NetrayBig Data for All

Presiden Prabowo mengumumkan bahwa pada 24 Februari 2025 mendatang, pemerintah akan meluncurkan lembaga baru bernama Badan Pengelola Investasi Danantara (Daya Anagata Nusantara). Lembaga ini merupakan superholding BUMN yang akan mengelola investasi negara, khususnya dari aset yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peluncuran lembaga, yang memiliki makna ‘kekuatan masa depan Nusantara’ ini, disampaikan Prabowo saat berbicara di forum World Government Summit secara daring, pada Kamis (13/2/2025).

Tujuan utama pemerintah mendirikan lembaga ini adalah untuk mengoptimalkan aset negara dan BUMN agar bisa memberikan keuntungan yang lebih besar dan berkelanjutan bagi Indonesia. Meski begitu pembentukan lembaga ini sudah jauh direncanakan sebelumnya. Isu keberadaan Danantara sendiri sudah menyeruak sejak November 2024 tak lama setelah pergantian kepemimpinan di Indonesia.

Pemantauan Topik Danantara di Media Massa Daring

Netray memantau isu lembaga baru ini melalui media massa untuk melihat berbagai sudut pandang yang disajikan. Dengan menggunakan kata kunci danantara selama periode sepekan ke belakang 13 – 19 Februari 2025 ditemukan 359 artikel. Intensitas pemberitaan sudah mulai muncul sejak Prabowo membicarakan hal tersebut di forum internasional meski jumlahnya masih sedikit. Hari – hari berikutnya pemberitaan semakin meningkat dan puncaknya terjadi pada tanggal 18 Februari 2025 muncul 78 artikel. Pada tanggal ini pemberitaan sangat beragam mulai dari respon berbagai pihak hingga dampak yang terjadi baik positif maupun negatif.

Untuk mengetahui bermacam pembahasan media massa online Indonesia, Netray menggunakan fitur Hot Issue. Hasilnya pembahasan soal ‘efisiensi anggaran’ serta ‘pemangkasan anggaran’ mendominasi pemberitaan media online. Penghematan ini dalam rangka efisiensi anggaran jilid II yang dilakukan oleh Prabowo. Bahkan ia menargetkan efisiensi hingga mencapai angka 750 Triliun. Ternyata efisiensi ini tak hanya untuk program Makan Bergizi Gratis namun juga untuk Danantara. Dengan target tersebut separuhnya akan diinvestasikan ke Danantara sejumlah Rp 324,3 triliun. Berita ini seperti yang disampaikan oleh portal Detik dan Katadata.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara pun kemudian menjelaskan bahwa total Rp 750 Triliun itu merupakan akumulasi dari yang telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Nominal efisiensi anggaran yang disebut Prabowo itu termasuk penyisiran anggaran-anggaran yang bisa diefisiensikan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dengan adanya lembaga ini bahkan ada yang berspekulasi rawan akan korupsi. Opini ini datang dari Pengamat ICW Wana Alamsyah. Ia berpendapat bahwa peluang terjadinya korupsi cukup besar. Sebab terdapat klausul dalam UU BUMN bahwa lembaga auditor baru dapat memeriksa Danantara setelah ada persetujuan dari DPR. Ia menduga dengan adanya aturan tersebut membuat seolah ada upaya memproteksi Danantara agar tak disentuh lembaga penegak hukum dan lembaga auditor.

Wana pun juga memaparkan data bahwa dari tahun 2016 hingga 2021 menunjukan cukup banyak korupsi di BUMN. Ada sekitar 119 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara lebih dari Rp40 triliun yang muncul pada periode tersebut. Hal ini menunjukan bahwa kondisi tata kelola di BUMN sedang tidak baik. Warta ini terlihat yang dilaporkan oleh BBC Indonesia

Selain itu pembahasan media didominasi soal ‘uang’ dan ‘bank mandiri’ Hal ini terkait dengan deretan Bank BUMN yang akan bergabung dengan Danantara. Bank-bank tersebut antara lain, Bank Mandiri Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Negara Indonesia. Akibatnya hal ini membuat gaduh warganet X. Muncul ajakan untuk memindahkan dana simpanan yang berada di bank-bank BUMN. Karena publik khawatir lembaga ini bisa memunculkan skandal seperti 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Kasus tersebut terjadi tahun 2015, 1MDBb menjadi sumber skandal yang mengguncang Malaysia. Adanya penyalahgunaan kekuasaan, pencucian uang, dan korupsi yang dilakukan Najib Razak-Perdana Menteri Malaysia kala itu-dan komplotan yang dananya bersumber dari 1MDB. 1MDB sendiri merupakan badan sovereign wealth fund yang didirikan Najib Razak pada 2019. Dari dana ini sudah mampu menghasilkan pembangkit listrik hingga aset energi di Malaysia dan Timur Tengah, dan real estate di Kuala Lumpur. Namun keuntungan dari SWF ini malah dimanfaatkan untuk foya-foya para pejabat tinggi. Najib Razak sendiri atas kasus ini dihukum selama 12 tahun penjara. 

UU BUMN juga menjadi pembahasan yang mendominasi terkait isu ini. Hal ini terkait dengan perubahan pasal UU BUMN No 19 Tahun 2003 yang dianggap kebal hukum. Terutama pada pasal Pasal 9F yang mengatur bahwa anggota direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian BUMN jika mereka dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan akibat kesalahan atau kelalaian mereka, telah menjalankan tugas dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak memiliki konflik kepentingan, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah kerugian.

Kemudian pasal Pasal 4B yang menyatakan bahwa modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN sendiri, sehingga keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN tidak dianggap sebagai keuntungan atau kerugian negara. DPR sebagai lembaga legislatif pembuat Undang-Undang. Namun, proses pembahasan UU BUMN cenderung tertutup. Ditambah lagi, DPR belum mengungkap draf final UU BUMN yang telah diparipurnakan awal bulan Februari. 

Selain itu ternyata Ketua Badan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, juga banyak merespon terkait Danantara. Terkait pendanaan awal, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Danantara memerlukan sekitar Rp327,2 triliun dengan dividen yang ada.  Ia menjelaskan bahwa lewat BPI Danantara, banyak proyek yang akan diobral ke investor. Proyek ini termasuk dari rekomendasi DEN mengenai 53 program percepatan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi Indonesia.

Terkait banyaknya kritik publik terhadap lembaga ini, Luhut menilai wajar tidak ada hal yang sempurna dan semua membutuhkan proses apalagi masih awalan. Dibutuhkan pula baik pemerintah maupun perusahaan BUMN yang terlibat di dalamnya harus kompak untuk mengoptimalkan fungsi lembaga tersebut.

Luhut juga dikaitkan dengan isu bahwa keponakannya akan menjadi Bos Danantara. Keponakan Luhut ini adalah seorang pengusaha dan investor bernama Pandu Sjahrir. Pandu sendiri ketika dikonfirmasi tentang jabatan tersebut mengaku belum tahu. Informasi ini datang dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait setelah pertemuan mereka Kantor BI, Jakarta, Selasa lalu (11/2/2025).

Meski masih memunculkan perdebatan, pemberitaan media menyebutkan bahwa sudah ada yang investor asing yang tertarik dengan Danantara, yakni perusahaan asal Abu Dhabi. Mereka ingin membuat usaha patungan untuk pengadaan kapasitas energi baru terbarukan 10 gigawatt melalui Danantara. Perusahaan Abu Dhabi siap memasukkan modalnya senilai USD 10 miliar ke Danantara. Kabar ini tampak dituliskan oleh portal Detik. 

Kemudian untuk portal media yang paling banyak memberitakan terkait Danantara jatuh pada Detik yang menerbitkan total 29 artikel selama periode pemantauan. Diikuti Fajar co. id dengan 22 artikel dan Kompas serta CNN Indonesia masing-masing dengan 19 artikel

Warganet TikTok Khawatir Danantara Suburkan Korupsi

Netray juga menjaring opini warganet melalui kanal TikTok dengan kata kunci dan periode yang sama. Hasilnya ditemukan 150 unggahan video TikTok yang telah diputar sebanyak 5,6 juta kali. Dari total unggah tersebut mampu memperoleh reaksi atau impresi dari warganet sejumlah 202,5 ribu kali. 

Unggahan TikTok terkait Danantara rata-rata masih diisi oleh akun informasi dan pemberitaan seperti Liputan6, Tempo, Asumsi dan lainnya. Namun tak sedikit pula warganet yang mengungkapkan responnya terhadap lembaga investasi baru ini. Opini terpopuler sekaligus menjadi unggahan terpopuler selama periode pemantauan datang dari akun @subhannursobah ia tampak menjelaskan bagaimana Danantara berjalan dengan bahasa yang santai. Ia juga menekankan mengenai fakta mengerikan bahwa Ketua Pakar dan Inisiator Danantara, Burhanudin Abdullah pernah terlibat dalam kasus korupsi aliran dana BI. 

Pendapat tajam lainnya datang dari aku @malakaproject.id. CEO Malaka Project, Ferry Irwandi yang juga pernah menjadi ASN memiliki beberapa spekulasi. Pertama, apabila Danantara berhasil dalam mengelola investasi negara akan menjadi game changer untuk ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mampu mencapai angka 6-7%. Kedua, namun apabila gagal, Indonesia akan menghadapi masalah besar seperti krisis ekonomi berkepanjangan, APBN yang terus defisit, trust issue terhadap pemerintah, investor yang tak mau lagi menyumbang modal dan lainnya. Ia pun memiliki saran bagaimana Danantara ini bisa berjalan dengan baik apabila dikelola oleh orang-orang yang kompeten bebas dari agenda politik, berfokus pada ROI, dan tentunya transparan serta independen. 

Opini warganet lainnya datang dari @albahri30_5 yang memperlihatkan ketidakpercayaannya pada pemerintah. Pasalnya lembaga ini tidak diawasi oleh KPK, ia khawatir apabila terjadi penyelewengan dan oleh pemerintah, siapa yang akan bertanggungjawab. Bahkan ia juga menyoroti Prabowo yang menunjuk Jokowi sebagai pengawas. Ia menyangsikan Jokowi sebagai orang terpercaya karena pernah dinobatkan sebagai orang terkorup versi OOCRP.

Kemudian dari akun @misu.han tampak mengungkapkan kekesalannya akan pembuatan lembaga baru ini. Ia menjabarkan bagaimana efisiensi anggaran mempengaruhi anggaran pendidikan dan kesehatan hingga pegawai honorer yang dilay-off. Kekesalannya bertambah ketika mengetahui bahwa Jokowi ditunjuk menjadi pengawas Danantara. Ia pun mempertanyakan apakah Jokowi mampu sebagai pengawas atau hanya sekedar untuk bagi-bagi untung. Di akhir video, ia mengajak warganet untuk memprotes pemerintah baik demo turun ke jalan maupun mengunggah kritikan di media sosial.

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara memanas setelah Prabowo membahasnya di World Government Summit. Melalui pemberitaan media masa tampak Danantara dikaitkan dengan efisiensi anggaran Rp 750 triliun, di mana Rp 324,3 triliun dialokasikan ke lembaga ini. Namun, publik khawatir akan potensi korupsi, terutama karena terbatasnya pengawasan auditor dan sejarah kerugian BUMN Rp 40 triliun.

Bergabungnya bank BUMN memicu kekhawatiran hingga seruan menarik simpanan, dengan perbandingan ke skandal 1MDB Malaysia. Sorotan juga tertuju pada kabar Pandu Sjahrir, keponakan Luhut, yang diduga akan memimpin. Di sisi lain Investor asing, termasuk dari Abu Dhabi, siap menanamkan USD 10 miliar. Luhut menyebut kritik wajar dan meminta waktu agar Danantara beroperasi optimal. Opini publik di TikTok tampak skeptis terhadap keberlangsungan lembaga ini karena telah memotong dana pendidikan dan kesehatan.

Simak analisis terkini dan mendalam lainnya di website Netray untuk melakukan pemantauan terhadap isu yang sedang berkembang sesuai kebutuhan secara real time, Anda dapat berlangganan atau menggunakan percobaan gratis di netray.id.

Editor: Ananditya Paradhi