Try Netray, Free Trial!
Subscribe
Search
Home Blog Page 137

Warganet Pertanyakan Urgensi Pembebasan Napi Korupsi

Winda Trilatifah
-
0
Warganet Pertanyakan Urgensi Pembebasan Napi Korupsi

Beberapa waktu lalu, media sempat diramaikan oleh isu terkait wacana pembebasan napi korupsi yang diusulkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Dengan dalih menanggulangi pandemi corona, Yasonna mengusulkan agar napi korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan telah menjalani 2/3 hukuman bisa dibebaskan. Wacana ini sontak membuat publik bertanya-tanya. Media terus memantau perkembangan topik ini dan membagikannya ke publik sehingga menjadi perbincangan hangat di jagat maya Twitter. Warganet mempertanyakan urgensi wacana pembebasan napi korupsi karena alasan corona. Beberapa tagar penolakan pun sempat menjadi trending.

Netray memantau perkembangan topik pembebasan napi korupsi di media berita dan Twitter selama tiga hari terakhir sejak wacana tersebut naik pada 1 April 2020. Seperti apa media menyoroti topik ini dan bagaimana respon warganet menanggapi wacana pembebasan napi korupsi tersebut? Berikut pantauan Netray.

Pemberitaan Topik Pembebasan Napi Korupsi di Media

Topik wacana pembebasan napi korupsi diangkat oleh 53 portal media dengan total 244 artikel terbit selama tiga hari terakhir. Media menyoroti topik wacana pembebasan napi korupsi dari segi Hukum (72%) dan Pemerintahan (26%) dengan sentimen negatif dan positif yang cukup seimbang. Berikut grafik perkembangan topik pembebasan napi korupsi di Twitter.

Dari pantauan Netray, topik ini naik ke media pada 1 April antara pukul 12:00-13:00 WIB.

Mulanya, ribuan napi yang akan dibebaskan hanya sebatas narapidana yang tidak terkait kasus terorisme, narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional terorgansir negara asing. Namun, di tengah-tengah pemberitaan tersebut, Yassona Laoly mengususulkan agar napi koruptor di atas 60 tahun juga turut dibebaskan.

Yasonna mengusulkan kepada Komisi III DPR untuk melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dia menjelaskan ada 5 kriteria yang akan menjadi pertimbangan; (1) narapidana kasus tindak pidana narkotika yang masa hukuman di antara 5-10 tahun. (2) Narapidana kasus tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun. (3) Narapidana yang melakukan tindak pidana khusus, yang sedang menjalani sakit kronis dinyatakan dokter rumah sakit pemerintah, dan (4) Narapidana warga negara asing. Semua narapidana tersebut disyaratkan telah menjalani 2/3 masa hukumannya.

Pendapat Berbagai Pihak Menilai Wacana Pembebasan Napi Korupsi

Usulan Yassona Laoly tidak serta merta berjalan mulus. Banyak pihak yang mengkritisi keputusan Menkumham tersebut dan meminta untuk dipertimbangkan ulang. Berikut pendapat beberapa pihak menilai wacana pembebasan napi korupsi yang diusulkan Yassona.

This image has an empty alt attribute; its file name is Screenshot-from-2020-04-03-20-15-06.png

Pihak Kemenkumham, Wakil Ketua KPK, hingga Anggota Komisi III DPR sepakat dengan keputusan Yassona Laoly. Namun, peneliti ICW, Komisioner Komnas HAM, hingga Pukat UGM Zaenur Rohman menyampaikan kurang sejumlah kritik untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.

Hingga saat ini, wacana pembebasan napi korupsi masih terus dibahas dan dipertimbangkan. Selain ramai menjadi topik pemberitaan di media selama tiga hari terakhir, wacana pembebasan napi korupsi juga banyak menjadi perdebatan di media sosial Twitter. Berikut pantauan Netray.

Wacana Pembebasan Napi Korupsi di Twitter

Wacana pembebasan napi korupsi menjadi perbincangan warganet Twitter sejak 1 April lalu. Hingga saat ini, topik tersebut masih menjadi perbincangan 9 ribu lebih warganet Twiter dengan total cuitan mencapai 16 ribu lebih. Topik ini banyak dibahas dengan muatan sentimen negatif.

Warganet mulai ramai membahas topik ini antara pukul 13:00-14:00 WIB. Beberapa media berita turut membagikan artikel terkait topik ini di Twitter. Salah satu cuitan akun media berita yang ramai mendapat tanggapan terkait topik ini adalah milik @kumparan.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-36.png

Mendengar kabar tersebut, warganet pun semakin ramai memperbincangkan topik ini di Twitter, membagikan ulang hingga menghiasi kolom komentar akun media berita dengan berbagai pertanyaan dan kebingungan. Berikut beberapa cuitan populer yang terekam Netray.

Banyak warganet yang mempertanyakan alasan napi korupsi harus dibebaskan dengan dalih penyebaran covid-19. Alasan pembebasan karena khawatir persebaran virus corona akan membahayakan napi dianggap kurang tepat karena seharusnya pihak Lapas cukup melakukan lockdown atau larangan kunjungan pihak dari luar. Wacana pembebasan napi korupsi ini bahkan dianggap warganet sebagai upaya terselubung.

Akun yang Paling Banyak Disebut

Dalam pembahasan topik wacana pembebasan korupsi, warganet paling banyak menyebut akun Presiden RI @jokowi, beberapa akun media berita seperti @kumparan, @CNNIndonesia, @tempdotco, hingga @kompascom, dan akun @haikal_hasssan, dan @nakula.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-48.png

Demikian pantauan Netray terkait pembahasan topik pembebasan napi korupsi di media berita dan Twitter. Keputusan Menkunham Yassona Laoly untuk membebaskan napi korupsi menuai kritik dari berbagai pihak. Warganet Twitter juga banyak yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Sebagian besar warganet mempertanyakan urgensi keputusan pembebasan napi korupsi sebagai kebijakan penanganan wabah covid-19. Hingga saat ini, wacana pembebasan napi korupsi masih menjadi perbincagan hangat baik di media berita maupun media sosial Twitter. Semoga pemerintah mempertimbangkan keputusan tersebut dengan bijak.

Antusiasme Warganet Bahas Listrik Gratis di Twitter

Winda Trilatifah
-
0
Antusiasme Warganet Bahas Listrik Gratis di Twitter

Presiden Joko Widodo telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat terkait wabah Covid-19 dan menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Merespon keluhan masyarakat terkait dampak dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam penanganan virus corona, Jokowi juga telah menyiapkan sejumlah kebijakan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang terdampak wabah. Kebijakan yang dimaksud, mulai dari penambahan jumlah penerima program kesejahteraan, meringankan pembayaran kredit hingga menggratiskan tarif listrik.

Listrik Gratis dari Pemerintah

Pemerintah secara resmi memberikan insentif bagi pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA subsdsi selama tiga bulan, yaitu bulan April, Mei, hingga Juni. Bentuknya mulai penghapusan pembayaran listrik hingga diskon pembayaran listrik sebesar 50%.

Berita tersebut serentak naik ke media pada 31 Maret 2020 dengan total 225 artikel dari 53 portal media masih membahas topik tersebut hingga saat ini.

PLN Merespon Baik

Merespon kebijakan dari pemerintah, pihak PLN pun langsung menerbitkan siaran persnya pada hari yang sama. PLN mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk membebaskan pembayaran listrik bagi 24 juta pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (VA) dan memberikan diskon 50 persen bagi 7 juta pelanggan dengan daya 900 VA bersubsidi.

Setelah Presiden Jokowi mengumumkan kebijakan listrik gratis pada 31 Maret di media, warganet Twitter pun beramai-ramai membahas isu tersebut di Twitter. Bagaiamana reaksi warganet menanggapi program listrik gratis yang dicanangkan pemerintah tersebut? Berikut pantauan Netray.

Melihat Respon Masyarakat Twitter

Netray memantau perbincangan topik listrik gratis di Twitter selama tiga hari terakhir sejak isu tersebut bergulir.

Dari pantauan Netray, ditemukan total 26 ribu lebih cuitan warganet yang membahas topik ini di Twitter dengan total 12 ribu lebih akun yang terlibat. Sementara dari segi sentimen, terlihat bahwa total sentimen positif lebih banyak daripada sentimen negatif. Namun puncak sentimen positif hanya bertahan di tanggal 31 Maret dan terus menurun jumlahnya pada 1 April. Sebaliknya, sentimen negatif justru memuncak pada 1 April dan perlahan mengungguli sentimen positif pada 2 April. Berikut beberapa cuitan populer warganet menanggapi program listrik gratis pada 31 Maret.

Ada bermacam reaksi dari warganet menanggapi program listrik gratis. Ada yang senang dan memuji program tersebut, namun ada juga yang masih ragu dan tidak ingin berkomentar terlalu jauh sebelum program tersebut benar-benar terealisasi. Secara lengkap, berikut Netray uraikan respon positif dan respon negatif warganet menanggapi isu tersebut.

Respon Positif

Dari pantauan Netray, total terdatap 10 ribu lebih cuitan positif terkait pembahasan topik listrik gratis di Twitter.

Respon positif paling banyak ditemukan pada 31 Maret 2020 ketika program listrik gratis diberitakan di media. Warganet mengapresiasi pemerintah atas program yang dirasa akan sangat membantu golongan kelas bawah tersebut, khususnya dalam menghadapi kesulitan ekonomi karena dampak pandemi covid-19 saat ini.

Respon Negatif

Meskipun banyak mendapat respon positif, tidak sedikit pula warganet yang masih ragu-ragu terhadap isu program listrik gratis yang akan diberikan pemerintah mulai April hingga Juni tersebut. Setidaknya ada 7 ribu lebih cuitan warganet yang membahas topik listrik gratis dengan sentimen negatif. Berikut beberapa cuitan populer yang tertangkap mesin Netray.

Sebagian besar warganet yang membuat cuitan negatif merasa ragu terhadap kebijakan pemerintah saat ini. Akun @podoradong bahkan mengingatkan warganet agar tidak terlalu senang dengan pernyataan Presiden Jokowi terkait listrik gratis karena ia menganggap kebijakan tersebut hanyalah sebuah mimpi.

Sebagian besar warganet yang merespon isu ini dengan muatan negatif beranggapan bahwa pemerintah hanyalah sedang menebar janji dan omong kosong belaka. Oleh karena itu, tidak sedikit warganet yang kemudian menebar opini negatif terkait wacana kebijakan tersebut.

Akun yang Terlibat dalam Topik Listrik Gratis

Netray menemukan Top 5 akun yang terlibat dalam pembahasan topik listrik gratis di Twitter selama 3 hari terakhir.

Akun Presiden RI Joko Widodo, PLN, Jubir Presiden Fadjroel Rachman, hingga Kementerian ESDM menjadi akun yang paling banyak disebut dalam pembahasan topik ini. Sementara akun yang paling banyak mendapat impresi dalam cuitannya terkait topik ini adalah @Dennysiregar7, media @kumparan, @podoradong, @EnggalIPMT, dan @itsmeanmellll.

Analisa Jaringan Percakapan

Apabila ditelusuri lebih lanjut, berikut analisa jaringan percakapan yang menunjukkan keterlibatan akun-akun tersebut dalam membahas topik listrik gratis di Twitter.

SNA 1

SNA 2

Dari pola jaringan percakapan pada SNA 1 menunjukkan bahwa akun @jokowi dan @pln memiliki kerkaitan satu sama lain. Garis hijau yang dominan menunjukkan bahwa kedua akun tersebut banyak disebut oleh warganet dalam cuitan bersentimen positif.

SNA 2 menunjukkan bahwa ketiga akun tersebut tidak saling terkait. Akun @podoradong banyak mendapat impresi atas cuitannya yang bersentimen negatif. Akun @Dennysiregar7 banyak mendapat impresi atas cuitannya yang bersentimen positif. Sementara akun media @kumparan banyak mendapat impresi atas cuitannya yang bersentimen netral.

Demikian pantauan Netray terkait pembahasan topik listrik gratis di Twitter selama tiga hari terakhir sejak wacana tersebut naik ke media. Meskipun banyak warganet yang meragukan realisasi program tersebut, pihak PLN sebagai badan usaha penyedia telah membuat siaran pers dan mendukung kebijakan Presiden RI Joko Widodo dalam penanganan wabah covid-19. Program tersebut mulai berlaku April hingga Juni mendatang. Apakah program tersebut benar-benar berjalan sesuai harapan masyarakat? Netray akan kembali memantau ulasan warganet setelah program berjalan nantinya.

Pantauan News Netray Terkait Larangan Mudik

Rizky Tia
-
0
Pantauan News Netray Terkait Larangan Mudik

Setelah sebelumnya Netray memantau tanggapan warganet terkait larangan mudik di Twitter kali ini Netray memantau isu tersebut melalui News atau media pemberitaan.

Tidak hanya mendekati lebaran, mudik kali ini dilakukan lebih awal karena tengah mewabahnya Covid-19 di Indonesia. DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menjadi wilayah dengan jumlah kasus paling banyak. Pemerintah pusat memilih untuk tidak menerapkan lockdown dan menghimbau masyarakat untuk melakukan gerakan physical distancing atau menjaga jarak. Tidak hanya itu, masyarakat juga diminta untuk melakukan kegiatan #dirumahaja. Semua kegiatan pekerjaan di luar rumah dibatasi hingga proses belajar mengajar pun harus melalui daring. Hal ini tentu mengakibatkan terganggunya perekonomian masyarakat yang berdampak pada negara. Hingga masyarakat yang kehilangan pendapatan lebih memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Bagaimana isu ini berkembang di media pemberitaan? Simak pantauan Netray berikut.

Netray memantau isu terkait larangan mudik pada tanggal 26 Maret 2020 s.d 01 April 2020. Topik tersebut didominasi oleh kategori Goverment sebesar 49% dan Health & lifestyle 20% dengan total pemberitaan mencapai 3,851.

Berdasarkan pantauan Netray ditemukan puncak pemberitaan terjadi pada tanggal 30 Maret 2020. Pada tanggal tersebut ditemukan sebanyak 904 pemberitaan terkait larangan mudik. Hal tersebut akibat ditemukan tingginya jumlah perantau yang memilih pulang kampung sejak ditetapkan status tanggap darurat di Ibu Kota.

Tingginya jumlah perantau yang kembali ke daerah menyebabkan pemerintah daerah khawatir. Pasalnya tidak sedikit dari mereka berasal dari zona merah. Dengan demikian pemerintah menerapkan untuk masyarakat yang baru dari luar kota akan otomatis berstatus ODP dan wajib dikarantina selama 14 hari. Dalam hal ini tidak hanya dibutuhkan arahan dan kebijakan dari pemerintah melainkan juga kesadaran masyarakat untuk menjaga keselamatan bersama.

Dalam hal ini pemerintah masih mengkaji terkait dampak ekonomi dari pembatasan mudik tahun ini. Kebijakan tersebut diterapkan agar tidak terjadi mobilisasi masyarakat dalam jumlah besar meski tidak sedikit masyarakat yang telah lebih dulu melaksanakan mudik. Sebagian besar dari mereka adalah masyarakat yang kehilangan pendapatan di tanah rantaunya akibat mewabahnya Covid-19.

Gambar di atas menunjukan beberapa pemberitaan pada tanggal 1 April 2020. Salah satunya yaitu terkait pemberitaan masyarakat meminta pemerintah fokus lawan Corona, jaga buruh, dan cegah mudik. Ketiga hal tersebut memang harus menjadi fokus utama pemerintah. Pemerintah tidak menerapkan lockdown karena khawatir akan sangat berdampak pada sektor ekonomi. Akan tetapi tidak diterapkannya lockdown juga berdampak pada mobilisasi masyarakat yang akan cukup tinggi.

Joko Widodo selaku Presiden RI menjadi Top Person dalam topik ini, diikuti oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Selain itu terdapat tiga nama gubernur yang wilayahnya masuk dalam wilayah dengan kasus Covid-19 terbanyak.

Dalam topik terkait larangan mudik Detik menjadi Top Portal teratas dalam menerbitkan pemberitaan diikuti oleh 9 portal berita lainnya. Pemerintah tidak menerapkan lockdown karena dikhawatirkan akan sangat berimbas pada perekonomian negara, meski dengan tidak diterapkannya lockdown angka penyebaran ke daerah dalam suatu wilayah akan tinggi. Itulah sebabnya dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk disiplin untuk mengisolasi diri dan meminimalisir mobilisasi demi keselamatan bersama.

Program Relaksasi Kredit; Sudahkah Sesuai Harapan?

Winda Trilatifah
-
0
Program Relaksasi Kredit; Sudahkah Sesuai Harapan?

Pada 24 Maret 2020 lalu, Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan program relaksasi kredit. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers soal virus corona. Presiden Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah akan membayar Pajak Penghasilan (PPh 21), memberikan relaksasi kredit UMKM dan kredit kendaraan bermotor, hingga memberikan stimulus kredit rumah bersubsidi bagi yang berpenghasilan rendah. Program relaksasi kredit yang dicanangkan pemerintah dapat diberikan dalam bentuk penundaan ataupun penurunan bunga dengan jangka waktu pemberian maksimal 1 tahun. Hal tersebut sebagai upaya dalam merespon keluhan masyarakat terkait dampak dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam penanganan virus Corona (COVID-19). Namun, apakah program tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat?

Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terkait program relaksasi kredit yang ditawarkan Presiden Jokowi, Netray memantau perbincangan warganet membahas topik ini selama seminggu terakhir sejak program tersebut diluncurkan. Berikut pantauan Netray.

Topik Relaksasi Kredit di Twitter

Total warganet yang membahas topik relaksasi kredit selama seminggu terakhir sejak program tersebut diwacanakan pada 24 Maret ialah mencapai 4 ribu akun lebih.

Topik relaksasi kredit ramai dibahas di Twitter pada 24 Maret 2020 setelah Presiden RI Joko Widodo menyampaikan kelonggaran pembayaran cicilan berupa relaksasi kredit dalam cuitannya berikut.

Penundaan cicilan sampai satu tahun hingga penurunan bunga yang akan diberikan pada usaha-usaha mikro dan kecil yang terdampak pandemi Covid-19 tersebut direspon baik oleh warganet. Banyak warganet yang membagikan kabar baik tersebut sehingga topik pembahasan relaksasi kredit di Twitter terus mengalami peningkatan pada 24 Maret.

Tidak sampai di situ, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa relaksasi kredit juga diberikan kepada tukang ojek dan sopir taksi yang memiliki cicilan kendaraan.

Warganet pun semakin senang. Banyak yang kemudian serentak mendukung program tersebut. Hingga 25 Maret pembahasan topik relaksasi kredit masih mengarah pada sentimen netral-positif.

This image has an empty alt attribute; its file name is Screenshot-from-2020-04-01-21-32-51.png

Namun, pada 26 Maret sentimen negatif mulai menghiasi pembahasan topik ini. Berikut beberapa cuitan pada 26 Maret 2020.

Warganet mulai khawatir relaksasi kredit yang diinstruksikan Presiden Jokowi hanyalah sebuah wacana. Beberapa warganet bahkan menilai keputusan Joko Widodo tersebut terburu-buru dan tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang yang akan diterima oleh pihak perbankan.

Sentimen negatif terus mengalami kenaikan hingga memuncak pada 30 Maret 2020. Beberapa topik yang menjadi pemicu adalah soal pernyataan Presiden Joko Widodo terkait relaksasi kredit yang kemudian ditambahkan oleh Juru Bicara Presiden bahwa program tersebut diprioritaskan bagi warga yang positif corona.

Beberapa akun media berita seperti Kompas, VIVA.id pun kembali menyampaikan kabar terbaru tersebut. Banyak warganet yang kemudian kecewa dengan pernyataan tersebut.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-19.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-18.png

Pernyataan tambahan bahwa relaksasi kredit diprioritaskan untuk pasien positif corona terus diperbincangkan warganet. Beberapa warganet pun kemudian beranggapan bahwa relaksasi kredit hanya diperuntukkan bagi pasien corona. Sementara menurut warganet, hampir semua elemen terdampak wabah covid, meskipun tidak mengalami sakit. Lebih khusus lagi bagi masyarakat hidup kekurangan.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-20.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-21.png

Namun, ada beberapa warganet yang tetap berharap bahwa program relaksasi kredit tersebut diberikan kepada seluruh warga yang terdampak wabah covid-19, meskipun tentu lebih diprioritaskan kepada warga yang positif covid-19.

Pada 31 Maret, topik relaksasi kredit kembali banyak dihiasi sentimen positif. Berikut beberapa cuitan warganet pada 31 Maret 2020.

Dari penelusuran Netray, cuitan positif yang kemudian melonjak mengungguli sentimen negatif yang sebelumnya memuncak pada 30 Maret ini banyak disumbang dari cuitan @Dennysiregar7 yang banyak dibagikan ulang pada pukul 20.00 WIB.

Apabila melihat daftar top reetweeted user berikut, menjadi wajar apabila cuitan @Dennysiregar mampu menaikkan gelombang positif untuk topik relaksasi kredit pada 31 Maret 2020.

Dari pantauan Netray, dapat diketahui bahwa cuitan dari akun @Dennysiregar7 paling banyak dibagikan ulang. Kemudian menyusul akun @mas__piyuuu, @ANDINI_MAHARANI1, @jokowi, dan @VIVAcoid. Akun @mas__piyuuu, @jokowi, dan @VIVAcoid menyumbang sentimen netral. Sementara akun @ANDINI_MAHARANI banyak menyumbang sentimen negatif.

Sementara akun yang paling banyak disebut dalam pembahasan topik relaksasi kredit adalah sebagai berikut.

Demikian pantauan Netray terkait respon masyarakat terhadap program relaksasi kredit yang sempat disampaikan Presiden Jokowi pada 24 Maret lalu. Program relaksasi kredit yang meringankan para pengusaha mikro dan kecil serta pekerja ojek, supir, dan nelayan tersebut disambut baik oleh masyarakat. Antusiasme masyarakat menyambut realisasi program tersebut menghiasi pembahasan topik ini di Twitter sebelum pada akhirnya banyak yang kecewa mendengar pernyataan tambahan bahwa program tersebut diprioritaskan bagi pasien positif covid-19. Artinya, dari pembahasan program relaksasi kredit di Twitter dapat diketahui bahwa program tersebut masih belum sesuai harapan masyarakat. Masyarakat menginginkan pemberian program tersebut secara menyeluruh, bukan hanya bagi masyarakat yang positif covid-19. Selain itu, warganet juga menambahkan bahwa selain prioritas kepada pasien positif covid-19, program ini sangat perlu diberikan kepada masyarakat kelas bawah yang kesulitan makan karena kehilangan pekerjaan. Semoga saja pemerintah segera merealisasikan harapan masyarakat.

Membaca Keresahan Warganet Atas Kebijakan Karantina Wilayah yang Tak Kunjung Diterapkan

Winda Trilatifah
-
0
Membaca Keresahan Warganet Atas Kebijakan Karantina Wilayah yang Tak Kunjung Diterapkan

Ribuan pasien positif corona dengan angka kematian mencapai 100 lebih di Indonesia semakin menyakinkan masyarakat untuk sesegera mungkin mengambil langkah tegas demi memerangi wabah covid-19 tersebut. Karantina wilayah berulang kali digaungkan dan diusulkan, namun pemerintah hingga saat ini masih belum mengabulkan permintaan tersebut. Joko Widodo selaku Presiden RI saat ini menganggap karantina wilayah belum perlu dilakukan. Jokowi lebih memilih menerapkan pembatasan sosial dalam skala besar ketimbang memilih karantina wilayah. Keresahan warganet atas kebijakan karantina wilayah yang tak kunjung dikabulkan semakin memuncak ketika Jokowi menawarkan wacana darurat sipil. Bersama Netray, mari kita pahami keresahan warganet menanti kebijakan karantina wilayah tersebut.

Pembahasan Topik Karantina Wilayah di Twitter

Warganet tidak pernah bosan mengusulkan penerapan kebijakan karantina wilayah guna memerangi wabah covid-19 yang kian banyak menelan korban jiwa.

Selama seminggu terakhir, pembahasan topik karantina wilayah terus mengalami kenaikan. Total terdapat 77 ribu lebih cuitan dengan 33 ribu akun lebih yang ikut terlibat. Sebagian besar topik ini didominasi oleh cuitan bersentimen netral-negatif. Berikut poin yang menjadi bahasan warganet selama seminggu terakhir.

Poin yang Menjadi Bahasan Warganet

Beberapa poin yang menjadi penting dalam pembahasan topik terkait karantina wilayah dapat diamati dari kumpulan kosakata populer berikut.

Selain, wilayah dan karantina, kata dana paling sering muncul dalam pembahasan topik ini. Dari penelusuran Netray, masalah dana dianggap menjadi alasan utama karantina wilayah tak kunjung dikabulkan pemerintah.

Tidak hanya masalah dana yang menjadi poin utama, warganet juga menyoroti ketimpangan pemerintah dalam menangani kondisi krisis saat ini. Karantina wilayah yang tidak kunjung ditetapkan karena persoalan dana dianggap tidak masuk akal apabila melihat kucuran dana dari pemerintah untuk menyubsidi konglomerat sawit.

Namun demi memutus rantai penyebaran covid-19, warganet terus meminta pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan karantina wilayah. Intruksi dari berbagai pihak pun terus digaungkan agar pemerintah segera mepertimbangkan kebijakan tersebut.

Beberapa warganet yang sudah hampir putus asa bahkan mulai berfikir bahwa pemerintah tidak peduli dengan rakyatnya karena tak kunjung menerapkan kebijakan yang dinanti banyak pihak tersebut.

Warganet juga menyoroti pernyataan terkait wacana darurat sipil sebagai langkah yang mungkin dipilih pemerintah dalam memerangi wabah covid-19.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-22.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-23.png

Usulan karantina wilayah yang sampai saat ini belum menjadi pilihan utama pemerintah sedikit banyak membuat warganet bingung. Terlebih lagi ketika pemerintah justru menawarkan langkah lain: darurat sipil.

Siapa yang Terlibat dan Dilibatkan dalam Topik Ini

Akun yang paling banyak terlibat dalam pembahasan topik karantina wilayah ialah sebagai berikut.

This image has an empty alt attribute; its file name is 5.png

Dari penelusuran Netray, akun media berita @tempodotco tercatat menjadi top inisiator yang paling banyak membahas topik ini selama seminggu terakhir.

Jaringan Percakapan

Pembahasan topik karantina wilayah di Twitter selama seminggu terakhir membentuk pola jaringan percakapan seperti berikut.

Akun @aniesbaswedan, @jokowi, dan @tirta_hudhi menjadi kepala jaringan percakapan topik karantina wilayah selama seminggu terakhit. Ini menunjukkan bahwa ketiga akun tersebut paling banyak disebut warganet ketika membahas topik karantina wilayah. Selaku penentu kebijakan, warganet terus menyebut akun Presiden RI Joko Widodo ketika membahas topik ini. Sementara akun Gubernur DKI Anies Baswedan juga menjadi yang paling banyak disebut kedua setelah Presiden Joko Widodo. Hal ini terkait posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta, wilayah yang memiliki angka terdampak dan kematian tertinggi di Indonesia. Warganet menganggap keputusan karantina wilayah paling tepat diberlakukan di Jakarta sesegera mungkin. Namun, keputusan tersebut sejauh ini masih terkendala oleh persetujuan pemerintah pusat.

Demikian pantauan Netray terkait pembahasan topik karantina wilayah di Twitter selama seminggu terakhir. Keinginan warganet agar pemerintah segera menerapkan kebijakan karantina wilayah masih terus menggema hingga saat ini. Meskipun demikian, tidak sedikit warganet yang mulai putus asa karena sampai saat ini karantina wilayah tidak kunjung diterapkan. Terlebih lagi ketika wacana darurat sipil muncul di media. Selain terus menolak wacana yang dianggap mengarah pada pemerintah otoriter tersebut, warganet hanya bisa terus mengusulkan agar kebijakan karantina wilayah segera diterapkan mengingat pandemi virus corona yang kian banyak menelan korban jiwa.

Penolakan Wacana Darurat Sipil Hingga Opini ‘Pemerintah Otoriter’

Winda Trilatifah
-
0
Penolakan Wacana Darurat Sipil Hingga Opini ‘Pemerintah Otoriter’

Istilah darurat sipil mendadak trending pada Senin, 30 Maret 2020 kemarin. Tidak hanya ramai diangkat sebagai topik pemberitaan oleh beberapa portal media, topik ini juga ramai diperbincangkan warganet di media sosial Twitter. Selain menjadi pertanyaan, istilah darurat sipil juga mendapat banyak kritikan dari beberapa pihak. Warganet Twitter pun ramai-ramai melambungkan tagar #TolakDaruratSipil untuk menyampaikan aspirasinya. Opini ‘pemerintah otoriter’ pun kembali naik di Twitter. Kira-kira seperti apa media dan masyarakat memandang wacana ‘darurat sipil’ tersebut? Lalu, apa yang hendak disampaikan warganet dalam gelombang tagar penolakan tersebut? Berikut pantauan Netray selengkapnya.

Kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar Hingga Darurat Sipil

Beberapa waktu terakhir, media memberitakan adanya sejumlah daerah yang mulai melakukan karantina wilayah sebagai langkah tegas memerangi covid-19. Namun, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kebijakan karantina wilayah merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Sampai sejauh ini, presiden belum memutuskan untuk melakukan karantina wilayah. Jokowi meminta kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau physical distancing dilakukan lebih tegas, disiplin, dan efektif lagi. Bahkan perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,

Wacana penetapan darurat sipil mulanya disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Laporan Gugus Tugas Covid-19 pada Senin, 30 Maret 2020. Presiden RI Joko Widodo meminta kementerian atau pihak terkait untuk membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan Kekarantinaan Kesehatan. Presiden Jokowi juga menambahkan bahwa apabila keadaan terus memburuk dapat mengarah pada kebijakan Darurat Sipil.

Pernyataan wacana penetapan darurat sipil tersebut lantas banyak disoroti oleh media. Setidaknya ada 231 artikel dari 54 portal media berbeda yang mengangkat topik ini pada 30 Maret 2020 dengan arah pembahasan pada ranah Pemerintahan (93%) dan Kesehatan (5%). Topik ini naik ke media antara pukul 14-15 WIB dengan paling banyak dibahas oleh portal Bisnis Indonesia, Suara, dan Tribunnews.

Pembahasan Topik Darurat Sipil di Twitter

Pembahasan topik darurat sipil pada 30 Maret 2020 sejak istilah tersebut muncul di media mencapai 53 ribu cuitan lebih dengan total sebanyak 15 ribu akun ikut terlibat dalam pembahasan topik ini.

Dari pantauan Netray, topik ini mulai diperbincangkan warganet antara pukul 13-14 WIB setelah Juru Bicara Presiden RI, Fadjroel Rachman menyampaikan kembali pernyataan Joko Widodo terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Darurat Sipil dalam cuitannya berikut.

This image has an empty alt attribute; its file name is jubir.png

Cuitan Fadjroel tersebut langsung ramai mendapat tanggapan dari warganet. Banyak warganet yang mempertanyakan istilah darurat sipil tersebut.

Demi menghindari banyak pertanyaan warganet, Fajroel kemudian menghapus cuitan sebelumnya dan membuat cuitan baru dengan pernyataan penambahan bahwa darurat sipil akan diterapkan apabila keadaan memburuk.

Namun, warganet tidak lantas berhenti bertanya. Kebingungan warganet terhadap istilah darurat sipil terus menggema di Twitter. Cuitan negatif menghiasi pembahasan topik ini hingga melonjak tajam pada pukul 21-22 WIB.

Berikut adalah beberapa cuitan warganet menanggapi pernyataan ‘darurat sipil’ yang disampaikan Jubir Presiden RI Fadjroel Rachman.

Sebagian besar warganet tidak setuju dan mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut. Warganet berpendapat bahwa ‘darurat sipil’ belum perlu diterapkan di Indonesia. Bahkan, beberapa warganet cukup tegas mengkritisi kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah untuk lari dari tanggung jawab dan kewajibannya terhadap rakyat dengan memperkuat kekuasaannya.

Dari rangkuman kumpulan kosakata yang disaring Netray berikut dapat diamati beberapa poin yang menjadi pembahasan warganet dalam menanggapi wacana penetapan ‘darurat sipil’.

Selain darurat sipil, kosakata yang paling banyak muncul adalah karantina, negara, rakyat, wilayah, dan kekuasaan. Dalam pembahasan topik ini, warganet masih mempertimbangkan opsi karantina wilayah ketimbang darurat sipil. Warganet juga mempersoalkan keuntungan/kerugian bagi negara atau rakyat apabila kebijakan ‘darurat sipil’ tersebut diterapkan. Opini adanya pemanfaatan atau pemaksimalan ‘kekuasaan’ pun secara umum mengikuti pembahasan topik wacana darurat sipil di Twitter.

Gelombang Tagar #TolakDaruratSipil

Tidak sekadar mempertanyakan istilah darurat sipil, warganet juga melambungkan tagar #TolakDaruratSipil untuk menyampaikan aspirasinya.

Total terdapat 30 ribu lebih cuitan menggunakan tagar #TolakDaruratSipil di Twitter pada 30 Maret 2020 dengan 23 ribu lebih akun yang ikut berpartisipasi dalam pelambungan tagar ini.

Dari pantauan Netray, tagar ini naik pada pukul 18.00 WIB dengan muatan sentimen negatif cukup banyak. Penggunaan tagar terus meningkat dari waktu ke waktu dan mengalami kenaikan tajam pada pukul 21.00 WIB dengan total 7,793 dalam satu jam. Berikut beberapa cuitan yang ingin disampaikan warganet dalam tagar #TolakSaruratSipil.

Beberapa cuitan populer penggunaan tagar #TolakDaruratSipil diinisiasi oleh @msaid_didu dan @DonAdam68. Mewakili ribuan aspirasi akun yang lain, warganet ingin menyampaikan keresahannya dalam tagar penolakan tersebut. Narasi ‘pemerintahan otoriter’ terus digaungkan oleh msaid_didu. Berikut jaringan percakapan warganet dalam arus tagar #TolakDaruratSipil pada 30 Maret 2020.

Selain @msaid_didu, terlihat pula akun @jokowi dan @K1ngPurw4 dalam jaringan percakapan tagar #TolakDaruratSipil. Jaringan percakapan tersebut menunjukkan akun-akun yang kerap disebut warganet dalam penggunaan tagar. Dari pantauan Netray, akun @msaid_didubanyak disebut lantaran @msaid_didu terlibat mengkritisi isu ini dan kemudian banyak warganet yang membagikan ulang atau ikut menyampaikan pendapatnya. Sementara akun @jokowi banyak disebut karena warganet ingin menyampaikan aspirasinya terhadap Presiden Jokowi selaku pembuat kebijakan. Untuk mengetahui siapa saja akun yang paling banyak melambungkan tagar ini berikut Netray sajikan Top 10 Initiator tagar #TolakDaruratSipil.

Demikian pantauan Netray terkait gelombang penolakan darurat sipil di media sosial Twitter. Merebaknya pembahasan topik darurat sipil beberapa saat setelah pernyataan terkait ‘darurat sipil’ naik ke media, menunjukkan bahwa isu ini cukup sensitif di mata warganet. Berbagai pertanyaan terkait urgensi pemerintah apabila harus diterapkan keadaan ‘darurat sipil’ terus menggema. Berbagai penolakan muncul dari warganet Twitter hingga muncul kembali narasi ‘pemerintah otoriter’, ‘pemanfaatan kekuasaan’ hingga upaya ‘lari dari tanggung jawab pada rakyat’ dalam gelombang arus tagar #TolakDaruratSipil.

Dampak Covid-19: Larangan Mudik 2020

Rizky Tia
-
0
Dampak Covid-19: Larangan Mudik 2020

Meski belum memasuki bulan Ramadhan atau masa mudik tidak sedikit masyarakat yang memilih pulang ke kampung halaman. Hal tersebut disebabkan penyebaran Covid-19 di Indonesia semakin meluas. Hingga pada Senin, 30 Maret 2020 ditemukan jumlah kasus sebanyak 1.414 dengan total pasien dirawat 1.217 sembuh 75 dan 122 meninggal dunia.

Pemerintah tengah berupaya meminimalisir penyebaran dengan berbagai himbauan untuk masyarakat. Salah satu himbauan tersebut yaitu larangan untuk mudik pada tahun ini. Hal tersebut disebabkan terjadinya lonjakan masyarakat perantau yang kembali ke kampung halaman. Berikut pantauan Netray terkait perbincangan warganet menanggapi topik Larangan Mudik.

Berdasarkan pantauan Netray ditemukan sebanyak 53.507 total cuitan terkait topik Larangan Mudik. Penyebaran Covid-19 memiliki dampak yang sangat luas, dari terganggunya aktifitas di luar rumah hingga ambruknya perekonomian negara. Terlebih virus tersebut tengah menyebar luas di Ibu Kota. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengkarantina diri sendiri agar penyebaran virus dapat terkendali. Terganggunya aktifitas di luar menyebabkan masyarakat yang menggantungkan pendapatannya di luar rumah pun terganggu. Oleh sebab itu tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk mudik dini.

Perbincangan warganet terkait larangan mudik tersebut dalam waktu satu minggu didominasi oleh sentimen negatif dan memuncak pada tanggal 28 Maret 2020. Terjadinya mudik dini disebabkan oleh lumpuhnya kegiatan harian yang biasa dilakukan, seperti liburnya sekolah atau kegiatan Work From Home. Mengingat tidak semua jenis pekerjaan dapat dilakukan dari rumah. Selain itu, kepanikan akan penyebaran Covid-19 tersebut menyebabkan masyarakat pendatang memilih pulang ke kampung halaman. Padahal ancaman menjadi pembawa virus tersebut pulang ke daerah justru lebih mengkhawatirkan. Itulah sebabnya pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak mudik selama masa tanggap pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Sebagai wilayah dengan jumlah kasus terbanyak DKI Jakarta dan Jawa Barat memutuskan untuk melarang warganya mudik dini. Terkait hal tersebut para pemudik secara otomatis juga berstatus ODP atau Orang Dalam Pemantauan dan harus mengisolasi diri selama 14 hari. Hal tersebut guna menghindari penularan pada keluarga atau masyarakat di daerah.

Menanggapi peraturan tersebut masyarakat tentu mengalami dilema. Masyarakat yang bertahan di perantauan namun tidak dapat bekerja tentu akan mengalami kesulitan ekonomi. Apabila memilih mudik dikhawatirkan membahayakan banyak orang. Meski belum ditetapkannyaa lockdown oleh pemerintah pusat namun masyarakat diharap tetap mengikuti himbauan atau instruksi dari pemerintah. Masyarakat yang sudah terlanjur pulang otomatis akan berstatus ODP meski tanpa gejala diwajibkan untuk mengkarantina diri selama 14 hari. Hal tersebut demi menjaga keselamatan bersama dan memutus penyebaran Covid-19.

Respons Warganet Menanggapi Peniadaan UN 2020

Winda Trilatifah
-
0
Respons Warganet Menanggapi Peniadaan UN 2020

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan peniadaan UNBK 2020 pada Selasa 24 Maret lalu dalam rapat terbatas dengan pembahasan UN melalui video conference. Keputusan tersebut merupakan langkah pemerintah dalam menghadapi wabah Covid-19 yaitu mengutamakan keselamatan dan kesehatan rakyat. Pembatalan UN yang sedianya akan dilaksanakan pada akhir Maret 2020 sekaligus menjadi penerapan kebijakan social distancing atau yang sekarang lebih ramah disebut physical distancing (pembatasan jarak fisik) untuk memotong rantai penyebaran virus corona SARS 2 atau Covid-19. Meskipun demikian, UNBK SMK yang dijadwalkan pada 16-19 Maret telah terselenggara di sejumlah daerah. Lalu, bagaiamana respon warganet menanggapi peniadaan UN 2020? Berikut pantauan Netray.

Pemberitaan Topik UN di Media; Penundaan hingga Peniadaan

Selama seminggu terakhir, pembahasan topik Ujian Nasional (UN) atau UNBK di media pemberitaan mengalami peningkatan. Dari penelusuran Netray, setidaknya terdapat 892 artikel dari 92 portal media yang membahas topik tersebut. Pembahasan topik tersebut berfokus pada kategori Pendidikan, Pemerintahan, dan Kesehatan. Berikut perkembangan topik UN di media selama 20-26 Maret 2020.

Gambar 1. Grafik Pergerakan Topik UN di Media Pemberitaan

Media membahas wacana peniadaan UN sebagai langkah tegas menyelamatkan kesehatan pelajar dan seluruh masyarakat Indonesia dari penyebaran virus corona. Sebelum pemerintah resmi mengumumkan pembatalan UNBK, beberapa daerah telah terlebih dahulu mengambil langkah tegas untuk menunda pelaksanaan UNBK yang telah dijadwalkan pada 30 Maret hingga 2 April mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, Komisi X DPR RIcmengusulkan peniadaan UNBK 2020 yang sebelumnya diwacanakan akan dihapus pada 2021 mendatang.

Senin, 23 Maret, anggota Komisi X dan Mendikbud Nadiem Makarim melalui rapat konsultasi via daring akhirnya menyepakati peniadaan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dari tingkat SMA, SMP, hingga SD. Keputusan tersebut selanjutnya diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Maret 2020.

Dari penelusuran Netray, Tribun News, Kompas, dan Republika menjadi 3 portal media yang paling gencar membahas topik ini selama seminggu terakhir.

Pembahasan Topik UN di Media Sosial Twitter

Netray menelusuri pembahasan topik pembatalan UN 2020 di media sosial Twitter untuk mengetahui respon masyarakat terkait kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tersebut. Berikut pantauan Netray selengkapnya.

Gambar 2. Grafik Pembahasan Topik UN di Media Sosial Twitter

Topik pembatalan UN 2020 mendapat respon positif di sosial media Twitter. Pelonjakan topik dengan muatan sentimen positif memuncak pada 24 Maret 2020 ketika UN resmi dibatalkan. Selain disampaikan melalui video conference, keputusan peniadaan UN 2020 juga diumumkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim dan Presiden Joko Widodo melalui Twitter seperti berikut.

Gambar 3. Pengumuman Peniadaan UN 2020 di Twitter

Kedua cuitan tersebut langsung menyita perhatian warganet, khususnya bagi mereka yang telah menanti keputusan tersebut sejak merebaknya pandemi covid-19 di Indonesia. Berbagai respon dari warganet pun menghiasi kolom komentar kedua akun tersebut sehingga membentuk jaringan percakapan seperti berikut.

Gambar 4, Jaringan Percakapan Warganet Bahas Pembatalan UN 2020

Keempat akun di atas membentuk jaringan yang terhubung meskipun tidak erat. Meskipun masih terhubung dengan jaringan akun @NadimMakarim, akun @jokowi tidak termasuk dalam jaringan segitiga akun @natacocogurl, @NadimMakarim, dan @NawalaKarsa yang saling terhubung. Hal ini berhubungan dengan kata kunci atau istilah yang digunakan dalam pembahasan topik. Jaringan akun @jokowi menggunakan istilah ‘ujian nasional/ UN’ dalam membahas topik ini, jaringan akun @natacocogurl dan @NawalaKarsa menggunakan istilah ‘UNBK, sementara jaringan akun @NadimMakarim menggunakan keduanya.

Selain kedua cuitan pengumuman pembatalan UN dari Presiden Joko Widodo dan Mendikbud Nadiem Makarim, berikut adalah cuitan populer @natacocogurl dan @NawalaKarsa yang mampu meramaikan pembahasan topik pembatalan UN 2020.

Dalam cuitannya, Anggi membagikan beberapa potret komentar warganet ketika menghadapi UN tahun lalu.

Gambar 5. Potret Cuitan Warganet Bahas UN 2019

Dengan adanya pembatalan UN tahun ini maka cerita-cerita lucu warganet menghadapi ujian nasional tidak akan lagi ditemui.

Bagaimana Respon Warganet Menyambut Pembatalan UN 2020?

Keputusan pemerintah dalam meniadakan Ujian Nasional (UN) di tingkat SD, SMP, hingga SMA sederajat menimbulkan bermacam reaksi dari warganet Twitter. Hal pertama yang paling banyak muncul adalah respon positif. Warganet menyambut baik keputusan pembatalan UN tersebut.

Selain itu, pembatalan UN mulai tahun ini menjadi sejarah bagi pelajar angkatan 2020. Warganet menceritakan kemalangan nasib pelajar angkatan 2020 karena menapaki banyak sejarah baru, seperti percobaan kurikulum 2013, percobaan UNBK, hingga penghapusan UN karena wabah Covid-19.

UN 2020 Ditiadakan, Angkatan 2020 Mengukir Banyak Sejarah Baru

Di sisi lain, peniadaan UN 2020 ini menimbulkan sejumlah kekecewaan, khususnya bagi pelajar SMK yang sudah telanjur melaksanakan UNBK pada pertengahan Maret lalu.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-6.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-11.png
Sudah Ujian, Sudah Belajar, Apakah Sia-Sia?

Beberapa warganet bahkan memberikan ucapan selamat berbahagia untuk para pelajar SMA yang tidak jadi UN.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-4.png
Dai Anak SMK untuk Anak SMA; Semoga Bahagia

Warganet yang sudah telanjur melaksanakan UN pada akhirnya hanya bisa berharap agar Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) dan Ujian Praktik (Uprak) juga ditiadakan.

Bagaiamana Jika Ujian Praktik Juga Ditiadakan?

Selain respon positif dan negatif dari warganet yang merasa senang karena UN dibatalkan juga ditemukan cuitan yang membahas alasan putus warganet yang cukup klasik; fokus UN. Berikut beberapa cuitannya.

Putus Gara-Gara Fokus UN Apa Kabar?

Tagar Terkait Topik

Dalam pembahasan topik UN di Twitter selama seminggu terakhir ditemukan 5 tagar populer yang paling banyak digunakan warganet, yaitu #UNBK, #UN2020, #BreakingNews, #unbk, dan #dirumahaja.

Inisiator, Top Mentioner dan Top Retweet User

Sementara itu, dari pantauan Netray diketahui bahwa akun @WartaBromo dan @pp_igi menjadi top inisiator dalam pembahasan topik ini.

Dalam membahas topik ini warganet paling banyak menyebut akun @jokowi dan @NadimMakarim. Sementara cuitan yang paling banyak dibagikan adalah cuitan dari akun @jokowi dan @detikcom.

Demikian pantauan Netray terkait topik pembatalan UN di media dan respon warganet dalam menanggapi keputusan tersebut.

Provider Favorit Netizen: Telkomsel vs Smartfren

Rizky Tia
-
1
Provider Favorit Netizen: Telkomsel vs Smartfren

Penggunaan smartphone tidak lepas dari kartu perdana yang digunakan sebagai alat untuk mengakses internet . Kartu perdana yang hadir dipasaran pun cukup beragam dengan berbagai penawaran yang menarik. Kecepatan dan kemudahan untuk berselancar di dunia maya menjadi salah satu pertimbangan utama bagi konsumen dalam mengakses internet. Netray mencoba mencari tahu provider favorit netizen dengan membandingkan Telkomsel dengan Smartfren. Netray memantau dua brand tersebut dimulai pada 13 Maret 2020 s.d 19 Maret 2020. Berikut hasil pantauan Netray.

Telkomsel

Berdasarkan pantauan Netray dapat diketahui jumlah Impression hingga hingga Potential Reach. Adapun total cuitan keyword Telkomsel mencapai 16.6K dengan didominasi cuitan bersentimen negatif. Berikut grafik cuitan Telkomsel periode 13 Maret 2020 s.d 19 Maret 2020.

Melalui grafik tersebut terlihat perbincangan warganet terkait Telkomsel memuncak pada tanggal 16 Maret 2020. Perbincangan warganet pada tanggal tersebut meninggi dipengaruhi oleh kebijakan yang diluncurkan oleh pihal Telkomsel, yaitu memberikan bonus akses 30gb kuota internet bagi pengguna Telkomsel untuk mengakses Zenius dan Ruangguru. Hal tersebut selaras dengan kebijakan pemerintah yang tengah menerapkan gerakan #SocialDistance sehingga sebagian besar sekolah-sekolah di beberapa wilayah Indonesia telah diliburkan. Oleh sebab itu, pihak Telkomsel mendukung kebijakan tersebut demi memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan memberi akses belajar online gratis.

Pada tanggal tersebut cuitan warganet mencapai 3,363 cuitan. Perbincangan warganet seputar kebijakan tersebut membuat warganet, khususnya pelajar merasa senang dan berterima kasih pada Telkomsel. Meski demikian secara keseluruhan pada periode ini Telkomsel didominasi cuitan bersentimen negatif, mengapa demikian? berikut beberapa cuitan warganet terkait Telkomsel.

Cuitan negatif tersebut dipengaruhi oleh sebagian pelanggan Telkomsel yang melakukan complain di media social Twitter. Melalui pantauan Netray sebagian besar warganet mengeluhkan jaringan Telkomsel yang kurang stabil. Berikut tanggapan warganet pelanggan Telkomsel yang puas dengan pelayanan Telkomsel dan mempengaruhi jumlah cuitan positif brand ini.

Smartfren

Pada periode yang sama, Netray memantau provider Smartfren. Melalui gambar di atas dapat diketahui hasil pantauan Netray. Berbeda halnya dengan Telkomsel, pada periode ini Smartfren didominasi oleh cuitan bersentimen positif.

Berdasarkan pantauan Netray terlihat perbincangan terkait Smartfren memuncak pada tanggal 17 Maret. Pada tanggal tersebut sebagian warganet membahas terkait peluncuran kartu perdana Smartfren 10N+. Seperti halnya Telkomsel, peluncuran tersebut juga berkaitan dengan COVID-19 yang tengah meluas di Indonesia dan gerakan Social Distance yang dihimbau pemerintah. Peluncuran tersebut menjadi bentuk dukungan provider Smartfren untuk pelanggan setianya sehingga dapat tetap mengakses internet meski tengah mengkarantina diri.

Terlihat pada tanggal tersebut perbincangan warganet terkait Smartfren mencapai 1.206 cuitan. Peluncuran tersebut merupakan bentuk dukungan Smartfren terhadap program pemerintah untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19. Meski demikian, Smartfren tetap memperoleh sentimen negatif terkait beberapa keluhan warganet. Adapun cuitannya adalah sebagai berikut.

Permasalahan terkait jaringan menjadi salah satu masalah utama yang kerap menjadi sasaran complain pelanggan Smartfren. Permasalahan tersebut juga menjadi pengaruh utama sentimen negatif pada brand ini. Akan tetapi, Smartfren juga memiliki tingkat kepuasan pelanggan yang cukup mepengaruhi total sentimen positif pada periode pantauan Netray.

Telkomsel vs Smartfren

Penelusuran Netray terkait Telkomsel dan Smartfren dimulai pada tanggal 13 Maret 2020 s.d 19 Maret 2020. Pada periode tersebut bertepatan dengan semakin meluasnya wabah COVID-19 yang telah ditetapkan oleh WHO sebagai Pandemik. Dalam hal ini pemerintah menerapkan kebijakan untuk masyarakat melakukan gerakan Social Distancing atau menjauhi keramaian. Dengan demikian sebagian besar sekolah pun ikut dinonaktifkan dan digantikan dengan tugas atau belajar dari rumah. Telkomsel mendukung gerakan pemerintah tersebut dengan cara bekerja sama dengan Zenius dan Ruangguru. Telkomsel memberi akses paket gratis sebesar 30gb sehingga siswa dapat tetap terfasilitasi untuk belajar secara online. Demikian halnya Smartfren yang juga mendukung gerakan Social Distancing meluncurkan perdana 10N+ yang juga banyak menawarkan benefit yang menarik pada penggunanya.

Meski keduanya memiliki sentimen negatif terkait beberapa keluhan pelanggan namun kedua provider tersebut berupaya untuk memberikan layanan terbaik. Terlihat keduanya mendukung gerakan pemerintah dengan memberikan kemudahan akses internet meski tengah beraktivitas di rumah.

Semoga pandemi Covid-19 ini segera selesai, dan kita semua dapat beraktivitas kembali seperti biasa

Netizen dan BPJS Kesehatan

Rizky Tia
-
0
Netizen dan BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) berdasarkan amanat UU NO. 24/2011. BPJS Kesehatan merupakan salah satu dari lima program Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk dari Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Sebelumnya BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan dahulu bernama Jamsostek. Sebagai BHMN BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan tugasnya langsung dipertanggung jawabkan kepada Kepala Negara atau Presiden.

Netray memantau laman Facebook akun BPJS Kesehatan untuk menemukan bagaimana tanggapan dari netizen terhadap BPJS Kesehatan. Monitoring tersebut dimulai 01 Maret 2020 s.d 20 Maret 2020

Gambar di atas menunjukan hasil laporan selama periode monitoring Netray. Berdasarkan hasil pantauan tersebut ditemukan 30 postingan dengan jumlah menyukai mencapai 111.1k dan postingan tersebut didominasi sentimen positif.

Adapun Peak Time Post terjadi pada tanggal 02 Maret 2020 pukul 17:00. Pada tanggal tersebut terdapat 3 postingan dengan 1 bersentimen positive dan 2 diantaranya neutral. Sedangkan Peak Time Comment terjadi pada 09 Maret 2020 dengan total 149 comment,  38 Sentiment Positive, 70 Sentiment Neutral, dan 41 Sentiment Negative. Peak Time Comment tersebut terjadi pukul 18:00. Berikut grafik sentiment trend post dan sentiment trend comment.

Laman BPJS Kesehatan pada 02 Maret 2020 juga mengunggah terkait pencegahan penyebaran COVID-19 dan pada 09 Maret 2020 mengunggah jumlah peserta JKN-KIS. Kedua unggahan tersebut menjadi pemicu terjadinya peak time post dan peak time comment pada tanggal tersebut.

Tidak hanya isu terkait COVID-19 melainkan juga perbincangan terkait batalnya kenaikan iuran BPJS yang ditetapkan oleh MA menjadi topik perbincangan netizen di laman tersebut. Tidak sedikit netizen bertanya terkait keabsahan pemberitaan tersebut.

Selain memantau laman BPJS Kesehatan di Facebook, Netray juga memantau tiga grup berbagi informasi di Facebook terkait BPJS Kesehatan. Ketiga akun tersebut memuat diskusi terkait informasi mengenai BPJS Kesehatan.

Berdasarkan pantauan Netray, grup BPJS Kesehatan (Tanya Jawab Seputar JKN) menjadi grup yang memiliki total member terbanyak. Selain memiliki jumlah member terbanyak grup tersebut juga menjadi grup yang memiliki total unggahan mencapai 667 unggahan selama masa periode pantauan Netray. Grup sharing tersebut menjadi ruang publik untuk netizen yang ingin bertanya dan berbagi informasi terkait pelayanan BPJS Kesehatan.

Dengan menggunakan kata kunci ketiga grup tersebut dan satu laman BPJS Kesehatan Netray menemukan 5 Topik terkait BPJS Kesehatan dengan Top Words pada setiap topik. Topik 2 menjadi topik yang memiliki persentase pembahasan terbesar, yakni dengan total 45%.

Melalui pantauan Netray dalam Topik 2 ditemukan perbincangan dengan didominasi bersentimen negatif dengan Top Tag ditempati oleh Kritik. Dengan demikian hal tersebut sesuai dengan sentimen negatif yang mendominasi topik tersebut.

BPJS Kesehatan menjadi Top Entity dan Top Page pada topik ini. Laman BPJS Kesehatan memiliki peran untuk membagikan informasi kepada warganet Facebook.

Finance Insurance menjadi Top Category dalam pembahasan terkait BPJS Kesehatan. Adapun Top Grup pada topik ini ditempati oleh BPJS Kesehatan (Tanya Jawab Seputar JKN). Berdasarkan pantauan Netray grup tersebut menjadi grup paling aktif membagikan informasi. Meski bukan merupakan grup resmi, grup tersebut memiliki jumlah member terbanyak.

Pertanyaan seputar pelayanan dan fasilitas terkait BPJS Kesehatan menjadi pembahasan oleh netizen yang membutuhkan informasi. Dengan adanya ruang grup tersebut memudahkan masyarakat untuk saling bertukar informasi seputar BPJS Kesehatan. Hal tersebut terlihat melalui Top Post pantauan Netray.

Selain bertukar informasi terkait pelayanan BPJS Kesehatan, netizen Facebook juga banyak membahas terkait topik terkini, seperti halnya Virus Corona yang penyebarannya tengah meluas di Indonesia, selain topik tersebut batalnya kenaikan iuran BPJS oleh MA juga menjadi perbincangan hangat warganet Facebook.

1...136137138...148Page 137 of 148

Analyze recent conversation about any topic you can think of on Twitter, News Media, Instagram, TikTok, YouTube, and Babe.

Subscribe

To get email updates from Netray.

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv