar itu rasanya Indonesia banget selain frasa gotong royong. Istilah ini selalu dianggap menjadi cerminan karakter bangsa yang artinya saling membantu atau bekerja sama secara sukarela. Soekarno bahkan menyebut jika Pancasila diperas menjadi ekasila maka yang muncul adalah gotong royong. Tentu saja hal ini bisa memberi kharisma dan daya magis buat sebuah istilah yang kerap dijadikan mantra oleh para politisi.
Istilah gotong royong digunakan oleh pemerintah guna melabeli salah satu prosedur mendapatkan akses ke vaksin Covid-19. Vaksin gotong royong adalah program pemberian vaksin di luar program pemerintah yang diajukan oleh badan hukum, badan usaha, atau perusahaan untuk kebutuhan institusi tersebut. Sehingga akan dikenakan biaya yang seluruhnya ditanggung oleh lembaga yang mengajukan program tersebut.
Sekitar sepekan yang lalu, istilah gotong royong kembali menggema setelah pemerintah mengubah definisi penerima program vaksin. Kali ini individu mendapat kesempatan untuk mengakses vaksin gotong royong tanpa harus melalui lembaga tertentu. Yang artinya masyarakat sekarang bisa membeli vaksin secara langsung. Hal ini tentu saja menimbulkan polemik di ranah publik ketika banyak yang tidak sepakat dengan kebijakan tersebut. Netray Media Monitoring lantas memantau linimasa sosial media untuk menangkap perdebatan tersebut. Simak hasilnya di bawah ini.
Statistik Pemantauan Perbincangan dengan Kata Kunci Gotong Royong
Dalam memantau perdebatan warganet Twitter terkait isu vaksin gotong royong, Netray hanya menggunakan kata kunci gotong royong. Hal ini untuk membuktikan seberapa besar frasa ini diidentikkan dengan wacana perubahan prosedur penerimaan vaksin tersebut. Pemantauan kata kunci ini sendiri dilakukan selama satu pekan antara periode 10 Juli hingga 16 Juli 2021. Hasil awal yang didapatkan adalah sejumlah data statistik perbincangan berikut ini.
Secara total, tweet warganet yang mengandung kata kunci terakumulasi sebanyak 47.786 postingan. Bisa dikatakan jumlah ini terhitung sangat tinggi, sehingga menempatkan kata kunci pemantauan ke dalam kategori isu viral. Pengkategorian ini dibuktikan lebih jauh lagi dengan melihat statistik perbincangan yang menunjukkan data impresi sebesar 46,8 juta total reaksi warganet dalam bentuk retweet, replies, dan favorites. Bahkan secara potensial frasa gotong royong dapat menjangkau 202,4 juta akun di jagat Twitter berbahasa Indonesia.
Polemik, yang biasanya berupa pro dan kontra, terlihat dari total sentimen atas kata kunci pemantauan. Netray menemukan bahwa 13.683 tweet ditulis dengan sentimen positif. Sedangkan 14.370 tweet lainnya merupakan unggahan pembicaraan yang terindeks oleh mesin memiliki sentimen negatif. Sisa dari total keseluruhan tweet adalah unggahan dengan sentimen netral. Jurang sempit yang memisahkan sentimen positif dan negatif tersebut menandakan warganet tidak memiliki satu suara dalam menanggapi kebijakan pemerintah ini. Pada bab selanjutnya, Netray akan menunjukan apa saja contoh tweet warganet yang menunjukan kegusaran mereka dalam polemik kebijakan ini.
Beralih ke grafik Top Accounts, akun milik Presiden Joko Widodo di @jokowi berada di posisi pertama. Tweet-tweet Presiden mendapat impresi sebanyak 15,676 reaksi selama periode pemantauan. Dengan jarak yang cukup lebar, akun @febridiansyah menempati posisi kedua dengan impresi sebesar 9.159 kali reaksi. Disusul dengan akun @FaisalBasri dan @berlianidris dengan 8.412 dan 8.397 kali reaksi. Termasuk juga di dalamnya terdapat akun @ninikwafiroh, @fadlizon, hingga @ridwanhr.
Kegusaran Warganet, dari Kelangkaan Vaksin Gratis hingga Pemburu Rente
Hembusan isu bahwa vaksin gotong royong akan diperjual-belikan secara individu secara cepat memantik perbincangan warganet Twitter. Terlihat dari diagram peak time yang langsung melesatkan kuantitas kata kunci ke puncak tertinggi perbincangan begitu isu ini merebak. Sejumlah akun yang berada dalam diagram Top Accounts terpantau ambil bagian dalam perbincangan di tanggal 11 Juli 2021 tersebut. Mereka antara lain @berlianidris, @nindysm, @ridwanhr, @ninikwafiroh, dan @FaisalBasri.
Akun @berlianidris merasa khawatir jika akhirnya keran vaksin berbayar dibuka lebih lebar lagi, akan ada kemungkinan nantinya mengalahkan ketersediaan vaksin gratis. Hal ini terasa cukup masuk akal mengingat untuk saat ini saja beberapa wilayah masih kekurangan stok untuk melaksanakan program vaksin pemerintah. Sedangkan akun @nindysm kecewa terhadap sejumlah pejabat yang mengglorifikasi gerakan gotong royong dan “wargabantuwarga” sebagai bukti kedermawanan masyarakat Indonesia. Adanya inisiatif warga ini seharusnya menjadi bukti bahwa pejabat publik banyak yang tidak bisa diandalkan.
Figur politisi seperti @FaisalBasri dan @ninikwafiroh juga turut berpartisipasi dalam perbincangan ini. Dari sudut pandang ekonomi, Faisal Basri menyebutkan kemungkinan ancaman keberadaan pencari rente dalam program vaksin gotong royong. Padahal menurut @ninikwafiroh vaksin yang akan digunakan untuk program tersebut adalah merek Sinopharm yang didapatkan secara hibah dari pemerintah Uni Emirat Arab.
Akan tetapi, perbincangan tak melulu bersifat serius seperti tweet-tweet di atas. Akun @ridwanhr sedikit bergurau kala mengatakan bahwa nama vaksin gotong royong terdengar kurang berkelas. Seharusnya diberi nama vaksin premium atau vaksin luxury agar lebih keren. Akun Top Account yang tidak ikut mengunggah tweet pada saat perbincangan memuncak adalah dari akun @fadlizon, @febridiansyah, dan dari Presiden Joko Widodo.
Sebagai oposisi pemerintah, twit dari poltisi Fadli Zon yang diunggah pada tanggal 12 Juli 2021 tentu saja menentang rencana ini. Ia berpendapat bahwa biaya membeli vaksin oleh pemerintah didapatkan dari uang pajak yang secara tidak langsung merupakan uang rakyat. Sehingga vaksin gotong royong harus dibatalkan, tidak hanya ditunda. Pendapat yang hampir senada juga diutarakan akun @febridiansyah yang menyebutkan bahwa pembelian vaksin oleh BUMN seharusnya tetap dihitung sebagai pembelian negara. Pasalnya, menurut undang-undang dan putusan MK, keuangan BUMN termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara.
Di tengah kepungan sentimen negatif, dari grafik Sentiment Trend terlihat terjadi peningkatan sentimen positif menjelang hari ketiga isu ini ramai dibicarakan warganet. Sebagian besar disumbang dari tweet oleh Presiden Joko Widodo ketika menginformasikan kedatangan vaksin Sinopharm sebanyak 5,4 juta dosis dalam rentang waktu tiga hari. Rencananya vaksin tersebut akan dialokasikan sebagai vaksin gotong royong guna melengkapi program vaksin pemerintah untuk mempercepat kekebalan komunal di tanah air.
Polemik keberadaan vaksin gotong royong yang dijual langsung ke individu terpantau cukup banyak menyita perhatian warganet. Dalam situasi pandemi memang tidak selayaknya membeda-bedakan status masyarakat karena krisis penularan virus Covid-19 merupakan urusan kesehatan publik. Yang artinya setiap warga negara, tidak peduli latar belakang ekonomi, sosial, hingga politik, harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara. Tak hanya mendatangkan kecemburuan sosial, disparitas pelayanan juga hanya akan memperpanjang pandemi yang ujung-ujungnya semakin banyak korban rakyat Indonesia.
Kesehatan mental merupakan salah satu hal yang penting untuk dijaga. Untuk dapat menjalankan kehidupan manusia tidak hanya membutuhkan fisik yang sehat namun juga mental yang kuat. Kesehatan mental adalah kondisi ketika batin dan watak manusia dalam keadaan normal, tenteram, dan tenang, sehingga dapat menjalankan aktivitas dan menikmati kehidupan sehari-hari. Seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental akan sulit mengendalikan diri. Hal tersebut mengakibatkan berbagai hal, seperti stress, tertekan, sulit berpikir, dan membuat keputusan yang tepat.
Masa pandemi merupakan masa yang sulit untuk dihadapi. Pasalnya, masyarakat tidak hanya dituntut untuk waspada dan menjaga kesehatan diri namun juga harus terbiasa dengan berbagai peraturan untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Untuk dapat menekan laju penyebaran tersebut pemerintah berupaya membatasi ruang gerak dan mobilitas masyarakat, seperti halnya menerapkan lockdown, PSBB, maupun PPKM. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk melakukan gerakan #dirumahaja sejak awal masa pandemi berlangsung. Namun sayangnya, kondisi yang mengancam tersebut tidak cepat berlalu. Hingga saat ini masyarakat masih diminta untuk membiasakan diri dan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kondisi pandemi saat ini tidak hanya membahayakan kesehatan fisik dan mengancam nyawa seseorang namun juga mengancam kesehatan mental.
Media Monitoring Netray mengamati laju perbincangan warganet terkait topik ini. Melalui Top Words terlihat beberapa kosa kata terkait kesehatan mental yang kerap menjadi perbincangan warganet, seperti stres, pandemi, kerja, psikolog, dan beberapa kosakata lainnya. Untuk dapat melihat lebih jelas simak infografik berikut.
Netray melakukan pengamatan sejak 04 Juli 2021 sampai dengan 15 Juli 2021. Berdasarkan pengamatan tersebut ditemukan 4,791 total tweets dengan didominasi oleh sentimen negatif. Adapun jumlah impresi mencapai 530.1 ribu dengan potensi jangkauan sebesar 80.1 juta. Jumlah tersebut menunjukkan kesehatan mental merupakan topik yang cukup diperbincangkan oleh warganet Twitter selama periode pantauan Netray.
Apabila diamati melalui grafik di atas terlihat intensitas perbincangan warganet terkait topik ini mengalami peningkatan sejak 07 Juli 2021. Sebagaimana diketahui beberapa kota di Indonesia tengah memberlakukan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak 02 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021. Pemberlakuan masa PPKM Darurat dinilai berpengaruh pada kesehatan mental masyarakat. Hal ini dapat diamati melalui grafik di atas seiring meningkatnya intensitas perbincangan warganet terkait topik kesehatan mental di Twitter.
Pandemi Yang Tak Kunjung Usai Menghantui Kesehatan Mental Masyarakat
Lebih dari satu tahun pandemi telah menyebar di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini berimbas pada multisektor termasuk ekonomi, pendidikan, pekerjaan bahkan cara hidup. Masyarakat diminta untuk membiasakan diri dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Namun, hal tersebut bukan merupakan hal yang mudah, dampaknya dapat diamati melalui beberapa unggahan warganet berikut.
Berdasarkan beberapa tweets di atas terlihat warganet yang merasa cemas, khawatir, dan kelelahan menghadapi pandemi yang masih terus berlangsung. Untuk beradaptasi dengan berbagai peraturan dan kebiasaan hidup baru tersebut warganet saling mengingatkan untuk tidak hanya menjaga kesehatan namun juga kesehatan mental. Warganet juga mengakui masa pandemi memang berpotensi sebabkan gangguan kesehatan mental.
Untuk membantu masyarakat menghadapi hal ini berbagai komunitas maupun lembaga peduli kesehatan mental membuka ruang diskusi dan perbincangan terkait permasalahan ini. Tidak hanya itu, melalui akun-akun Twitternya mereka pun turut membagikan tips untuk menjaga kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental akibat pandemi memang suatu hal yang tidak dapat dipungkiri. Hal tersebut juga diungkapkan oleh akun @anthurium_id yang mengatakan pandemi covid-19 memberi dampak bagi semua orang, salah satunya ialah kesehatan mental menjadi kurang stabil. stres, cemas, kesepian, dan sebagainya. Itulah sebabnya diperlukan adanya ruang konseling bagi siapa saja yang membutuhkan.
Top Categories
Pada kategori Top Accounts terlihat akun @mhdarief2208 menempati urutan teratas akun paling populer dalam perbincangan warganet seputar topik ini. Melalui AccountMonitoring Netray terlihat tweets dari akun tersebut yang mengingatkan warganet untuk fokus menjaga diri sendiri agar kesehatan mental terjaga. Unggahannya tersebut pun mendapat insight yang cukup tinggi dengan disukai lebih dari lima ribu pengguna lainnya.
Sementara itu, pada kategori Top People terlihat akun @KuliahMental menempati urutan teratas kategori ini dan diikuti oleh beberapa akun lainnya. Adapun pada kategori Top Organization terlihat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menempati urutan teratas kategori ini. Menariknya, pada kategori Top Complaints dapat diamati kosakata stress, bingung kemana, down, stres pandemi, mendominasi kategori ini. Hal tersebut semakin mengerucutkan kondisi masyarakat yang sudah semakin jenuh beradaptasi di masa pandemi.
Masa pandemi memang bukan hal yang mudah untuk dihadapi, terbatasnya ruang gerak, hilangnya pekerjaan, kabar duka yang diterima dan nyawa yang terancam semakin hari semakin mengkhawatirkan. Tak heran bila masyarakat akhirnya justru merasa tertekan hingga mengalami stres. Untuk itu kita diminta untuk bersabar menjaga kesehatan diri baik fisik maupun mental dan berharap kita dapat melalui masa-masa sulit ini.
Minggu lalu Netray sudah bahas brand sepatu lokal yang banyak mengeluarkan produk unisex atau tak terbatas pada satu model jenis kelamin saja. Nah, kali ini Netray akan menyoroti brand sepatu lokal yang paling banyak menawarkan model sepatu wanita. Jadi, buat kamuyang suka tampil manis dengan sneaker namun ingin lebih menonjolkan kesan feminim, kamu bisa simak koleksi dari beberapa brand sepatu lokal wanita rekomendasi warga Twitter berikut.
Trend Perbinangan Sepatu Lokal Wanita di Twitter
Monitoring Brand Sepatu Lokal Wanita dalam Infografik
Untuk penggemar sepatu bernuansa sporty yang kental dengan gaya streetwear, koleksi sepatu sneakers dari brand lokal PVN layak dicoba. Selain harganya yang terjangkau yaitu mulai 100 ribuan, warganet juga gemas dengan model dan penamaan tiap produk PVN yang ala-ala Korea.
Mengusung konsep penggunaan warna pastel serta shabby chic, Kronikel Project menjadi salah satu brand sepatu kekinian dengan kesan feminim yang lekat. Pemilihan warna pastel juga tidak terlepas dari tren pasar yang memang menyukai warna ini sejak 2018 silam. Harga sepatu Kronikel Project berkisar mulai 200-300 ribuan.
Sebelum dikenal sebagai brand sepatu sandal wanita, Adorable Projects dulunya adalah brand aksesori, mulai kalung, gelang, anting, hingga cincin. Akhir 2010 jadi awal Adorable Projects jualan sepatu. Sama seperti Kronikel, range harga sneaker Adorable berkisar 200-300 ribuan.
Ciri khas sepatu buatan Nokha adalah pilihan warnanya yang netral. Brand sepatu asal Bandung ini memiliki banyak koleksi sneakers dan boots. Tak hanya koleksi sepatu wanita, sebenarnya Nokha juga memproduksi sepatu untuk pria. Dalam mempromosikan produk-produknya, Nokha banyak mengandalkan pemasaran online lewat media sosial. Harganya berkisar di angka 200-400 ribuan.
Selanjutnya adalah Khakikakiku. Brand sepatu lokal dengan desain yang chic ini menawarkan beragam model mulai dari anak-anak hingga dewasa. Beragam sepatu wanita yang trendy seperti boots, flats, flipflop, heels, slippers, oxford, sneaker, slip on hingga sepatu kulit bisa ditemukan di sini. Selain desain yang menarik dan warganet juga senang dengan kenyamanan sepatu ini. Harganya di kisaran 100-400 ribuan.
Kini merk-merk sepatu buatan anak bangsa kian banyak diminati oleh kawula muda. Trend #local pride yang kerap dikampanyekan di media masa menjadi salah satu alasan tumbuh suburnya brand-brand lokal di tengah masyarakat. Meski demikian, tak boleh dilupakan bahwa kualitas dan konsistensi pengembangan produk menjadi faktor penting yang akan melanggengkan brand-brand tersebut di pasar lokal maupun internasional.
Nah, itu tadi girls beberapa brand sepatu lokal yang punya banyak koleksi buat kamu yang ingin tampil keren tapi tetap manis. Apakah brand sepatu favoritmu termasuk?
Tri Rismaharini, M.T atau yang akrab disapa Bu Risma kali ini kembali menjadi sorotan publik lantaran pernyataannya yang dianggap kontroverisonal. Melalui pernyataannya tersebut Risma dinilai merendahkan Papua. Hal itu karena ancaman beliau kepada ASN yang memiliki kinerja buruk akan dipindah tugaskan di Papua. Sontak hal tersebut memicu perdebatan publik.
Bahkan tidak sedikit petinggi pemerintah hingga seluruh elemen masyarakat menyoroti pernyataan Risma tersebut. Sangat disayangkan bahwa ucapan Risma dapat menyinggung putra putri Papua. Selain itu pernyataan Risma membentuk kubu pro dan kontra. Melihat dampak blunder dari pernyataan Risma tersebut, Media Monitoring Netray mencoba melakukan pemantauan. Seperti apa media pemberitaan menyoroti pernyataan Bu Risma yang kontroversial tersebut? Dan seperti apa tanggapan masyarakat Twitter?
Risma dalam Pantauan News Media Monitoring
Netray melakukan pemantauan selama sepekan dengan periode 9-15 Juli 2021 dalam media pemberitaan. Pernyataan mantan Walikota Surabaya tersebut diberitakan sebanyak 388 artikel oleh 74 portal media. Sebanyak 299 news merupakan artikel dengan kategori government. Hal tersebut karena Risma yang notabene Menteri Sosial sehingga media turut menyoroti Kementerian Sosial.
Ancaman Kontroversial Risma soal ASN dan Papua
Pernyataan Risma bermula dari kunjungan kerja di Balai Wyata Guna, Bandung pada 13 Juli 2021. Dalam kunjungan tersebut, Risma menemui beberapa pegawai Balai Wyata Guna yang dinilai tidak responsif dalam bekerja. Pegawai-pegawai tersebut tidak turut membantu pekerjaan di bagian dapur umum dan malah berleha-leha di dalam ruangan. Padahal dapur umum digunakan untuk memasak makanan yang akan dibagikan kepada warga serta petugas jaga selama PPKM Darurat. Dilansir dari Bisnis Indonesia, melihat kondisi seperti itulah amarah Risma memuncak hingga melontarkan pernyataan ancaman untuk memindahkan ASN ke Papua yang dianggap tidak responsif dalam bekerja.
Tanggapan Kementerian Sosial Terhadap Pernyataan Risma
Pernyataan yang diucapkan Risma turut menyeret Kementerian yang dipimpinnya. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Raden Harry Hikmat menjelaskan bahwa pernyataan Mensos Tri Rismaharini bertujuan untuk memotivasi agar Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih peduli pada masa darurat pandemi. Dikutip dari Indozone, menurut Dirjen Harry, pernyataan pindah kerja ke Papua memiliki maksud setiap ASN harus mampu bekerja keluar dari zona nyaman untuk berperan mengatasi masalah sosial dari Aceh sampai Papua.
Pernyataan Bu Risma, Menyinggung Aktivis Papua Natalius Pigai
Natalius Pigai, aktivis HAM asal Papua geram mendengar pernyataan Mensos Risma. Menurut Pigai dalam media Viva, pernyataan tersebut dapat dikatakan dalam tindakan rasis. Pigai juga seolah memaklumkan orang Papua yang membenci orang Jawa bahkan sampai OPM mengancam akan membunuh orang Jawa di Papua. Ia menilai kekayaan Papua dikeruk untuk bangsa, tetapi warga Papua justru kerap mendapatkan tindakan rasis. Sangat memprihatinkan apabila tindakan rasisme kerap dialami warga Papua dan tindakan tersebut dianggap sebagai pemicu konflik di Papua.
Top Organisasi
Organisasi di atas adalah organisasi yang menjadi sorotan utama dalam topik pernyataan Risma yang dianggap rasis tersebut. Kementerian Sosial menjadi organisasi utama yang paling disorot lantaran kementerian tersebut ialah kementerian di bawah pimpinan Risma. Selain itu media juga menyoroti lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia karena pernyataan Risma dinilai telah mendekati rasis serta dapat diproses secara hukum.
Pandangan Warganet tentang Pernyataan Risma
Selain memantau pada media pemberitaan, Netray juga melakukan pemantauan pada media sosial Twitter. Seperti apa keramaiannya?
Dengan periode pemantauan yang sama yakni pada tanggal 9-15 Juli 2021, ternyata pernyataan Risma menarik perhatian warganet sebanyak 13,5 juta impresi. Kemudian jangkauan yang dicapai oleh topik ini sebesar 67,6 juta. Impresi tersebut terangkum dalam 10,3 ribu tweets dengan dominasi tweets bersentimen negatif.
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat angka rinci jumlah tweets dari isu pernyataan Risma tersebut. Ungkapan kemarahan Risma terhadap ASN di Balai Wyata hingga berujung ancaman pindah tugas ke Papua menggema di Twitter hingga menjadi trending pada 14 Juli 2021. Seperti apa gambaran perbincangan warganet secara garis besar?
Perbincangan warganet di Twitter secara garis besar berkaitan dengan ungkapan kekecewaan warganet atas pernyataan Mensos Risma yang dinilai rasis terhadap Papua. Hal itu terlihat dalam Top Words di atas, kata papua, risma dan rasis berukuran paling menonjol.
Bu Risma Trending 14 Juli di Twitter
by Oldest
by Populer
Pada data puncak 14 Juli, melalui fitur by oldest terdapat cuitan dari akun portal media @VIVAcoid yang menuliskan artikel tentang pernyataan berupa ancaman Risma tersebut. Cuitan tersebut lantas mendapat interaksi dari warganet. Kemudian dalam fitur by populer, data puncak menampilkan cuitan yang juga dari akun portal media. Kali ini cuitan dari akun @CNNIndonesia menempati urutan awal dengan artikel terbitan terkait pembelaan PDIP pada Tri Rismaharini.
Tweet Populer Bentuk Respons Warganet atas Pernyataan Risma
Warganet berbondong-bondong menanggapi pernyataan Bu Risma. Beberapa tweets di atas dipenuhi tweet dengan nada sentimen negatif. Warganet merasa kecewa atas ungkapan tersebut, sebab warganet menilai seorang menteri tidak pantas mengucapkan kalimat yang mendekati rasis. Selain itu politikus @fadlizon juga turut berkomentar atas pernyataan Mensos yang diduga menyiratkan Papua sebagai tempat pemindahan ASN dengan kinerja kurang baik.
Kubu Pro Warganet untuk Risma
Kubu pro terbentuk dari cuitan akun @mardiasih. Akun tersebut mengungkapkan pendapat tentang sikap Risma yang lebih mengunggulkan amarah daripada mandat. Sontak cuitan tersebut diberondong oleh warganet yang menilai tindakan Risma sebagai ciri khas pemimpin. Selain itu, warganet juga berpendapat bahwa kota Surabaya yang pernah dipimpin Risma dengan ciri khas kepemimpinannya tersebut telah terbukti maju.
Jaringan Percakapan
Jaringan percakapan by mention di atas menggambarkan beberapa akun yang banyak ditandai oleh warganet. Salah satu akun yang paling sering dimention ialah akun @fadlizon. Fadli Zon terpantau sebagai sebagai tokoh yang paling vokal menyuarakan pendapat tentang pernyataan Risma tersebut. Kemudian terdapat pula akun @wanheartmadu dan @mardiasih yang turut menyoroti pernyataan Risma sehingga tak luput dari pandangan warganet. Kedua akun tersebut menilai pernyataan Risma lebih mengedepankan amarah daripada pemberian arahan.
Penutup
Ungkapan Mensos Tri Rismaharini menuai kontroversial. Pernyataan berupa ancaman akan dipindah_tugaskan ke Papua apabila tidak responsif dalam bekerja pun, menyinggung banyak pihak salah satunya warga Papua. Merasa direndahkan serta dianggap rasis aktivis Papua menilai ungkapan Bu Risma harus dipertanggungjawabkan. Namun pihak Kemensos menilai bahwa ungkapan Bu Risma sebagai motivasi untuk para ASN agar lebih berempati di masa PPKM darurat.
