Home Blog Page 117

Menilik Warta Transformasi Bank Digital

Bank Digital menjadi solusi untuk efektivitas bidang perbankan di era digitalisasi. Masa pandemi seperti sekarang memaksa segala bidang untuk terus melakukan perkembangan transformasi digital. Bidang perbankan menjadi salah satu bidang yang sedang mengembangkan pelayanan seluruhnya dalam bentuk digital. Ekspansi bank digital ini, regulasinya masih terus diolah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mengingat dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 hanya mengenal dua jenis bank, yakni bank umum dan bank perkreditan rakyat. Oleh karena itu, OJK akan segera merilis regulasi terkait persyaratan pembentukan bank digital. 

Menilik kabar rencana ekspansi digital beberapa bank, Media Monitoring Netray melakukan pemantauan terkait topik tersebut. Sebenarnya apakah yang disebut dengan bank digital? Mengapa beberapa bank bergegas melakukan transformasi digital?

Bank Digital dalam Media Pemberitaan

Selama satu bulan periode pemantauan, topik bank digital diangkat oleh media pemberitaan sebanyak 309 artikel dari 53 portal media. Sentimen positif memenuhi linimasa pemberitaan untuk topik bank digital. Statistik pergerakan kurva terlihat stabil dari awal hingga akhir periode pemantauan. Hal ini menunjukkan persebaran topik berita tentang bank digital terbilang merata dari hasil pemantauan tersebut. Media terus mengawal pemberitaan terkait topik agar masyarakat dapat memperoleh kebaruan informasi. Sebenarnya apa sih bank digital itu? 

Transformasi Bank Digital

Bank digital merupakan layanan perbankan daring. Segala bentuk pelayanan seperti transaksi, pembukaan rekening, aduan, dan semua kegiatan yang berkaitan dengan bank dapat dilakukan lewat smartphone. Melalui layanan ini, nasabah tidak perlu repot mendatangi kantor cabang, menyesuaikan jadwal nasabah serta berpatokan pada jam operasional kantor. Cara kerja layanan bank digital dirancang senyaman mungkin untuk menghemat waktu nasabah. 

Adanya pandemi Covid-19 membuat interaksi sosial terhambat sehingga dibutuhkan layanan yang praktis untuk melakukan transaksi perbankan. Munculnya inovasi bank digital diharapkan dapat mempermudah segala urusan bidang finansial dalam satu genggaman. Perkembangan tersebut yang membuat Otoritas Jasa Keuangan menyegerakan untuk menetapkan regulasi dasar dan persyaratan dalam pembentukan bank digital.   

Aturan OJK untuk Bank Digital

Persaingan antar bank dalam berekspansi menuju bank digital terus menjadi PR bagi Otoritas Jasa Keuangan. Bank besar maupun bank kecil sudah berbondong-bondong meminta izin OJK menuju transformasi bank digital. Sebab, bisa dibayangkan apabila suatu bank tidak memiliki layanan digital maka akan sulit bertahan dalam kondisi seperti ini. Media pemberitaan membingkai beberapa artikel respons OJK yang akan mewadahi bank digital dalam suatu bentuk peraturan bank digital. Dalam aturan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan akan mengatur pendirian bank baru termasuk bank digital. Meski begitu, bank digital harus memiliki tata kelola teknologi yang lebih baik serta kapasitas permodalan yang mencukupi. Dikutip dari CNBC Indonesia, model bisnis bank baru yang full digital ini setidaknya harus memiliki modal inti sebesar 10 triliun rupiah untuk mengantisipasi layanan digital. 

BNC Go To Bank Digital 

Pada hasil pemantauan, media pemberitaan merangkum beberapa bank yang sudah melakukan persiapan untuk berekspansi menuju bank digital. Menyambut kabar dari Otoritas Jasa Keuangan yang akan segera merilis regulasi bank digital, BNC bersemangat untuk melakukan persiapan sejak awal. 

Bank Neo Commerce yang merupakan rebranding dari Bank Yudha Bhakti menempuh strategi serius dalam memperkuat ekosistem digital. BNC siap menjadi bank digital dengan memberikan neo eksperience perbankan yang menyenangkan bagi nasabah melalui layanan digital end-to-end. Bank Neo bersedia memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Melalui media Investor Daily Indonesia, BNC mengungkapkan akan membentuk ekosistem yang luas dengan mengajak berbagai perusahaan digital untuk bekerja dan berkembang bersama. 

Bank Jago Satu Step lebih Awal untuk Transformasi Bank Digital 

Bank yang juga menjadi sorotan media karena gencar mempersiapkan transformasi bank digital ialah Bank Jago. Berbeda dengan Bank Neo Commerce, Bank Jago sudah satu step lebih awal menuju bank digital. 

PT Bank Jago Tbk memperlihatkan keseriusannya untuk menjadi bank digital dengan peluncuran aplikasi bernama Jago App. Melalui aplikasi tersebut, Bank Jago menawarkan Jago App sebagai solusi keuangan life-centric. Dalam Jago App tersebut pengelolaan uang menjadi lebih sederhana, kolaboratif, dan inovatif. Media Detik menyebutkan bahwa salah satu keunggulan Jago App adalah mempermudah nasabah dalam pembuatan rekening tanpa tanda tangan. Calon nasabah hanya diminta menyediakan KTP, Nomor Pajak, dan jaringan internet yang stabil. Kemudian calon nasabah mengisi formulir serta melampirkan foto dalam aplikasi. Setelah selesai nasabah melakukan video call dengan petugas customer service untuk verifikasi dan pembuatan rekening selesai. Percepatan proses tersebut yang membuat Bank Jago satu langkah lebih siap berkembang menjadi bank digital seutuhnya dari bank-bank lainnya.  

Melihat Jajaran Organisasi

Gambar tersebut merangkum beberapa organisasi yang berkaitan erat dengan pembahasan tentang bidang perbankan digital. Organisasi yang paling banyak menjadi sorotan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagai organisasi yang menaungi perusahaan bidang perbankan. Selain itu, wacana transformasi digital tersebut nyatanya membuat semua bank berlari menuju ekspansi bank digital. Hal ini sesuai dengan jajaran organisasi yang terangkum dalam fitur entitas organisasi yang mana dipenuhi oleh nama-nama bank di Indonesia.  

Sekilas Pandangan Warganet tentang Bank Digital 

Selain melakukan pemantauan pada media pemberitaan, Netray juga mencoba memantau topik bank digital tersebut dalam media sosial Twitter. Apakah topik tersebut ramai diperbincangkan oleh warganet? Atau justru warganet tidak antusias akan ekspansi bank digital?

Pemantauan pada masa periode yang sama dengan media pemberitaan, yakni satu bulan terhitung dari 23 Maret-21 April, topik bank digital tidak ramai menjadi perbincangan. Warganet tidak begitu antusias membahas perkembangan bank digital tersebut. Hanya sebanyak 119 cuitan yang terangkum selama satu bulan pemantauan, itu pun sebagian cuitan berasal dari akun twitter portal media. 

Cuitan dari akun-akun portal media pemberitaan seperti @korantempo, dan @KompasTekno, tersebut mengangkat topik bank digital dalam ranah media sosial twitter. Namun topik tersebut tidak menarik antusias warganet hingga memicu diskusi publik. Alhasil hanya terdapat beberapa warganet yang menuliskan tanggapannya terkait ekspansi bank digital. 

Dari beberapa contoh cuitan di atas, tanggapan yang diungkapkan oleh warganet bersentimen netral dengan muatan kalimat mengarah nada positif. Hal ini dapat dikatakan bahwa pelebaran bidang perbankan menjadi bank digital mendapat sambutan baik dari masyarakat. Hanya saja OJK belum resmi mengeluarkan regulasi bank digital sehingga belum banyak warganet yang aware pada kabar tersebut. Selain menanggapi tentang bank digital secara keseluruhan, warganet juga membahas salah satu bank yang telah mendeklarasikan diri sebagai cikal bakal menuju bank digital yakni Bank Jago. Melalui inovasi peluncuran aplikasi yang diberi nama Jago App, bank ini berhasil mencuri perhatian publik.  

Bank Jago, Bank Digital Pertama?

Peluncuran aplikasi dari Bank Jago yang merupakan inovasi menuju transformasi digital tersebut mendapat beberapa tanggapan dari warganet. 

Berdasarkan cuitan warganet di atas, dapat dilihat bahwa sebagian warganet penasaran ingin mencoba kecanggihan yang ditawarkan oleh Jago App. Namun sebagian warganet lainnya yang sudah menggunakan aplikasi Bank Jago merasa terkendala dengan waktu pemrosesannya. 

Bank digital memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan finansial dalam satu genggaman smartphone. Selain menghemat waktu juga mengurangi intensitas kegiatan antrean, seperti yang sering terjadi pada bank konvensional. Namun disisi lain, ekspansi bank digital juga perlu menjalani uji coba untuk menghindari adanya kegagalan proses transaksi. Demikian analisis Netray. 

Pemerintah Kembali Sita Aset Negara dari Keluarga Soeharto

Pemerintah kembali menyita aset negara dari tangan keluarga Soeharto. Belum lama ini warganet dan media pemberitaan daring ramai memperbincangkan terkait aset negara yang direbut oleh Presiden Jokowi untuk kembali dikelola oleh negara, yakni TMII. Hal ini membuat warganet takjub dengan langkah yang diambil Jokowi tersebut, pasalnya beberapa dekade belakangan persoalan ini dibiarkan begitu saja oleh pemimpin negara sebelumnya. Media Monitoring Netray pun kembali melakukan pantauan terkait topik ini sejak 06 April 2021 sampai dengan 20 April 2021.

Aset Negara

Sebelumnya Netray sempat memantau perbincangan publik terkait Opini Warganet Tentang Polemik Hak Kelola TMII yang ramai menjadi perbincangan. Kali ini pemerintah kembali merebut hak atas aset negara yang sebelumnya dikelola oleh keluarga Mantan Presiden Kedua RI, yakni Presiden Soeharto yang kembali menghebohkan jagat maya. Berdasarkan pantauan Netray terlihat jumlah pemberitaan terkait topik ini mencapai 147 total artikel yang berasal dari 50 media pemberitaan daring dan melibatkan lebih dari seribu delapan ratus total person entities.

Adapun pemberitaan seputar topik ini didominasi oleh pemberitaan berkategori pemerintahan dan politik. Berdasarkan grafik di atas terlihat pemberitaan topik tersebut memiliki intensitas yang cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh kemunculan artikel di setiap harinya selama periode pantauan Netray. Lalu isu apa sajakah yang mendominasi pembahasan media pemberitaan daring?

Melalui fitur issues report terlihat pembahasan media pemberitaan terkait topik ini didominasi oleh isu seputar pengambil-alihan aset negara, yakni TMII, Gedung Granadi, dan Villa Megamendung. Pengambil-alihan TMII menyebabkan isu ini ramai menjadi perbincangan dalam beberapa waktu belakangan. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah menyita Gedung Granadi dan aset Megamendung milik Keluarga Cendana pada 2018 lalu. Penyitaan tersebut dilakukan guna menjalankan putusan Mahkamah Agung atas gugatan Kejaksaan Agung terhadap yayasan milik Keluarga Cendana yang telah terbukti menyelewengkan duit negara untuk pendidikan.

Jokowi Kembali Merebut Sejumlah Aset Negara dari Keluarga Cendana

Selama beberapa dekade belakangan perebutan aset negara dari keluarga Cendana belum pernah dilakukan. Langkah Jokowi untuk mengambil tindakan tersebut pun menjadi sorotan media pemberitaan daring. Adanya permasalahan terkait pajak, pengelolaan, dan penyalahgunaan anggaran membuat pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas untuk menyita kembali aset negara yang telah dikuasai selama lebih dari 44 tahun tersebut.

Oleh karena itu, nyali Jokowi dalam merebut aset negara dari tangan keluarga Cendana pun menjadi sorotan media. Aset tersebut disita negara karena kasus Yayasan Supersemar. Bahkan sejauh ini PN Jaksel telah menyita aset senilai sekitar Rp 242 miliar dari total 113 rekening milik Yayasan Supersemar. Sementara Yayasan Supersemar diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 4,4 triliun.

Kembalikan Aset Negara, Jokowi Mendapat Apresiasi dari Warganet

Gedung Granadi dan Villa Megamendung disita dan diambil alih oleh negara setelah permasalahan Yayasan Supersemar pada 2018 lalu. Setelah TMII hal ini pun kembali ramai menjadi perbincangan baik pada media pemberitaan daring maupun pada media sosial Twitter.

Berdasarkan pantauan Netray pada media sosial Twitter terlihat total perbincangan terkait topik ini mencapai 205 total cuitan dengan didominasi oleh cuitan bersentimen positif. Adapun jumlah impresi mencapai 19.2K dengan potensi jangkauan mencapai 21.5K.

Berdasarkan Top Words terlihat beberapa kosa kata yang mendominasi perbincangan warganet seputar topik ini, seperti halnya pemerintah, disita, tmii, gedung granadi, megamendung, aset negara, dan beberapa kosa kata lainnya. Kosa kata tersebut mendominasi perbincangan warganet yang mengomentari tindakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo. Seperti apakah perbincangan warganet terkait topik ini?

Pengambil-alihan aset negara ini menuai respons positif dari warganet. Warganet mengapresiasi langkah Presiden tersebut. Jokowi dinilai serius dalam menyita kembali aset negara dan utang keluarga cendana yang dikabarkan dibayar oleh Tommy Soeharto senilai Rp 1,2 Triliun. Tak heran bila Jokowi kemudian mendapat apresiasi dari warganet karena dinilai berhasil melawan penguasa Orba.

Dukungan dan apresiasi dari warganet pun terus mengalir, terlebih tindakan ini dinilai sebagai keseriusan Jokowi dalam upaya merebut kembali aset negara. Sebelumnya Jokowi juga diketahui telah mengambil alih saham kepemilikan Freeport, Blok Rokan, hingga Blok Mahakam untuk dikembalikan kepemilikannya kepada negara. Itulah sebabnya sebagian warganet mendukung langkah dari Presiden ke-7 RI ini.

Top Entities

Pada kategori Top People terlihat nama Mantan Presiden RI ke-2, Soeharto menempati urutan teratas topik ini, diikuti oleh Pratikno dan Jokowi selaku Presiden RI saat ini. Sementara itu pada kategori Top Organizations terlihat Yayasan Harapan Kita dan Kemensegneg menempati urutan teratas diikuti oleh beberapa organisasi negara lainnya. Pada kategori Top Facilities dapat diamati aset negara TMII, Gedung Granadi, dan Vila Megamendung berada pada Top 5 kategori fasilitas negara yang juga menjadi topik pembahasan kali ini.

Adapun pada kategori Top Accounts terlihat @Jinggaviolet3 menempati urutan teratas kategori ini, diikuti oleh sembilan akun lainnya. Sementara itu, pada kategori Top Portal, Detik menempati posisi sebagai media yang paling banyak menerbitkan pemberitaan terkait topik ini.

Pemerintah kembali menyita aset negara dari tangan keluarga Cendana. Hal ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam merebut kembali aset negara yang disalahgunakan oleh kekuasaan keluarga Mantan Presiden RI Soeharto. Jokowi dinilai memiliki nyali yang cukup berani karena telah tegas mengambil tindakan tersebut setelah beberapa dekade hal ini luput dari pemerintah sebelumnya. Sementara itu, warganet merespons baik langkah Jokowi tersebut karena dinilai mampu melawan kekuasaan Orba dan dapat dengan tegas merebut kembali hak-hak negara.

Demikian hasil pantauan Netray simak analisis dan informasi terkini lainnya melalui https://analysis.netray.id/

Pemerintah Fokus Kembangkan Industri Halal Di Tengah Pandemi

Industri halal menjadi sektor yang kian dikembangkan oleh pemerintah. Industri halal menjadi bagian dari ekonomi berbasis syariah yang dinilai memiliki potensi yang dapat berkembang pesat di Tanah Air. Kabarnya pemerintah tengah serius menggarap sektor ini dimulai dari sektor keuangan dan berlanjut pada pengembangan sektor riil. Hal ini juga dibuktikan dengan didirikannya Badan Penyelenggara Penjaminan Produk Halal (BPJPH). Upaya tersebut dilakukan untuk menangkap peluang pasar domestik maupun internasional.

industri halal

Media Monitoring Netray memantau pembahasan media pemberitaan daring seputar topik ini sejak 18 Maret 2021 sampai dengan 16 April 2021. Selama periode tersebut ditemukan 276 total artikel pemberitaan yang berasal dari 56 media pemberitaan daring dengan didominasi oleh pemberitaan berkategori keuangan, pariwisata, dan pemerintahan. Ketiga kategori pemberitaan tersebut memiliki kaitan dengan fokus pengembangan pemerintah dalam industri berbasis halal.

Melalui grafik di atas terlihat pemberitaan seputar topik ini memiliki intensitas yang cukup tinggi. Hal tersebut dapat diamati melalui munculnya pemberitaan terkait topik ini setiap harinya pada grafik di atas. Meski terus menjadi pembahasan, pemerintah menilai sektor ini masih belum berkembang secara pesat.

Melalui fitur Issues Report dapat diamati beberapa kata kunci yang kerap muncul dalam pemberitaan media daring dalam membahas topik ini. Beberapa di antaranya ialah syariah, halal, bank, keuangan, unilever dan beberapa kosa kata lainnya. Seperti halnya pada Word Cloud dapat diamati beberapa kosa kata yang serupa. Menariknya, melalui kedua hasil report tersebut terlihat sebuah nama perusahaan yang tidak asing di jaringan pasar global, yakni PT. Unilever yang turut menjadi pembahasan media daring. Mengapa Unilever turut menjadi pembahasan media terkait topik ini?

Unilever Turut Mengambil Andil Kembangkan Industri Halal di Tanah Air

Dalam upaya mengembangkan industri ini PT Unilever Indonesia Tbk turut mengambil peran. Hal ini ditunjukkan melalui peluncuran Unilever Muslim Center of Excellence (UMCE) sebagai pusat studi produk halal yang akan digunakan untuk melahirkan produk-produk FMCG yang halal.

Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk, Ira Noviarti dalam peluncuran UMCOE secara virtual mengatakan Unilever Indonesia berkomitmen untuk penerapan sistem jaminan halal secara menyeluruh. Komitmen tersebut kami perkuat dengan meluncurkan UMCOE sebagai wujud keseriusan Unilever dalam melahirkan rangkaian produk dan program yang relevan dengan kebutuhan konsumen muslim di Indonesia maupun dunia. Dengan adanya kemitraan ini, UMCOE berupaya mewujudkan komunitas muslim yang lebih sehat dan sejahtera melalui rangkaian program pengembangan ekonomi syariah, dan pemberdayaan masyarakat. Itulah sebabnya PT Unilever Indonesia Tbk turut menjadi pembahasan media terkait topik ini.

Industri Halal Berkembang Meski di Tengah Pandemi

Wakil Presiden, Ma’ruf Amin di Jakarta dalam acara peluncuran program Muslim Center of Excellence (M-COE) yang diselenggarakan Unilever Indonesia secara daring mengatakan sebaiknya pengusaha Indonesia mengembangkan bisnis di bidang syariah untuk memperkuat ekosistem industri halal nasional. Menurut Ma’ruf Amin dengan berkembangnya jumlah pengusaha yang menggeluti bidang syariah maka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia akan semakin cepat tercapai.

Ma’ruf Amin mengatakan bahwa di tengah pandemi perbankan syariah tetap tumbuh positif karena perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil atau berbagi beban. Menurutnya, seperti dalam bermudharabah atau kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana, sistem bagi hasil membuat antara pengelola dana dan pemilik dana memperoleh keuntungan yang sama.

Dilansir melalui laman Sindonews pemerintah memiliki empat strategi yang akan menjadikan RI sebagai pusat halal dunia, seperti pertama dengan pembangunan kawasan industri halal atau Halal Industrial Park (HIP), kedua adalah melalui penggabungan tiga bank syariah milik negara menjadi Bank Syariah Indonesia, ketiga adalah dengan melakukan optimalisasi pengelolaan dana sosial, keempat dengan mendirikan pusat-pusat pelatihan dan pengembangan bagi para pelaku bisnis syariah. Selain itu, Wapres mengimbau agar masyarakat dan seluruh jajaran memberikan kontribusi aktifnya untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Upaya lainnya yang ditunjukkan oleh pemerintah juga disampaikan oleh Sri Mulyani. Selaku Menteri Keuangan RI, ia mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen mendukung, memfasilitasi, dan memperkuat ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hal ini sesuai dengan masterplan ekonomi dan keuangan syariah 2019-2024, yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Saat ini pemerintah telah membuka dua daerah industri halal yang menjadi piloting, yaitu Modern Cikande Industrial Estate di Serang dan Safe n Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo. Menurut Sri Mulyani pengembangan infrastruktur dan klaster industri halal merupakan kontributor penting peningkatan industri halal.

Pada kategori Top People terlihat Wakil Presiden Ma’ruf Amin menempati posisi teratas kategori ini, kemudian diikuti oleh Erick Thohir dan Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan RI. Selain itu, pada kategori Top Organizations terlihat MUI, BUMN, dan beberapa organisasi terkait lainnya yang turut menjadi pembahasan media pemberitaan daring pada topik ini.

Sementara itu, pada kategori Top Portal terlihat Republika dan Sindonews menempati urutan teratas sebagai media yang paling banyak menerbitkan artikel pemberitaan seputar industri halal Indonesia. Sesuai dengan masterplan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia 2019-2024 untuk mewujudkan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia pemerintah terus menggenjot pengembangan sektor ini. Meski dinilai mengalami pertumbuhan yang baik di tengah kondisi pandemi, pemerintah merasa sektor ini masih harus ditingkatkan lagi. Itulah sebabnya pemerintah mengajak seluruh masyarakat dapat terlibat aktif dalam mengembangkan industri dan ekonomi berbasis halal ini.

Demikian hasil pantauan Netray, simak hasil analisis dan informasi terkini lainnya melalui https://analysis.netray.id/

Rencana Pemprov DKI Ingin Miliki Software Sistem Analitik Seharga Rp 92,8 Miliar

Adopsi teknologi digital sebagai bagian dari pemerintahan seperti pasang air laut yang menenggelamkan bibir pantai, keberadaanya tak dapat dibendung lagi. Kemajuan teknologi digital bisa dimanfaatkan untuk menggarap sejumlah kesulitan yang dihadapi pemerintah di masa lalu. Salah satu yang paling penting berhubungan dengan pengelolaan data, sumber utama proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

Contoh paling terbaru adalah rencana pemerintah DKI Jakarta untuk memiliki perangkat lunak sistem analitik. Seorang warganet menemukan rencana ini dari daftar informasi tender milik pemerintah. Belum ada penjabaran yang lebih detail dari rencana pengadaan barang tersebut selain perangkat ini merupakan bagian dari Program Smart City.

Yang mencuri perhatian dari informasi ini adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mengadakan sistem analitik tersebut. DKI Jakarta menganggarkan APBD sebanyak 92,8 miliar rupiah untuk sebuah software yang belum diketahui efektivitasnya. Keresahan tersebut sepertinya coba disampaikan oleh Ismail Al Anshori, seorang penulis dan peneliti teknologi informasi. 

Melalui akun Twitter pribadinya @thedufresne, Ismail bertanya kira-kira untuk tujuan apa software seharga 92,8 miliar rupiah tersebut diadakan. Pasalnya, banyak proyek pemerintah yang bisa didanai oleh anggaran tersebut. Ismail menyebutkan, antara lain 80 RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak), 8 buah bangunan Sekolah Dasar, atau 37 unit bus yang kemungkinan dapat digunakan untuk mengembangkan sistem transportasi massal Transjakarta.

Mengingat subjek perbincangan ini adalah teknologi sistem analitik digital, Netray Media Monitoring ingin memantau pendapat warganet melihat rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut. Hasil pemantauan ini bisa menjadi cerminan atas cara pandang masyarakat dalam menilai urgensi teknologi ini. Bagaimanapun juga Netray Media Monitoring adalah perangkat berbasis teknologi yang serupa.

Situasi Pemantauan Wacana Sistem Analitik DKI Jakarta

Pemantauan dilakukan dengan menggunakan kata kunci “sistem analitik” sebagai parameter perbincangan. Hasilnya menunjukan bahwa topik yang diangkat oleh @thedufresne ternyata tidak menyebar ke ranah publik secara luas. Terlihat dari data statistik yang dikumpulkan oleh Netray dari tanggal 11 April hingga 17 April 2021 secara faktual hanya diisi cuitan dari Ismail. 

Meskipun begitu, cuitan tersebut mengundang banyak impresi dari warganet. Setidaknya twit dari @thedufresne direspons oleh warganet sebanyak 28,3 ribu kali dalam bentuk reply, retweet, atau favorites. Secara potensial, topik perbincangan ini juga hanya menjangkau 201,9 ribu akun pengguna Twitter. Dengan data statistik semacam ini, tidak mungkin topik anggaran tender sistem analitik DKI Jakarta dikategorikan sebagai perbincangan yang viral di sosial media.

Mengetahui rendahnya volume perbincangan berbasis kata kunci, pemantauan beralih dengan memanfaatkan fitur Account Monitoring. Fitur ini akan mengambil keseluruhan data dan interaksi sebuah akun pada periode tertentu. Hanya saja data yang diambil tidak difilter sesuai dengan kata kunci atau topik perbincangan yang ingin dipantau. Akan tetapi, Netray bisa mendapatkan semua interaksi yang terjadi pada akun tersebut untuk periode yang spesifik.

Merangkum Perbincangan dari Akun @thedufresne

Saat memantau akun @thedufresne pada tanggal 12 April 2021, periode kala ia mengunggah cuitan dengan topik rencana pengadaan sistem analitik digital oleh Pemprov DKI Jakarta, ditemukan sejumlah data krusial. Pertama, pada tanggal tersebut, akun @thedufresne mendapat retweet sebesar 125,1 ribu kali. Jumlah yang cukup besar ini tentu datang dari cuitan yang paling populer, yang membuka topik perbincangan. 

Tak hanya itu, cuitan lain juga turut menyumbang interaksi dari warganet. Pada cuitan terpopuler kedua, Ismail menyebutkan ada kemungkinan jika pengadaan software sistem analitik tersebut satu paket dengan rencana Pemprov DKI Jakarta untuk memiliki server seharga 29 miliar rupiah.

Akun @thedufresne lantas menyoroti masalah keterbatasan akses masyarakat terkait informasi tender tersebut. Gubernur Anies Baswedan membuat website yang memuat data Smart Budgeting namun hanya bisa diakses menggunakan login username dan password. Hal ini dinilai menyulitkan publik untuk mengetahui rincian anggaran pembangunan DKI Jakarta.

Kembali ke topik pengadaan software sistem analitik. Cuitan pionir @thedufresne tentu saja mendapat banyak respons berbentuk reply dari warganet. Respons ini menjadi modal penting untuk membaca perspektif publik terhadap topik perbincangan. Sejumlah reply dari warganet, antara lain akun @PAClearning yang menilai bahwa dengan anggaran tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membuat aplikasi AutoML (Machine Learning), Computer Vision, Dashboard, sistem NLP (neuro linguistic program) end-to-end, dan masih banyak lagi.

Sedangkan akun @dontletmidon berpendapat bahwa ia belum pernah melihat proyek senilai hampir 100 miliar rupiah meski sudah bertahun-tahun kerja sebagai konsultan Bank Indonesia (BI). Bahkan ketika sekarang semua data sudah bisa disimpan secara cloud storage, tanpa harus mengadakan pembelian server, maksimal dulu nilai proyek paling tinggi seharga 1 juta dolar atau setara hampir 15 miliar rupiah.

Warganet juga berbagi pengalaman serupa seperti yang dilakukan akun @gilangpmks. Ia mendengar sebuah proyek pengadaan aplikasi untuk mengumpulkan data konsumen milik sebuah perusahaan. Aplikasi tersebut senilai servis 22 miliar rupiah selama satu tahun untuk layanan yang tidak seberapa. Menurutnya ia bisa membuat layanan yang lebih murah, yakni 500 juta rupiah dengan servis yang lebih baik.

Tidak sedikit pula balasan berupa pertanyaan fungsionalitas dari software tersebut. Atau justru membuatnya menjadi parodi. Seperti dari akun @kameradPyo yang berkelakar bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk menambang bitcoin untuk menambah pendapatan daerah. Atau @ahmadmmtaz yang membuat lelucon bahwa saking powerfull-nya mesin tersebut bisa memprediksi kapan jemuran kering.

Pada akhirnya bagi publik yang paham tentang dunia teknologi informasi, anggaran yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta untuk membuat software sistem analitik seharusnya lebih terbuka lagi informasi penggunaannya. Dana sebesar itu sangat mungkin digunakan untuk membangun sebuah proyek digital yang memadai jika benar-benar tahu dimana mencari rekanan yang tepat. Atau daripada membangun software sistem analitik baru, Pemprov DKI Jakarta bisa menggunakan perangkat dan layanan dari Netray yang sudah terbukti bekerja dengan baik. Untuk mencari tahu informasi terkait produk sistem analitik Netray, kunjungi link ini.

Mengamati Arah Perbincangan Publik Kala Membahas Bukit Algoritma

Wacana pembangunan megaproyek Bukit Algoritma yang berhembus seminggu belakangan telah menarik perhatian publik untuk turut bersuara dan menyuguhkan sejumlah gagasan yang sekiranya membantu. Kritik dan pertanyaan seputar hal teknis maupun urgensi proyek pengembangan digital yang berkiblat pada Silicon Valley ini pun sempat bergaung dari sejumlah tokoh hingga masuk dalam ranah diskusi publik di Twitter. Bahkan hingga saat pemantauan ini ditulis, euforia gagasan Bukit Algoritma masih ramai dicuitkan oleh warganet.

Lalu bagaimana perkembangan topik Bukit Algoritma di media pemberitaan selama sepekan terakhir? Seperti apa media membungkus topik ini? Apa saja hal-hal yang disoroti media pemberitaan? Sementara itu, bagaimana masyarakat yang diwakili warganet menanggapi wacana pembangunan proyek Bukit Algoritma? Apa sajakah hal-hal yang menjadi pemantik diskusi kala topik Bukit Algoritma beredar di jagat maya Twitter? Berikut hasil pemantauan Media Monitoring Netray.

Perkembangan Proyek Bukit Algoritma di Media Pemberitaan

Topik bukit algoritma dibicarakan oleh 30 portal media dalam 72 artikel yang terbit pada periode 7-14 April 2021. Topik ini paling banyak dibahas dalam ranah Ekonomi dan Pemerintahan. Dalam hal ini, anggaran dana, pembiayaan, dan nilai proyek Bukit Algoritma menjadi hal yang paling banyak disoroti. Melihat grafik Peak Time di atas, dapat diamati bahwa topik ini muncul sejak 7 April 2021 ketika kontrak penggarapan proyek Bukit Algoritma telah diteken oleh ketiga pihak terkait; PT Amarta Karya (Persero), Kiniku Bintang Raya KSO dan PT Bintang Raya Lokalestari.

Penandatangan tersebut dilakukan oleh Direktur Utama Amarta Karya Nikolas Agung, Ketua Pelaksana Kiniku Bintang Raya KSO Budiman Sudjatmiko, dan Direktur Utama PT Bintang Raya Lokalestari Dhanny Handoko. Tak heran apabila ketiga tokoh penting tersebut selalu muncul dalam pemberitaan proyek ini. Pun dari pantauan Netray, pemberitaan Bukit Algoritma sejauh ini didominasi oleh kabar penandatangan kontrak tersebut.

Proyek Bukit Algoritma akan dibangun di lahan seluas 888 hektare di Cikidang dan Cibadak Sukabumi. PT Amarta Karya bertindak sebagai mitra yang membangun Bukit Algoritma. Untuk tahap awal pembangunan selama tiga tahun ke depan, nilai total proyek diperkirakan mencapai 1 miliar euro atau setara dengan Rp 18 triliun dengan rincian untuk peningkatan kualitas ekonomi 4.0, peningkatan pendidikan dan penciptaan pusat riset dan development sampai meningkatkan sektor pariwisata di kawasan tersebut. Saat ini penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sukabumi ini sedang dalam proses di Dewan Nasional KEK.

Pengembangan KEK Sukabumi diharapkan mampu meningkatkan infrastruktur pertumbuhan yang tangguh berkelanjutan dan mewujudkan pembangunan SDM berbasis iptek yang merupakan salah satu alat dukung penuh pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun sejumlah harapan positif dihembuskan, sejumlah kritik, pertanyaan, dan kekhawatiran terus berdatangan.

Kekhawatiran soal keberlanjutan proyek ini salah satunya muncul dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ia mewanti-wanti para penggagas proyek ini untuk memahami poin kesuksesan Sillicon Valley yang mencakup tiga hal penting seperti integrasi industri, finansial, dan institusi sehingga Bukit Algoritma bukan sekadar gimmick semata.

Soal urgensi pembangunan proyek yang lebih memprioritaskan segi infrastruktur (fisik) ketimbang infrastruktur digital juga menjadi pertanyaan yang kerap disodorkan oleh sejumlah tokoh pengamat. Demikian pula masalah ekosistem dalam industri digital yang saat ini lebih perlu diperhatikan, terutama di sektor ekonomi ketimbang tempat fisik.

Topik Bukit Algoritma di Twitter

Di Twitter, perbincangan topik terkait Bukit Algoritma didominasi oleh muatan sentimen negatif.Topik ini mendapat impresi sebesar 10.1 juta dengan potensi jangkauan di angka 73.8 juta dari total 4 ribu akun lebih yang berpartisipasi langsung dalam diskusi topik di Twitter. Apa saja yang disoroti? Simak Top Words berikut untuk mendapat gambarannya.

Mega proyek Bukit Algoritma yang digadang-gadang akan menjadi Silicon Valley-nya Indonesia ramai menggema di Twitter dengan membawa nama Budiman Sudjatmiko sebagai tokoh yang paling banyak disoroti. Hal ini mengingat posisinya sebagai ketua pelaksana sekaligus penggagas proyek pengembangan industri digital Bukit Algoritma di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sukabumi. Dan kebetulan Budiman Sudjatmiko juga aktif di Twitter sehingga diskusi menjadi lebih hidup ketika sejumlah pertanyaan yang disodorkan kepada beliau mendapat jawaban langsung.

Banyaknya warganet yang membicarakan topik ini dengan serta merta menandai akun Budiman dapat dilihat dari Jaringan Percakapan Netray. Berikut adalah gambaran jaringan percakapan topik Bukit Algoritma di Twitter yang memperlihatkan bagaimana akun @budimandjatmiko menjadi pusat sorotan. Dalam hal ini, akun Budiman paling banyak mendapat mention dari warganet, baik sekadar menandai akun maupun bertanya secara langsung. Kemudian turut terlihat jaringan terdekat dengan Budiman adalah @faridgaban dan @rahung.

jaringan percakapan topik bukit algoritma

Mengamati Jajaran Top Account; Siapa yang Meramaikan Topik?

Selanjutnya Netray mengamati jajaran Top Accounts dan Top Person untuk melihat siapa sajakah akun yang meramaikan topik ini dan siapa tokoh-tokoh yang menjadi pusat perbincangan dalam diskusi soal Sillicon Valley ala Indonesia di Twitter. Berikut adalah jajaran Top Accounts yang terbagi ke dalam dua kelompok; berdasarkan impresi yang diperoleh dan berdasarkan frekuensi cuitan yang dihasilkan.

Dari pantauan Netray, sebagian besar Top Accounts yang paling banyak mendapat impresi diisi oleh akun-akun yang membagikan cuitan baik teks maupun meme seputar gambaran kondisi di Bukit Algoritma (dalam bayangan warganet). Berikut beberapa di antaranya.

Sementara pada jajaran Top Accounts berdasarkan jumlah cuitan paling banyak diisi oleh akun-akun yang sebagian besar membagikan informasi yang seragam terkait proyek pengembangan industri digital di Sukabumi tersebut. Akun-akun yang diduga buzzer tersebut menyampaikan informasi positif dan dukungan terhadap gagasan Budiman soal Bukit Algoritma.

Arah Perbincangan Topik Bukit Algoritma di Twitter

Dari hasil pengamatan fitur Top Accounts di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa topik ini tidak meriah secara natural. Ada sejumlah akun buzzer yang gencar membagikan informasi seputar pengembangan proyek di Kawasan Ekonomi Khusus Sukabumi gagasan Budiman tersebut. Sementara kemeriahan warganet justru terlihat semu mengingat imajinasi warganet soal situasi dan kondisi di Bukit Algoritma lebih banyak mendapat perhatian ketimbang pembahasan soal proyek Bukit Algoritma itu sendiri. Hal ini pun dapat dilihat dari deretan Top Media yang merepresentasikan pandangan serupa.

Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada kritik atau tanggapan serius yang secara langsung menyoroti proyek Budiman tersebut. Netray mencatat ada sejumlah opini yang cukup krusial disuarakan oleh warganet demi menanggapi wacana pengembangan industri digital 4.0 ini, yaitu soal kesiapan Indonesia dalam mewujudkan impian tersebut. Pasalnya, sampai saat ini warganet menilai Indonesia masih tertatih-tatih dalam menghadapi tantangan dunia digital baik dar segi infrastruktur maupun sumber daya manusia.

Demikian pantauan Netray.

Anjuran Menag Gunakan Doa Semua Agama dalam Rapat Kementerian Agama

Praktik keberagaman di Indonesia sepertinya masih akan terus mengalami pengujian. Membangun satu identitas dari kemajemukan merupakan tantangan tersendiri dalam bentuk eksklusivitas hingga pewajaran. Hal ini yang mendorong Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk membuat anjuran yang cukup kontroversial, yakni dengan menyertakan doa semua agama resmi di Indonesia dalam setiap kegiatan Kementerian Agama.

Secara lebih detail lagi, Menteri Yaqut meminta jajarannya untuk tidak hanya membacakan ayat suci Al-Quran saja. Menurut pandangannya, Kementerian Agama terkesan seperti ormas Islam yang sedang ingin mengadakan rapat. Padahal kementerian ini tidak hanya membahas urusan agama Islam saja.

Melalui pernyataan ini, sepertinya Menteri Yaqut siap untuk tidak populer. Tidak sampai sehari pernyataan tersebut beredar di publik, sudah muncul komentar dari internal kepemerintahan. Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto merasa bahwa prosedur pembacaan doa di Kementerian Agama untuk saat ini sudah cukup toleran. Meskipun yang dibaca ayat Al-Quran, pemimpin doa biasanya menyampaikan kepada seluruh audiens untuk berdoa dengan keyakinan masing-masing.

Melihat langkah yang berani dari Menteri Yaqut Cholil, Netray Media Monitoring ingin mencari tahu bagaimana media massa mempersepsikan pandangan tersebut di muka publik. Menggunakan fitur news monitoring, Netray memantau pemberitaan media massa untuk menggali tendensi sudut pandang yang digunakan media kala memberitakan topik tersebut. Hal ini sangat penting karena akan mempengaruhi persepsi publik terhadap Kementerian Agama hingga sosok Menteri Yaqut Cholil Qoumas sendiri.

Adu Pendapat atas Kontroversi Doa Semua Agama Menteri Yaqut

Sebagai pembuka analisis, Netray mensinyalir bahwa media massa tidak begitu  menganggap wacana ini sebagai prioritas pemberitaan. Terlihat dari frekuensi kemunculan berita selama periode 5 April hingga 10 April 2021, hanya terbit 84 laporan yang mengandung kata kunci doa dan semua agama. Ditambah lagi cuma ada 36 media massa daring yang tertarik untuk mengangkat wacana ini.

Akan tetapi, dari sudut pandang subjek isu, yakni Menteri Yaqut dan kementeriannya, minimnya ekspose justru dinilai bagus. Alasannya tentu wacana lebih mudah dikontrol dan tidak melebar ke ranah-ranah yang tidak diinginkan. Hanya saja tetap muncul pro dan kontra karena seperti yang sudah disebutkan, anjuran ini adalah kontroversi beresiko yang berani diambil oleh Menteri Yaqut Cholil.

Salah satu kontroversi dan risiko yang paling menonjol berupa komentar hingga kritik. Melalui asas keberimbangan, media juga wajib menampilkan pendapat dari mereka yang kontra dengan anjuran tersebut. Bagaimana media menyajikan pendapat kontra tersebut bisa sangat mempengaruhi persepsi publik yang berwujud sentimen negatif. Tetapi sebelum menjabarkan berita dengan sentimen negatif, terlebih dahulu perlu ditelisik sisi berita yang berpihak pada subjek atau bersentimen positif.

Pada saat berita ini muncul untuk pertama kali, media memberi apresiasi atas anjuran Menteri Yaqut sebagai sebuah otokritik. Otokritik memang bukan hal yang baru di lingkungan pemerintah. Hanya saja butuh keberanian dan siap untuk tidak populer jika muncul gelombang penolakan yang sangat keras. Figur politisi yang kerap melakukan otokritik contohnya Basuki Purnama atau Ahok. Hasilnya tentu pembaca tahu sendiri.

Perspektif positif selanjutnya berupa pernyataan dukungan dari sejumlah elemen masyarakat terhadap sikap Menteri Yaqut. Paling awal datang dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) yang mengapresiasi ide Menteri Yaqut dan meminta semua pihak memikirkan dengan baik-baik usul tersebut. Disusul dengan pendapat dari politisi Partai Solidaritas Indonesia Guntur Romli yang menilai gagasan doa semua agama itu masuk akal.

Pendapat serupa juga disampaikan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Barat sekaligus memberi catatan agar secara proporsional memberi ruang terhadap doa agama minoritas. Sedangkan dari sisi aktivis media sosial, Denny Siregar menganggap apa yang disampaikan Menteri Yaqut itu keren lewat cuitannya. Yaqut dinilai mengembalikan fungsi Kementerian Agama yang secara proporsional melayani semua agama.

Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika, Henry Subiakto juga memuji usulan Menteri Yaqut. Ia menilai bahwa sosok Yaqut Cholil memiliki nilai lebih dari sekadar toleransi. Dan terakhir datang dari Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin yang mendukung dengan cara mengkritik pendapat kontra. Perspektif semacam ini sebenarnya cenderung negatif terhadap topik pemberitaan.

Lantas bagaimana pendapat kontra seperti yang disebutkan sebelumnya, Netray menemukan sejumlah kritik yang dialamatkan pada usulan Menteri Yaqut. Pertama kali datang dari Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas yang menganggap Menteri Yaqut hilang akal. Selanjutnya datang dari Anggota Komisi Agama DPR RI Bukhori Yusuf. Ia mempertanyakan apakah ada yang salah jika komunitas keagamaan yang majemuk, pemeluk agama mayoritas yang memimpin doa.

Tanggapan paling ekstrim datang dari pentolan PA 212 Novel Bamukmin yang meminta Menteri Yaqut mundur dari jabatannya karena dinilai memecah belah umat. Terakhir datang dari pengamat politik Adi Prayitno yang memandang bahwa Menteri Yaqut gagal bertransformasi dari Ketua Ormas. Anjuran doa semua agama menunjukan kapasitas pribadi sang menteri.

Menjadi sumber kontroversi mendorong nama Yaqut Cholil Qoumas ke ranah publik yang lebih luas lagi. Anjuran menggunakan doa semua agama saat rapat Kementerian Agama didukung dan ditentang sejumlah pihak. Perspektif media massa kala memberitakan isu ini berpengaruh terhadap sosok Menteri Yaqut. Pengaruh tersebut berupa persepsi masyarakat terhadap kualitas dirinya, yang mungkin akan bermanfaat di kemudian hari.

#ShopeeTindasKurir Viral di Twitter, Warganet Beralih pada Tokopedia?

Tagar #ShopeeTindasKurir pada Senin 12 April 2021 menduduki jajaran trending di Twitter. Perusahaan komersial di bawah naungan SEA Group tersebut kembali menjadi topik perbincangan yang menyulut perdebatan. Sejak diluncurkan pertama kali pada 2015, perusahaan e-commerce yang bergerak di bidang platform toko daring ini memang telah mencuri perhatian masyarakat penggunanya. Tak heran apabila segala sesuatu yang berkaitan dengan isu Shopee selalu menarik untuk di bahas warganet. Bagaimana awal mula kemunculan tagar tersebut?

Media Monitoring Netray melakukan pemantauan selama periode sepekan pada 7-13 April 2021 untuk melihat keramaian warganet memperbincangkan topik tersebut. Hasilnya sebanyak 8,132 cuitan memperbincangkan topik tersebut dengan potential reach mencapai 6,2M.

Pada jajaran Top Words selain tagar shopeetindaskurir dan shopee yang berukuran besar terdapat pula kata kurir, gaji, dan ongkir. Perbincangan warganet yakni seputar gaji para kurir pengantar barang Shopee yang dinilai cukup rendah. Selain itu, kata tokped dan tokopedia juga muncul pada kumpulan top word di atas. Hal ini menunjukkan bahwa warganet turut menyeret nama brand tersebut dalam perbincangan seputar topik.

Tagar tersebut naik di Twitter bermula dari cuitan akun @CibiWiranegara yang mengunggah tangkapan layar pesan antara pengirim barang dan pelanggan. 

Dalam pesan tersebut, kurir Shopee menginfokan bahwa keterlambatan pengiriman barang disebabkan karena para kurir sedang demo terkait harga satuan yang diterima kurir akan dikurangi dari Rp2000 per paket menjadi Rp1500 per paket. Sontak hal itu memicu perdebatan warganet. Hal tersebut menjadi titik awal tagar #ShopeeTindasKurir mulai naik di Twitter. Berikut contoh cuitannya. 

Melalui fitur sort by oldest dari Netray, dapat dilihat akun yang pertama kali menggunakan tagar #ShopeeTindasKurir. Akun @lalaaphonee merupakan akun yang pertama kali menuliskan cuitan di Instagram dengan mengunggah tangkapan layar percakapan antara kurir dan pelanggaan.

Sementara itu, pada fitur tweet populer Netray akan memperlihatkan cuitan dari akun @arifnovianto_id yang menuliskan kembali terkait asumsi yang beredar dalam tangkapan layar di atas. Cuitan tersebut mendapat interaksi dari warganet lainnya. Interaksi untuk cuitan @arifnovianto_id mendapatkan like sebanyak 34,778, retweet 15,198 dan 590 cuitan. Dengan jumlah interaksi yang begitu banyak membuat cuitan terkait isu dengan tagar #ShopeeTindasKurir yang diunggah oleh akun tersebut semakin menggema hingga menduduki trending Twitter.

 Isu #Shopeetindaskurir Naik di Twitter, Warganet Ingin Pindah Tokopedia?

Merebaknya tagar tersebut di media sosial tentu saja berimbas pada komplain warganet selaku pengguna aplikasi Shopee. Keluhan warganet ini  menyeret salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang serupa dengan Shopee, yakni Tokopedia. Seperti diketahui, Tokopedia merupakan platform toko daring yang menyediakan segala kebutuhan dari berbagai merek seperti Shopee. Mengetahui isu yang beredar di media sosial perihal Shopee menindas kurir paket dengan memberikan upah minimum, tidak sedikit warganet mengecam Shopee. 

Cuitan di atas merupakan bentuk ungkapan kekecewaan warganet terhadap regulasi upah kurir Shopee. Warganet juga melemparkan kecaman akan segera pindah haluan tidak menggunakan Shopee dan beralih menggunakan Tokopedia. Tagar tersebut berimbas cuitan positif untuk Tokopedia. 

Sumbangan Cuitan Positif Warganet untuk Tokopedia 

Dari meluasnya isu penindasan kurir tersebut, Tokopedia menjadi salah satu perusahaan yang digadang-gadang oleh warganet.

Melalui tagar #ShopeeTindasKurir warganet melemparkan ajakan untuk beralih menggunakan produk lokal, yakni Tokopedia. Beberapa cuitan tersebut menunjukkan bahwa tidak sedikit warganet yang beralih menggunakan Tokopedia karena dinilai lebih bagus dari Shopee. Selain menawarkan gratis ongkos kirim, Tokopedia juga memberikan cashback sama halnya yang dilakukan oleh Shopee. 

Jaringan Percakapan

Berdasarkan peta jaringan percakapan di atas, terlihat akun @ShopeeID menjadi pusat utama dari lingkaran jaringan. Warganet menandai dan menyebut Shopee pada setiap cuitan yang diunggahnya. Kemudian diikuti oleh akun lain seperti @tubirfess sebagai akun yang turut menindih isu tagar tersebut untuk mempromosikan jualan.

Penutup 

Beredarnya isu tagar #ShopeeTindasKurir membawa dampak negatif untuk Shopee. Dampak tersebut berupa menurunnya tingkat kepercayaan pengguna pada pelayanan Shopee. Kekecewaan pengguna terlihat jelas pada tindakan para pengguna yang beralih menggunakan aplikasi lain. Namun di sisi lain, meluasnya tagar tersebut memberi dampak positif bagi Tokopedia. Sebab banyak warganet yang semula menggunakan Shopee karena tersiarnya isu tersebut sehingga beralih menggunakan Tokopedia. Demikian analisis Netray, semoga bermanfaat. 

Pembahasan Media Seputar Larangan Mudik 2021

Larangan mudik resmi ditetapkan oleh pemerintah pada tahun ini. Mudik merupakan kegiatan pulang ke kampung halaman. Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan momen perayaan hari lebaran atau hari raya Idul Fitri. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mudik dalam dua tahun belakangan ini justru dilarang oleh pemerintah. Bukan tanpa sebab, hal ini guna meminimalisir penyebaran Covid-19 di masa pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini.

Media Monitoring Netray memantau pembahasan media pemberitaan daring terkait topik larangan mudik 2021 sejak 30 Maret 2021 sampai dengan 12 April 2021. Seperti apakah hasil pantauan Netray? Simak selengkapnya.

larangan mudik

Berdasarkan pantauan Netray ditemukan sebanyak 2,392 total pemberitaan yang berasal dari 134 total media dengan didominasi oleh pemberitaan seputar pemerintah, transportasi, dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan topik pembahasan yang berbicara mengenai ketiga hal tersebut. Berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, pemerintah resmi melarang mudik 2021 sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021.

larangan mudik
larangan mudik

Meski belum memasuki musim mudik pemberitaan terkait topik ini telah menjadi perbincangan publik. Apabila diamati melalui grafik di atas terlihat kemunculan pemberitaan tersebut memiliki intensitas yang cukup tinggi. Hal ini terlihat melalui grafik pemberitaan yang muncul setiap harinya selama periode pemantauan. Lalu isu apa sajakah yang mendominasi pemberitaan ini?

Melalui Hot Issues terlihat enam topik yang mendominasi pemberbincangan seputar topik ini, seperti syarat PNS yang dapat melakukan mudik, Polri siapkan titik penyekatan jalur, maskapai dilarang angkut penumpang umum saat larangan mudik berlaku, dampak larangan mudik bagi perekonomian, sanksi bagi masyarakat yang nekat mudik, dan aturan pemerintah soal mudik, salat Tarawih, serta salat Idul Fitri.

Mudik 2021 Dilarang Polri Siapkan Penyekatan Hingga Maskapai Tidak Angkut Penumpang

Pelarangan mudik agaknya telah dipersiapkan oleh pemerintah dari jauh-jauh hari, bahkan sebelum memasuki bulan Ramadan pemerintah telah membuat keputusan terkait hal ini. Sebagaimana SE Nomor 13 Tahun 2021 yang mengatur tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran COVID-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah. Surat tersebut ditanda tangani oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo pada 7 April 2021 dan berlaku selama 6 hingga 17 Mei 2021. Untuk melaksanakan aturan ini pemerintah bahkan menindak tegas para pemudik yang nekat, baik via darat, laut, maupun udara.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melarang seluruh moda transportasi beroperasi selama masa mudik Idul Fitri 2021 pada 6-17 Mei 2021. Pemerintah bahkan melarang maskapai untuk mengangkut penumpang pada masa tersebut, kecuali pimpinan tinggi negara, tamu negara, operasional kedutaan, konsulat, dan perwakilan organisasi asing. Tidak hanya itu, aturan ini juga berlaku untuk pemudik jalur darat seperti travel, kereta api, dan kendaraan pribadi yang tidak sesuai dengan persyaratan. Pemerintah memberlakukan sanksi tegas, berupa penilangan maupun diminta untuk memutar balik.

Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Istiono memastikan tidak akan ada yang bisa lolos dari penyekatan selama larangan mudik lebaran Idulfitri selama 6-17 Mei 2021. Penyekatan dilakukan di wilayah perbatasan antar provinsi dan perbatasan antar kabupaten. Istiono juga memastikan tidak ada masyarakat yang dapat lolos melewati batas penyekatan wilayah dengan ditambahnya jumlah posko pantauan. Sementara itu, dari jalur laut PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengaku masih menunggu pemberlakuan aturan dari pemerintah.

Mudik 2021 Dilarang, Jadi Pukulan Bagi Perekonomian?

Keputusan pemerintah untuk melarang mudik pada tahun ini dipercaya akan menjadi pukulan bagi perekonomian. Hal ini disebabkan menyusutnya perputaran uang pada momen tersebut. Namun, hal ini dinilai menjadi keputusan yang tepat karena tidak sebanding dengan jumlah peningkatan kasus Covid-19 yang akan melonjak jika mudik diperbolehkan.

Meski dikabarkan larangan ini akan berdampak pada perekonomian, pemerintah tetap optimis akan meningkatnya daya beli masyarakat. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang mengatakan, pemerintah optimistis meski mudik dilarang, ada potensi konsumsi warga bisa mencapai Rp215 triliun. Perkiraan ini berdasarkan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) swasta dan gaji ke-13 ASN dan TNI/Polri.

Sementara itu, dilansir melalui Lokadata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira berpendapat, kebijakan larangan mudik ini sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Menurut dia, lantaran bertujuan menekan penyebaran Covid-19, pemerintah agaknya perlu memperluas bantuan sosial demi menyelamatkan daya beli masyarakat. Ia mengatakan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan subsidi upah bagi para pekerja yang terdampak larangan mudik, terutama di sektor pariwisata, transportasi, dan ritel.

Untuk dapat menyiasati penyusutan daya beli masyarakat akibat larangan mudik tersebut pemerintah mewajibkan pengusaha untuk membayar THR secara maksimal h-7 Hari Raya Idul Fitri. Bhima Yudhistira menilai pembayaran THR secara penuh akan berdampak positif pada ekonomi kuartal II 2021. Hal tersebut akan membantu daya beli masyarakat, sehingga konsumsi masyarakat akan meningkat. Tidak hanya itu, seiring dengan pelarangan mudik pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp500 miliar untuk mensubsidi ongkos kirim belanja online. Hal ini pun disambut hangat oleh perusahaan logistik dan transporter.

Harbolnas versi pemerintah ini pun berlangsung pada H-10 hingga H+5 Lebaran. Langkah tersebut diambil oleh pemerintah untuk mengimbangi larangan mudik pada tahun ini, sehingga masyarakat tetap dapat memanfaatkan momen Ramadhan dan lebaran tahun ini dengan berbelanja online dan konsumsi masyarakat dapat meningkat meski dengan kondisi terbatas.

Top Entities

Berdasarkan pantauan Netray terlihat Detik menempati urutan teratas media pemberitaan daring yang paling banyak menerbitkan artikel terkait topik ini, diikuti oleh sembilan portal media lainnya. Selain itu pada kategori Top People, Budi karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan Indonesia menempati urutan teratas topik ini. Hal tersebut berkaitan dengan aturan moda transportasi selama larangan mudik berlangsung yang melibatkan dirinya selaku Menhub Indonesia.

Seperti halnya Menhub yang menempati urutan teratas pada kategori Top People, pada kategori Top Organizations Kementerian Perhubungan juga menempati urutan teratas topik ini. Diikuti oleh beberapa organisasi lainnya, seperti Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia yang juga terlibat dalam pelaksanaan larangan mudik tahun ini. Sedangkan melalui Top Facilities dapat diamati beberapa fasilitas publik yang banyak dibahas dalam pemberitaan terkait topik ini, seperti Kantor Kemenko PMK hingga Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Sebelum memasuki musim mudik pemerintah resmi mengeluarkan aturan terkait larangan mudik melalui SE Nomor 13 Tahun 2021 mengatur tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran COVID-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah. Hal ini kemudian menjadi topik hangat di media pemberitaan daring, terlihat melalui jumlah artikel yang mencapai 2,932 dengan topik bahasan mulai dari moda transportasi umum dilarang beroperasi hingga dampaknya pada perekonomian RI.

Demikian hasil pantauan Netray simak analisis lainnya melalui https://analysis.netray.id/

Buntut Aksi Bom Gereja Makassar, Densus 88 Gencar Tangkap Terduga Teroris

Belum sampai duka atas aksi terorisme di Makassar yang menyasar Gereja Katolik dua pekan lalu terobati, publik kembali diperlihatkan tindakan teror di depan Mabes Polri. Seorang perempuan masuk ke dalam lingkungan Mabes sembari mengacungkan benda yang diduga senjata api. Perempuan tersebut tak dapat diselamatkan karena mengancam nyawa penegak hukum.

Dengan peristiwa teror yang terjadi secara berdekatan, pihak berwajib dipastikan bekerja lebih ekstra lagi. Satuan khusus anti terorisme milik Polri, yakni Detasemen Khusus (Densus) 88, mendapat tantangan untuk membereskan masalah ini. Upaya mereka akan dilihat sebagai keseriusan pemerintah dalam menanggulangi isu terorisme di Indonesia.

Kiprah Densus 88 ini tentu saja tidak akan lepas dari perhatian publik. Media massa memiliki peran yang sangat signifikan dalam menyebarkan informasi terkait bagaimana upaya Densus 88 memberantas terorisme. 

Pasalnya hanya media massa yang bisa mendapat akses peliputan terhadap aktivitas mereka. Oleh sebab itu, Netray Media Monitoring melakukan pemantauan pemberitaan surat kabar daring untuk mencari tahu bagaimana posisi Densus 88 di hadapan publik pembaca berita.

Laporan Statistika Upaya Counter Terrorism Densus 88

Pemantauan sepak terjang Densus 88 di media massa kali ini dimulai dengan menentukan kata kunci pemantauan. Netray ingin melihat bagaimana media massa melakukan pemberitaan tentang proses penangkapan tersangka teroris sebagai aksi counter terrorism pasca bom Gereja Makassar. Maka dari itu kata kunci yang digunakan adalah densus 88, penangkapan, dan penggeledahan.

Periode pemantauan juga menjadi variabel yang determinatif mengingat wacana ini adalah keberlanjutan dari pemberitaan aksi bom. Karena peristiwa nahas tersebut terjadi dua pekan yang lalu, Netray menetapkan tanggal 28 Maret hingga 7 April sebagai periode pemantauan. Dalam periode ini pemberitaan dengan kata kunci sedang banyak-banyaknya.

Hasilnya adalah selama periode pemantauan muncul 1.785 laporan yang hampir keseluruhan berita tergolong dalam kategori berita hukum. Berita sebanyak itu diterbitkan oleh 111 media massa daring dalam negeri. Dengan Suara, Detik, dan Tribun News sebagai kantor berita yang paling banyak menuliskan aksi Densus 88.

Netray Media Monitoring melihat tingginya sentimen negatif dalam pemantauan kali ini, yaitu terdapat 1.047 laporan yang terindeks memiliki sentimen negatif. Sementara itu, hanya ada 305 artikel yang ditulis dengan sentimen positif.

Puncak pemberitaan terjadi pada tanggal 29 Maret 2021 atau di awal periode pemantauan, meski pemantauan dilakukan hingga sepekan lebih setelahnya. Setelah itu frekuensi pemberitaan menurun secara kuantitas hingga akhir periode pemantauan. Simak  penjelasan lebih lanjut mengapa grafik pemberitaan bisa berbentuk sedemikian rupa.

Upaya Penangkapan Terduga Teroris, Sejumlah Tempat Sekali Waktu

Densus 88 bergerak serentak. Sejumlah rumah terduga teroris digerebek dan beberapa dari mereka ditangkap. Lantas di mana saja Densus 88 bergerak memburu para tersangka? Netray Media Monitoring menggunakan fitur entity extract untuk mendapatkan gagasan tentang lokasi penggerebekan.

Terlihat dari grafik di atas bahwa sejumlah daerah di Indonesia berhasil disarikan Netray dari ribuan berita. Tidak semua daerah bisa diasumsikan sebagai daerah aksi Densus 88. Hanya wilayah yang dirasa partikular saja yang memiliki peluang terbesar. Data ini juga akan disilangkan lagi dengan pemantauan penerbitan judul berita.

Lokasi penangkapan terduga teroris antara lain di daerah Sulawesi Selatan tepatnya di Kelurahan Bunga Ejaya, Kecamatan Bontoala, kota Makassar; Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi; Condet, Jakarta Timur; Kota Bima, Nusa Tenggara Barat; Kabupaten Klaten, Jawa Tengah; hingga Kabupaten Tulungagung di Jawa Timur. Semua penangkapan ini terjadi hanya dalam waktu satu pekan saja.

Netray juga memantau siapa saja sosok yang terlibat dalam wacana ini. Untuk mendapatkan pandangan atas data tersebut, kembali digunakan fitur ekstrak entitas dengan variabel person/orang. Apa yang dihasilkan Netray cukup mengejutkan. Yakni alih-alih menghasilkan nama sosok secara lengkap, Netray menangkap sejumlah nama terduga teroris dalam format inisial.

Keempat inisial dari grafik di atas adalah terduga teroris dari penangkapan Densus 88 di kawasan Condet, Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat. Mereka adalah ZA, AA, AJ, dan DS. Polisi juga menemukan barang bukti dalam penangkapan tersebut berupa 5 buah bom aktif.

Entitas terakhir yang perlu mendapat perhatian adalah organisasi. Terorisme kerap kali dilakukan dalam sebuah jaringan, alih-alih dilakukan oleh individu. Hal ini menunjukan bahwa masalah terorisme bukan hal yang baru di Indonesia. Pergulatan ideologi di dalam masyarakat telah melahirkan kelompok-kelompok radikal yang termanifestasi ke dalam jaringan teroris.

Dari ekstrak entitas organisasi, Netray menemukan setidaknya satu kelompok teroris yang disasar oleh Densus 88 dalam aksi penangkapan kali ini. Kelompok tersebut bernama Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Mereka adalah pelaku pengeboman di depan Gereja Makassar baru-baru ini dan di Surabaya tahun 2018 silam.

Yang menarik adalah kemunculan entitas Front Pembela Islam (FPI), organisasi massa yang telah dibubarkan oleh pemerintah. Diketahui bahwa sejumlah terduga teroris yang ditangkap oleh Densus 88 mengaku simpatisan ormas FPI. Hal ini tentu menambah daftar hitam ormas yang pernah dipimpin oleh Rizieq Shihab.

Menyelami wacana terorisme di Indonesia, seperti mendapati bara yang tertimbun bukit sekam. Jika dibiarkan saja, bara tersebut dapat membakar negeri menghapuskan bangsa Indonesia. Butuh perhatian khusus dari pemerintah serta kesigapan aparat seperti Densus 88. Wacana ini juga perlu mendapat dukungan dari masyarakat. Karena bagaimanapun juga masyarakat sendiri yang tahu apa yang sedang bergejolak di dalam diri mereka.

Opini Warganet Tentang Polemik Hak Kelola Taman Mini Indonesia Indah

Taman Mini Indonesia Indah (TMII) adalah salah satu tempat wisata yang mengangkat tema keragaman budaya Indonesia. Taman ini berlokasi di daerah Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. Taman wisata tersebut menurut Keppres Nomor 51 Tahun 1997 merupakan milik negara yang tercatat dalam Kementerian Sekretariat Negara dengan hak pengelolaannya diberikan kepada Yayasan Harapan Kita. Pada Rabu 7 April 2021, pemerintah resmi mengumumkan bahwa hak pengelolaan TMII telah menjadi milik negara di bawah kewenangan Kemensetneg melalui Perpres Nomor 19 Tahun 2021 tentang TMII. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno melalui pers virtual. Kabar itu lantas disambut oleh masyarakat hingga menuai pro kontra. Seperti apa sambutan masyarakat yang diwakili oleh warganet Twitter?

Kabar beralihnya hak pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah kepada Kemensetneg pertama kali disiarkan oleh Fadjroel Rachman selaku Staf Khusus Presiden bidang komunikasi melalui akun Twitter pribadinya @fadjroeL. Dalam cuitannya, Fadjroel menginformasikan bahwa Presiden Jokowi telah menerbitkan Perpres yang menyatakan hak kelola TMII resmi beralih dari Yayasan Harapan Kita kepada Kemensetneg. 

Kemudian cuitan bung @fadjroeL diikuti oleh akun Twitter resmi Kemensetneg @KemensetnegRI yang mengabsahkan kabar tersebut. Akun kenegaraan ini menuliskan cuitan keterangan pers yang disampaikan oleh Mensesneg Pratikno terkait Perbaikan Tata Kelola Aset Milik Negara Taman Mini Indonesia Indah. Kabar ini lantas menggema di media sosial Twitter hingga menduduki trending pada 7 April 2021. Apa yang diperbincangkan warganet hingga topik tersebut menjadi trending? Dan bagaimana statistik keramaiannya?  

Penasaran dengan sambutan warganet, Media Monitoring Netray melakukan pemantauan pada media sosial Twitter untuk melihat keramaian warganet dalam memperbincangkan topik tersebut. Selama periode 3-9 April 2021 topik pembahasan ini diperbincangkan warganet sebanyak 21.8K dengan potential reach mencapai 115,3M

Pergerakan grafik selama sepekan terlihat mengalami kenaikan pada tiga hari terakhir. Puncak perbincangan justru terjadi pada tanggal 8 April 2021 dengan dominasi cuitan bersentimen negatif. Apa yang membuat topik ini dibanjiri sentimen negatif?

Pada gambar Top Words di atas, secara garis besar warganet memperbincangkan seputar pengalihan tata kelola taman wisata dari Yayasan Harapan Kita milik keluarga cendana atau keluarga mantan presiden Soeharto kepada Kemensetneg. Hal itu terlihat pada ukuran kata negara, tmii, cendana, dan yayasan yang lebih menonjol. Selain kata tersebut, terdapat pula kata utang, bayar, dan Indosat yang menarik perhatian. Mengapa kata tersebut muncul dalam topik ini? Dari penelusuran Netray, warganet berasumsi bahwa kembalinya hak kelola Taman Mini Indonesia pada negara karena akan dipergunakan negara untuk membayar utang. Sontak asumsi tersebut menggiring warganet lain untuk mengungkapkan opini serupa hingga dibanjiri sentimen negatif.

Taman Mini Indonesia Indah Dijual untuk Bayar Utang? 

Kabar burung yang beredar, area seluas 150 hektar tersebut selama 44 tahun telah dikelola oleh Yayasan Harapan Kita yang disinyalir omset penghasilannya tidak masuk dalam kas negara. Berdasarkan informasi tersebut, warganet mengembangkan opini bahwa hak kelola taman wisata tersebut akan dijual belikan oleh negara untuk membayar utang.

Akun pertama yang melemparkan opini terkait dugaan dijualnya TMII untuk membayar utang negara dicuitkan oleh Fadli Zon. Cuitan dari @fadlizon tersebut mendapat interaksi dari warganet lain sebanyak 2,5K like, 621 retweet. dan 415 komentar. Asumsi tersebut disusul oleh cuitan warganet lain dengan isi cuitan serupa. Disamping membahas utang, warganet juga mengungkapkan kritikan yang lain. Salah satu kritikan yang diungkapkan warganet yakni terkait satelit Indosat yang telah dijual Indonesia pada masa pemerintahan presiden Megawati. Warganet mempertanyakan kapan pemerintah akan mengambil alih Indosat. Kemudian, warganet juga mencuitkan permasalahan kebersihan taman wisata yang menurut warganet terlihat lebih rapi ketika dikelola oleh yayasan milik keluarga Cendana daripada pemerintah. 

Keluarga Cendana Dihujani Cuitan Negatif Warganet

Selain kritikan yang ditujukan untuk Presiden Jokowi, warganet juga menghujani keluarga Cendana dengan cuitan bernada negatif.

Warganet berargumen selama 44 tahun Yayasan Harapan Kita telah meraup keuntungan besar dari wisata TMII. Yang mana keuntungan tersebut menjadi hak pribadi dari pemilik Yayasan yakni keluarga Cendana. Warganet geram sebab selama puluhan tahun tersebut keluarga Soeharto menggunakan aset negara untuk pemasukan pribadi. Aset negara yang memang hak milik negara sudah seharusnya dikelola oleh negara bukan yayasan kepemilikan.

Cuitan Populer untuk Taman Mini Indonesia Indah

Kritik sinis untuk keluarga cendana tersebut juga digaungkan oleh Denny Siregar lewat cuitan bernada sindiran.

Dalam cuitan populer tersebut terisi oleh akun-akun dengan platform besar seperti @Dennysiregar7, @msaid_didu, dah @Fahrihamzah. Cuitan dari ketiga akun tersebut telah mewakili beberapa aspek pendapat warganet dalam menyikapi kabar pengalihan hak kelola TMII. Cuitan dari @msaid_didu mewakili masyarakat dengan opini netral yang menganggap bahwa kabar tersebut hanya berupa pengalihan hak kelola kepada Kemensetneg tidak perlu diheboh-hebohkan. Kemudian cuitan dari @Fahrihamzah mewakili opini warganet yang mendukung keluarga cendana karena TMII merupakan gagasan ide dari Ibu Tien Soeharto. 

Ucapan Terima Kasih untuk Jokowi

Dari perbincangan topik TMII, tidak sedikit warganet yang menggebukan ucapan terima kasih kepada Jokowi karena keberhasilannya mengambil alih hak kelola taman wisata. 

Gambar cuitan di atas memperlihatkan warganet yang menyambut baik kabar resmi berpindah tangannya tata kelola TMII. Dukungan warganet berupa ucapan terima kasih dan sanjungan kepada Presiden Joko Widodo. Sebab menurut warganet, setelah berkali-kali periode masa kepemimpinan Presiden di Indonesia, hanya Presiden Jokowi lah yang tidak tunduk akan kuasa keluarga Cendana. 

Jaringan Percakapan Seputar Taman Mini Indonesia Indah

Jaringan percakapan di atas menangkap beberapa akun yang paling banyak ditandai dan disebut oleh warganet dalam pembahasan seputar topik terkait. Akun yang paling sering disebut dengan intensitas jaringan paling banyak adalah akun @jokowi selaku presiden Indonesia yang telah mengambil keputusan untuk menerapkan Perpres. Selanjutnya diikuti oleh akun resmi @KemensetnegRI dan @setnegri_ yang merupakan akun dari instansi yang diamanahkan pemerintah untuk mengelola Taman Mini Indonesia Indah. Pada gambar jaringan, terdapat pula kedua akun yang paling menonjol dalam pembahasan terkait topik. Akun @fadlizon dan @Dennysiregar7 terjaring sebagai akun yang banyak mendapat impresi dari warganet.

Penutup

Perpindahan hak kelola atas Taman Mini Indonesia Indah dari Yayasan Harapan Kita kembali pada pemerintah di bawah kewenangan Kementerian Sekretariat Negara menuai kritikan dan pujian. Kritikan datang dari warganet yang mencibir keluarga Cendana sebab selama berpuluh-puluh tahun menerima keuntungan dari penghasilan taman wisata tanpa berbagi ke dalam kas negara. Kemudian, sambutan warganet berupa sanjungan kepada Presiden yang dengan berani mengeluarkan Perpres untuk mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. Demikian analisis Netray, semoga dapat menambah informasi.