Home Blog Page 103

Mengintip Perkembangan Proyek Ibu Kota Baru dari Sudut Pandang Media Daring

Kabar rencana pemindahan ibu kota baru ke daerah Penajam Paser Utara, Kutai, Kalimantan Timur telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Agustus 2019 lalu. Kalimantan Timur terpilih sebagai wilayah administratif ibu kota baru negara Indonesia karena dinilai sebagai lokasi paling ideal. Selain itu, berdasarkan riset yang tertuang dalam media Kompas, Kalimantan belum menanggung banyak beban jumlah penduduk layaknya Pulau Jawa. Segala persiapan dan anggaran telah direncanakan dengan matang oleh pemerintah untuk melaksanakan proyek pembangunan ibu kota negara baru tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, seperti apa perkembangan dari proyek pembangunan ibu kota baru?

Penasaran dengan perkembangan proyek tersebut, Netray Media Monitoring melakukan pemantauan pada media massa. Mengenai topik ibu kota baru ini, beberapa bulan lalu, Netray juga sempat memonitoring terkait topik serupa yang tertuang dalam artikel berjudul Gempar Desain Istana Negara Baru, Menjala Suara Warganet hingga Arsitek. Namun kali ini, Netray hanya mengulas bagaimana media daring menghimpun pemberitaan terkait proyek ibu kota baru tersebut. Publik pun bertanya-tanya apakah proyek tersebut masih berjalan? atau justru ditunda karena pandemi? Simak ulasan selengkapnya. 

Jajaran Top Word di atas, menggambarkan seputar garis besar topik yang diangkat media terkait proyek ibu kota baru. Terdapat kosa kata negara, kota, presiden, jokowi, pemerintah, rencana, dan kalimantan yang berukuran lebih menonjol daripada kosa kata lain. Artinya artikel pemberitaan yang diulas media tidak jauh dari rencana pemerintah dalam membangun ibu kota baru di Kalimantan beserta regulasi-regulasi instruksi Presiden. Lalu bagaimana statistiknya? 

Selama periode pemantauan dengan rentang waktu 22 Agustus – 2 September 2021, pemberitaan terkait proyek ibu kota baru dipenuhi artikel dengan sentimen positif. Pergerakan grafik pada gambar di atas terlihat fluktuatif dengan puncak pemberitaannya terjadi pada 24 Agustus 2021. Statistik dari topik seputar proyek ibu kota baru telah diberitakan sebanyak 308 artikel dari 60 portal media. Dengan memasukan kata kunci berupa proyek ibu kota baru, ibu kota baru, dan ibu kota negara && pembangunan, mayoritas pemberitaan didominasi oleh artikel berkategori pemerintahan dan politik. 

Pembahasan Ibu Kota Baru pada Puncak Grafik 24 Agustus 

Apa yang membuat tanggal 24 Agustus menjadi puncak pemberitaan seputar proyek istana negara baru? Apabila dilihat dari peak time di atas, awal mula pemberitaan mengalami kenaikan pada pukul 17.00 sampai 19.00 WIB dengan total 62 artikel.

Artikel pemberitaan tersebut didominasi berita berkenaan dengan peninjauan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam kunjungan tersebut, Presiden menginstruksikan bahwa pembangunan istana negara terus berlanjut. Selain itu, beberapa artikel di atas juga menyoroti pernyataan Menteri Prabowo yang mendukung proyek pembangunan istana negara baru.

Proyek Ibu Kota Baru Berkisar 20 Tahun 

Hal pertama yang akan diulas terkait proyek istana negara baru adalah jangka waktu pembangunan ibu kota baru ini. Menteri PPN/ Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, pada Rabu, 1 September 2021 menyebutkan bahwa pembangunan dan pemindahan ibu kota negara baru diperlukan waktu hingga 20 tahun. Terdapat beberapa fakta yang mendasari jangka waktu pembangunan proyek ibu kota baru tersebut. Dilansir dari Detik, rencana dan Rancangan Undang-Undang pemindahan ibu kota negara telah masuk dalam rencana kerja Bappenas tahun 2022. Akan tetapi, terhalang kondisi pandemi yang mengharuskan beradaptasi salah satunya terkait anggaran biaya negara. Menteri Suharso berharap bahwa proyek ibu kota baru berjalan sesuai rencana dan tidak mangkrak atau terhenti di tengah jalan. Sebab istana negara di Kalimantan tersebut diklaim akan menjadi kota percontohan dunia. 

Anggaran Dana dan Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru 

Pada narasi di atas telah disinggung bahwa proyek ibu kota baru ini sempat terhalang oleh anggaran biaya yang harus dialirkan terlebih dahulu untuk menangani pandemi Covid-19. Kira-kira berapa total anggaran yang diperlukan untuk pemindahan dan pembangunan ibu kota negara? 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional merinci gambaran anggaran total proyek ibu kota negara sekitar 3,8% atau senilai Rp52,78 miliar. Mengutip dari Sindonews, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk belanja modal. Seperti halnya melakukan dukungan pemutakhiran fasilitas integrated digital workspace-flexi serta digunakan untuk persiapan pemindahan aparatur sipil negara ke ibu kota baru. 

Regulasi Ibu Kota Negara Belum Pasti

Isu lain yang juga menjadi sorotan yakni terkait kaburnya regulasi pemindahan dan pembangunan ibu kota baru. Surat Presiden tentang Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara kabarnya belum diserahkan Presiden kepada DPR. Menurut Juri Ardiantoro selaku Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, Presiden Joko Widodo tidak akan terburu-buru dalam mengeluarkan Surpres RUU IKN karena pemerintah masih fokus menangani pandemi. Di sisi lain, media IDN Times pada Sabtu, 28 Agustus kemarin memberitakan bahwa Presiden Jokowi akan segera mengirimkan Surpres RUU IKN kepada DPR. Hal itu sesuai dengan diskusi virtual Fadjroel Rachman, juru bicara Presiden yang mengonfirmasi tentang selesainya Surpres RUU IKN. 

Kemenhan Dukung Penuh Proyek Ibu Kota Baru 

Seperti yang telah disinggung pada pembahasan puncak pemberitaan, sorotan terkait dukungan Menteri Prabowo pada proyek istana negara ini banyak diangkat oleh media. Kementerian Pertahanan siap berada di garda terdepan dan menjadi tameng demi kelancaran terselenggaranya proyek ibu kota negara. Mengulik dari Kompas, Menteri Prabowo menilai bahwa rencana pemindahan tersebut telah dipersiapkan dengan matang dan lokasinya pun dinilai strategis. Oleh karena itu, Menhan terus mendukung agar rencana proyek tersebut dapat berjalan mulus.

Organisasi dan Regulasi 

Gambar di atas memperlihatkan beberapa organisasi dan regulasi berkaitan dengan proyek pembangunan istana negara. Pada sisi kiri merupakan jajaran organisasi yang terlibat dalam penyelenggaraan proyek. DPR, PUPR, dan Bappenas menjadi beberapa organisasi yang cukup berpengaruh dalam kelancaran pembangunan ibu kota baru. Kemudian gambar sisi kanan adalah jajaran regulasi yang digunakan sebagai landasan hukum pelaksanaan proyek ibu kota tersebut. Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menuai sorotan lantaran regulasi tersebut merupakan pilar utama terselenggaranya proyek.

Penutup 

Perpindahan dan pembangunan ibu kota baru berangsur mengalami perkembangan mulai dari penyerahan Surpres RUU IKN ke DPR, penetapan jangka waktu pengerjaan, dan kisaran anggaran dana. Selain itu, Presiden Jokowi beserta jajaran Kementerian PUPR, Bappenas serta lembaga lain yang bersangkutan telah melakukan kunjungan ke lokasi Kalimantan Timur untuk membahas rancangan tahap awal pembangunan jalan tol, bandara, serta pelabuhan. Seluruh pihak baik pemerintah pusat maupun daerah terus mengupayakan agar proyek dapat terus berlanjut sesuai rencana yang telah ditetapkan. Demikian analisis Netray.

Melanggar Kode Etik Lili Pintauli Diminta Warganet Mengundurkan Diri

Dewas KPK memutuskan Lili Pintauli Siregar mendapatkan hukuman denda akibat pelanggaran kode etik yang dilakukannya. Wakil Ketua KPK tersebut menjadi perbincangan masyarakat luas usai dijatuhi sanksi pemotongan gaji sebesar 40 persen selama 12 bulan. Namun, sebagian masyarakat menilai hukuman tersebut dinilai terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Terlebih pelanggaran yang dilakukannya termasuk pada tindakan yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap KPK. Lembaga Anti Rasuah Indonesia (KPK) memang tak henti-hentinya menjadi sorotan publik. Melihat ramainya respons warganet terkait topik ini Media Monitoring Netray pun melakukan pemantauan sejak 26 Agustus 2021 s.d 01 September 2021. Simak hasil pantauan Netray berikut.

Lili Pintauli

Berdasarkan hasil pantauan Netray ditemukan setidaknya 7,603 total tweets dengan didominasi oleh tweets bersentimen negatif. Adapun jumlah impresi mencapai 17.2 juta dengan potensi jangkauan sebesar 106.9 juta. Kontroversi ini bermula saat Lili terbukti melakukan komunikasi dengan pihak beperkara di KPK, yakni Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial yang terjerat kasus dugaan suap lelang jabatan. Kemudian Dewas KPK pun menyatakan Lili bersalah atas pelanggaran etik tersebut. Namun, putusan tersebut mendapatkan keringanan karena Lili mengakui perbuatannya dan tidak pernah dijatuhi sanksi etik sebelumnya. Sedangkan yang memberatkan, yakni Lili tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya dan, selaku pimpinan KPK, Lili seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam pemeriksaan di KPK.

Mendengar putusan Dewas KPK tersebut warganet pun beramai-ramai mengomentari persoalan ini. Terlihat melalui grafik di atas, perbincangan warganet meningkat secara signifikan sejak 30 Agustus 2021 bertepatan dengan konferensi pers yang disampaikan oleh Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean. Dikutip melalui laman kompas.com laporan pelanggaran etik terhadap Lili Pintauli tersebut dilayangkan oleh mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko dan dua penyidik KPK, yaitu Novel Baswedan dan Rizka Anungnata.

Bila diamati melalui Top Words di atas terlihat beberapa kosakata terkait topik ini, seperti mengundurkan, pelanggaran, gaji, dipotong, dan beberapa kosakata lainnya. Sejumlah warganet yang bereaksi mengomentari hal ini karena menilai hukuman yang diberikan oleh Dewas tidak sepadan dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Lili Pintauli. Terlebih, sebagai Wakil Ketua KPK Lili dinilai telah merusak marwah Lembaga Anti Rasuah tersebut.

Lakukan Pelanggaran Lili Pintauli Diminta Mundur

Persoalan yang kemudian mencuat ke publik ini pun meraih impresi yang cukup tinggi dari warganet. Lumrah saja, kasus yang melibatkan Wakil Ketua KPK ini dapat memberikan citra buruk terhadap kredibilitas KPK. Namun, pelaku pelanggaran justru tidak mendapatkan sanksi yang dinilai cukup tegas meski Lili telah terbukti melakukan pelanggaran.

Sebagian warganet menilai seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Lili Pintauli lebih berat karena hal ini akan menjadi beban institusi tersebut. Bahkan ia juga diminta untuk mengundurkan diri, warganet menilai seharusnya Lili dituntut dengan pasal 221 ayat 1 KUHP melindungi tersangka kejahatan, bukan sekedar pelanggaran etik.

Hal serupa juga disampaikan oleh mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan, menurutnya Lili Pintauli dapat dijerat dengan pasal pidana. Akibat putusan Dewas tersebut gaungan permintaan mengundurkan diri dari warganet pun semakin keras terdengar, seperti halnya dalam tweets salah seorang warganet @Au_Sinaga.

Berdasarkan pantauan Netray, terlihat akun @febridiansyah menempati urutan teratas kategori Top Account. Hal tersebut berkaitan dengan tweets-nya yang menyampaikan kisaran gaji pokok dan tunjangan seorang Ketua KPK dan Wakil Ketua KPK. Angka yang cukup besar inilah yang membuat warganet berpikir berapa jumlah 40 persen yang akan dipotong sebagai sanksi pelanggaran kode etik yang telah dilakukan oleh Wakil Ketua KPK tersebut.

Sementara itu, pada kategori Top People terlihat Wakil Ketua KPK yakni Lili Pintauli Siregar menempati urutan teratas kategori ini. Demikian halnya pada ketegori Top Organizations, nama KPK juga menempati urutan utama. Hal tersebut sesuai dengan topik yang menjadi pembahasan Netray kali ini. Selain itu, pada kategori Top Complaints terlihat beberapa kosa kata keluhan yang mendominasi perbincangan warganet dalam membahas topik seputar Lili Pintauli Siregar.

Lili Pintauli Siregar menjadi sorotan warganet setelah Dewas KPK menyatakan dirinya terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait kontak dirinya dengan tersangka KPK M Syahrial yang merupakan Mantan Wali Kota Tanjung Balai. Menariknya, meski didakwa bersalah Lili hanya dijatuhi hukuman potongan gaji sebesar 40 persen selama 12 bulan. Menanggapi hal ini sontak warganet bereaksi dengan meminta Lili seharusnya mengundurkan diri atau justru dipecat. Warganet menilai hukuman tersebut tidak pantas karena dinilai terlalu ringan, sementara akibat dari perbuatannya lembaga KPK terancam kembali kehilangan kepercayaan publik.

Demikian hasil pantauan Netray simak analisis terkini lainnya melalui https://analysis.netray.id/

Diksi Koruptor Diganti Maling; Efektifkah untuk Menimbulkan Jera?

Bagaimana jika penggunaan diksi koruptor diganti maling? Demikian pertanyaan sekaligus permintaan netizen ketika mulai gerah dengan para koruptor di negeri ini yang semakin tak tahu diri. Meski sama-sama melakukan tindak pencurian, selama ini koruptor dan komplotan maling (termasuk jambret rampok) mendapat perlakuan yang berbeda, baik dalam penanganan hukum yang dibedakan, hingga penerimaan di masyarakat pasca keluar dari hukuman. Yang membuat publik makin resah adalah belum lama ini muncul wacana mengganti istilah koruptor menjadi lebih halus, yakni ‘penyintas korupsi’. Bahkan si ‘penyintas korupsi’ ini nantinya dapat menjadi duta antikorupsi. Tak heran apabila kegerahan publik terhadap para koruptor hingga KPK makin bertambah.

Untuk melihat bagaimana keramaian publik mengawal polemik isu penggantian istilah untuk koruptor, Media Monitoring Netray melakukan pemantauan di kanal pemberitaan dan Twitter. Hasilnya, kedua kanal memperlihatkan puncak keramaian di dua titik, yaitu pada 24 dan 30 Agustus 2021. Jika diamati, pembahasan terkait topik penggantian diksi koruptor ini lebih banyak mendapat perhatian di Twitter. Bahkan terlihat adanya pembahasan di setiap harinya.

Peak Time News
diksi koruptor diganti maling
Peak Time Twitter

Awal Mula; Polemik ‘Penyintas Korupsi’ dan Penyuluh Antikorupsi

Keributan soal penggantian diksi koruptor ini mulanya diawali dari pihak KPK yang sempat melontarkan istilah ‘penyintas korupsi’ untuk menyebut koruptor sejak akhir Maret lalu. Tak hanya itu, KPK juga mengusulkan rencana merekrut mantan narapidana korupsi sebagai penyuluh antikorupsi. Mantan napi koruptor akan diminta memberikan testimoni atau menceritakan pengalamannya selama menjalani proses hukum termasuk dampaknya pada diri sendiri, keluarga, hingga dalam kehidupan sosialnya. Hal inilah yang memicu perdebatan publik.

Sebagai Penyidik Senior KPK nonaktif, Novel Baswedan mengkritik wacana pengangkatan eks narapidana kasus korupsi menjadi penyuluh antikorupsi. Novel juga tak setuju jika koruptor disebut sebagai penyintas korupsi. Pasalnya dengan menempatkan mereka sebagai penyintas, maka orang-orang yang telah melakukan penyelewengan, kecurangan, penggelapan, hingga pengkhianatan terhadap rakyat dianggap sebagai korban. Sementara Pakar Hukum Pidana Universitas Brawijaya (UB), Prija Djatmika justru mengkhawatirkan kepercayaan publik kepada KPK yang saat ini melemah. Langkah tersebut dinilai tidak efektif dan justru akan semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap KPK.

Dengan kata kunci penyintas korupsi Netray juga menemukan 3,8 ribu tweet terkait topik sejak wacana itu digaungkan. Sebanyak 2 ribu akun memperbincangkan topik ini dengan dominasi sentimen negatif yang memuncak pada 24 Agustus 2021.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-8.png

Sepemikiran dengan Novel, Said Didu dan sejumlah warganet lainnya mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap wacana KPK. Mereka menilai penyebutan ‘penyintas korupsi’ bagi koruptor dianggap terlalu sopan. Pemilihan diksi ‘penyintas’ yang berarti ‘korban’ atau ‘mereka yang mampu bertahan hidup dari ancaman berbahaya’ dianggap janggal dan terkesan mengistimewakan pelaku. Apakah para koruptor adalah korban? Lalu apa sebutan bagi rakyat yang hak-haknya diambil? Demikian keresahan masyarakat yang membanjiri linimasa Twitter pada 23-24 Agustus 2021.

Diksi Koruptor Diganti Maling hingga Rampok Uang Rakyat; Bentuk Kegerahan Publik

Mencoba mewakili kegerahan publik, pada 29 Agustus lalu, Forum Pimred Pikiran Rakyat Media Network (PMRN) mulai mengganti diksi koruptor menjadi maling, rampok, dan garong uang rakyat pada artikel terbitan portal media tersebut. Forum Pimred PRMN menganggap diksi korupsi sudah tidak tepat lagi karena tidak mempermalukan atau membuat para pelakunya jera. Kegigihan PMRN mempopulerkan diksi maling uang rakyat untuk menyebut koruptor mendapat apresiasi dari berbagai pihak dan menarik perhatian masyarakat Twitter.

Pengamat hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai ramainya penggantian istilah koruptor menjadi maling sebagai bentuk ekspresi kebahasaan yang harus dimaknai sebagai kegagalan atau tidak maksimalnya negara melalui aparatusnya termasuk KPK dalam pemberantasan korupsi. Secara tidak langsung, perubahan diksi tersebut merupakan salah satu bentuk perlawanan masyarakat dari sisi bahasa. Di Twitter, sikap Pimred PMRN mengganti istilah koruptor menjadi maling mendapat apresiasi.

Perubahan Istilah Koruptor Menjadi Maling, Pencuri, Rampok; Efektifkah?

Meski demikian, ada sejumlah pihak yang tidak sepakat dengan penggantian istilah bagi koruptor. Pengamat hukum Tris Haryanto menilai perubahan istilah tersebut tidak memberikan dampak besar terhadap permasalahan utamanya. Ia lebih mengharapkan pemerintah menindak para pelaku korupsi dengan memberikan sanksi hukuman tegas tanpa adanya keistimewaan atau pilih kasih yang bertujuan memberikan efek jera bagi para pelaku.

Sementara memandang sisi jurnalistik, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Arif Zulkifli juga mengkhawatirkan penggunaan istilah-istilah tersebut justru akan memicu masalah bagi pekerja media. Arif menilai sebutan ini sensitif saat digunakan di dalam pemberitaan. Malah, lanjut dia bisa menyebabkan orang yang disebut maling ini menuntut media karena dianggap mencemarkan nama baik dan mengabaikan kode etik jurnalistik, meski dirinya memang pelaku kasus korupsi. Oleh karena itu, Arif menyarankan media untuk tidak terlalu emosional menanggapi fenomena ini.

Penutup

Selama ini kita menyebut pelaku kejahatan pencurian dengan beragam istilah, mulai dari maling, rampok, begal, jambret, hingga koruptor. Namun, sebenarnya keempat diksi tersebut mengacu pada perbuatan yang sama buruknya, yaitu mengambil uang atau barang yang bukan miliknya. Yang membedakan hanya caranya saja. Maling, rampok, begal, dan jambret menggunakan cara yang kasar, melibatkan dirinya secara langsung bahkan tak jarang disertai kekerasan untuk melemahkan korban. Sementara koruptor melakukan penyalahgunaan uang (negara, perusahaan, organisasi) untuk keuntungan pribadi tanpa kekerasan tapi hasil yang didapat jauh lebih besar dan merugikan lebih banyak pihak. Namun, faktanya perlakuan hukum yang diterima keduanya kerap menunjukkan kesenjangan.

Sementara lembaga yang seharusnya menjadi andalan justru mengusulkan wacana perekrutan eks napi koruptor sebagai penyuluh antikorupsi dan membuat publik makin gerah dengan menyebut mereka sebagai penyintas korupsi. Tak berlebihan jika masyarakat berbalik berteriak lantang mengganti diksi koruptor dengan maling. Namun, yang perlu diingat sebenarnya adalah bagaimana pemerintah seharusnya memberikan contoh yang tegas dalam memberantas korupsi agar keributan ini tak berlarut-larut. Sebab penggantian istilah koruptor menjadi maling atau yang lebih buruk tak akan membuat pelaku jera apabila hukuman dan perlakuan penegak hukum terhadap mereka masih tunduk dan lemah.

Demikian analisis Netray. Simak analisis lainnya di analysis.netray.id.

Minimnya Antusiasme Publik dalam OTT Kasus Korupsi Bupati Probolinggo

Sudah kesekian kalinya, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap terduga pelaku korupsi. Kasus terbaru adalah rasuah yang dilakukan oleh sejumlah pejabat di pemerintahan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kasus ini melibatkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya yakni Hasan Aminuddin yang diketahui merupakan Anggota DPR. Mereka diduga melakukan praktik suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan pada tahun 2019.

Aksi korupsi yang dilakukan politisi, pejabat, dan oknum pemerintah seperti ini tentu saja tak hanya merugikan negara, tetapi juga semakin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat. Masyarakat meletakkan harapan yang sangat tinggi di pundak KPK agar korupsi di Indonesia diberantas hingga ke akarnya. Namun, apa yang terjadi di tubuh KPK belakangan ini sungguh patut disayangkan. Lembaga ini mengalami pelemahan baik dari dalam maupun luar organisasi.

Lantas bagaimana tanggapan publik terhadap wacana pemberantasan korupsi di Indonesia dengan adanya kasus dan OTT baru ini? Apakah situasi tersebut mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja KPK? Sekelumit pertanyaan ini memantik Netray Media Monitoring untuk memantau diskursus publik dalam topik upaya pemberantasan korupsi. Seperti apa antusiasme publik terhadap kasus terbaru ini mengingat kondisi internal KPK dinilai sudah sangat lemah di hadapan kekuasaan? Simak analisis Netray di bawah ini.

Laporan Statistik Pemantauan Wacana OTT Kasus Korupsi oleh KPK 

Topik OTT kasus korupsi yang dilakukan Bupati Probolinggo terpantau cukup menarik untuk diberitakan media massa dan dibicarakan warganet Twitter. Selama 7 hari pemantauan, yakni sejak tanggal 25 Agustus hingga 31 Agustus 2021, Netray menemukan 757 artikel telah diterbitkan oleh 74 kantor surat kabar daring dalam negeri. Seluruh berita yang mengandung kata kunci ott, kpk, dan probolinggo masuk ke dalam beberapa kategori berita seperti Hukum, Politik, dan Government.

Namun, apakah nilai tersebut sudah cukup besar sehingga wacana OTT KPK ini dapat diposisikan sebagai topik yang mengikat perhatian publik secara luas? Jika dibandingkan dengan aksi OTT KPK sebelumnya, yakni saat menangkap tersangka kasus korupsi ekspor benih lobster mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, ternyata kasus ini masih kalah banyak dari segi kuantitas artikel yang diterbitkan oleh surat kabar daring. Saat itu 1.449 berita telah ditulis untuk melaporkan perkembangan kasus korupsi Edhy Prabowo.

Intensitas penerbitan laporan dari topik OTT suap jabatan di Kabupaten Probolinggo terpantau paling tinggi terjadi pada tanggal 30 Agustus 2021. Dengan total berita sebanyak 488 artikel. Jumlah ini berkurang cukup banyak pada keesokan harinya yang hanya memunculkan 231 artikel saja. Sedangkan dari grafik Sentiment Trend menunjukan kecenderungan sentimen negatif menguasai topik ini, yakni antara 472 artikel bersentimen negatif dan 135 artikel ditulis dengan sentimen positif.

Antusias Warganet Menurun, Aksi OTT KPK Tak Lagi Jadi Sorotan

Lantas bagaimana topik ini berkembang di linimasa Twitter? Terlihat total tweet dengan kata kunci yang berhasil dikumpulkan Netray selama pemantauan adalah sebanyak 6.261 unggahan. Angka tersebut membentuk sebuah lokus perbincangan dengan jumlah impresi mencapai 2,3 juta kali interaksi yang diwujudkan dalam reply, retweet, serta favorites. Secara potensial perbincangan ini dapat menjangkau maksimal 102,2 juta akun Twitter berbahasa Indonesia.

Kembali lagi angka di atas tidak cukup banyak jika dibandingkan dengan wacana OTT Menteri Edhy Prabowo. Meski tetap membentuk trending topic di Twitter. Perbincangan korupsi ekspor benih lobster di linimasa Twitter pada masa itu mencapai total sebanyak 32 ribu tweet selama periode 19 November hingga 25 November 2021.Impresi perbincangan ini bahkan mencapai angka 42,2 juta kali interaksi. Sedangkan potential reach mencapai 161,4 juta akun Twitter.

Sedangkan dalam grafik sentiment trend, terlihat bahwa topik perbincangan juga dikuasai sentimen negatif dengan total tweet sebanyak 1.202 kali. Tweet bersentimen positif tercatat sebanyak 607 kali. Nilai ini tentu saja juga berbeda jauh dengan tren sentimen pada wacana OTT sebelumnya. Pada kasus korupsi Menteri Edhy Prabowo, sentimen negatif berjumlah 10,1 ribu tweet dan tweet bersentimen positif sebanyak 9.416. Jika dicermati secara lebih seksama, respons warganet terhadap kasus korupsi ini lebih homogen apabila dibandingkan dengan respon mereka atas OTT KPK terbaru. Hal ini tentu mengindikasikan adanya perubahan persepsi warganet kepada wacana pemberantasan korupsi di Indonesia.

Akun dan Tweet dalam Grafik Top Accounts Sebagai Bukti Lanjutan 

Beberapa akun yang terlibat dalam perbincangan ini dapat dimanfaatkan sebagai representasi tanggapan warganet. Data tersebut Netray ambil dari grafik Top Accounts, yang berarti akun-akun ini mendapat impresi tertinggi selama periode pemantauan. Memuncaki daftar adalah akun @maspiyuaja dengan 3.438 total impresi. Apa yang ia lakukan hanyalah membagikan tautan berita tentang operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Bupati Puput Tantriana Sari bersama anggota DPR RI Hasan Aminuddin.

ott

Akun berikutnya adalah @rasa2806 yang memberi selamat kepada KPK karena telah bergerak cepat menangkap pasangan suami istri ini. Pasalnya mereka bisa dibilang sudah menjadi dinasti politik karena berkuasa di kabupaten termiskin di Jawa Timur selama empat periode. Melalui tweet ini, dua akun tersebut menjadi penyumbang sentimen netral dan positif terbanyak.

Sentimen negatif ditemukan dalam tweet milik akun @kurawa ketika ia mengunggah tulisan dengan nada sarkasme. Pertama ia menyebut bahwa pejabat yang sekarang tertangkap dalam OTT berarti “kurang jauh mainnya”, artinya mereka tidak dapat membangun komunikasi dengan para penyidik KPK yang dianggap sudah kehilangan integritasnya. Tweet dari @febridiansyah secara tidak langsung juga membicarakan sisi buruk dari KPK dewasa ini. Yakni saat sebagian anggota KPK berjuang menegakkan keadilan melalui OTT, sementara ada anggota lain yang tersandung kasus etik tetapi hanya dihukum pemotongan gaji saja. Ia mendoakan agar para pegawai KPK mampu terus berikhtiar di tengah badai yang menimpa lembaga mereka.

Yang menarik dari fakta-fakta di atas adalah, kecuali akun @febridiansyah, semua akun dalam Top Accounts merupakan akun yang kerap masyarakat sebut sebagai akun buzzer. Fakta ini tentu menguatkan asumsi bahwa publik sudah kehilangan harapan dan antusiasme mereka kala melihat usaha pemberantasan korupsi di negeri ini. Bagaimanapun juga buzzer hanya akan membuat tweet jika itu menguntungkan pihak mereka. Bukan lah sebuah keresahan yang umum dirasakan masyarakat Indonesia.

Goodbye Fleets; Selayang Ungkapan Rasa Kesal dan Rindu Warganet

Awal bulan lalu tepatnya tanggal 3 Agustus 2021, publik dikejutkan dengan menghilangnya fitur fleets di media sosial Twitter. Fleets merupakan sebuah fitur yang mirip dengan story Instagram, berbentuk lingkaran serta terletak pada laman muka beranda Twitter. Melalui fleets tersebut pengguna dapat membagikan momen berupa foto, video, ataupun teks yang akan hilang dalam waktu 1 x 24 jam. 

Mengutip dari media Kompas, keberadaan fitur Fleets belum menyentuh jangka waktu satu tahun. Dirilis oleh pihak Twitter pada bulan November 2020 tahun lalu, kini Fleets telah resmi ditutup pada Agustus 2021. Awal mula munculnya fleets ini juga pernah diulas Netray dalam infografik respon warganet menanggapi fitur baru fleets. Kira-kira apa yang membuat pihak Twitter menghilangkan fitur Fleets tersebut? Dan seperti apa impresi warganet pengguna setia Twitter setelah mengetahui Fleets telah dihapus? 

Gambaran sekilas seputar garis besar perbincangan warganet dapat dilihat dari jajaran top word di atas. Terdapat kata dengan ukuran yang paling menonjol ialah kangen, fitur, fleets, ilang, sadar, dan balikin. Artinya perbincangan warganet tidak jauh dari ungkapan rasa kehilangan atas penghapusan fitur fleets tersebut. Lantas seperti apa statistik keramaiannya? 

Netray Media Monitoring melakukan pemantaun selama satu bulan dengan periode 1-31 Agustus 2021 untuk melihat grafik perbincangan keramaian warganet terkait dihapuskannya fitur fleets. Impresi warganet untuk pensiunnya fleets mendulang sebanyak 573 tweets. Pergerakan grafik terlihat memadat mulai tanggal 20an.

Keramaian Fleets Memuncak Pada 22 Agustus 

Penasaran dengan pergerakan grafik yang memuncak pada 22 Agustus, Netray menggunakan fitur by populer untuk melihat isi pembahasan tersebut. Apa yang menjadi perbincangan warganet di tanggal tersebut?

Hasilnya pada 22 Agustus melalui tweet by populer tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas warganet tidak menyadari ketiadaan fitur fleets dalam Twitter mereka. Selain itu, sejak hilangnya fleets dari Twitter beberapa warganet mengaku sepi karena tidak dapat mengunggah konten melalui fleets. Berikut beberapa ungkapan warganet yang juga tidak menyadari terhapusnya fleets. 

Ternyata tidak sedikit warganet yang telat menyadari bahwa fitur fleets telah dihapus. Kesadaran tersebut justru muncul di pertengahan bulan, selang beberapa pekan dari tanggal resmi penghapusannya.

Gak Ada Fleets, Gak Asik 

Setelah menyadari bahwa fitur fleets telah tiada, warganet mulai merasa kehilangan. Opini warganet bernada negatif mendominasi perbincangan seputar topik. Bahkan tidak sedikit pula warganet yang merasa bahwa Twitter mengalami penurunan daya tarik semenjak fitur fleets dihapuskan.

Rasa kesal warganet seperti contoh tweet di atas memperlihatkan bahwa fleets adalah fitur yang dapat memberikan kesenangan tersendiri. Akan tetapi, dilansir dari USA Today, Twitter menutup fitur fleets lantaran kurangnya keterlibatan pengguna baru. Pasalnya Twitter meluncurkan fitur fleets tersebut memang ditujukan kepada para pengguna baru dengan jumlah follower sedikit agar dapat berbagi pemikiran secara singkat atau sederhana. Menurut Kepala Produk Twitter Ilya Brown, peluncuran fleets dinilai kurang tepat sasaran. Sebab fitur tersebut justru banyak digunakan oleh pengguna lama dengan jumlah follower banyak untuk memperkuat tweet yang telah mereka tulis sebelumnya. Alhasil fitur fleets tidak mengalami perkembangan. 

Kerinduan Warganet untuk Fleets

Setelah kurang lebih tiga minggu fleets menghilang dari beranda atas media sosial Twitter, warga Twitter mulai merasakan rindu. Kerinduan tersebut didasari atas kebiasaan yang dilakukan warganet ketika menggunakan fitur fleets. Lalu, terdapat salah satu tweet dari akun @muammarsyarbini yang cukup menggelitik. Akun tersebut mengungkapkan bahwa suatu saat nanti Twitter akan mengembalikan fitur fleets dengan alasan banyak pengguna yang rindu akan keberadaan fitur tersebut. 

Kembalikan Fleets

Setelah merasa kehilangan, kemudian muncul ungkapan kerinduan kini netizen menyerukan pihak Twitter untuk mengembalikan fitur fleets tersebut. Sebab menurut warganet fitur fleets dinilai lebih cepat update terkait hal-hal yang tengah viral. 

Kemudian menurut media Kompas, terdapat beberapa kelebihan dari fitur fleets tersebut. Salah satunya menulis di fleets tidak dapat menerima balasan secara publik, tidak di retweet, maupun diberi like. Fitur fleets dapat mengunggah semua konten berupa teks, video, GIF ataupun foto. Selain itu, pengguna lain dapat melihat konten fleets hanya dengan menyentuh foto profil, apabila sudah saling berteman pembaruan fleets akan muncul pada bilah timeline beranda pengguna. Beberapa kelebihan tersebut dianggap yang mendasari alasan warganet meminta Twitter mengembalikan fleets. 

Jaringan Percakapan 

Berdasarkan jaringan percakapan by mention di atas, terlihat bahwa akun yang paling banyak ditandai oleh warganet adalah akun resmi @Twitter. Impresi atas fitur fleets ataupun ungkapan demo dikemukakan warganet dengan menandai akun resmi platform media sosial tersebut. Kemudian beberapa akun yang berada di sekitar akun resmi Twitter merupakan akun yang paling banyak menggaungkan opini atas penghapusan fleets. 

Penutup 

Langkah yang diambil pihak Twitter untuk menghapus fitur fleets sudah mengalami proses pemikiran matang. Keputusan tersebut tentu mengejutkan para pengguna setia media sosial Twitter. Bahkan tidak sedikit masyarakat Twitter yang telat menyadari ketiadaan fitur tersebut. Kemudian beberapa lainnya mengungkapkan impresi yang berbeda-beda. Mulai dari ungkapan rasa kehilangan, kerinduan, hingga seruan demo untuk mengembalikan fitur tersebut. 

Feminisme: Melawan Patriarki hingga Tuai Kontroversi

Feminisme merupakan istilah yang tidak lagi asing terdengar dewasa ini. Menurut KBBI, feminisme adalah gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan. Persamaan hak tersebut dapat meliputi apa saja, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, kesempatan bekerja, hak untuk bersuara, dan kesetaraan lainnya. Hegemoni patriarki dalam masyarakat dan tatanan hukum menyebabkan dominasi, subordinasi, serta ketimpangan gender pada wanita. Hal ini kemudian menyebabkan aturan hukum menjadi tidak objektif karena ideologi pembuat keputusan dibuat tidak untuk kepentingan wanita. Salah satu tokoh feminisme yang terkenal di Indonesia yaitu R.A Kartini. Beliau turut bersuara mengkritik keadaan perempuan Jawa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengecap pendidikan yang setara seperti halnya kaum laki-laki.

feminisme

Berdasarkan Top Words di atas terlihat beberapa kosakata populer yang kerap digunakan warganet dalam membicarakan topik terkait feminis, seperti anti, ideologi, childfree, liberal, patriarki, lgbt, surogasi dan beberapa kosakata lainnya. Feminisme bagi warganet agaknya menjadi topik hangat yang memantik diskusi dan berbagai opini bahkan tak jarang menjadi perdebatan.

Gerakan feminisme pun semakin populer di era modern saat ini, tidak sedikit dari masyarakat yang turut menyuarakan isu terkait gender yang terus bergulir. Dengan berkembangnya paham ini, feminisme pun memiliki beragam aliran seperti feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme post modern, feminisme anarkis, feminisme marxis, feminisme pascakolonial, feminisme nordik, maupun feminisme sosialis. Namun tidak sedikit dari masyarakat yang tidak setuju dengan gerakan feminisme. Media Monitoring Netray mencoba merangkum opini warganet terkait feminisme, simak selengkapnya hasil rangkuman Netray berikut.

Bila diamati melalui grafik di atas terlihat total tweets pada topik ini mencapai 1,733 dan meningkat secara signifikan sejak 17 Agustus 2021. Adapun jumlah impresi pada topik ini mencapai 61.9 ribu dengan potensi jangkauan sebesar 4.3 juta. Menariknya perbincangan terkait feminisme justru didominasi oleh tweets bersentimen negatif, mengapa demikian?

Feminisme dan Patriarki yang Menghantui

Berbicara mengenai feminisme tentu tak lepas dari patriarki yang merupakan perilaku yang mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Ketimpangan terhadap gender biasanya terjadi akibat masyarakat yang terhegemoni oleh patriarki. Hal ini yang kemudian menimbulkan perdebatan hingga saat ini.

Melalui beberapa tweets di atas terlihat perdebatan warganet terkait feminisme yang selalu berkaitan dengan patriarki. Sebagian warganet terlihat menolak paham feminisme dan menilai kesetaraan yang dimaksud oleh penganut feminisme tidak logis. Bahkan penolakan terhadap paham feminisme kerap terjadi dalam lingkungan terkecil tempat tinggal, yakni keluarga yang tak jarang menganut patriarki dan menempatkan perempuan untuk mengurus persoalan domestik dalam rumah tangga.

Feminisme dan Islam

Dalam memperbincangkan topik ini, warganet kerap mengaitkan paham feminisme dan Islam. Sebagian dari warganet tersebut berusaha menyuarakan tafsir yang menurut mereka benar terkait pandangan Islam tentang feminisme.

Berbagai pandangan terkait paham feminisme agaknya masih terus bergejolak dengan pemahaman masyarakat. Terlebih saat mengaitkan feminisme dengan islam. Terlihat melalui beberapa tweets di atas warganet yang menolak feminisme dan menganggap Islam melarang keras paham ini. Namun, terdapat juga warganet yang menilai Islam justru menjunjung tinggi kesetaraan dengan memuliakan perempuan melalui ajarannya. Perdebatan ini pun terus berlanjut dengan mengaitkan sejarah anti feminisme di tanah air yang dinilai berkaitan dengan narasi Ali Moertopo dan Hilmi Aminuddin pada tahun 70an yang memandang gerakan PKI berkaitan dengan feminisme.

Feminisme Radikal

Perbincangan terkait feminisme juga tak lepas dari paham radikal yang dianggap saling berkaitan. Sebagaimana feminisme radikal yang juga menjadi salah satu aliran dari paham feminisme. Aliran ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan antara lain tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas (termasuk lesbianisme), seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi privat-publik.

Pandangan my body is mine and my sexuality is my authority dianggap sebagai semboyan dari feminisme radikal. Aliran ini muncul sebagai reaksi atas kultur seksisme atau dominasi sosial berdasar jenis kelamin di Barat pada tahun 1960-an, untuk melawan kekerasan seksual dan industri pornografi. Namun, hal ini tak lepas dari berbagai perdebatan, Terlihat melalui beberapa tweets di atas sebagian warganet tidak setuju terhadap feminisme radikal. Bahkan dalam opininya warganet mengaitkan dengan ajaran agama yang menganggap paham ini menyalahi kodrat manusia sebagai hamba. Meski demikian tidak sedikit warganet yang setuju dengan pandangan ‘tubuhku adalah otoritasku’ dan menilai perempuan bebas dalam menentukan pilihan hidupnya.

Feminisme Menurut Pandangan Warganet Instagram

Agaknya perdebatan terkait feminisme tidak hanya terjadi di media sosial Twitter melainkan juga di Instagram. Opini terkait feminisme juga diunggah oleh para pemilik akun Instagram yang menilai feminisme menarik untuk menjadi pembahasan. Untuk itu Netray juga mengamati laju pembahasan warganet Instagram terkait penggunaan tagar feminisme dalam unggahan mereka. Melalui gambar di atas terlihat beberapa tagar lainnya yang berkaitan dengan feminisme menurut pandangan para pengguna media sosial Instagram.

Netray melakukan pemantauan terkait topik ini sejak 21 Agustus 2021 sampai dengan 27 Agustus 2021, selama periode tersebut terlihat total postingan warganet Instagram terkait topik ini mencapai 513 Total Post yang menjangkau 4.6 juta akun. Berdasarkan grafik di atas juga terlihat kenaikan grafik secara signifikan terjadi sejak 21 Agustus 2021. Berikut beberapa unggahan warganet Instagram terkait feminisme.

Pembahasan topik feminisme mengalami kenaikan setelah beberapa waktu lalu topik childfree mencuat dan ramai diperbincangkan di media sosial. Seperti diketahui, hal ini bermula dari unggahan seorang influencer Gita Savitri yang memutuskan untuk childfree. Sontak hal ini pun menjadi perbincangan hangat di media sosial yang menimbulkan pro dan kontra. Beberapa warganet yang sepakat pun mengunggah opini mereka terkait topik ini dan menilai memiliki anak itu merupakan pilihan bukan sebuah kewajiban.

Pembahasan feminisme dan childfree pun tidak terlepas dari pandangan agama yang bagi sebagian masyarakat feminisme bertolak belakang dengan ajaran islam. Hal ini kemudian memantik perdebatan mendalam terkait feminisme yang sebenarnya menentang paham patriarki yang mengakar kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai negara yang didominasi oleh masyarakat yang memeluk agama Islam hal ini menjadi topik yang menarik untuk dibahas.

Terlihat melalui salah satu unggahan warganet yang menyampaikan usul terkait tiga faktor penting yang membentuk perubahan hubungan antara feminisme dan Islam, pertama wacana transisi dari budaya patriarki menjadi penyebaran egalitarianisme gender. Kedua, reformasi hukum untuk mengakhiri praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan, dan ketiga reinterpretasi teks-teks agama yang lebih manusiawi dan lebih akomodatif terhadap perempuan.

Top Categories Topik Feminisme

Pada kategori Top Accounts Instagram terlihat @dokterid menempati urutan teratas kategori ini. Melalui unggahannya akun tersebut terlihat kerap bersuara dan memberikan dukungannya terhadap perempuan. Sementara itu, pada kategori Top Accounts di Twitter terlihat akun @evylagi menempati urutan teratas kategori ini. Berbeda halnya dengan Top Account Instagram, akun teratas Top Account Twitter justru menyuarakan ketidaksepakatannya atas feminisme.

Pembahasan terkait feminisme memang selalu menjadi topik hangat yang menuai perdebatan, baik di media sosial Twitter maupun Instagram. Melalui akunnya masing-masing pemilik bebas beropini dan mengkritik. Menariknya topik ini pun melahirkan kerangka berpikir yang berkaitan dan akan selalu menuai perdebatan seperti, paham patriarki, feminisme dengan liberal, feminisme dengan Islam, dan beberapa kaitan lainnya. Agaknya perdebatan dan perbedaan pendapat menjadi suatu hal yang akan selalu terjadi. Namun bukankah sebaiknya kita dapat saling menghargai setiap manusia dalam menentukan pilihannya?

Demikian hasil analisis Netray simak hasil analisis lainnya melalui https://analysis.netray.id/

Akibat Cognitive Learning Loss, Wacana PTM Kembali Menjadi Sorotan

Pembelajaran Tatap Muka atau PTM kembali dicanangkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Dalam rapat bersama Komisi X DPR RI (23/08/2021) tersebut, Nadiem mengatakan bahwa kondisi psikologis dan cognitive learning loss pelajar saat ini telah memasuki fase kritis sehingga wilayah PPKM level 1-3 dipersilahkan untuk melakukan PTM. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa PTM boleh digelar apabila seluruh pelajar telah mendapatkan vaksinasi Covid-19. Dua pernyataan ini tentu saja menuai sorotan publik, terutama bagi mereka yang menantikan keputusan terbaru di sektor pendidikan ini.

Pada artikel-artikel sebelumnya, Media Monitoring Netray sempat membahas terkait wacana PTM per tanggal 1 Juli 2021 yang dicanangkan oleh Kemendikbud (klik di sini). Keputusan tersebut diambil setelah adanya target vaksinasi yang akan selesai pada bulan Juni bagi guru dan tenaga kependidikan. Namun, kondisi di lapangan ternyata tak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Hingga kebijakan ini pun kembali hanya menjadi wacana di beberapa daerah yang belum tersentuh vaksinasi.

Pada artikel kali ini, Netray akan kembali mengintip kawalan media berita daring Indonesia terkait dengan ‘keinginan’ Mendikbud Nadiem dalam menggelar PTM di seluruh penjuru Tanah Air. Lantas, seperti apa pemberitaan media berkaitan dengan wacana tersebut? Berikut pantauan Netray.

Dukungan Penyelenggaraan PTM

Kebijakan yang baru saja diumumkan pada Senin, 23 Agustus lalu ini mendapat berbagai respons dari beberapa pihak. Salah satunya pihak yang mendukung keputusan ini ialah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani. Dikutip dari Detik, Zita mendukung Pemprov DKI Jakarta menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada akhir Agustus mendatang. Zita menilai tidak ada alasan lagi untuk anak-anak tak belajar di sekolah. Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar pembelajaran tatap muka terbatas di masa PPKM level 3 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, salah satunya ialah kapasitas 50%. Keputusan ini berdasarkan dengan Kepgub DKI Jakarta Nomor 1026 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 COVID-19.

Selain itu, seperti yang diungkapkan oleh Nadiem terkait cognitive learning anak-anak yang memasuki tahap kritis, beberapa pendidik pun mendukung keputusan PTM lantaran hal tersebut dapat membantu perkembangan kognitif pelajar. Seperti yang diberitakan oleh Media Indonesia, Kepala Sekolah Murid Merdeka Laksmi Mayesti menilai bahwa pertemuan tatap muka secara langsung antara pelajar dengan guru dan juga teman-temannya merupakan kebutuhan pokok. Serta, hal ini dapat juga menjadi penyeimbang kebutuhan sosial dan kognitif bagi pelajar.

Di balik dukungan penyelenggaraan ini, sejumlah pemerintah daerah pun juga mendesak pemerintah pusat untuk memberikan dan mengoptimalkan pengadaan vaksin, terutama bagi pelajar dan tenaga pendidik. Dilansir dari Suara, Pemerintah Kota Bandung meminta pemerintah pusat memprioritaskan tambahan stok vaksin COVID-19 untuk vaksinasi remaja guna mempercepat pelaksanaan PTM. Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan bahwa saat ini Bio Farma sudah menerima tambahan stok vaksin COVID-19 Sinovac. Sehingga ia meminta Dinas Kesehatan agar berupaya mendapatkan prioritas vaksin itu untuk remaja atau siswa SMP dan SMA yang ada di Kota Bandung.

Menunggu Surat Resmi

Meski mendapat berbagai dukungan, beberapa wilayah justru menunggu kepastian resmi terkait keputusan ini. Seperti yang terjadi di daerah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah meskipun telah memasuki level 2, Pemda menunggu keputusan gubernur untuk melaksanakan PTM pada jenjang SMA. Dalam artikel yang dimuat Medcom, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten Jepara, Udik Agus, menyatakan bahwasannya saat ini Pemda tengah mempersiapkan PTM di jenjang SMA sederajat. Seperti mengecek kembali sarana penunjang protokol kesehatan, serta menyusun administarsi dan pola PTM.

Sama halnya dengan Pemda Kota Batu yang belum berencana untuk menyelenggarakan pendidikan tatap muka dalam waktu dekat. Hal ini disebabkan oleh status Kota Batu yang belum memasuki zona hijau. Melansir dari Surya Online, Walikota Batu, Dewanti Rumpoko mengatakan bahwa saat ini pemerintah daerah masih memprioritaskan keselamatan anak-anak, terutama bagi pelajar yang belum mendapatkan vaksin.

Alasan Dibukanya Sekolah

Kurangnya fasilitas penunjang sekolah daring hingga adanya berita KDRT menjadi alasan Mendikbud memutuskan untuk menyegerakan sekolah tatap muka. Sarana dan prasarana pendidikan ataupun kemampuan ekonomi penduduk Indonesia tidaklah sama rata. Oleh karena itu, banyak faktor yang menjadi kendala dari sekolah daring. Seperti yang dibahas Netray sebelumnya dalam artikel Keluhan Warganet Soal Sekolah Daring, banyak warganet yang merasa stres akibat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Hal ini juga dituliskan oleh Republika yang memberitakan terkait segera dilaksanakannya PTM bagi madrasah. Pengamat Pendidikan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfah menilai bahwa sebagian madrasah tidak efektif menjalankan PJJ karena beragam alasan, seperti kendala internet, laptop, dan literasi digital guru dan siswa. Berdasarkan hal tersebut, PTM terbatas itu perlu dimulai bagi madrasah yang berada di zona hijau dan atas izin orang tua.

Top Entitas

Dalam topik ini siapakah entitas yang paling banyak disoroti media dan portal media mana yang paling banyak menyumbang artikelnya? Sosok Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan tentu saja menjadi entitas pertama yang disoroti oleh media sedangkan yang kedua ialah Menteri Dalam Negeri. Tito Karnavian menjadi sorotan setelah memberikan pernyataan terkait perizinan penyelenggaraan PTM di wilayah DKI Jakarta. Hal ini menyusul dengan status DKI Jakarta yang turun menjadi level 3. Lalu, berdasarkan pantauan Netray dengan kata kunci pembelajaran tatap muka, Kompas menduduki peringkat pertama dengan total 81 artikel. Disusul dengan portal media Suara dan Detik.

Keputusan penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) bagi wilayah PPKM level 1-3 menjadi PR tambahan bagi pemerintah untuk menyegerakan dan meratakan pendistribusian vaksin, terutama bagi anak didik dan tenaga pendidik. Fasilitas sarana dan prasana yang dinilai tidak merata sehingga menjadi kendala bagi sekolah daring juga merupakan salah satu faktor disegerakannya PTM ini. Juga seperti yang diungkapkan oleh Mendikbud Nadiem, pandemi yang berkepanjangan ini telah menyasar pada cognitive learning loss anak-anak. Yang tentu saja, hal ini akan berpengaruh pada prestasi generasi penerus bangsa.

Demikian pantauan Media Monitoring Netray terkait wacana PTM. Simak analisi isu terkini lainnya hanya di https://analysis.netray.id/

Produk Sunscreen Pilihan Warganet, Mana Favoritmu?

Sunscreen menjadi salah satu produk yang wajib dimiliki oleh siapa saja yang beraktivitas di bawah sinar matahari. Tak hanya itu, kini sunscreen menjadi salah satu rangkaian skincare yang harus gunakan sebelum beraktivitas. Hal ini guna mengurangi efek buruk dari paparan sinar matahari yang dapat merusak kulit. Produk sunscreen pun cukup beragam dan beredar luas di pasaran. Lalu apa saja produk sunscreen yang menjadi andalan warganet? Simak hasil pantauan Media Monitoring Netray berikut.

Netray mengamati laju perbincangan warganet terkait produk sunscreen. Hasilnya, terlihat melalui Top Words di atas terdapat beberapa merek yang mendominasi perbincangan warganet seperti, Wardah, Aqua Skin, dan Azarine. Bagaimana impresi warganet terkait ketiga produk ini?

  • sunscreen
  • Azarine
  • Wardah
  • Skin Aqua

1. Sunscreen Azarine

Salah satu merek sunscreen paling populer dan paling banyak menjadi perbincangan warganet yaitu Azarine. Azarine Hydrasoothe Sunscreen Gel mengandung SPF 45 PA++++ yang dapat melindungimu dari efek buruk sinar UVA dan UVB. Tabir surya ini diperkaya ekstrak-ekstrak alami yang bermanfaat bagi kulit wajah seperti propolis, aloevera, green tea dan pomegranate. Tekstur gel ini dingin dan ringan, sehingga mudah diserap kulit dan tidak meninggalkan whitecast pada kulit.

Melalui beberapa tweets di atas terlihat antusiasme warganet terkait brand satu ini. Mereka yang merasa cocok pun menyarankan warganet lainnya untuk mencoba Azarine. Tekstur gelnya dinilai mudah menyerap dan tidak membuat kulit terlihat kusam. Itulah mengapa produk ini banyak diminati oleh warganet.

Meski demikian, tidak sedikit dari mereka yang maju mundur untuk menggunakan sunscreen Azarine. Sebagian dari mereka menilai produk ini terlalu mahal. Tak hanya itu, bahkan sebagian warganet meragukan kandungan SPF dari produk ini karena dinilai memiliki finish terlalu ringan.

2. Sunscreen Wardah

Tak hanya Azarine, salah satu brand sunscreen yang banyak dibicarakan oleh warganet yaitu Wardah. Menjawab kebutuhan para konsumennya Wardah hadir dengan beragam varian sunscreen yang sesuai dengan kebutuhan, seperti Wardah UV Shield Active Protection Serum SPF 50, Wardah Sunscreen Gel SPF 30, Wardah UV Shield Aqua Fresh Essence SPF 50, Wardah Sunscreen Gel SPF 30 Edisi Umroh dan Haji, dan Wardah UV Shield Essential Sunscreen Gel SPF 30. Ragam varian tersebut membuat para konsumennya bebas memilih produk dari Wardah yang sesuai dengan kebutuhan.

Beberapa tweets di atas menunjukkan ulasan dari sunscreen milik Wardah oleh para penggunanya. Mudah ditemukan dan harga yang affordable membuat para konsumennya tertarik untuk menggunakan produk ini. Selain itu, mereka juga menilai sunscreen dari Wardah tidak menyebabkan iritasi sehingga mereka tidak takut untuk menggunakannya.

Sementara itu, sebagian warganet yang kurang menyukai produk sunscreen dari Wardah mengaku mengalami iritasi dari beruntusan hingga perih. Akibatnya, mereka pun enggan menggunakan produk sunscreen dari Wardah lagi.

3. Sunscreen Skin Aqua

Produk berikutnya yaitu Skin Aqua. Produk sunscreen dari Skin Aqua juga belakangan banyak digemari oleh berbagai kalangan. Produk asal Jepang ini terkenal dengan harga yang terjangkau dan berkualitas. Skin Aqua memiliki beragam varian yang berbeda sesuai kebutuhan kulitmu. Tak heran bila produk ini kemudian banyak digemari oleh warganet yang telah mencobanya.

Mereka yang telah mencoba dan membuktikan produk sunscreen dari Skin Aqua mengaku puas dan cocok. Kandungan SPF 50+ PA+++ yang terdapat di dalamnya membuat para penggunanya merasa terlindungi oleh efek buruk sinar matahari. Selain itu, sebagian warganet juga menilai produk ini dibandrol dengan harga yang cukup terjangkau.

Meski memiliki banyak konsumen yang mengaku puas dengan sunscreen Skin Aqua tidak sedikit dari mereka yang mengaku tidak cocok hingga mengalami iritasi. Tidak hanya itu, sebagian warganet juga mengeluhkan harga yang dibandrol oleh Skin Aqua dan juga teksturnya yang dinilai terlalu cair.

Penutup

Sunscreen menjadi salah satu skincare yang wajib digunakan oleh siapa saja yang beraktivitas di bawah sinar matahari. Hal ini guna melindungi kulit wajah dari paparan buruk sinar UV A dan UV B yang dapat merusak kulit hingga menyebabkan kanker. Itulah sebabnya pengetahuan akan pentingnya perlindungan tersebut membuat produk sunscreen semakin ramai dicari dan digunakan oleh masyarakat. Berbagai brand pun menyediakan varian sunscreen yang disesuaikan dengan kebutuhan para penggunanya. 


Azarine, Wardah, dan Skin Aqua menjadi brand sunscreen yang paling banyak diperbincangkan warganet selama pantauan Netray. Meski berbagai merek tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan sesuai dengan kondisi kulit para penggunanya. Untuk itu pilihlah produk yang dirasa cocok dan mudah terjangkau agar kulit tetap sehat dan terlindungi.

Fenomena Krisis Iklim serta Kaitannya dengan Childfree

Krisis iklim adalah sebuah krisis yang dialami oleh seluruh manusia di bumi yang disebakan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi karena adanya kenaikan suhu pada planet bumi. Kenaikan suhu tersebut, tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi tetapi juga mengubah sistem iklim. Iklim sendiri merupakan kebiasaan atau karakter cuaca yang terjadi pada suatu tempat atau daerah. Perubahan iklim tersebut mempengaruhi berbagai aspek perubahan pada alam dan kehidupan manusia. Seperti halnya, menurunnya kualitas dan kuantitas air bersih, perubahan ekosistem wilayah hutan, lahan pertanian, dan pesisir perairan.

ilustrasi klikhijau.com

Krisis yang disebabkan karena perubahan iklim menjadi kekhawatiran masyarakat seluruh dunia. Hal ini karena krisis iklim juga berdampak pada ketahanan pangan, kesehatan, hingga perkembangbiakan manusia. Merasa penasaran dengan pembahasan krisis iklim di media daring, Media Monitoring Netray mencoba melakukan pemantauan. Seperti apa media daring memandang dampak bahaya dari krisis iklim? Dan bagaimana kekhawatiran masyarakat yang diwakili oleh warganet terkait perubahan iklim tersebut? Simak uraiannya berikut. 

Sorotan Media Pemberitaan pada Krisis Iklim

Netray mencoba memonitoring perubahan iklim pada media pemberitaan untuk melihat seberapa ramainya pembahasan seputar krisis iklim. Lantas pemberitaan dengan kategori apa saja yang paling sering diangkat oleh media seputar krisis iklim?

Selama satu bulan pemantauan dengan periode 1-26 Agustus 2021, krisis iklim telah diberitakan sebanyak 199 artikel. Pembahasan terkait perubahan iklim ini diangkat oleh 49 portal berita dengan mayoritas pemberitaan berkategori pemerintahan, bencana, dan kesehatan & gaya hidup. Lalu apa saja topik bahasan yang diangkat oleh media daring? Dari ratusan artikel yang telah terjaring Netray, media paling sering menggaungkan topik pemanasan global sebagai pemicu adanya krisis iklim. 

Pemanasan Global dan Krisis Iklim Saling Berkaitan

Laporan dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) menyimpulkan bahwa emisi karbon dari aktivitas manusia telah memanaskan planet bumi sehingga berdampak pada mencairnya es di beberapa wilayah dan kenaikan permukaan laut. Dikutip dari Liputan6, pemanasan global meningkat akibat efek dari rumah kaca, yaitu gas-gas di bagian luar atmosfer yang menjebak panas matahari sehingga mengakibatkan suhu bumi memanas. Beberapa gas dari efek rumah kaca yang dinilai berkontribusi besar dalam perubahan iklim adalah karbon dioksida (CO2) dan metana (CH4). Sementara itu, dalam laporan panel PBB diperlukan langkah ekstrem dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Sebab pencemaran karbondioksida sudah melampaui ambang batas dan mengakibatkan kenaikan suhu panas bumi sebesar 1,5 derajat pada beberapa dekade terakhir. 

Perspektif Tentang Limbah Medis yang Jadi Ancaman Baru Krisis Iklim

Seperti diketahui, dunia sedang berduka karena mengalami pandemi. Dilansir dari Detik, beberapa wilayah masih belum melakukan pengelolaan limbah medis secara memadai.  Pengelolaan limbah dari medis ini dianggap dilematis. Krisis limbah B3 medis ini, dapat diolah melalui pembakaran menggunakan alat insinerator. Permasalahannya yakni penggunaan alat tersebut dalam mengelola limbah medis dapat memperparah krisis iklim akibat polusi dan emisi yang dihasilkan oleh alat tersebut. Oleh karena itu, limbah medis masih menjadi PR bagi seluruh elemen masyarakat. 

Anak-Anak Alami Risiko Tinggi Terdampak Krisis Iklim 

United Nations Children’s Fund (UNICEF) merilis laporan terkait dampak krisis iklim terhadap anak-anak di seluruh dunia pada 20 Agustus 2021. Mengutip dari IDN Times, dari 2,2 miliar anak di dunia, sekitar 1 miliar dilaporkan tinggal di negara-negara yang menghadapi risiko tinggi terdampak krisis iklim. Negara-negara tersebut setidaknya mengalami empat bencana iklim dan lingkungan secara tumpang tindih. Menurut Direktur Eksekutif UNICEF Henrietta Fore, tubuh anak-anak lebih sulit beradaptasi dalam cuaca ekstrem dibandingkan oleh orang dewasa. Hal ini karena asupan makanan dan cairan yang dibutuhkan oleh tubuh anak-anak juga lebih banyak.  

Top Entitas Bencana dan Top Portal

Top Entitas Bencana
Top Portal

Berdasarkan entitas bencana di atas, media pemberitaan menyajikan beberapa bencana yang terjadi karena perubahan iklim. Kebakaran hutan dan banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia, karena adanya krisis iklim. Kemudian portal media nasional yang paling banyak menyerukan isu krisis iklim di Indonesia adalah Liputan6, Detik, dan Kompas.

Kekhawatiran Warganet tentang Krisis Iklim 

Di samping memantau media pemberitaan, Netray juga melakukan monitoring keramaian warganet dalam membahas krisis iklim. Dengan memasukan kata kunci berupa krisis iklim, Netray menemukan perbincangan seputar topik tersebut menarik impresi sebesar 199,3 ribu.

Kemudian selama satu bulan pemantauan, krisis iklim diperbincangkan sebanyak 705 tweets. Kurva perbincangan warganet terlihat mulai ramai pada tanggal 21 Agustus dengan puncaknya terjadi pada 24 Agustus 2021. Apa yang menjadi bahasan warganet pada puncak kurva tertinggi tersebut? 

Melalui fitur tweets by populer, puncak perbincangan tanggal 24 Agustus didominasi oleh tweet dari akun @GreenpeaceID. Akun penggiat yang menaruh kepedulian penuh terhadap planet bumi tersebut menuliskan tweet berupa ajakan untuk bersama-sama mengakhiri krisis iklim. Selain tweet dari Green Peace, terdapat pula tweet dari beberapa akun yang peduli terhadap krisis iklim. 

Beberapa pendapat di atas, memperlihatkan bahwa manusia telah menyadari perkembangan krisis iklim yang kian mengkhawatirkan. Selain itu, skenario mitigasi krisis iklim juga harus diimbangi dengan kebijakan yang pro iklim agar tidak memperburuk keadaan.

Ungkapan Keresahan Warganet tentang Krisis Iklim 

Selain sikap optimisme yang ditunjukan beberapa warganet di atas, terdapat pula warganet yang merasa resah dan takut akan fakta terkait perubahan iklim di bumi yang semakin tidak menentu. 

Tidak sedikit warganet yang menilai bahwa perubahan iklim semakin kesini justru semakin parah. Ketakutan akan bencana alam yang siap menyergap kehidupan manusia di muka bumi ini menjadi rasa kekhawatiran yang terus mengikis pikiran manusia. 

Krisis Iklim Mempengaruhi Argumen Childfree? 

Pendapat mengenai krisis iklim yang ada kaitannya dengan argumen childfree pun tak kalah menuai sorotan warganet. 

Beberapa warganet mengungkapkan pendapat dengan sudut pandang masing-masing terhadap keterkaitan fenomena childfree dengan krisis iklim. Childfree merupakan sebuah keputusan atau pilihan hidup untuk tidak memiliki anak baik itu anak kandung, anak tiri, maupun anak angkat. Kaitannya dengan upaya mengurangi krisis iklim yakni tidak menambah populasi manusia.

Penutup 

Perubahan iklim harus menjadi perhatian khusus bagi seluruh manusia di bumi. Pasalnya dampak yang disebabkan dari krisis iklim menyeret segala elemen, mulai dari perubahan cuaca ekstrem hingga pola hidup manusia. Beberapa lembaga dunia terus berupaya untuk menekan dan mengurangi polusi, emisi gas yang dinilai dapat memicu parahnya krisis iklim. Mari lakukan perubahan dengan sedikit mengurangi kegiatan yang dapat menimbulkan polusi udara berlebihan. Demikian analisis Netray.

Menimbang Isu Booster Vaksin Ketiga Pejabat dalam Pemberitaan Media Massa dan Linimasa Twitter

Sebagai garda terdepan penanganan krisis pandemi Covid-19, tenaga kesehatan Indonesia mendapatkan booster vaksin ketiga. Program tersebut saat ini memang sedang berjalan, sehingga belum semua nakes mendapatkannya. Akan tetapi, rumor terbaru menyebutkan bahwa sejumlah kelompok kecil masyarakat justru mendapatkan booster vaksin ketiga yang seharusnya tidak diberikan kepada masyarakat umum. Rumor tersebut muncul saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kalimantan Timur.

Kelompok kecil masyarakat yang dimaksud adalah para pejabat pemerintah. Rumor tersebut berangkat dari sebuah video dari kanal Youtube Sekretariat Presiden yang berisi obrolan Joko Widodo dengan sejumlah pejabat. Yang sempat disebutkan namanya dalam obrolan antara lain Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Walikota Samarinda Andi Harun, hingga Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Presiden saat itu didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan 3 orang pejabat yang sudah disebutkan sebelumnya.

Untuk mendapat gambaran yang lebih lengkap terkait bagaimana rumor ini beredar di ranah publik, Netray Media Monitoring melakukan pemantauan terhadap topik booster vaksin Covid-19 ketiga yang diterima pejabat. Pemantauan akan melihat seperti apa isu ini dibicarakan di media sosial serta bagaimana peran media massa dalam mewacanakan topik tersebut. Hasil pemantauan Netray tersebut bisa disimak dalam laporan di bawah ini.

Laporan Statistik Pemantauan Topik Booster Vaksin Pejabat di Linimasa Twitter

Menggunakan kata kunci booster, vaksin, dan pejabat, Netray berhasil mengumpulkan sejumlah tweet yang membicarakan topik pemantauan. Data tersebut dikumpulkan selama periode 20 Agustus hingga 26 Agustus 2021. Sebanyak 13.096 tweet yang mengandung kata kunci telah terbit di linimasa. Dari grafik di bawah ini juga nampak bahwa perbincangan ini baru viral pada tanggal 26 Agustus 2021. Terpantau 8.217 tweet diunggah oleh warganet dalam kurun waktu 24 jam.

Kuantitas perbincangan yang melonjak tajam tentu saja berpengaruh pada impresi yang diterima seluruh tweet secara kumulatif. Terpantau 38,6 juta total impresi berupa reply, retweet, dan favorites yang diperoleh tweet dengan kata kunci. Dengan total impresi sebesar ini maka topik booster vaksin ketiga untuk pejabat secara potensial dapat menjangkau 107,6 juta user Twitter berbahasa Indonesia.

Sebagian besar tweet yang membahas topik ini memiliki sentimen negatif, yakni sebanyak 9.471 tweet. Angka tersebut tidak bisa disandingkan dengan tweet bersentimen positif yang hanya berjumlah 426 tweet saja selama tujuh hari masa pemantauan. Mengapa jauh lebih banyak sentimen negatif kala warganet membicarakan isu booster vaksin ketiga akan dibahas pada bab analisis nanti.

Laporan Statistik Pemantauan Topik Booster Vaksin Pejabat di Media Massa Daring

Wacana booster vaksin ketiga pejabat yang viral di media sosial ternyata minim gaung di meja redaksi laman berita daring. Dengan periode pemantauan yang sama, Netray hanya menemukan 173 laporan yang diterbitkan oleh 60 kantor berita daring. 107 artikel ini masuk ke dalam kategori “Health & Lifestyle”, 42 artikel berada dalam kategori “Government”, sedangkan 23 lainnya adalah laporan “Politics”. Lantas bagaimana jika periode pemantauan dimundurkan lebih jauh lagi tetapi dengan kata kunci yang sama?

Hasilnya cukup berbeda meski terlihat masih kurang signifikan. Netray menemukan setidaknya terdapat 477 artikel yang diterbitkan oleh media massa daring ketika pemantauan dilakukan sejak awal bulan Agustus ini. Itu pun dibuat oleh 84 kantor berita baik nasional maupun daerah. Meskipun rentang periode pemantauan sudah diperluas, puncak kuantitas pemberitaan ternyata masih terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021. Hanya saja dari grafik Peak Time terlihat bahwa pada awal bulan ini media massa sudah ramai membahas wacana booster vaksin ketiga.

CNN Indonesia menjadi kantor berita yang paling banyak menulis artikel, yaitu sebanyak 12 buah dalam waktu satu pekan ke belakang. Disusul dengan laman Republika, Kumparan, serta Kompas yang sama-sama menulis 9 artikel yang mengandung kata kunci. Laman Galamedia News dan Bisnis Indonesia sama-sama membuat 8 artikel, sedangkan Detikcom hanya memuat 7 berita saja. Sisanya bisa disimak di grafik Top Portal di bawah ini.

Sudut Pandang Warganet atas Topik Booster Vaksin untuk Pejabat

Pada pemaparan sebelumnya sudah ditunjukkan bagaimana topik ini dipresentasikan di media massa dan media sosial. Antusiasme diantara dua platform ini seperti berjalan di atas rel yang terpisah. Seperti yang terjadi di linimasa Twitter saat isu ini mulai mendapat banyak atensi dari warganet, yakni pada tanggal 25 Agustus 2021. Tweet dari akun @febridiansyah menjadi unggahan yang paling banyak mendapat respons dari warganet Twitter. Ia berpendapat bukankah sebaiknya profesi guru yang mendapatkan booster vaksin setelah nakes, tetapi malah pejabat yang mengaku ke Presiden Joko Widodo bahwa mereka telah memperoleh suntikan.

Jika merujuk pada grafik Top Accounts, maka akun @dr_koko28 menjadi akun kedua yang memperoleh impresi tertinggi. Tweet dari dokter tersebut memang tak membahas booster vaksin untuk pejabat. Ia justru menyoroti keinginan nakes mendapatkan vaksin Sinovac sebagai booster ketiga daripada menggunakan Moderna yang memiliki kipi yang lebih buruk. Bagaimanapun juga nakes harus segera aktif bekerja setelah mendapatkan vaksin.

Wacana tentang pejabat baru kembali muncul dari tweet milik @ngabdul. Ia merasa heran mengapa pemerintah tidak terang-terangan membuat aturan vaksin ketiga untuk para pejabat. Alih-alih harus sembunyi-sembunyi mendapatkannya seperti maling. Akun lain dari grafik Top Accounts selanjutnya juga membahas wacana “pengambilan” booster secara tertutup, simak tweet tersebut dari galeri di bawah ini.

Yang menarik dari pemantauan di tanggal 25 Agustus adalah kemunculan akun @qronoz di dalam grafik Top People. Biasanya akun yang mendapat banyak impresi pada hari tersebut juga menempati posisi yang tinggi di dalam grafik ini. Akan tetapi, tweet @qronoz tidak ditemukan pada tanggal tersebut. Setelah dilakukan pelacakan sehari sebelumnya, diketahui bahwa akun tersebut memiliki sejumlah tweet yang cukup banyak mendapat respons dari warganet. Pasalnya tweet tersebut seperti menjadi whistle blower atas kasus pejabat yang mendapat booster vaksin ketiga yang seharusnya untuk nakes.

Dengan populernya tweet tersebut di linimasa, menempatkan akun @qronoz sebagai akun yang memperoleh impresi ketiga tertinggi selama periode pemantauan. Sedangkan posisi pertama dan kedua diisi akun @DGHisham dan @sofiesyarief. Kedua akun tersebut yang ternyata mengisi linimasa Twitter pada tanggal 26 Agustus 2021, atau saat perbincangan sedang mengalami peak time. Lantas bagaimana dengan wajah pemberitaan media massa terkait kasus booster vaksin ketiga para pejabat?

Media Massa Minim Antusiasme, Apa yang Mereka Beritakan?

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, antusiasme perbincangan di Twitter tidak begitu terasa di pemberitaan media massa. Namun bukan berarti media massa sama sekali tidak mengangkat isu ini. Terlihat dari pemantauan Netray, sejumlah berita dengan sentimen negatif juga mengangkat isu tersebut. Hanya saja media massa seperti sengaja tidak melakukan klarifikasi langsung terhadap figur yang bersangkutan. Seperti kepada para pejabat yang hadir di acara, termasuk Presiden Joko Widodo.

Yang dipilih oleh media massa sebagai narasumber adalah mereka yang merasa harus berpendapat terhadap isu tersebut. Simak saja penggalan judul dari sejumlah berita di bawah ini. Seakan hanya menjadi pernyataan sikap dari para narasumber bahwa apa yang dilakukan oleh para pejabat ini tidak tepat. Serangan isu semacam ini tentu saja akan sangat mudah ditangkal oleh pemerintah dengan cukup membuat pernyataan yang sebenarnya tidak relevan dengan pertanyaan yang ada di benak publik.

Penutup

Pembaca laporan ini mungkin bisa menyimpulkan sendiri bagaimana seharusnya menyikapi wacana pejabat yang diam-diam telah mendapatkan vaksin booster ketiga. Tentu saja tidak menjadi masalah jika memang pejabat publik mendapat treatment semacam itu apabila memang diatur secara resmi. Tak perlu bermuka dua dengan menunjukan kepedulian terhadap penanganan pandemi kala mendahulukan sektor kritikal seperti tenaga kesehatan. Toh masyarakat umum juga paham bahwa pejabat negeri ini adalah kelompok sosial yang ingin mendapat “keistimewaan”.