-
Kabar Gembira, Kini Berlangganan Netray Bisa Melalui Gopay

Kemudahan dan kenyamanan pengguna menjadi hal yang penting bagi Netray. Oleh karena itu, Netray terus berupaya memperbaiki dan melakukan pembaharuan fitur secara berkala guna memahami kebutuhan pengguna. Kini Netray telah menyediakan alternatif pembayaran melalui GoPay.
Untuk menikmati fitur-fitur unggulan Netray, kamu hanya perlu membuat akun dan melakukan registrasi. Dengan berlangganan (subscribe), kamu dapat memilih fitur layanan yang sesuai dengan kebutuhanmu sehingga akan lebih efektif dan ekonomis. Seperti apa langkah-langkahnya? Simak tutorial berikut.
Cara Berlangganan Netray
1.Masuk halaman Netray kemudian klik Register
2. Lalu kamu akan dialihkan ke halaman registrasi.

3. Pilih Trial untuk melakukan demo terlebih dahulu atau pilih Subscribe jika ingin langsung berlangganan.
4. Isi data diri (nama lengkap, nama pengguna, email, password, dan nomor telepon). Pastikan semua data terisi dengan benar lalu klik persetujuan kebijakan privasi dan konfirmasi bahwa kamu bukanlah bot.
5. Klik Next dan kamu akan dialihkan ke halaman berikut. Pilih layanan yang sesuai dengan kebutuhanmu (Add to cart)

7. Pastikan pesananmu sudah sesuai (lihat bagian Order Summary). Kamu dapat mengubah jumlah keyword dan jangka waktu sesuai kebutuhan. Jika tidak, Netray akan otomatis menggunakan pengaturan standar (1 keyword dan 1 bulan). Kemudian klik Subscribe. Dengan mengeklik subscribe kamu dianggap setuju dengan Ketentuan Kebijakan Privasi Netray dan Syarat dan Ketentuan Netray.
8. Kamu akan dialihkan ke halaman faktur yang berisi detail pesananmu dan berapa jumlah uang yang harus dibayar. Lalu klik Payment. Faktur ini juga akan otomatis dikirimkan ke emailmu.

9. Klik Continue dan pilih cara pembayaran melalui GoPay. Klik Pay Now dan akan muncul Order ID beserta QR Code. Buka aplikasi Gojek atau aplikasi dompet digital lain. Scan QR code yang tertera pada layar monitor. Cek detail pembayaran di aplikasi lalu klik Pay. Masukan Pin dan transaksi kamu berhasil.
11. Klik I Already Paid untuk memastikan bahwa kamu telah melakukan pembayaran. Lalu dalam beberapa detik, Netray akan membawamu pada halaman Dashboard.

Selamat, fitur yang kamu beli telah aktif. Klik Create Topic untuk mulai membuat topikmu.
Perlu kamu tahu bahwa setiap satu keyword hanya mengakomodasi satu kali pemrosesan data. Artinya, kamu tidak dapat mengubah atau mengganti keyword setelah mengeklik Create Topik. Jika kamu ingin lebih fleksibel, kamu dapat beralih ke paket premium Netray. Di paket premium kamu bebas mengubah atau mengganti keywordmu meski hanya memiliki satu slot keyword. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi Kontak Netray.
-
Mau Coba Netray Secara Gratis, Ini Fitur yang Dapat Kamu Cicipi di Paket Trial

Sejak Juli 2020 lalu, Media Monitoring Netray telah dibuka untuk pengguna mandiri. Media monitoring berbasis analisis big data dan kecerdasan buatan ini tak hanya mengakomodasi kepentingan bisnis dan korporasi, tetapi juga dapat digunakan untuk kepentingan perorangan, sebagai sumber penelitian. Netray juga menyediakan paket Trial untuk kamu yang ingin mencoba Netray secara gratis. Agar kamu dapat memanfaatkan fitur Netray Trial secara maksimal simak tutorial berikut ini.
1. Masuk halaman Netray kemudian klik Register

2. Lalu kamu akan dialihkan ke halaman registrasi. Pilih Trial untuk melakukan demo.

3. Isi data diri (nama lengkap, nama pengguna, e-mail, password, dan nomor telepon). Pastikan semua data terisi dengan benar lalu klik Persetujuan Kebijakan Privasi dan konfirmasi bahwa kamu bukanlah bot.
5. Klik Register untuk mendaftarkan akunmu pertama kali. Akun yang sudah pernah didaftarkan tidak bisa mendaftar kembali. Klik Login untuk masuk jika sudah punya akun.
6. Buka email kamu untuk melihat link aktivasi yang dikirimkan Netray dan lakukan verifikasi akun. Berikut tampilan dashboard-mu setelah berhasil verifikasi.
Untuk paket Trial, kamu hanya bisa mencoba fitur Twitter dan News. Instagram dan Facebook akan aktif apabila kamu telah meng-upgrade akunmu ke premium (Upgrade Membership) atau berlangganan Netray.
7. Klik menu profil di pojok kanan lalu pilih Edit Profil. Lengkapi profilmu terlebih dahulu agar kamu dapat mengaktifkan fitur Twitter dan News. Jika sudah, klik Submit.
8. Fitur monitoring Twitter dan News sudah aktif. Kamu dapat mulai memasukkan topik yang kamu inginkan.

Lalu bagaimana cara membuat topik dan membaca data di dashboard Netray? Simak tips dan triknya berikut.
Membuat Topik di Dashboard Netray (Trial)
1. Klik menu Create Topic. Masukkan judul topikmu pada kolom Name kemudian masukkan keywords topikmu pada kolom Keyword. Kamu punya 2 slot keyword yang dapat kamu maksimalkan.

Tips: Jangan menggunakan keyword yang terlalu umum karena akan menyulitkanmu dalam melakukan analisis (misal; penyakit, pemerintah, pandemi dsb). Gunakanlah keyword yang spesifik (misal; covid-19, psbb, atau nama brand). Akan tetapi, jangan terlalu spesifik (psbb di Bandung) karena data yang akan ditampilkan hanyalah data yang mengandung rangkaian kata tersebut. Alternatif terbaik adalah dengan memanfaatkan fitur penggabungan. Gunakan tanda && di antara dua kata yang wajib ada dalam data (misal psbb && bandung). Keyword ini akan lebih spesifik dan maksimal daripada keyword ‘psbb di bandung‘ (terlalu spesifik) ataupun ‘psbb’ saja atau ‘bandung‘ saja (akan menyangkut semua topik tentang pssb dan topik tentang bandung).
2. Jika semua sudah lengkap terisi klik Save. Dalam beberapa detik, dashboard Netray akan muncul. Crawling data akan berjalan beberapa menit tergantung frekuensi kemunculan topik. Untuk paket Trial, Netray membatasi jumlah data maksimal hingga 2000 dengan periode seminggu ke belakang. Meskipun topik yang dicari mungkin mengandung banyak data, Netray akan berhenti setelah mengumpulkan jumlah tersebut.
Fitur Apa Saja yang Dapat Diakses Ketika Mencoba Netray Trial?
Kamu dapat mengakses semua fitur yang ada di menu Overview. Selanjutnya, Account Monitoring, Social Network Analysis, Reporting, dan Comparing hanya bisa kamu dapatkan apabila kamu melakukan upgrade ke premium.
Nah, di Overview ini apa saja sih yang bisa ditampilkan Netray untuk kamu?
- Data Statistik : meliputi total Impression, Potential Reach, Account (Male or Female), Persebaran Perangkat, Total Tweets.
- Grafik Peak Time : frekunsi sebuah topik diperbincangkan dalam sebuah periode.
- Sentiment Trend : kurva untuk melihat perbandingan sentimen di tiap periode.
- Tweets : semua tweet yang berhubungan dengan kata kunci. Kamu dapat melihat lebih detail dengan mengeklik View All Tweets. Kamu juga dapat memfilter tweet mana yang ingin kamu lihat berdasarkan sentimen (negative/neutral/positive) atau berdasarkan urutan (paling populer, paling baru, hinga yang paling lawas). Jika ingin melihat tweet mana yang paling mempengaruhi perbincangan topik secara umum lakukan filter berdasarkan yang paling populer. Jika ingin melihat akun yang paling awal memperbincangkan topik gunakan filter Older. Ini akan berguna ketika kamu mencari tahu inisiator sebuah topik atau tagar yang sedang trending.
- Top Words : kosakata populer yang paling banyak muncul dalam tweet warganet. Kamu juga dapat mengeklik masing-masing kata untuk melihat apa saja tweet yang mengandung kata tersebut dalam topik terkait.
- Top Accounts : akun yang paling berpengaruh dalam perbincangan topik, baik berdasarkan pada impresi yang diperoleh (sort by Popular) atau berdasarkan frekuensi kemunculannya (sort by Count).
- Top Entitas : People, Organization, Facilities, Complains, Locations.
- Popular Media : video atau gambar populer yang berhubungan dengan kata kunci topik.
-
Merunut Solidaritas Wadas di Twitter & Melihat Akun yang Paling Berpengaruh

#WadasMelawan menggaung di kanal Twitter hingga puluhan ribu twit. Hal ini bermula dari adanya informasi penangkapan warga penolak tambang di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Selasa pagi tanggal 8 Februari 2022.
Informasi peristiwa itu kemudian menjadi pemantik awal munculnya solidaritas dari warganet. Terutama akun pemerhati lingkungan dan lembaga bantuan hukum ramai menyampaikan dukungan dan solidaritas terhadap warga Wadas yang konsisten menolak adanya penambangan sejak beberapa tahun terakhir itu.
Gambar 1. Twit awal informasi penangkapan warga Wadas Kabar penangkapan seorang warga Wadas, bernama Uut, pertama kali diunggah pada pukul 08.21 WIB oleh akun @LBHYogyakarta yang merupakan pendamping hukum warga Wadas. Adanya informasi penangkapan paksa dari pihak kepolisian ini sontak menjadi perhatian publik yang selama ini mengawal perkembangan isu penolakan tambang di desa tersebut.
Sejak informasi ini beredar, akun-akun pemerhati Wadas mulai memberikan respons serta informasi perkembangan yang tengah terjadi di lokasi.
Melalui update perkembangan yang diinformasikan oleh akun @Wadas_Melawan, penangkapan warga Wadas terus berlanjut hingga puluhan orang. Pada pukul 14.33 WIB terdapat 25 warga yang ditangkap dan dibawa ke Polsek Bener yang termasuk salah seorang tim kuasa hukum dari LBH Yogyakarta.
Selanjutnya, pada pukul 16.27 WIB dikabarkan jumlah warga yang ditangkap bertambah menjadi 40 orang dan beberapa di antaranya disebutkan merupakan anak di bawah umur.
Gambar 2. Statistik twitter isu Wadas berdasarkan waktu Gelombang #WadasMelawan
Aksi penolakan warga yang disampaikan dalam #WadasMelawan tak hanya terjadi di beberapa hari ini saja. Sebelumnya berita penolakan penambangan yg berujung kericuhan dan penangkapan 11 warga Wadas sempat menjadi berita hangat di bulan April 2021. Aksi penolakan ini mendapat sorotan lantaran dalam kejadian tersebut dikabarkan bahwa adanya kekerasan yang dilakukan oleh aparat hingga menimbulkan sembilan orang luka-luka.
Peristiwa kembali masuknya ratusan aparat kepolisian ke Desa Wadas yang diklaim sebagai penjaga dalam kegiatan pengukuran lahan tambang untuk proyek Bendungan Bener menjadi pusat perhatian warganet. Hingga akhirnya aksi tagar #WadasMelawan kembali bergema dan memunculkan tagar-tagar lain soal Wadas seperti #StopPengukuranDiWadas, #StopAparatMasukWadas, dan #WadasMemanggil
Berbagai twit dukungan dan solidaritas terus digaungkan oleh warganet dan akun-akun komunitas peduli lingkungan dan kemanusiaan. Bahkan twit yang diunggah oleh akun komunitas terkait perkembangan dan kronologi kejadian ini mampu menyentuh hingga ribuan impresi.
Selain keempat tagar di atas, pada 9 Februari pukul 14.00 WIB terjadi puncak tagar baru yang diusung oleh warganet, yakni #FaktaWadas. Yang menarik dari tagar ini ialah tagar ini didominasi oleh sentimen positif. Yang artinya isi dari twit yang mengusung tagar tersebut bernadakan positif.
Melihat dari popular twit dari tagar ini, twit didominasi oleh pihak-pihak dinilai pro dengan adanya proyek tambah quarry tersebut. Salah satunya ialah seperti yang diungkapkan oleh akun @Gus_Raharjo yang mengatakan bahwa informasi terkait isu di Wadas seharusnya tidak dilihat dari salah satu kacamata sehingga apapun yang diungkapkan oleh pihak tertentu belum benar adanya. Sontak twit ini pun mendapat berbagai respons dari warganet yang menilai akun tersebut tak berpihak kepada kesengsaraan warga Wadas.
Selain itu, #FaktaWadas juga diusung warganet sebagai twit dukungan kepada Gubernur Ganjar yang telah melakukan dialog dan membantu pembebasan warga yang telah tertangkap. Tak hanya itu, tagar ini juga diusung oleh beberapa oknum untuk mengungkapkan kejadian yang selama ini tak pernah disoroti, yakni adanya intimidasi warga kontra terhadap warga pendukung proyek strategi nasional tersebut.



Akun yang Paling Berpengaruh
Topik Wadas begitu menyita perhatian warganet bahkan dalam 3 hari pemantauan Media Monitoring Netray telah ditemukan sebanyak lebih dari 200 ribu twit yang membubuhkan kata kunci wadas, #FaktaWadas, #WadasMelawan, dan #WadasMemanggil. Sebanyak kurang lebih 25 ribu akun memberikan suara dan impresinya terhadap isu ini. Lantas siapa saja akun-akun yang paling berpengaruh terhadap naiknya isu ini?
Gambar 3. Statistik Top Accounts Akun-akun pemerhati lingkungan dan lembaga bantuan hukum mendominasi jajaran Top Account dan Top People pada topik ini. Akun @WadasMelawan yang merupakan akun milik Gerakan Masyarakat Pecinta Alam Desa Wadas (Gempa Dewa) menduduki urutan teratas sebagai akun yang paling banyak mendapat sorotan dari warganet.
Keterlibatan Gempa Dewa dalam mengawal penolakan tambang quarry di Desa Wadas menjadi pusat informasi yang banyak dituju oleh warganet. Hal ini terlihat dari seberapa banyak jumlah mention pada statistik Top People (Gambar 4) hingga totalan impresi (Gambar 3) yang didapatkan oleh akun tersebut.
Gambar 4. Statistik Top People Tak hanyak akun Gempa Dewa, akun pemerhati lingkungan seperti @GreenpeaceID dan akun lembaga dan gerakan sosial, seperti @JDAgraria, @KontraS, @projectm_org, hingga @LBHYogyakarta juga banyak mendapat sorotan. Akun-akun tersebut aktif keterlibat menyuarakan solidaritas dan dukungan terhadap kejadian di Bumi Wadas.
Selain akun komunitas di atas, yang paling menyita perhatian ialah terseretnya nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Gubernur kader PDIP itu belakangan membangun citra positif melalui media sosial, namun kasus Wadas membuat stigma negatif dari warganet pada Ganjar yang dinilai bertanggungjawab sebagai seorang Gubernur.
Gambar 6. Sampel twit sentimen negatif ke Ganjar Pernyataan Ganjar mengenai masuknya ratusan aparat yang dinilai hanya sebagai regu pengaman hingga terlontarnya kalimat “tak ada yang perlu ditakuti” menjadi buah bibir warganet.
Tak hanya itu, gema permintaan untuk pelepasan warga Wadas yang ditangkap juga tengah menyerbu Gubernur Jawa Tengah ini.
Bahkan akun @AlissaWahid yang merupakan putri sulung dari Presiden Gus Dur turut memberikan suaranya terkait permohonan pelepasan warga Wadas. Selain itu, Alissa Wahid juga memberikan pendapatnya agar pemerintah menunda pengukuran hingga mencapai mufakat.
Keluhan Pemadaman Listrik hingga Internet
Selain isu penangkapan puluhan warga, informasi terbaru yang sempat membuat geram warganet ialah indikasi adanya pemutusan listrik hingga jaringan internet di Desa Wadas. Atas kejadian tersebut, komunitas pemerhati Wadas merasa kesulitan membagikan perkembangan informasi yang tengah terjadi di lokasi kejadian.
Keluhan warganet itu nampak pada hasil analisis kata komplain yang banyak dilontarkan di Twitter soal isu Wadas. Berdasarkan pemantauan 3-9 Februari 2022, terdapat kata “listrik dimatikan” yang masuk jajaran paling banyak disebut.
Gambar 7. Statistik Top Complaints Selain soal pemadaman listrik di Wadas yang disebut warganet sengaja dilakukan sebelum peristiwa penangkapan. kata “maling” jadi paling banyak diutarakan oleh warganet yang menilai bahwa warga Wadas bukan maling yang harus ditangkap dan digelandang ke kantor polisi.

Complaint Maling 
Complaint Internet Down 
Complaint Listrik Dimatikan Tak hanya perihal listrik dan jaringan internet, kritik terhadap Gubernur Ganjar juga dilayangkan oleh warganet. Sosoknya yang dikenal sebagai pemimpin yang ‘lurus’ selama ini dianggap sebagai pencitraan oleh warganet. Citra baik yang dibangun oleh Ganjar selama ini dinilai sebagai strateginya menuju Pilpres 2024 sehingga elektabilitas Ganjar sebagai kandidat dapat menukik.
Demikian ulasan Media Monitoring Netray terkait isu tambang Wadas. Simak ulasan isu terkini lainnya hanya di https://analysis.netray.id/
Editor: Irwan Syambudi
-
Kukira Kau Rumah, Film Soal Kesehatan Mental yang Jadi Perbincangan Warganet

Film ‘Kukira Kau Rumah’ yang tayang perdana di Jogja-NETPAC Asian Film Festival 2021 kini tengah ramai menjadi perbincangan warganet. Bahkan sempat menduduki trending topic Twitter setelah satu hari penayangannya di bioskop konvensional pada 3 Februari 2022.
Netray mengamati laju perbincangan warganet terkait topik ini pada 29 Januari 2022 sampai dengan 04 Februari 2022. Dengan menggunakan kata kunci kukira kau rumah dan tagar #kukirakaurumah. Dengan menggunakan dua kata kunci tersebut Netray menemukan insight sebagai berikut.

Gambar 1. Infografik topik Kukira Kau Rumah Berdasarkan pantauan Netray hingga 04 Februari 2022 pukul 14:00 WIB terdapat 2.115 cuitan warganet yang memperbincangkan film ‘Kukira Kau Rumah’ di lini media sosial Twitter. Perbincangan tersebut didominasi oleh cuitan bersentimen positif dengan impresi mencapai 1,5 juta dan potensi menjangkau 12 juta akun pengguna Twitter.

Gambar 2. Issue Topic Melalui Issue Topic tampak sembilan kategori topik perbincangan warganet dalam membahas film ini. Sementara topik yang paling banyak dibahas terdapat pada topik 2 dan topik 4 seperti terlihat pada Gambar 2. Pada kedua topik tersebut tampak beberapa kata yang mendominasi perbincangan warganet dalam membahas film itu. Beberapa kosa kata tersebut meliputi, nangis, mental, seru, dan beberapa kosa kata lainnya.
Film yang juga menjadi debut Umay Shihab sebagai sutradara film panjang ini terbilang mendapat sambutan yang cukup baik. Hal ini tampak dari jumlah penonton yang mencapai 30 ribu orang di lima jam pemutarannya.

Gambar 3. Tagar dan mention paling banyak 
Dalam membahas topik ini warganet juga menyematkan beberapa tagar yang menjadi populer digunakan, seperti #KukiraKauRumah dan #KauYangSinggahTapiTakSungguh. Sementara sebagai pemeran utama akun milik Prilly Latuconsina (@prillyyla) dan Umay Shahab (@umayshhhhb) menjadi akun yang juga paling banyak dimention oleh warganet.
Film Kukira Kau Rumah dan Isu Kesehatan Mental
Mengangkat isu kesehatan mental, pihak pembuat film melibatkan psikolog dan bekerja sama dengan Bipolar Care Indonesia dalam penggarapannya. Isu kesehatan mental memang tengah ramai menjadi pembahasan itulah sebabnya banyak penonton merasa terwakili.

Gambar 4. Media Populer 
Gambar 5. Media Populer Film ini mendapat berbagai respons dari warganet bahkan dinilai dapat mengundang tangis para penontonnya. Film drama psikologis ini agaknya tidak hanya menjadi hiburan namun juga membuat penonton sadar akan pentingnya isu kesehatan mental yang tidak dapat disepelekan.



Gambar 6. Impresi warganet Film yang terinspirasi dari lagu milik Amigdala dengan judul yang sama tersebut dinilai mampu membuat haru para penonton dan terpuaskan dengan akting dari pemeran utamanya, yakni Prilly Latuconsina. Warganet yang merasa puas dengan film ini pun banyak menyarankan warganet lain untuk turut menyaksikan.
Tak hanya menjadi sutradara dalam film ini Umay Shahab bersama Monty Tiwa dan Imam Salimy juga sekaligus sebagai penulis naskah film yang berdurasi 1 jam 30 menit ini. Film Kukira Kau Rumah kini dapat disaksikan melalui bioskop-bioskop Cinema XXI di Indonesia mulai Kamis, 3 Februari 2022.
Simak analisis Netray lainnya melalui https://analysis.netray.id/ dan analisis mendalam Netray melalui https://medium.com/@netrayID
Editor: Irwan Syambudi
-
Melihat Efektivitas Kenaikan Cukai Rokok dalam Menekan Jumlah Perokok

Hampir setiap tahun pemerintah menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) dengan tujuan semakin mengendalikan konsumsi rokok dan menurunkan prevalensi perokok khususnya di bawah umur. Hasilnya yang jelas pendapatan negara dari CHT terus meningkat, namun apakah konsumsi rokok terkendali dan prevalensinya menurun?
Jika dilihat berdasarkan data lima tahun terakhir dari Kementerian Keuangan, cukai rokok hampir selalu naik. Pada 2016 mengalami kenaikan 11,19%, kemudian pada 2017 naik 10,54%. Di tahun 2018 naik 10,04%, pada 2019 tak ada kenaikan. Namun pada tahun 2020 terjadi kenaikan paling tinggi yakni menapai 23%.
Kemudian pada 2021 terjadi kenaikan sebesar 12,5% dan baru-baru ini untuk 2022 Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan kembali adanya kenaikan CHT sebesar 12%.
Kenaikan CHT itu berbanding lurus terhadap pemasukan negara dari sektor tersebut. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pada 2016 pendapatan CHT sebesar Rp137,9 triliun, kemudian 2017 naik menjadi Rp147,7 triliun.
Pada 2018 sebesar Rp161,7 Triliun, kemudian pada 2019 meskipun tidak ada kenaikan CHT namun pemasukkan untuk negara dari sektor ini tetap naik dari tahun sebelumnya yakni Rp173,4 triliun dan naik tipis pada 2020 menjadi Rp179,8 triliun.
Pendapatan CHT pada 2020 ini tercatat berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara, yakni mencapai 10,33%. Dan pada 2021, adanya kenaikan CHT sebesar 12,5% diproyeksikan juga membawa kontribusi besar terhadap pendapatan negara.
Kenaikan CHT yang terjadi hampir setiap tahun itu demi mengendalikan tingkat konsumsi rokok di masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja. Sebab berdasarkan data Simposium Nasional Keuangan Negara 2020, The Asean Tobacco Control Atlas (SEACTA) menyebut pada 2014 Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara prevalensi perokok terbanyak di Asean, yakni sebesar 50,68%.
Lalu, berdasarkan WHO jumlah perokok aktif di Indonesia pada tahun 2015 yakni sebesar 72.723.300 jiwa. Hal tersebut akan diperkirakan terus meningkat hingga lebih dari 96 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang.
Oleh karena itu dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, pemerintah menargetkan prevalensi merokok khususnya pada anak Indonesia usia 10–18 tahun turun minimal menjadi 8,7 persen di tahun 2024.
Jika menilik data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan yang dilakukan lima tahunan, memang terdapat peningkatan prevalensi merokok pada populasi usia 10 hingga 18 tahun yakni pada tahun 2013 sebesar 7,2% menjadi 9,1% pada 2018.
Sedangkan menilik data Badan Pusat Statistik (BPS) yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional, prevalensi perokok usia dibawah 18 tahun lebih sedikit dan terus menurun setidaknya dalam 3 tahun terakhir yakni pada 2019 sebesar 3,87%, pada 2020 sebesar 3,81% dan menurun pada 2021 menjadi 3,69%.
Namun, bila dilihat persentase perokok kelompok 15 tahun ke atas, data BPS menunjukkan adanya kenaikan. Pada 2019 menunjukkan 29,03% penduduk yang merokok, pada 2020 turun menjadi 28,69%, dan naik 0,27% pada 2021 menjadi 29,96%.
Sementara itu jika dilihat secara lebih detail, jumlah perokok per provinsi, Lampung menempati urutan teratas dengan jumlah perokok aktif di atas 15 tahun sebesar 34.07% pada 2021. Sedangkan provinsi yang memiliki jumlah perokok terendah yakni Provinsi Bali dengan jumlah 19.58%.
Daya Konsumsi Rokok Masyarakat
Kenakan CHT tiap tahunnya apakah benar dapat memberikan dampak pada daya konsumsi rokok masyarakat Indonesia? Regulasi terkait kenaikan cukai tak hanya terjadi di tahun ini, sebelumnya pemerintah juga telah memberikan upaya penekanan pada hal ini.
Menurut data Kementerian Keuangan, pada tahun 2021 dengan kenaikan cukai rokok sebesar 12,5% diproyeksikan akan menurunkan produksi rokok hingga sebesar 2,2%-3,3%. Kemenkeu juga memproyeksikan prevalensi merokok pada anak remaja juga akan turun sebesar 8,8%-9,9%.
Namun, hal ini justru berbanding terbalik dengan keadaan lapangan yang menunjukkan jumlah perokok di atas 15 tahun pada 2021 naik 0,27% dari tahun sebelumnya.
Daya konsumsi rokok ternyata tak dipengaruhi oleh harga. Hampir setiap tahunnya cukai rokok mengalami kenaikan, hal tersebut tak menurunkan daya konsumsi masyarakat. Berdasarkan jurnal Pengaruh Cukai Rokok terhadap Konsumsi Rokok yang ditulis oleh Desliyani Tri Wandita, kenaikan cukai tidak menurunkan pengeluaran konsumsi rokok. Bahkan ada kecenderungan ketika cukai rokok dinaikkan persentase pengeluaran untuk rokok juga semakin besar.
Menurut hasil penelitian Desliyani, setiap terjadi perubahan harga rokok sebesar 1% maka akan menaikan konsumsi rokok rumah tangga sebesar 1,64% dengan asumsi variabel penjelas lain tetap/konstan. Rumah tangga yang berstatus miskin maka akan meningkatkan konsumsi rokok rumah tangga sebesar 0,439 satuan dengan asumsi variabel penjelas lain tetap/konstan.
Isu Kesehatan
Selain untuk mengurangi daya konsumsi rokok, pemerintah juga berupaya untuk menekan angka kematian yang disebabkan oleh perokok aktif maupun pasif. Berdasarkan data Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), rokok menjadi urutan kedua sebagai faktor risiko kematian tertinggi di Indonesia setelah penyakit darah tinggi .
Di Indonesia terjadi pergeseran penyebab kematian yang signifikan antara penyakit menular (PM) dengan penyakit tidak menular (PTM). Dari data yang dihimpun oleh IHME, terjadi pergeseran sebesar 27,9% pada penyakit tidak menular di tahun 1990–2017. Salah satu penyebab kematian dari penyakit tidak menular ialah gaya hidup yang tidak sehat, termasuk merokok.
Selanjutnya, jumlah angka kematian akibat rokok di Indonesia diperkirakan sebanyak 88/100 ribu jiwa. Sepuluh provinsi memiliki rata-rata di atas jumlah angka kematian nasional tersebut. Urutan teratas, yakni Provinsi Yogyakarta dengan rata-rata kematian 128/100 ribu jiwa.
Selain jantung dan stroke, kanker menjadi penyakit yang merupakan dampak signifikan dari tembakau. Berdasarkan jurnal yang diunggah oleh Farmaseutik UGM, angka kematian pada laki-laki tertinggi yang diakibatkan oleh rokok ialah penyakit kanker paru-paru, yakni sebesar 1.350 dengan nilai Smoking Attributable Fractions (SAFs) sebesar 84,80%. Sedangkan pada perempuan, kanker serviks menempati urutan kedua setelah kanker paru-paru.
Nasib Petani Tembakau
Kebijakan kenaikan yang diklaim juga telah mempertimbangkan dampak terhadap petani tembakau, pekerja, serta industri hasil tembakau secara keseluruhan. Namun hal ini berbanding terbalik dengan isu yang beredar di lapangan.
Berdasarkan pantauan Netray melalui analisis pemberitaan, nasib petani di tengah kenaikan cukai rokok menjadi perhatian media massa. Seperti yang diunggah oleh media Pikiran Rakyat, menurut Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Barat, Suryana ujung penderitaan dari dampak kebijakan cukai ada pada petani tembakau.
Kementerian Pertanian memberikan suara terhadap kebijakan baru tersebut. Melansir dari media Kumparan, Direktur Tanaman Semusim dan Rempah Kementerian Pertanian (Kementan), Bagus Hudoro mengatakan dari kebutuhan tembakau nasional sebesar 338 ribu ton, sekitar 261 ribu ton dipenuhi dari produksi tembakau lokal. Sehingga kenaikan tarif cukai ini dikhawatirkan akan mengurangi serapan tembakau petani dalam negeri.
Kenaikan Cukai Rokok di Mata Warganet
Tak hanya disoroti oleh media dan juga para ahli, kenaikan cukai rokok ini tentu saja juga menjadi perhatian masyarakat sebagai konsumen. Melalui Media Monitoring Netray kita dapat melihat seperti apa opini masyarakat yang diwakili oleh warganet Twitter terkait dengan kebijakan baru tersebut?
Dengan kata kunci umum, yakni rokok, Netray berhasil menghimpun sebanyak lebih dari 20 ribu tweet dalam periode pemantauan 1–25 Januari 2022. Sedangkan pada kata kunci spesifik, yakni cukai rokok hanya ditemukan sebanyak 337 tweet. Benarkah cukai rokok ini tidak dapat perhatian dari warganet Twitter?
Total twit keyword rokok Total twit cukai rokok Kebijakan kenaikan cukai rokok ternyata tak secara spesifik ditwit oleh warganet dengan kata kunci tersebut. Banyak warganet yang hanya menggunakan kata kunci rokok untuk mengungkapkan keresahan ini. Naiknya harga rokok yang dibarengi dengan kenaikan harga pokok lainnya menjadi ajang kritik wargante terhadap pemerintah yang dinilai membebankan APBN kepada rakyat.
Sample twit kritik pada pemerintah soal cukai rokok Lalu seperti apa arus perbincangan topik rokok dalam periode pemantauan ini? Melalui grafik Peak Time terlihat gelombang perbincangan terkait rokok mengalami pasang surut. Kenaikan signifikan terjadi di dua tanggal yakni 7 dan 18 Januari 2022 dengan puncak tertinggi pada 23 Januari 2022.
Pada tanggal 7 Januari, ditemukan 1.965 twit yang mencatut kata kunci rokok. Topik utama dalam pada tanggal ini ialah terkait pemberitaan gugatan pemilik hologram cukai rokok Feybe Fince Goni terhadap PT Pura Nusa Persada. Gugatan sebesar 370 M ini dilayangkan Feybe lantaran ia tidak pernah menerima keuntungan dari hologram ciptaannya sejak penggunaan tahun 1995. Berita tersebut sontak menggelitik warganet yang merasa adanya ketidakpedulian pemerintah terhadap hak cipta.
Selanjutnya, sejak tanggal 18 hingga puncak perbincangan 23 Januari, warganet terus menyuarakan topik kenaikan rokok. Namun, twit tak hanya berisikan tentang protes atas kebijakan tersebut. Tak sedikit warganet yang juga menyambut positif kebijakan terbaru dari pemerintah.
Sample twit bersentimen positif Pro Kontra Cukai Rokok Terus Bergulir
Regulasi cukai rokok yang terus mengalami perubahan tentu saja juga selalu mendapat respons masyarakat terutama konsumen rokok. Kebijakan yang diklaim sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas SDM ternyata justru dinilai mencekik beberapa pihak, terutama petani tembakau sebagai penyedia bahan baku utama.
Tak hanya itu, upaya yang dinilai sebagai penekanan isu kesehatan ternyata tak memberikan dampak signifikan dalam tahun ke tahun. Justru dengan adanya kebijakan kenaikan harga rokok membuat konsumen semakin tertarik untuk membeli rokok legal bahkan ilegal. Yang mana hal tersebut tentu saja sangat berpengaruh pada kondisi kesehatan. Hal ini terlihat dari beberapa penelitian ataupun laporan kesehatan yang menunjukkan besarnya penderita bahkan kematian akibat paparan rokok.
Hingga kabar terbaru kali ini, kebijakan yang resmi diterapkan per awal tahun 2022 tersebut terus meninggalkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Kegelisahan yang dialami oleh perokok aktif dan dukungan si ‘anti’ rokok terhadap regulasi terbaru terus digaungkan warganet dalam akun sosial media.
Editor: Irwan Syambudi
-
Kebelet Pindah Ibu Kota Baru & Polemik yang Mengiringinya

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur ditargetkan mulai dilakukan sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Untuk memuluskan proses pemindahan, Undang-Undang IKN buru-buru disahkan, nama kota pun sudah ditetapkan meski diiringi dengan sejumlah polemik.
Berikut adalah infografik dari deep report Netray soal rencana pemindahan IKN.
Infografik: Zulfa Mahda Mutia/Editor: Irwan Syambudi
-
Melihat Pertimbangan Warganet Memilih Bank Syariah

Menorehkan pertumbuhan positif di tahun pertamanya Bank Syariah Indonesia (BSI) mampu mencatat laba keuntungan Rp 3,02 triliun atau naik 38,45% secara year on year (YoY). Pertumbuhan laba tersebut dipengaruhi oleh pembiayaan yang tumbuh dan sehat di semua segmen yaitu konsume, korporasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), gadai emas hingga kartu pembiayaan.

Gambar 1. Pemberitaan Investor Daily Indonesia, 31 January 2022 Dengan tren pertumbuhan positif tersebut Netray melakukan pemantaun di media sosial Twitter untuk mengetahui pertimbangan warganet saat memilih produk bank syariah baik BSI milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau bank syariah lainnya milik swasta. Netray melakukan pemantauan sejak 01 November 2021 sampai dengan 31 Januari 2022. Dengan menggunakan kata kunci bank && syariah hasilnya tampak pada grafik berikut.

Gambar 2. Statistik perbincangan soal bank syariah Selama periode tersebut tampak 794 total twit warganet dengan didominasi oleh twit bersentimen positif. Sementara impresi pada topik ini mencapai 75.6 ribu dengan potensi menjangkau 23.8 juta akun pengguna Twitter. Dengan didominasi oleh pengguna akun bergender 198 laki-laki dan 105 perempuan.

Gambar 3. Top words perbincangan bank syariah Melalui Top Words pada Gambar 3 terlihat beberapa kosakata yang kerap muncul dalam perbincangan warganet terkait topik bank syariah, seperti riba, alternatif, halal, layanan dan beberapa kosakata lainnya. Pada Top Words tersebut juga tampak beberapa nama tokoh yang kerap dilibatkan warganet dalam cuitannya, seperti Jokowi, Erick Thohir, dan juga Said Aqil.
Opini Warganet Terhadap Bank Syariah Indonesia
Untuk melihat pertimbangan warganet terhadap produk dari bank syariah kita dapat mengamati melalui beberapa cuitan berikut (Gambar 4 dan Gambar 5).



Gambar 4. Impresi warganet topik bank syariah Merger antar bank syariah BUMN menjadi BSI yang resmi didirikan pada 1 Februari 2021 ini mendapatkan sejumlah tanggapan positif dari warganet. Dengan masyarakat mayoritas pemeluk agama Islam, bank syariah ini dianggap dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang khawatir akan dosa riba.



Gambar 5. Impresi waraganet topik bank syariah Meski dianggap mengandung unsur SARA oleh sebagian orang pertumbuhan positif bank syariah pada tahun 2021 menunjukkan mayoritas masyarakat mendukung produk dari BSI untuk digunakan. Halal dan aman dari riba menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam memilih produk dari BSI. Sehingga pertumbuhan ini diharap dapat menjadi penyeimbang ekosistem syariah di negara lain.


Pada kategori Top People topik bank syariah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tokoh yang paling banyak disebut oleh warganet. Selain Jokowi, Erick Thohir selaku Menteri BUMN juga banyak dibahas oleh warganet dalam topik ini. Kemudian pada kategori Top Organization BSI sebagai topik pembahasan menempati urutan utama kategori ini, diikuti oleh BUMN dan beberapa bank lainnya.
Fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, menjadi captive market yang sangat menjanjikan untuk pertumbuhan perseroan. Hal ini mampu dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah dengan hadirnya BSI. Tak hanya itu, rencana pemerintah memperkuat industri keuangan syariah hingga industri halal nasional juga akan berpengaruh sebagai peluang meningkatnya aktivitas bisnis dan pertumbuhan nasabah BSI.
Demikian hasil analisis lainnya melalui https://analysis.netray.id/ dan analisis mendalam Netray melalui https://medium.com/@netrayID
Editor: Irwan Syambudi
-
Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer Perlu Dievaluasi Kembali?

Kebijakan penghapusan tenaga honorer mendapat reaksi dari para pemimpin daerah. Elit-elit daerah menilai keputusan pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer perlu ditinjau kembali. Sebab di daerah, peran tenaga honorer sangat diperlukan dalam membantu pelayanan masyarakat.
Selain mendapatkan reaksi dari pemimpin daerah, kebijakan penghapusan tenaga honorer yang pertama kali sampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo juga memicu polemik di masyarat. Wacana kebijakan itu mulai mencuat di media pada 19 Januari 2022.
Apabila dilihat dari gambaran isu media daring, berdasarkan analisis Netray selama periode pemantauan selama periode 16-29 Januari 2022, ada sejumlah isu yang mencuat. Isu yang muncul dan menjadi perhatian di antaranya soal ‘diangkat menjadi cpns’ dan ‘p3k’. Detail hasil analisis Netray dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Persebaran isu media daring soal penghapusan tenaga honorer Sementara itu jika dilihat lebih detail lagi, berdasarkan hasil pantauan Netray ada sebanyak 49 artikel dari 26 portal media yang memberitakan terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer. Mayoritas pemberitaan berkategori pemerintah dan pendidikan dengan persentase sebesar 83% dan 12%.

Gambar 2. Total news, media, dan kategori pemberitaan Netray memantau selama dua pekan dengan periode 16-29 Januari 2022. Media memberitakan terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer sebanyak 49 artikel dari 26 portal media. Mayoritas pemberitaan berkategori pemerintah dan pendidikan dengan persentase sebesar 83% dan 12%.
Pemberitaan yang berkaitan dengan kategori pemerintah ini banyak berasal dari suara kepala pemerintah daerah. Para bupati, atau kepala pemerintah yang berada di daerah meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut. Sebab faktanya di daerah masih membutuhkan tenaga honorer.
Gambar 3. Sampel berita Mengutip dari Tribun Batam, Bupati Kabupaten Lingga, Neko menyatakan bahwa Kabupaten Lingga masih sangat memerlukan tenaga honorer untuk memaksimalkan pelayanan kepada Masyarakat. Menurut Neko, kinerja Pemerintah Kabupaten Lingga sangat maksimal juga berkat dukungan dari tenaga honorer.
Pada aturan tersebut pemerintah juga menyebutkan akan mengangkat tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan prioritas tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh, pertanian, atau peternakan, dan tenaga teknis.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005, tenaga honorer yang akan diangkat adalah mereka yang memenuhi kriteria usia dan masa kerja sebagai berikut. Pertama tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun. Kemudian tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10-20 tahun. Dan yang terakhir tenaga honorer dengan usia maksimal 35 tahun dengan masa kerja 1-5 tahun secara terus menerus.
Namun demikian pengangkatan tenaga honorer akan diprioritaskan dengan usia paling tinggi atau masa pengabdian paling lama.
Top Portal yang Mengawal Pemberitaan

Gambar 4. Top portal media seputar penghapusan honorer Isu tentang penghapusan tenaga honorer ini banyak diulas oleh media portal nasional seperti Jawa Pos National Network. Selain itu apabila dilihat dari jajaran top portal pada gambar 4, selain portal media nasional terdapat pula portal media daerah. Sebut saja Tribun Sumsel, Bangka Pos, Tribun Jambi, dan Tribun Kalimantan.
Banyaknya media daerah yang memberitakan isu ini turut membuktikan bahwa kebijakan penghapusan tenaga honorer ini banyak menarik perhatian elit-elit daerah. Pemimpin daerah di luar pemerintah pusat banyak yang bereaksi untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut.
Kata Warganet Tentang Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer
Suara warganet juga menggema seiring pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Tjahjo. Dalam media sosial Twitter, isu yang mendominasi ialah opini para kepala daerah. Sama halnya dengan media daring, perbincangan warganet diramaikan oleh argumen bupati pesawaran.

Gambar 5. Top word Twitter Dari analisa gambaran top word, kata tenagahonorer, bupati, dan pesawaran berukuran paling dominan dari kata lainnya.
Selama memantau di media sosial, mayoritas keramaian warganet berkaitan dengan impresi bupati pesawaran terkait kebijakan tersebut. Argumen tersebut memicu interaksi warganet sehingga menduduki tren perbincangan selama periode pemantauan.

Gambar 6. Statistik perbincangan Twitter Hasil pemantauan di media sosial Twitter selama periode 16-29 Januari 2022, perbincangan seputar topik sebanyak 224 twit. Impresi yang dicapai oleh topik penghapusan tenaga honorer sebesar 14,8 ribu kali. Artinya pembahasan perkembangan terkait topik cukup menarik interaksi warganet.
Seperti diketahui dari sedikit ulasan di atas, perbincangan yang paling banyak diulas oleh warganet ialah terkait bupati pesawaran. Bupati Pesawaran Nanda Indra Dendi berpendapat atas kebijakan penghapusan tenaga honorer yang dikeluarkan pemerintah.
Gambar 7. Sampel twit Menurut Bupati Dendi, pemerintah perlu menimbang kebijakan tersebut dari sisi kemanusiaan dan kebutuhan daerah. Sebab itu beberapa pemerintah daerah masih membutuhkan tenaga honorer untuk perkembangan kemajuan pemerintahan daerah itu sendiri.
Selain menimpali twit argumen Dendi, warganet juga mengungkapkan opini bernada negatif. Tidak sedikit warganet yang merasa kebijakan pemerintah dianggap kurang tepat.
Gambar 8. Sampel twit bersentimen negatif Seperti salah satu argumen yang ditwitkan oleh akun @Zombie_9Q. Menurut pendapatnya penghentian tenaga honorer dinilai kurang tepat karena nantinya akan menambah angka pengangguran di Indonesia. Kemudian akun tersebut juga menanyakan janji Presiden Jokowi terkait untuk membuka lapangan pekerjaan jika permasalahan tentang tenaga honorer saja tidak dapat terselesaikan.
Demikian ulasan Netray, simak analisis isu terkini lainnya dalam analysis.netray.id.
Editor: Irwan Syambudi
-
Korupsi di Bawah Rp50 Juta Tak Dipenjara, Warganet; Negara Mana sih?

Awal 2022, isu korupsi kembali ramai. Kali ini bukan geger penangkapan maling uang rakyat, tetapi soal isu koruptor di bawah Rp50 juta yang tak perlu dipenjara. Pernyataan itu dilontarkan Jaksa Agung ST Burhanuddin hingga kemudian menjadi sorotan media massa dan juga publik.

Gambar 1. Pemberitaan media online Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI yang diadakan pada Kamis (27/1/2022), ST Burhanuddin menyampaikan bahwa penyelesaian proses hukum kasus korupsi dengan kerugian di bawah Rp50 juta dapat diselesaikan dengan pengembalian kerugian negara. Dengan mekanisme tersebut ST Burhanuddin menilai proses hukum dalam dilakukan secara cepat dan sederhana.
Pernyataan Jaksa Agung yang telah dilantik oleh Presiden Jokowi sejak 2019 tersebut telah disoroti oleh 49 media massa dengan total penulisan berita sebanyak 185 artikel dalam periode 27Januari-3 Februari 2022. Isu yang dinilai memberikan keterpihakan kepada koruptor ini memberikan sentimen negatif kepada sosok jaksa agung tersebut.

Gambar 2. Statistik pemberitaan media online 
Berbagai espons dari beberapa kalangan mulai bermunculan setelah adanya pernyataan tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara lantang memberikan tanggapannya terhadap isu tersebut. Melansir dari iNews.id, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan bahwa korupsi di bawah Rp50 juta tidak bisa dibiarkan dan tetap perlu ada pemberian efek jera.

Gambar 3. Top person yang muncul dalam pemberitaan 
Gambar 4. Top organization yang muncul dalam pemberitaan Nama-nama yang memberikan tanggapan keras terhadap pernyataan Jaksa Agung kerap muncul dalam pemberitaan atau masuk dalam daftar Top Person dari hasil analisis pemberitaan yang dilakukan oleh Netray.
Selain Ghufron, tanggapan keras disampaikan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana. Nama Kurnia masuk dalam Top Person, Ia bilang ICW tidak memahami argumentasi hukum yang mendasari pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin soal penghapusan proses hukum tersebut. Menurutnya sampai saat ini pasal 4 UU Tipikor masih berlaku sehingga pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tipikor.
Kritikan lain terhadap isu ini juga datang Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Peneliti ICJR Iftitah Sari atau Tita mengingatkan bahwa para pelaku korupsi dengan kerugian negara di bawah Rp50 juta tetap harus melalui proses pidana meski melakukan pengembalian kerugian keuangan negara.

Gambar 5. Sampel pemberitaan 
Gambar 6. Sampel pemberitaan Korupsi 50 Juta Cukup Kembalikan, Warganet: Dikira Simpan Pinjam
Pernyataan kontroversi jaksa agung ini juga menyentil warganet yang turut tergelitik atas hal tersebut. Berbagai respons terkait pernyataan ST Burhanuddin diungkapkan warganet dalam unggahan twit mereka.
Terlihat dari kumpulan Top Words gambar 7, kosakata yang berkaitan dengan korupsi mendominasi perbincangan. Namun, salah satu kata yang mencuri perhatian ialah kosakata enak yang turut menjadi deretan di kumpulan Top Words topik ini.

Gambar 7. Top Words topik korupsi di bawah 50 juta Warganet menilai ketiadaan proses hukum bagi pelaku korupsi di bawah Rp50 juta dinilai tidak memberikan keadilan. Beberapa warganet memberikan perbandingan dengan proses hukum yang diterima oleh beberapa oknum yang dinilai tak sebanding dengan tindak korupsi Rp50 juta.

Gambar 8. Sampel twit
Berbagai guyonan pun juga dilontarkan warganet terkait pernyataan kontroversi tersebut. Warganet menilai koruptor yang mendapat ampunan karena jumlah korupsi di bawah Rp50 juta sama halnya dengan orang yang tengah melakukan proses simpan pinjam. Padahal hal tersebut merupakan tindakan kriminal, meski jumlah korupsi terbilang kecil.


Gambar 9. Sampel twit Tanggapan hingga kritikan atas isu tersebut terus dilayangkan warganet hingga topik ini menyentuh lebih dari dua ribu twit dalam periode pemantauan yang sama dengan kanal news. Tak sedikit warganet memberikan respons yang terdetekti sebagai tweet bersentimen negatif. Terlihat dari grafik Sentiment Trend di bawah ini yang menunjukkan bahwa 76% persen tweet bersentimen negatif.

Gambar 10. Statistik analisis Twitter Ribuan kekecewaan diungkapkan warganet dengan memberikan tanggapan mereka atas ketidakadilan apabila koruptor di bawah Rp50 juta tidak mendapat proses hukum. Peradilan tersebut dinilai jauh berbeda dengan apa yang diterima oleh rakyat jelata yang tengah menjalani proses hukum di beberapa kasus yang justru dinilai tidak berat. Meski putusan tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk meringankan anggaran biaya pengusutan kasus korupsi. Namun, tak sepantasnya koruptor mendapat hak kebebasan atas tindakan tersebut.

Gambar 11. Ungkapan kekecewaan yang diunggah warganet Demikian pantauan Media Monitoring Netray terkait pernyataan kontroversi Jaksa Agung ST Burhanuddin. Simak ulasan isu terkini lainnya hanya di https://analysis.netray.id/
Editor: Irwan Syambudi
-
Menilik Angka Korupsi; Instansi, Profesi dan Provinsi Terkorup di Indonesia

Data penindakan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Namun selama periode 2015–2021 ada sejumlah instansi, profesi, dan provinsi yang konsisten terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi.
Jika dilihat data penindakan yang masuk ranah penyidikan yakni yang sudah mengarah atau menuju penetapan tersangka, angkanya sempat merosot. Pada periode 2018 mencapai 199 kasus kemudian turun di dua tahunu berikutya menjadi 145 lalu 91 kasus. Baru pada 2021 kembali naik menjadi 107 kasus yang masuk penyidikan.
Di tengah angka penindakan yang fluktuatif itu, KPK mencatat sejumlah lembaga atau instansi yang konsisten terlibat dalam kasus korupsi. KPK mencatat terdapat 5 lembaga atau instansi yang paling korup selama periode 2015–2021.
Dari kelima instansi tersebut pemerintah kabupaten (pemkab) atau pemerintah kota (pemkot) berada di urutan tertinggi. Rata-rata pertahun selama periode itu ada 55 perkara, puncaknya terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah mencapai 114 perkara korupsi.
Dalam periode tujuh tahun terakhir kasus korupsi pemkab/pemkot rata-rata per tahun ada 55 yang ditangani KPK. Kemudian, kementerian dan lembaga menjadi instansi nomor dua terkorup dengan rata-rata 31 kasus per tahun, puncaknya terjadi pada tahun 2018 dengan 47 kasus dan 2019 dengan 44 kasus.
Sementara itu, pemerintah provinsi berada di urutan ketiga dengan kasus terbanyak terjadi pada tahun 2018 dengan total 29 kasus dan mengalami penurunan pada tahun berikutnya. BUMN dan BUMD juga turut masuk dalam lima kategori instansi dengan kasus tindak pidana korupsi terbanyak. Demikian halnya DPR dan DPRD yang berada di urutan kelima.
Kemudian, siapa sajakah aktor yang kerap terlibat dalam skandal pencurian uang rakyat ini? Netray mengamati data yang dirangkum oleh KPK dan mengolahnya dalam bentuk grafik di bawah ini.
Berdasarkan data KPK pihak swasta menjadi aktor utama pada kategori profesi atau jabatan. Pada rentang periode tujuh tahun terakhir pihak swasta setidaknya terlibat dalam 251 kasus tindak pidana korupsi.
Terjeratnya pihak swasta dalam tindak pidana korupsi tidak jarang turut melibatkan pejabat pemerintahan. Seperti OTT Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin yang dilakukan oleh KPK pada Minggu, 14 Oktober 2018 lalu. Kasus tersebut melibatkan PT Mahkota Sentosa utama (SMU) yang merupakan pengembang Meikarta dan anak dari PT Lippo Cikarang Tbk.
Selain pihak swasta, anggota DPR dan DPRD menjadi profesi terbanyak dengan total sebanyak 228 pelaku. Puncaknya terjadi pada tahun 2018, pada tahun tersebut KPK menjerat sebanyak 103 DPR dan DPRD.
Demikian halnya pada kategori pejabat Eselon I, II, III yang juga masuk dalam profesi nomor 5 terkorup. Kemudian bupati/walikota di posisi 6 terkorup. Sementara dari 14 kategori profesi pada periode 2015–2021, komisioner dan duta besar menjadi profesi yang paling tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Jawa Timur Paling Korup
Sejak 2004–2020, KPK paling banyak menangani kasus korupsi di wilayah pemerintah pusat ada 409 kasus kemudian di wilayah Pulau Jawa ada 362 kasus.
Data lebih rinci kasus korupsi berdasarkan wilayah pada periode 2015–2021 menunjukkan provinsi pemerintah pusat tetap menjadi paling banyak. Tetapi jika dilihat berdasarkan provinsi maka Jawa Timur tergolong yang paling korup.
Dari 34 provinsi di Indonesia Jawa Timur dan Jawa Barat menjadi wilayah dengan tindak pidana korupsi tertinggi. Dengan perbandingan total Jawa Timur 93 kasus dan Jawa Barat 71 kasus. Diikuti oleh dua provinsi di pulau Sumatera, yakni Sumatera Utara dengan total 68 kasus dan Sumatera Selatan 51 kasus.
Menariknya, pada sebaran data tersebut kasus di tiap wilayah memiliki intensitas yang tinggi pada tahun yang sama. Seperti pada 5 provinsi dengan jumlah kasus terbanyak, pada tahun 2018 kelima wilayah tersebut mengalami peningkatan dalam kasus yang ditindak oleh KPK.
Agaknya 2018 menjadi tahun keberhasilan KPK dalam mengungkap kasus korupsi di setiap wilayah Indonesia, termasuk Nanggroe Aceh Darussalam dan Kalimantan Tengah.
Kemudian jika dilihat berdasarkan jenis perkara yang ditangani oleh KPK sepanjang 2015–2021, perkara penyuapan menjadi yang paling banyak setiap tahunnya. Selama periode tersebut KPK setidaknya menangani sebanyak 604 kasus penyuapan atau rata-rata 86 kasus per tahun dalam periode tersebut.
Pada urutan kedua jenis perkara pengadaan barang dan jasa juga menjadi kategori perkara yang kerap dijadikan lahan korupsi. Selama periode tersebut KPK menangani sebanyak 155 kasus atau rata-rata 22 kasus pertahun.
Tren Usia Koruptor
Pada semester I tahun 2020 terdapat 1.043 terdakwa korupsi yang disidangkan oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan data yang dikelola oleh ICW terdapat 393 terdakwa yang diketahui rentang usianya. ICW mengklasifikasi rentang usia tersebut menjadi dua bagian, pertama kurang dari 30 tahun dan kedua lebih dari 30 tahun.
Dari 393 tersebut terdapat 14 terdakwa yang berusia di bawah 30 tahun. Sedangkan sisanya sebanyak 379 terdakwa berusia di atas 30 tahun. Artinya, mayoritas usia para terdakwa korupsi masih berada pada rentang di atas kategori usia lebih dari 30 tahun. Namun, di awal tahun 2022 Indonesia baru saja mencetak rekor usia koruptor termuda.
Rekor koruptor berusia termuda yang baru saja dicetak oleh Nur Afifah Balqis di awal tahun 2022. Di usianya yang baru 24 tahun Ia terlibat skandal kasus suap dan gratifikasi senilai Rp112 miliar bersama Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud. Nur Afifah Balqis merupakan Bendahara Umum Partai Demokrat DPC Balikpapan.
Adanya kasus ini seharusnya menjadi pengingat bagi para pemuda untuk dapat meningkatkan integritas dalam memerangi korupsi. Bukan justru terlibat menjadi pelaku kejahatan ini.
Evaluasi Publik Terhadap Pemberantasan Korupsi
Jika dilihat berdasarkan indeks presepsi korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh Transparency International, Indonesia mampu meraih poin 40 di 2019, lalu turun jadi 37 poin di 2020. Kemudian pada 2021 naik satu poin menjadi 38 poin, yang membuat Indonesia menempati rangking 96 dari 180 negara.
Masih rendahnya IPK Indonesia, sejalan dengan data hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Survei berjudul Evaluasi Publik Nasional 2 Tahun Kinerja Presiden Jokowi itu menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menilai pemberantasan korupsi saat ini ‘buruk’.
Dari hasil survei tersebut menyatakan bahwa 33,7% responden menilai pemberantasan korupsi buruk dan 14,5% sangat buruk. Selain itu, hanya terdapat 20,6% yang menilai baik dan 4,3% sangat baik. Sementara responden yang menilai kondisi pemberantasan korupsi saat ini pada tingkat sedang sebesar 23,2%.
Pada periode kedua kepemimpinan Jokowi masyarakat menilai adanya upaya terhadap pelemahan kinerja KPK. Penurunan kualitas tersebut pun diindikasi akibat disahkannya RUU KPK pada 2019 lalu meski mengalami penolakan dari berbagai pihak.
Dibentuknya Dewan Pengawas dan adanya peralihan status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Akibat aturan tersebut sebanyak 57 pegawai KPK pun resmi diberhentikan karena dinilai tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan. Adapun faktor lainnya yaitu ditunjuknya Firli Bahuri yang melakukan pelanggaran kode etik menjadi Pimpinan KPK.
Sayangnya, perubahan yang terjadi pada tubuh KPK tersebut justru mengurangi integritas KPK kini di mata masyarakat. Bahkan berdasarkan survei yang dilakukan oleh SMRC menilai korupsi di Indonesia di tahun 2021 ‘semakin banyak’ jika dibandingkan dengan tahun 2020.
Masih berdasarkan survei SMRC, mayoritas masyarakat menilai korupsi yang terjadi di tahun 2021 lebih banyak dibanding dengan tahun sebelumnya. Padahal tren penyelidikan kasus oleh KPK justru mengalami penurunan dalam waktu 3 tahun terakhir. Artinya, mayoritas masyarakat justru tak mempercayai penurunan jumlah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.
SMRC melakukan survei secara acak terhadap 1.000 responden melalui wawancara telepon pada 31 Juli-2 Agustus 2021. Survei memiliki tingkat toleransi kesalahan (margin of error) sebesar 3,2% dan tingkat kepercayaan 95%.
Hasilnya 53% masyarakat menilai korupsi di Indonesia semakin banyak dibandingkan tahun 2020. Sementara 31% menyatakan korupsi saat ini sama saja dengan tahun 2020. Sedangkan sebanyak 8% responden yang menilai korupsi di dalam negeri semakin sedikit dari tahun 2020. Sisanya mengatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Editor: Irwan Syambudi
Home Home







































