Home Blog Page 90

Menilik Hubungan Data Kecelakaan Lalu Lintas dan Kepemilikan SIM

0

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan jumlah kecelakaan lalu lintas selalu mengalami kenaikan secara linier. Angka rata-rata peningkatan kecelakaan sebesar 4,87%.

Sejumlah penelitian menunjukkan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang menjadi acuan kemampuan dan kecakapan mengemudi jadi salah satu faktor risiko kecelakaan. Dan data menunjukkan jumlah pemilik SIM di Indonesia lebih sedikit jika dibandingkan dengan kendaraan beredar.

Jika menilik data kecelakaan kendaraan bermotor pada 2019 ada 116.411 kejadian. Artinya selama satu tahun setiap hari rata-rata terjadi 318 kecelakaan.

Kecelakaan lalu lintas juga dinilai sebagai salah satu pembunuh teratas, meski jumlahnya tiap tahun fluktuatif. Untuk korban meninggal, jumlahnya sempat meningkat pada tahun 2016 dan 2017 yakni 31.262 dan 30.694, akan tetapi turun pada tahun 2019 menjadi 25.671. Namun jika dilihat data 2019 tersebut maka rata-rata dalam setahun tiap hari ada 70 orang yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas.

Sedangkan korban luka serius mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari yang awalnya sebesar 22.454 jiwa pada tahun 2015 menjadi 12.475 jiwa, atau berkurang sebanyak 13,67% setiap tahun.

Peningkatan secara linier kembali muncul dari data korban luka ringan. Pada tahun 2015 jumlah korban kecelakaan lalu lintas berada di angka 107.703 jiwa. Di 2017 jumlah tersebut bertambah menjadi 121.757 jiwa dan di tahun 2019 menjadi 137.342, atau rata-rata meningkat 6,26% per tahun.

Kerugian akibat kecelakaan di jalan raya tentu saja tak hanya dari korban manusia. Kerugian material juga menjadi indikator seberapa besar dampak kecelakaan terhadap perekonomian masyarakat. Selama lima tahun, kerugian materi terendah berada di tahun 2018 yakni Rp 213 miliar, sedangkan tertinggi adalah di tahun 2019 yang mencapai Rp 254 miliar.

Status Kepemilikan SIM jadi Faktor Risiko Kecelakaan?

Pasal 18 (1) UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan menyebut bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor di wilayah wajib memiliki SIM. SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseoraang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan trampil mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengurangi risiko kecelakaan.

Penelitian Ajuna Rampal (2019) berjudul “Probabilitas Kecelakaan pada Pengendara Sepeda Motor Terkait dengan Status Kepemilikan SIM” menunjukkan bahwa kejadian kecelakaan berkait erat dengan kepemilikan SIM. Dari 100 responden disimpulan bahwa lama kepemilikan SIM memiliki hubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas, dimana probalitas pengendara sepedamotor tidak punya SIM lebih beresiko mengalami kecelakaan sebesar 68% daripada yang memiliki SIM sebesar 32%.

Data BPS juga menunjukkan, jumlah kepemilikan SIM dengan kendaraan di Indonesia tak sebanding. Pada 2020 lalu terdapat 13.549.656 buah SIM yang dibuat oleh masyarakat. Baik itu SIM baru, perpanjang, atau ganti. Di tahun 2019, jumlah SIM yang diterbitkan Polri adalah sebanyak 12.954.142 buah SIM dari berbagai jenis.

Periode laporan kepemilikan SIM yang menampilkan data dari tahun 2016 hingga 2020 tentu memiliki alasan tersendiri. Hal ini berkaitan dengan masa berlaku SIM yaitu 5 tahun sejak surat tersebut dibuat. Jadi asumsinya total SIM yang aktif pada tahun 2020 adalah jumlah SIM yang dibuat sejak tahun 2016. Di sini kita bisa menghitung berapa banyak pengguna jalan raya yang legal, yakni sebesar 54.441.222 buah SIM segala jenis.

Sementara itu berdasarkan data BPS, jumlah kendaraan yang saat ini beredar di masyarakat adalah sebanyak 136.137.451 unit, atau hampir tiga kali lipat jumlah SIM. Memang tidak semua orang yang berkendara punya SIM, tidak semua orang bisa mengendarai kendaraan bermotor, dan tidak semua individu masyarakat memiliki satu unit kendaraan saja.

Apabila angka-angka ini diperas sedemikian rupa, akan muncul gambaran khusus yang bisa digunakan sebagai cara pandang. Pertama, adalah perbandingan antara pemilik SIM dengan penduduk Indonesia. Dengan asumsi bahwa tidak semua individu memiliki SIM dan berkendara, maka perbandingan paling mendekati adalah dengan menggunakan jumlah rumah tangga di Indonesia, yakni 68,7 juta rumah tangga.

Sekali lagi, asumsinya adalah setiap rumah tangga memiliki minimal satu orang yang berkendara. Dengan begitu untuk setiap 1 rumah tangga hanya ada 0,8 anggotanya yang memiliki SIM. Dengan rata-rata per rumah tangga memiliki 3,9 anggota, maka terdapat 3,1 anggota keluarga yang tidak memiliki SIM.

Konsekuensi dari hal ini adalah terdapat sejumlah kendaraan yang dikendarai oleh anggota keluarga yang tidak memiliki SIM. Lantas berapa banyak jumlah kendaraan tersebut?Jika dihitung secara kasar maka hasilnya adalah 136.137.451–54.441.222 = 81.696.229 unit kendaraan untuk 3,1 anggota keluarga. Atau sekitar 26.353.622 unit kendaraan untuk 1 anggota keluarga yang tak memiliki SIM.

Mengapa jumlah kecelakaan pada tahun 2020 masih terus meningkat? Salah satu faktornya bisa jadi kerena terdapat 80 juta lebih kendaraan yang melintas setiap waktu dan 26,3 juta di antaranya tidak memiliki SIM. Hanya saja dengan jumlah pemilik SIM yang mencapai 2/3 lebih jumlah kendaraan, resiko kecelakaan fatal secara tidak langsung bisa ditekan.

Pemantauan Media Massa

Upaya untuk mengurangi resiko kecelakaan di jalan raya salah satunya juga datang dari produsen kendaraan. Mereka acap kali dikabarkan membuat teknologi baru yang dapat mengurangi jatuhnya korban kecelakaan lalu lintas. Teknologi semacam ini tentu menjadi nilai jual yang tinggi bagi konsumen yang peduli dengan keselamatannya.

Agar memperoleh gambaran terkait hal ini, Netray Media Monitoring memantau pemberitaan di media massa selama periode 3 bulan ke belakang. Yang ingin dipantau adalah seberapa sering media massa menulis berita terkait inovasi yang dilakukan produsen kendaraan bermotor guna meningkatkan keselamatan berkendara.

Hasil pemantauan tersebut adalah Netray menemukan sebanyak 365 artikel yang mengandung kata kunci “otomotif” dan “kecelakaan”. Terdapat 60 media massa daring dalam negeri yang membuat artikel tersebut. Lantas apakah pemantauan ini berhasil menyasar asumsi bahwa produsen kendaraan secara aktif berupaya mengurangi resiko kecelakaan akibat permasalahan teknis kendaraan bermotor?

Gambar 1. Statistik pemantauan media massa (sumber: Dashboard Netray)

Grafik Top Words dari pemantauan ini memperlihatkan sejumlah kata yang berasosiasi dengan pertanyaan di atas. Seperti kata “teknologi”, “berkendara”, “fitur”, “sistem”, dan “keselamatan”. Sejumlah produsen kendaraan bermotor juga tampak pada grafik ini antara lain Toyota, Honda, dan Mitsubishi.

Gambar 2. Word Cloud pemantauan kata kunci kecelakaan dan otomotif (sumber: Dashboard Netray)

Netray juga memberi contoh artikel yang membahas teknologi keamanan kendaraan bermotor dari hasil pemantauan. Antara lain seperti penerapan teknologi airbag pada sepeda motor, adopsi teknologi radar dan sensor, hingga teknologi menghilangkan blind spot pada kendaraan roda empat.

Gambar 3. Contoh artikel keamanan kendaraan (sumber: Dashboard Netray)

Dua contoh di atas adalah upaya dari para stakeholder seperti pemerintah dan pelaku industri untuk menekan jumlah korban kecelakaan. Tentu saja masih banyak upaya lain yang mungkin bisa atau sudah menyumbang statistik transportasi darat secara positif. Hanya saja permasalahan berkendara seperti akan terus hadir, misalkan jumlah kendaraan yang terus bertambah, yang justru menambah anasir negatif pada data tersebut.

Editor: Irwan Syambudi

Laju Kasus Omicron & Keresahan Warganet Soal Lonjakan Covid Jelang Lebaran

Temuan kasus Covid-19 varian Omicron terus meningkat sejak pertama kali diumumkan teridentifikasi di Indonesia pada 16 Desember 2021. Peningkatan kasus Omicron ini juga diiringi dengan lonjakan kasus Covid-19 secara nasional yang angkanya merangkak naik, dari awal Januari tak sampai 300 kasus per hari, kemudian pada 30 Januari 2022 menembus 12.422 kasus.

Berdasarkan data yang diunggah ke Global Initiative for Sharing All Influenza Data (GISAID), inisiatif sains global dan sumber utama yang menyediakan akses terbuka ke data genom virus influenza dan Corona yang bertanggung jawab atas pandemi COVID-19, kasus Omicron per 31 Januari 2022 di Indonesia sebanyak 2.507. Rata-rata penambahan dalam sepekan lebih dari 150 kasus, penambahan terbanyak terjadi pada pekan kedua Januari yakni 17-24 Januari sebanyak 937 kasus.

Gambar 1.
Grafik pertambahan kasus Omicron di Indonesia

Kasus Omicron pertama ditemukan 15 Desember 2021 pada petugas kebersihan Wisma Atlet. Dalam konferensi pers 16 Desember 2021, Menkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan penularan tersebut belum diketahui dari mana asalnya. Namun diketahui kasus pertama itu terjadi pada Orang Tanpa Gejala (OTG).

Gambar 2.
Artikel konferensi pers penemuan kasus Omicron pertama
sumber dashboard Netray

Laporan terbaru yang dirilis oleh Kemenkes, gejala dari varian ini ialah seperti flu biasa, batuk, dan demam dengan tingkat penularan yang cepat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut bahwa varian Omicron dapat mudah menginfeksi orang yang pernah tertular virus corona sebelumnya, atau pun orang yang udah mendapatkan vaksin COVID-19 penuh. Berikut gejala yang timbul dari varian ini;

Gambar 3.
Gejala varian Omicron
sumber Halodoc

Omicron dalam Berita

Penambahan kasus Omicron yang signifikan hingga adanya penemuan gejala baru yang ditimbulkan menjadi bahan pemberitaan dalam beberapa waktu terakhir.

Berdasarkan pada pantauan Media Monitoring Netray dengan menggunakan kata kunci “omicron” telah ditemukan sebanyak lebih dari 32 ribu artikel yang mencatut kata kunci tersebut. Sebanyak 131 media massa berbondong-bondong menuliskan berita terkait kata kunci omicron sejak tanggal 15 Desember 2021 hingga 27 Januari 2022.

Gambar 4.
Statistik topik Omicron di kanal news
sumber dashboard Netray

Selama periode pemantauan, arus pemberitaan Omicron mengalami pasang surut. Puncak pemberitaan terjadi pada tanggal 16 Desember 2021 dengan totalan berita mencapai 1.528 artikel. Hari tersebut bertepatan dengan pengumuman resmi terkait penemuan kasus Omicron pertama di Indonesia.

Lalu, apabila dilihat dari gambar 6 terkait grafik sentiment trend, perbandingan berita bersentimen negatif dan positif tidak jauh berbeda. Bahkan di beberapa tanggal tertentu topik ini didominasi oleh pemberitaan positif. Mengapa demikian?

Gambar 5.
Grafik peak time
sumber dashboard Netray

Gambar 6.
Grafik sentiment trend
sumber dashboard Netray

Pada 16 Desember 2021 merupakan hari ‘buruk’ bagi publik lantaran adanya pengumuman resmi terkait masuknya varian baru Covid-19. Namun, media tak ingin hanya memberitakan hal tersebut. Demi meredam keresahan tersebut beberapa media justru menampilkan pemberitaan yang membawa angin segar.

Pemberitaan mengenai peringatan untuk lebih patuh prokes ataupun imbauan agar tidak panik diunggah beberapa media online pada saat itu. Tak hanya itu, informasi mengenai vaksin yang ampuh melawan varian Omicron juga tak lupa diberitakan oleh media. Hal inilah yang membuat topik ini juga diselubungi sentimen positif.

Omicron dalam Perbincangan Warganet

Dengan menggunakan kata kunci dan periode pemantauan yang sama dengan kanal news, ditemukan sebanyak 181.262 twit dengan totalan impresi mencapai lebih dari 280 juta. Namun, berbeda dengan kanal news, pada perbincangan warganet di Twitter topik ini mengalami kenaikan pesat di beberapa tanggal, seperti 18 dan 21 Januari 2022. Apa yang menjadi perbincangan utama di tanggal tersebut?

Gambar 8. Grafik perbincangan Omicron di Twiter

Pada tanggal 18 Januari perbincangan Omicron di kanal Twitter masih didominasi dengan perbincangan kasus kenaikan tajam yang terjadi di Indonesia. Hal ini terlihat dari kumpulan kosakata yang ditemukan pada fitur top words ditemukan kata kenaikan, melonjak, penularan, hingga naik.

Selain itu, yang menjadikan topik ini dibanjiri hingga belasan ribu twit dalam satu hari di antaranya karena adanya tagar #wajibpatuhiprokes yang digaungkan oleh akun resmi jajaran kepolisian.

Gambar 9. Grafik top words dan top accounts perbincangan Omicron di Twitter

Lalu, yang menarik pada perbincangan di tanggal ini adalah jajaran top account by popularity yang diduduki oleh akun-akun nama besar dan resmi, seperti Jokowi, Susi Pudjiastuti, hingga akun resmi kepolisian. Pernyataan Presiden Jokowi mengenai klarifikasi adanyak kenaikan kasus Covid-19 yang disebabkan oleh varian Omicron mendapatkan ribuan respons dari warganet.

Gambar 10.
Twit imbauan Presiden Jokowi
sumber dashboard Netray

Sama halnya dengan tanggal 18 Januari, pada tanggal 21 Januari topik Omicron di kanal ini dibanjiri dengan tagar #ayovaksinbooster. Tagar ini mulai dinaikkan akun resmi jajaran kepolisian mengingat program vaksin booster telah digencarkan pemerintah.

Selain itu, dengan adanya kegiatan PTM yang mulai berlangsung twit peringatan agar melaksanakan vaksinasi untuk anak-anak juga mendominasi perbincangan topik Omicron pada hari tersebut.

Kritik & Kecurigaan Wargaet Soal Pembatasan

Kasus awal Omicron diduga dibawa pertama kali oleh WNI yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Warganet kemudian mengkritik kebijakan pemerintah soal pembatasan pelaku perjalanan luar negeri lantaran diduga menjadi penyebab munculnya Omicron di Indonesia

Tidak ditutup atau dibatasi dengan ketat jalur penerbangan ke luar negeri, terutama negara yang diduga sebagai pusat penyebaran, menjadi bahan kritikan warganet. Terlebih lagi adanya informasi bahwa beberapa kalangan artis hingga pejabat negara melenggang bebas melakukan perjalanan liburan ke luar negeri.

Selain mengkritik, warganet juga banyak yang berkomentar soal lonjakan Omicron yang disebut sebagai skenario pemerintah untuk melakukan pembatasan jelang Hari Raya Idul Fitri. Tak sedikit warganet yang mencuitkan bahwa fenomena tersebut merupakan permainan elite pemerintahan. Sehingga kebijakan baru menjelang perayaan, seperti pembatasan mobilitas dijadikan alasan sebagai pengendalian laju pandemi.

Gambar 10
Twit kritikan warganet
sumber dashboard Netray

Meski demikian, tak banyak warganet yang juga berharap agar kasus ini mereda sehingga kebijakan pembatasan tidak terjadi di hari raya tersebut. Peraturan larangan mudik yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya telah menjadi momok bagi warganet. Oleh karena itu, warganet pun saling mengingatkan kembali agar tetap mematuhi prokes dan menjalankan vaksinasi sesusai anjuran pemerintah.

Kenaikan kasus yang kembali melanda Indonesia patut menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat dan juga pemerintah. Kebijakan dan program pemerintah sebagai pengendali pandemi wajib digalakkan untuk meminimalisir laju kenaikan. Ribuan twit yang memberikan gambaran terkait keresahan bahkan kritikan juga patut dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan.

Demikian pantauan Media Monitoring Netray terkait isu kenaikan laju omicron di Indonesia. Simak ulasan isu terkini lainnya hanya di https://analysis.netray.id/

Editor: Irwan Syambudi

Implementasi PTMT Saat Pandemi: Kesehatan Rentan, Ketahanan Digital Rendah

0

Pemerintah memutuskan memberlakukan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) 100% terhitung mulai Januari 2022. Peserta didik dan satuan pendidikan di wilayah PPKM level 1,2,3 wajib melaksanakan PTM Terbatas sesuai syarat yang ditetapkan. Di sisi lain, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 kembali merebak di awal tahun yaitu mencapai 7,010 per 27 Januari 2022.

Netray melakukan analisis data menggunakan dasboard analisis Twitter dan pemberitaan media online untuk mengetahui sentimen dan perputaran isu mengenai PTMT. Selain itu juga menggunakan data dan hasil survei dari lembaga negara untuk dapat mengetahui bagaimana implementasi kebijakan PTMT.

Hasil analisis secara mendalam dan lebih lengkap special report Netray dapat diunduh melalui tautan di bawah ini.

Editor: Irwan Syambudi

Masalah Sampah Plastik & Benarkah Galon Air Sekali Pakai Lebih Sehat?

0

Penggunaan galon plastik sekali pakai untuk produk air minum dalam kemasan (AMDK) diklaim lebih baik jika dilihat dari sisi kesehatan. Namun hal itu menyisakan persoalan lantaran dianggap makin meningkatkan produksi sampah plastik.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahunnya Indonesia menghasilkan 64 juta ton sampah plastik dan 3.2 ton di antaranya merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Jumlah tersebut membuat Indonesia menempati urutan nomor dua sebagai negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar setelah Cina.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (Indonesia.go.id) menunjukkan pada 2020 total produksi sampah nasional telah mencapai 67,8 juta ton. Artinya, ada sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya dihasilkan oleh 270 juta penduduk atau setiap penduduk memproduksi sekitar 0,68 kilogram sampah per hari.

International Coastal Cleanup (ICC) merilis, pada 2019 sebanyak 97.457.984 jenis sampah dengan berat total 10.584.041 kilogram ditemukan di laut. Sembilan dari 10 jenis sampah terbanyak yang mereka temukan berasal dari bahan plastik, seperti sedotan dan pengaduk, alat makan plastik, botol minum plastik, gelas plastik, dan kantong.

Penggunaan plastik sebagai kemasan berbagai produk memang merupakan hal yang lazim ditemukan. Seperti halnya pada AMDK. Namun belakangan hal ini memicu polemik sejak hadirnya brand champagne AMDK sekali pakai. AMDK berupa galon tidak lagi diisi ulang seperti yang selama ini beredar di masyarakat.

Kemunculan produk galon sekali pakai memicu perdebatan. Pasalnya dalam iklan brand tersebut menyebut bahwa galon sekali pakai lebih sehat ketimbang galon isi ulang. Brand tersebut mengklaim botol sekali pakai lebih aman karena bebas kandungan BPA atawa bisphenol A yang berbahaya bagi kesehatan.

Iklan itu kemudian menjadi buah bibir bagi industri AMDK, terlebih iklan itu tayang di televisi. Tak hanya menjadi perdebatan bagi industri AMDK, kemunculan produk ini juga membuat sejumlah aktivis lingkungan turut ambil suara. Belum lagi pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang belakangan mewacanakan adanya standar dengan pelabelan pada kemasan AMDK.

Wacana Pelabelan BPOM Pada Galon Bebas BPA

BPOM berencana revisi Peraturan Kepala BPOM №31/2018 tentang Label Pangan Olahan. Revisi tersebut mewajibkan galon guna ulang untuk mencantumkan label mengandung BPA.

Label BPA free atau bebas BPA, dapat dicantumkan pada produk AMDK selain berbahan polikarbonat (PC), yakni galon sekali pakai berbahan polietilena tereftalat (PET). Sontak, wacana ini pun menimbulkan perdebatan dari berbagai pihak.

Gambar 1. Pemberitaan media online mengenai pelabelan galon polikarbonat

Pengusaha AMDK pun turut mengomentari persoalan ini. Munculnya wacana pelabelan yang akan diterapkan oleh BPOM pun dinilai diskriminatif karena hanya membuat peraturan ini khusus untuk perusahaan AMDK guna ulang saja. Hal ini diungkap oleh Willy Bintoro, Pembina Asosiasi Pengusaha Air Minum Dalam Kemasan (ASPADIN).

Dikutip melalui laman kompas.com Willy melihat isu persoalan BPA ini hanyalah persaingan bisnis yang terjadi antara galon sekali pakai dan galon guna ulang. Ia menilai seharusnya BPOM tidak ikut campur dalam masalah ini, apalagi sampai memihak kepada salah satu produk saja.

Penggunaan galon isi ulang tentu bukan hal yang baru dalam masyarakat. Namun munculnya galon sekali pakai dua tahun lalu justru mencuatkan isu terkait BPA. Hal ini menjadi tanda tanya tersendiri bagi pengusaha AMDK dan mempertanyakan mengapa sebelum ada galon sekali pakai, BPOM tidak meributkan soal BPA ini.

Gambar 2. Pemberitaan media online soal polemik galon isi ulang

Merespon persoalan ini Badan Standardisasi Nasional (BSN) turut angkat suara. BSN menyampaikan pihaknya tidak mempersoalkan pencantuman label mengandung bisfenol-A (BPA) pada galon isi ulang atau GGU.

Dilansir melalui laman ekonomi.bisnis.com Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal, Wahyu Purbowasito mengatakan belum ada ketentuan baku di tingkat internasional bahwa tingkat kandungan BPA pada kemasan polikarbonat (PC) membahayakan kesehatan. Selain itu, dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) galon air minum dalam kemasan (AMDK) belum ada parameter BPA.

Selain itu, Wahyu juga menyoroti dampak lingkungan dari kebijakan itu jika implementasinya mendorong laju konsumsi galon sekali pakai. Pasalnya, menurut Wahyu belum ada analisis dampak lingkungan dari penggunaan galon sekali pakai secara masif dan berkepanjangan.

Apakah Galon Isi Ulang Berbahaya?

Munculnya wacana terkait revisi aturan pelabelan BPA dalam galon guna ulang tentu membuat masyarakat bingung. Terlebih sebelumnya, pada 23 Januari 2021 BPOM sempat merilis ketentuan dan informasi terkait keamanan penggunaan galon guna ulang dalam websitenya.

Dalam press release tersebut BPOM menyampaikan bahwa hasil pengawasan BPOM terhadap kemasan galon AMDK yang terbuat dari Polikarbonat (PC) selama lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa migrasi BPA di bawah 0.01 bpj (10 mikrogram/kg) atau masih dalam batas aman.

Selain itu, pada poin berikutnya BPOM juga menyampaikan Kajian Otoritas Keamanan Pangan Eropa (EFSA) menyatakan belum ada risiko bahaya kesehatan terkait BPA karena data paparan BPA terlalu rendah untuk menimbulkan bahaya kesehatan. EFSA menetapkan batas aman paparan BPA oleh konsumen adalah 4 mikrogram/kg berat badan/hari.

Sebagai ilustrasi, seseorang dengan berat badan 60 kg masih dalam batas aman jika mengonsumsi BPA 240 mikrogram/hari. Penelitian tentang paparan BPA (Elsevier, 2017) menunjukkan kisaran paparan sekitar 0,008–0,065 mikrogram/kg berat badan/hari sehingga belum ada risiko bahaya kesehatan terkait paparan BPA.

BPOM juga menyampaikan bahwa beberapa penelitian internasional juga menunjukkan penggunaan kemasan PC termasuk galon AMDK secara berulang tidak meningkatkan migrasi BPA.

Bila mengacu pada press release tersebut penggunaan galon guna ulang tentu aman untuk digunakan. BPOM menjelaskan bahwa galon isi ulang yang banyak digunakan masyarakat, memang mengandung BPA. Walau demikian, kandungan BPA dalam kemasan isi ulang yang beredar itu telah memenuhi syarat ambang batas, yang berarti aman digunakan dan tidak berbahaya bagi kesehatan.

Namun pada 25 December 2021 BPOM menyampaikan ada revisi terhadap aturan penggunaan BPA pada AMDK.

Gambar 3. Pemberitaan media online mengenai pernyataan BPOM

Dilansir melalui laman jpnn.com BPOM tengah merevisi aturan soal penggunaan zat BPA pada air minum dalam kemasan atau AMDK. BPOM menyampaikan bahwa revisi aturan tersebut merupakan upaya BPOM melindungi masyarakat untuk jangka panjang. Selain itu, BPOM juga memastikan revisi aturan soal BPA itu hanya akan menyasar industri besar.

Meski masih mengalami penolakan terkait adanya wacana pelabelan tersebut pemerintah dapat mengatur dan mengedepankan kesehatan masyarakat di atas kepentingan industri. Tak hanya itu, adanya pembinaan terhadap pelaku usaha yang memproduksi pangan atau kemasan pangan aman bagi konsumen sangat diperlukan apabila penerapan regulasi pelabelan BPA ini telah dijalankan.

Paparan Mikroplastik dalam Air Galon Sekali Pakai dan Galon Isi Ulang

Keamanan antara galon isi ulang dengan galon sekali pakai tentu memiliki dampak yang berbeda. Hal ini diamati melalui paparan mikroplastik yang terkandung di dalam kedua kemasan yang sama-sama berbahan plastik. Lalu bagaimana potensi paparan mikroplastik dalam AMDK ini.

Dikutip melalui laman health.detik.com Laboratorium Kimia Anorganik Universitas Indonesia melakukan uji terhadap sampel galon sekali pakai yang beredar di kawasan Jabodetabek dan analisa terhadap sumber mata air. Penelitian tersebut dilakukan pada dua sampel air galon dalam kemasan.

Kemudian hasil dari penelitian tersebut menunjukkan sampel pertama galon sekali pakai memiliki kandungan mikroplastik sebanyak 85 juta partikel per liter atau setara dengan berat 0,2 mg/liter. Sementara kandungan mikroplastik dalam galon sekali pakai sampel kedua, ditemukan sebanyak 95 juta partikel/liter atau setara dengan berat 5 mg/liter.

Hal ini membuktikan bahwa pada galon sekali pakai sekalipun tidak terlepas dari paparan mikroplastik. Lalu bagaimana dengan galon isi ulang?

Dilansir melalui laman health.detik.com Kepala Laboratorium Kimia Anorganik Universitas Indonesia Agustino Zulys mengatakan bila pada galon sekali pakai saja mikroplastik bisa ditemukan, tentunya galon isi ulang bakal lebih banyak lagi.

Memang belum ada penelitian spesifik soal mikroplastik dalam kemasan galon isi ulang. Namun Agustuno mengatakan banyaknya proses yang mengiringi peredaran galon isi ulang di masyarakat, termasuk dalam soal pembersihan berulang-ulang sisi dalam galon hingga transportasinya ke tempat-tempat jauh, menandakan peluruhan polimer alias kehadiran mikroplastik yang lebih besar.

Meski demikian konsumen diharap tetap tenang karena memang belum adanya riset terbaru terkait bahaya paparan mikroplastik dalam tubuh. Komite ahli gabungan FAO dan WHO juga belum mengevaluasi toksisitas mikroplastik terhadap kesehatan manusia. Selain itu, BPOM juga telah memastikan keamanan dan mutu produk air minum dalam kemasan yang beredar di Indonesia sudah diatur oleh Standar Nasional Indonesia (SNI).

Galon Sekali Pakai: Problematik antara Sampah Plastik dan Wacana Kesehatan

Sebagai konsumen kini masyarakat diminta untuk lebih bijak dalam menggunakan produk berbahan plastik. Terutama produk berkategori single use atau sekali pakai. Untuk penggunaan kantong plastik saja, setiap tahunnya terdapat 10 miliar lembar kantong plastik yang terbuang ke lingkungan atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik.

Sebagaimana data yang dirilis oleh Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada tahun 2021 sampah plastik masih menempati urutan kedua komposisi sampah terbanyak di Indonesia setelah sampah sisa makanan.

Dari sepuluh kategori komposisi sampah keberadaan sampah plastik masih memiliki persentase nomor dua tertinggi, yakni sebanyak 15.71%. Persoalan ini semakin sulit diurai ketika penggunaan produk kemasan sekali pakai masih menjadi gaya hidup yang dianut oleh masyarakat. Akibatnya, persoalan terkait sampah plastik terus menumpuk dari tahun ke tahun.

Sementara itu, data dari Waste4Change, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 175.000 ton per harinya. Akan tetapi dari banyaknya sampah ini, hanya 7,5 persen saja yang mampu didaur ulang dan dijadikan kompos. Sisanya, sebanyak 10 persen sampah ditimbun, lima persen sampah dibakar, dan 8.5 persen tidak terkelola.

Sedangkan Forum Ekonomi Dunia mengatakan, ada sekitar 150 juta ton sampah plastik berada di perairan dunia. Pertumbuhannya pun tak kalah hebat, mencapai 8 juta ton per tahunnya.

Di Indonesia, selama Kuartal I-2021 total sampah botol plastik yang berhasil dikumpulkan PT Inocycle Technology Group Tbk (INOV) adalah 11.600 ton. Sebagian dari jumlah tersebut dikumpulkan melalui Plasticpay, sedangkan sebagian besar berasal dari sampah botol plastik yang dikumpulkan dari pengepul atau aggregator.

Praktis, ringan, dan fungsional membuat plastik memiliki daya tarik tersendiri. Sayangnya, penggunaannya justru mengancam lingkungan dan keanekaragaman hayati. Bagaimana tidak, sampah plastik tersebut setidaknya mengancam 800 spesies,40 persennya adalah mamalia laut dan 44 persen lainnya spesies burung laut.

Dikutip melalui laman Indonesia.go.id setiap tahun di laut Indonesia diperkirakan mendapat kiriman dari darat 70–80 persen sampah plastik bekas konsumsi manusia. Jumlahnya antara 480 ribu-1,29 juta ton sampah plastik dari total 3,22 juta ton sampah yang masuk ke laut dan pesisir.

Hal itu diungkapkan peneliti mikrobiologi laut dari Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ariani Hatmanti pada seminar International Conference on the Ocean and Earth Sciences (ICOES), yang dilaksanakan secara daring di Jakarta, 19 November 2020.

Munculnya narasi kesehatan pada brand AMDK sekali pakai tentu memunculkan persoalan baru. Terlebih masyarakat kini tengah diajak untuk bertransisi memulai gaya hidup yang tidak merusak lingkungan atau zero waste. Untuk itu penggunaan galon sekali pakai tentu akan merusak tatanan yang tengah dibangun ini.

Merespon persoalan ini, dua organisasi pegiat lingkungan turut ambil suara. Dikutip melalui laman beritasatu.com Walhi dan Greenpeace sepakat untuk mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan air minum galon sekali pakai. Sebagai pegiat lingkungan mereka merasa kecewa dengan perlakuan produsen yang menjual produk AMDK galon sekali pakai dengan segala bentuk kampanyenya.

Menurut kedua organisasi tersebut produsen dinilai tidak membantu program pemerintah untuk mengurangi masalah sampah justru menciptakan masalah sampah baru di masyarakat. Dalam kampanye yang dilakukan produser brand tersebut menyampaikan bahwa produk galon sekali pakai cenderung lebih higienis, lebih baik, terutama digunakan saat masa-masa pandemi.

Padahal wacana tersebut dinilai justru bersifat neo destruktif dan akan memperumit masalah sampah plastik di Indonesia. Terlebih, kondisi permasalahan sampah saat ini, terutama cemaran sampah plastik sudah pada tahap yang mengkhawatirkan.

Editor: Irwan Syambudi

Warganet Krtik & Sebut Twit Jerome Soal Pembalap Sebagai Campaign

YouTuber Jerome Polin menduduki trending setelah mendapat ‘serangan’ akibat twit yang diunggahnya pada 24 Januari 2022. Twit yang mengandung pertanyaan mengenai eksistensi pembalap Indonesia itu justru mendapat kritikan, salah satunya dari pembalap Indonesia Sean Gelael. Pembalap Formula 2 itu menilai Jerome telah meremehkan bahkan tidak menghormati pembalap Indonesia.

Gambar 1. Twit @JeromePolin yang menuai kritik

Atas unggahan tersebut, YouTuber yang dikenal sebagai ‘si jago matematika’ tersebut banyak mendapat sorotan dari warganet. Tak hanya mendapat kritikan, namun sosoknya yang dikenal sebagai influencer ternyata juga memberikan keuntungan, yakni mendapat dukungan dari penggemarnya. Seperti apa perbincangan dua kubu atas unggahan Jerome kali ini?

Pertanyaan Jerome Menuai Kritik

Mendapatkan ribuan impresi dari sebuah postingan mungkin bukan hal yang baru bagi pemilik akun besar seperti sosok yang dikenal sebagai YouTuber atau influncer. Namun, mendapatkan ribuan serangan dari sebuah unggahan inilah yang tentu saja akan membuat resah pemilik akun. Ia dikritik dinioai kurang riset meski dikenal pintar.

Gambar 2. Sampel twit kritik pada Jerome

Dari unggahan tersebut, menurut pantauan Media Monitoring Netray perbincangan warganet tentang Jerome ataupun Sean dalam periode pemantauan 23-26 Januari 2022 berhasil mendapatkan 400 ribu lebih impresi dan mampu menjangkau hingga 100 juta akun.

Besaran total sentimen negatif dan positif dari topik tak berbanding jauh. Meski banyak mendapat kritik, namun sosoknya yang memiliki nama besar juga mendapat dukungan dari penggemarnya. Sehingga total twit bernada positif ataupun netral turut mendominasi perbincangan.

Gambar 3. Statistik perbincangan di Twitter

Dukungan Tim Jerome

Jerome mendapatkan dukungan dari warganet yang menilai unggahannya di Twitter bukanlah sebuah permasalah yang seharusnya dibesar-besarkan. Bahkan, warganet menilai sosoknya yang telah lama mengenyam pendidikan di Negeri Sakura tersebut memiliki kemungkinan kurang pengetahuan umum tentang Indonesia, salah satunya dalam dunia olahraga.

Gambar 4. Twit dukungan terhadap Jerome

Selain itu, twit pertanyaan yang juga disertakan tautan artikel tersebut juga dinilai wajar oleh beberapa warganet. Dan justru beberapa warganet menilai reaksi Sean terlalu berlebihan atas hal tersebut. Opini ini terus dilayangkan warganet yang merasa kejadian seperti tak seharusnya menjadi bomerang bagi Jerome.

Gambar 5. Twit dukungan terhadap Jerome

Twit Campaign

Selain opini kritik dan dukungan, warganet juga mengungkapkan opininya yang menyebut bahwa twit tersebut merupakan campaign ataupun endorse yang diterima oleh Jerome. Hal ini dapat dilihat dari fitur Top Words Netray. Kosakata campaign muncul sebagai salah satu yang banyak ditwitt.

Gambar 6. Grafik top words

Dengan membawa #IndonesiadiMotoGP twit Jerome juga diklaim sebagai campaign terhadap pembalap Indonesia Mario Aji. Seperti dalam beberapa pemberitaan, pembalap Mario Aji merupakan satu-satunya pembalap Indonesia yang melaju di ajang MotoGP 2020 kelas Moto3. Menjelang ajang bergengsi tersebut sontak warganet menilai bahwa twit Jerome merupakan campaign yang digunakan untuk mempromosikan sang pembalap. Maka tak ayal jika banyak warganet yang turut mengingatkan Jerome untuk lebih pandai dalam menerima job endorse yang jauh dari bidangnya.

Gambar 7. Sampel twit sentimen positif

Terlepas dari twit campaign ataupun endorse, unggahan Jerome yang mengandung sebuah pertanyaan tersebut banyak dinilai wajar oleh warganet. Namun, reaksi kritikan dari sosok pembalap Indonesia atas unggahan tersebut justru menjadikan twit ini semakin ramai diperdebatkan warganet. Sehingga apabila ini merupakan twit campaign, bukankah justru menguntungkan?

Demikian pantauan Media Monitoring Netray terkait tweet Jerome Polin tentang #IndonesiadiMotoGP. Simak ulasan isu terkini lainnya hanya di https://analysis.netray.id/

Editor: Irwan Syambudi

Merunut Pengobar Tagar #WargaKalimantanBukanMonyet & #TangkapEdyMulyadi

Naiknya #WargaKalimantanBukanMonyet dan #TangkapEdyMulyadi bermula dari penolakan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Beberapa akun pegiat media sosial menaikan tagar ini dengan dominasi argumen bernada negatif.

Rencana pemerintah dalam memindahkan IKN di Kabupaten Penajam Paser, Kalimantan Timur masih menjadi perbincangan warganet. Keramaian perbincangan tersebut membuat topik yang berkaitan dengan rencana pemindahan IKN selalu menduduki trending di media daring. Seperti yang terjadi pada 24 Januari 2022 hari lalu, #WargaKalimantanBukanMonyet menjadi trending topik di Twitter.

Setelah ditelusuri munculnya tagar tersebut karena salah satu pernyataan kontroversial pegiat media sosial Edy Mulyadi. Pernyataan tersebut diunggah di YouTube oleh kanal Mimbar Tube pada minggu 23 Januari 2022. Dalam sebuah video itu, Edy melontarkan pernyataan tentang calon wilayah IKN Kalimantan Timur sebagai lokasi untuk jin buang anak. 

Gambar 1. Grafik analisis top word topik #WargaKalimantanBukanMonyet

Selain melontarkan pernyataan tentang lokasi Kalimantan Timur sebagai tempat pembuangan jin, ia juga mengungkapkan bahwa hanya monyet yang mau pindah ke Penajam Utara. Dilihat dari analisis top word di atas, #TangkapEdyMulyadi dan #IndonesiaTanpaPKS juga menggema seiring naiknya #WargaKalimantanBukanMonyet

Gambar 2. Statistik topik #WargaKalimantanBukanMonyet

Pemantauan Netray dalam periode sepekan yakni 19-25 Januari 2022, perbincangan topik #WargaKalimantanBukanMonyet mendulang sebesar 16,6 ribu twit. Mayoritas twit dipenuhi opini warganet bersentimen negatif sebesar 67%. 

Opini kekecewaan warganet dalam sehari mencapai angka 14,5 ribu twit. Pernyataan Edy selain menolak perpindahan IKN, juga menyinggung Menteri Pertahanan Prabowo. Ia secara gamblang mengungkapkan Menhan Prabowo seperti macan yang mengeong, tidak berwibawa sama sekali. 

Top Akun untuk #WargaKalimantanBukanMonyet 

Dari sekian ribu twit, bagaimana naiknya tagar tersebut hingga menduduki trending? Akun apa saja yang turut mempengaruhi kenaikan tagar dengan dominasi opini bersentimen negatif? 

Gambar 3. Grafik top accounts topik #WargaKalimantanBukanMonyet

Berdasarkan popularitas akun terlihat beberapa akun yang paling banyak menggunakan opini bertagar #WargaKalimantanBukanMonyet. Akun yang menempati urutan pertama ditempati oleh akun @Chusnulch__. Akun pegiat media sosial tersebut menuliskan opini bernada kritikan untuk segera menindaklanjuti ujaran Edy Mulyadi.

Gambar 4. Sampel twit

Ungkapan twit yang dituliskan oleh akun @ChusnulCh__ tersebut banyak mendapat interaksi warganet lain berupa komentar dan retweet. Twit ketersinggungan atas pernyataan Edy sepertinya mewakili opini warganet lainnya yang merasakan kekesalan serupa. 

Kemudian akun lain yang twitnya mendapat interaksi dari warganet lainnya ialah akun @firzahusainInc. Apabila dilihat dari jajaran top akun di atas, akun @firzahusainInc ini menempati urutan kedua setelah akun @ChusnulCh__. 

Akun Firza Husain juga mengungkapkan kekesalan melalui opini twit yang ditujukan kepada pihak berwenang. Akun @firzahusainInc menyuruh pihak Kepolisian untuk cepat memproses kasus dugaan penghinaan terhadap masyarakat Kalimantan yang dilakukan Edy Mulyadi tersebut. 

Twit yang dituliskan oleh kedua akun ini pun lantas memicu opini warganet lain berkaitan dengan ujaran Edy. Twit yang diungkapkan oleh warganet pun mayoritas dipenuhi oleh argumen bernada negatif. 

Kekesalan warganet terus menggema di media sosial. Bahkan salah satu dari opini warganet tersebut membawa-bawa nama salah satu partai yakni Partai Keadilan Sejahtera. Setelah ditelusuri, Edy Mulyadi merupakan salah satu anggota partai tersebut.

Akan tetapi argumen penolakan datang dari pihak PKS. Partai berlambang bulan sabit dan padi ini pun mengklarifikasi pernyataan tersebut. Pihak PKS menyebutkan bahwa Edy Mulyadi sudah bukan anggota partai. Edy dinyatakan telah keluar dari anggota legislatif partai sehingga sudah bukan menjadi tanggung jawab PKS terkait ujaran penghinaan yang ia lakukan. 

Menelisik Jaringan Percakapan #WargaKalimantanBukanMonyet 

Selain melihat akun apa saja yang menaikan perbincangan seputar tagar, Netray juga menelusuri jaringan percakapan yang terlibat. Melalui fitur Social Network Analysis dapat terlihat akun-akun yang paling sering ditandai oleh warganet.  

Dari gambar jaringan percakapan by mention di atas, akun yang paling banyak ditandai oleh warganet adalah akun resmi divisi humas Polri @DivHumas_Polri. Lalu tidak ketinggalan akun kapolri pun turut ditandai dalam menggaungkan tagar tersebut.

Warganet menyuarakan ujaran Edy Mulyadi agar segera ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian. Kemudian yang tidak kalah menyita perhatian adalah jaringan yang menyelimuti akun @mkusumawijaya. Garis garis berwarna merah di sekitar akun @mkusumawijaya, menandakan mention yang menandai akun banyak didominasi twit bersentimen negatif. 

Akun @mkusumawijaya ini diduga sebagai salah satu akun yang sangat kontra dengan ujaran yang disampaikan oleh Edy Mulyadi. Melalui beberapa twit yang ditandai oleh warganet, akun @mkusumawijaya ini banyak merangkum pernyataan Edy yang menyangkut Kalimantan Timur dan warganya. 

Simak analisis isu terkini lainnya melalui https://analysis.netray.id/ dan deep analysis Netray melalui https://medium.com/@netrayID

Editor: Irwan Syambudi

Bupati Langkat dalam Pusaran Perbincangan Kasus Korupsi & Dugaan Perbudakan

Nama Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin kini kian santer menjadi perbincangan warganet. Setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantaran Kosupsi (KPK) pada 18 Januari 2021, ditemukan ruangan serupa kerangkeng yang dihuni puluhan manusia saat rumahnya digledah. Diduga telah terjadi praktik perbudakan.

Netray mengamati laju perbincangan warganet terkait topik ini dengan menggunakan beberapa kata kunci yaitu “bupati langkat dan langkat && perbudakan“. Pemantauan dilakukan sejak 15 Januari 2022 sampai dengan 26 Januari 2022 di media sosial Twitter.

Hasilnya menunjukkan dari total ada 40.146 twit dalam kurun waktu tersebut memiliki impression atau dilihat sebanyak 1,7 miliar kali. Sedangkankan angka keterjangkauannya sebesar 155 juta.

Jika dilihat lebih detail perbincangan mulai meningkat pada 19 Januari 2022, yakni satu hari setelah OTT. Kemudian laju perbincangan warganet kembali meningkat secara signifikan pada 24 Januari 2022 dan puncaknya terjadi pada 25 Januari 2022. Waktu itu bertepatan saat KPK pertama kali mengungkap temuan adanya kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat pada 24 Januari 2021.

Gambar 2. Statistik peak time

Gambar 3. Statistik sentiment trend

Penemuan kerangkeng manusia tersebut sontak membuat perbincangan ini hangat di media sosial. Warganet mespons informasi itu dengan sentimen negatif. Berdasarkan pantauan Netray total ada 31.459 twit sentimen negatif berbanding 1.737 sentimen positif.

Pada top isu tampak perbincangan warganet dalam membahas topik seputar Bupati Langkat didominasi oleh kosakata terkait, penjara, dikerangkeng, pekerja, sawit. Hal ini menunjukkan selain populer karena terjerat OTT KPK, Bupati Langkat nonatif ini justru semakin populer karena dugaan human trafficking dan perbudakan yang terjadi di rumahnya.

Kecaman Dugaan Perbudakan

Ditemukannya tempat mirip penjara pribadi di kediaman Bupati Langkat membuat Migrant Care melapor pada Komnas HAM. Dikutip melalui tribunnews.com saat tempat tersebut ditemukan terdapat empat orang laki-laki di dalamnya dan dalam kondisi babak belur. Setelah ditelusuri tempat tersebut telah ada sejak 10 tahun dan telah menahan lebih dari 48 orang.

Namun saat ditemukan hanya tersisa 27 orang dan sedang bekerja di kebun kelapa sawit milik Terbit. Tempat tersebut diklaim sebagai tempat rehabilitas para pecandu narkoba, meski telah 10 tahun dibangun tempat tersebut tidak memiliki izin. Selain itu, Migrant Care juga menduga adanya indikasi perbudakan modern yang dilakukan oleh Terbit Rencana.

Kasus ini kemudian banyak mendapatkan kecaman dari wargnet. Dari pemantauan Netray ada sejumlah akun atau orang yang paling banyak mengetwit mengenai topik ini dan mendapatkan respons yang tinggi dari warganet.

Gambar 4. Statistik top accounts
Gambar 5. Statistik top people

Berdasarkan pantauan Netray akun @mei_peseek tampak menempati urutan teratas kategori Top Account Populer dan Top People. Namanya berhasil menempati kedua kategori tersebut setelah intens mencuitkan kasus yang kini menjerat Bupati Langkat nonaktif. Beberapa opininya tersebut dapat diamati melalui Monitoring Account Netray berikut ini.

Gambar 6. Monitoring account Netray

Bila diamati melalui Monitoring Account Netray pada gambar 6 tampak beberapa cuitan @mei_peseek terkait penjara pribadi yang dimiliki oleh Terbit. Bahkan belum sampai 24 jam postingan tersebut berhasil diretweet lebih dari 26 ribu kali dan disukai oleh lebih dari 71 ribu pengguna Twitter. Tak heran bila kemudian namanya menjadi populer pada topik ini. Lalu bagaimana komentar warganet lainnya terkait persoalan ini?

Gambar 7. Komentar warganet

Akun Twitter Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan @susipudjiastuti turut memberikan komentar soal kasus dugaan perbudakan yang dilakukan Bupati Langkat Nonaktif. Twit Susi mendapatkan respons yang cukup banyak, ia berkomentar bahwa perbudakan modern bukan hal yang dapat tolerir dan merupakan perbuatan yang keji serta tidak berperikemanusiaan.

Untuk menyuarakan topik ini warganet juga mengusung sejumlah tagar seperti #BupatiLangkat untuk memberikan konteks soal kasus dan tangar #PerbudakanModern sebagai kritik atas dugaan perbudakan yang dilakukan Bupati Langkat nonatif itu.

Sementara pada kategori instansi atau organisasi yang paling banyak menyinggung soal kasus Bupati Langkat nonaktif adalah KPK, @CNNIndonesia, @detikcom dan sejumlah media lainnya.

Kemudian melalui Social Network Analysis (SNA) Netray ditemukan beberapa akun yang paling banyak disebut oleh warganet dalam cuitan terkait Bupati Langkat nonaktif yang menjabat sejak Februari 2019 tersebut. Diantara yang disebut adalah akun Kapolri @ListyoSigitP.

Gambar 8. Social network analysis report

Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga Terbit Rencana Perangin Angin kini harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Setelah terjerat dugaan suap dan terjaring OTT KPK Ia kini juga dilaporkan atas dugaan perbudakan modern yang terjadi di kediamannya. Meski belum dinyatakan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dan human trafficking ini membuat dirinya menui kecaman publik.

Simak analisis isu terkini lainnya melalui https://analysis.netray.id/ dan deep analysis Netray melalui https://medium.com/@netrayID

Editor: Irwan Syambudi

Kebelet Pindah Ibu Kota Baru & Polemik yang Mengiringinya

0

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur ditargetkan mulai dilakukan sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Untuk memuluskan proses pemindahan, Undang-Undang IKN buru-buru disahkan, nama kota pun sudah ditetapkan meski diiringi dengan sejumlah polemik.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan soal rencana pemindahan IKN pada Agustus 2019. Pandemi Covid-19 yang terjadi selama 2 tahun terakhir membuat isu IKN tenggelam. Namun di tengah pandemi yang masih berlangsung, rencana pemindahan IKN kembali mencuat.

Presiden Jokowi ujug-ujug pada 17 Januari 2022 secara resmi menyebut Nusantara sebagai nama kota untuk IKN baru. Sontak ‘Nusantara’ sebagai nama IKN baru pun menjadi viral di media sosial hingga menduduki trending topik.

Sehari setelah Jokowi menetapkan nama IKN, DPR langsung mengesahkan Rancangan Undang-Undang IKN (RUU IKN) menjadi UU IKN. RUU ini sebelumnya dibahas dalam waktu singkat hanya sekitar 1,5 bulan.

RUU IKN pertama kali diusulkan pemerintah pada 17 Desember 2019. Surat Presiden tentag RUU IKN diserahkan ke DPR pada 29 September 2021. Baru pada 7 Desember 2021 dilakukan rapat paripurna penetapan panitia khusus (pansus) untuk membahas RUU IKN. Setelah itu DPR mengebut dari 8–12 Desember 2021 langsung dilakukan rapat dengan pendapat dengan sejumlah pihak.

Selanjutnya tanggal 13–15 Desember 2021 panitia kerja (Panja) RUU IKN melakukan pembahasan. Setelah itu sebagaimana tercantum dalam rekam jejak RUU IKN di laman resmi DPR tak ada pembahasan lagi, sampai pada akhirnya pada 18 Januari 2022 atau sekitar satu bulan setelahnya disahkan menjadi UU.

Penetapan RUU IKN Riuh Jadi Pemberitaan Media

Netray melakukan pemantauan media online terkait IKN dalam periode 21 Desember 2021–20 Januari 2022. Total ada 1.192 pemberitaan dan 69% diantaranya merupakan pemberitaan isu berkategori pemerintahan.

Gambar 1. Statistik pemantauan topik IKN di media online

Selama satu bulan pemantauan isu seputar IKN diberitakan oleh 85 portal media. Selain didominasi pemberitaan dengan kategori pemerintahan, media juga mengangkat perkembangan isu ibu kota negara dalam berita berkategori hukum, politik, dan finance & insurance.

Gambar 2. Grafik peak time pemberitaan media online topik IKN

Dari persebaran grafik peak time pemberitaan di atas, puncak pemberitaan terjadi pada tanggal 18 Januari 2022. Isu yang memuncak pada tanggal tersebut yakni terkait penetapan RUU IKN menjadi UU IKN. Pengesahan UU IKN yang dinilai terburu-buru tersebut memancing perdebatan.

Gambar 3. Sampel pemberitaan RUU IKN di media online

Apabila dilihat dari contoh artikel pemberitaan di atas, tidak sedikit artikel yang mengarah pada sindiran untuk keputusan pemerintah. Mengutip dari INews.id, RUU IKN berisi visi dan prinsip pengelolaan IKN. Dalam rancangan yang sudah disahkan menjadi undang-undang tersebut berisi mengenai tujuan pengelolaan kota menjadi smart city atau konsep pembangunan kota yang berkelanjutan.

Dalam salah satu pasal UU IKN juga disebutkan tentang nama IKN yang baru. Dimuat dalam Pasal 1 ayat 2 UU IKN berbunyi ‘Ibu Kota Negara bernama Nusantara’ yang berbentuk satuan setingkat provinsi dengan wilayah tempat kedudukan sebagai ibu kota negara.

Kemudian salah satu opini kontra pengesahan UU IKN datang dari Ketua Umum DPP Partai Ummat, Ridho Rahmadi. Menurut Ridho, pengesahan UU IKN terjadi krisis kapasitas dan kapabilitas. Penyajian gambaran data-data tentang proyek pembangunan IKN tidak merepresentasikan kenyataan di lapangan. Artinya masih banyak ketimpangan yang belum menemui benang merah dari rencana pembangunan tersebut.

Menilik Dampak Ekologi dari Proyek Ibu Kota Negara

Pulau Kalimantan atau Borneo seperti diketahui selama ini merupakan salah satu center utama penyumbang oksigen dunia. Dengan banyaknya jumlah hutan yang berada di pulau ini membuat Borneo dijuluki ‘paru-paru dunia’. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Pulau Kalimantan.

Peraturan tersebut berisi terkait ‘paru-paru dunia’ yang merupakan kawasan bervegetasi hutan tropis basah dengan fungsi sebagai penyerap karbondioksida, penghasil oksigen, dan penyeimbang iklim global.

Kebijakan pulau Kalimantan sebagai ‘paru-paru dunia’ meliputi pelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik. Mengembangkan koridor ekosistem antar kawasan konservasi, memantapkan dan merehabilitasi kawasan fungsi hutan lindung. Selain itu, kebijakan tersebut juga meliputi pengendalian segala kegiatan budidaya yang berpotensi akan mengganggu kawasan hutan lindung.

Berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengena fungsi kawasan Kalimanatan Timur, 14 juta hektare merupakan kawasan hutan dan 1,7 juta hektare di antaranya merupakan hutan konservasi.

Gambar 4. Tabel fungsi hutan di sekitar wilayah IKN

Pembangunan IKN ini disinyalir akan berdampak makin berkurangnya luasan hutan di Kalimantan Timur yang di sebut pemerintah sebagai salah satu kawasan paru paru dunia.

Dampak lingkungan terkait IKN yang hendak dibangun dengan konsep forest city yang diungkapkan dalam jurnal yang dipublikasikan Bappenas bertajuk Analisis Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara. Dalam publikasi tersebut memaparkan beberapa dampak ekologi dari proyek pembangunan IKN diantaranya;

  1. Degradasi hutan di wilayah IKN

Dampak degradasi hutan ini berupa menurunnya kondisi alami hutan dengan adanya pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertambangan, penebangan, dan pemukiman.

2. Ancaman habitat satwa

Adanya proyek pembangunan IKN dikhawatirkan akan mengganggu keberlangsungan kehidupan satwa. Sebab potensi degradasi hutan akan membuat habitat satwa terancam.

3. Penambahan Emisi Karbon

Pembukaan lahan berhutan untuk pembangunan IKN akan berpotensi untuk mencemari udara dengan emisi karbon. Lahan yang dibuka untuk pembangunan kota sekitar 180 ribu hektar, artinya jumlah emisi karbon yang dihasilkan pun akan berlebih.

4. Keterbatasan pasokan air bersih

Kawasan IKN termasuk kawasan dengan ketersediaan air yang rendah. Menurut data yang dipaparkan Kementerian LHK, kemampuan resapan air rendah sehingga tidak dapat mengandalkan air tanah.

5. Bencana Banjir

Seperti penelusuran media Narasi yang tertuang dalam akun Youtube berjudul ‘Yang Tidak Dikatakan Jokowi Soal Ibu Kota Baru’. Kawasan IKN memiliki potensi terjadi banjir. Kecamatan Sepaku, Samboja, dan Muara Jawa yakni beberapa daerah yang berada tepat di bawah lokasi calon IKN, saat ini bahkan sudah terjadi bencana banjir. Tiga kecamatan tersebut berdekatan dengan aliran sungai.

Dugaan Proyek IKN Untungkan Para Konglomerat

Pengesahan aturan yang cepat dan analisis dampak lingkungan yang cenderung diabaikan kemudian memunculkan dugaan soal pihak-pihak yang menginginkan proyek IKN segera jalan dan menguntungkan mereka.

Dalam konten video yang dirilis Narasi pada 24 Desember 2021, selain mengungkap beberapa dampak ekologi, juga menyinggung pihak-pihak yang dianggap untung dari adanya proyek IKN. Data yang dipaparkan Narasi terdapat beberapa perusahaan swasta yang saat ini masih tercatat izin guna lahan di calon wilayah proyek ibu kota negara.

Gambar 5. Youtube Narasi Channel seputar IKN

Dua perusahaan yang tersorot karena disinyalir akan mendapat keuntungan dari proyek IKN ialah PT. ITCI Hutani Manunggal dan PT. ITCI Kartika Utama.

PT ITCI Hutani Manunggal milik Sukanto Tanoto akan diuntungkan dari sektor pelabuhan untuk membawa konstruksi muatan bahan bangungan. Kemudian PT. ITCI Kartika Utama perusahaan milik Hashim Djojohadikusumo adik dari Menhan Prabowo akan diuntungkan dengan proyek pembangunan bendungan. Pembangunan bendungan untuk memasok kebutuhan air baku di sekitar wilayah IKN dikerjakan oleh PT. Arsari Tirta Pradana. Yang mana PT. Arsari Tirta juga merupakan salah satu perusahaan di bawah naungan Hashim Djojohadikusumo.

Selai itu kedua perusahaan tersebut juga masih memiliki izin pengelolaan lahan. Dalam kutipan video Narasi, salah satu argumen Presiden menyebutkan bahwa seluas 180 ribu hektar adalah lahan yang telah dikuasai pemerintah untuk proyek IKN. Akan tetapi faktanya beberapa wilayah IKN telah dikuasai oleh izin-izin korporasi dari sektor pertambangan, pertanian, dan kehutanan.

Data KLHK menunjukkan terdapat 5 perusahaan yang masih mengantongi izin pengelolaan lahan di wilayah pembangunan IKN. Pertanyaan tentang pembebasan lahan dari beberapa perusahaan yang menguasai wilayah IKN ini pun menarik perhatian.

Gambar 6. Tabel perusahaan yang masih memiliki izin kelola lahan di sekitar IKN (Sumber KLHK)

Laporan vidio Narasi yang dirilis di Youtube itu kemudian memantik respons warganet. Banyak di antaranya yang mengungkapkan kekecewaanya setelah mengetahui bahwa para elit diduga meraup keuntungan dari proyek IKN.

Gambar 7. Sampel komentar warganet di Youtube Narasi Newsroom

Suara Publik Soal Proyek IKN: Boros Anggaran

Masyarakat yang diwakili oleh warganet menyuarakan aspirasi mereka atas rencana pemindahan IKN. Netray melakukan pemantauan Twitter selama 21 Desember 2021–20 Januari 2022.

Gambar 7. Statistik perbincangan warganet topik IKN di Twitter

Dengan memasukan kata kunci berupa ‘nusantara’, ‘ibu kota negara’, dan ‘#tolakibukotabaru’, perbincangan warganet mendulang sebanyak 17,4 ribu twit. Terpantau perbincangan IKN kembali mengalami kenaikan setelah Presiden Jokowi mengumumkan nama resmi untuk IKN yang akan dibangun di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Perolehan jumlah twit bersentimen positif dan negatif tidak terpaut jauh meski lebih unggul twit sentimen negatif dengan potensi jangkauannya mencapai 165,3 juta kali.

Gambar 8. Sampel twit sentimen negatif topik IKN

Opini bernada negatif disuarakan warganet atas rencana pemerintah yang dinilai terburu-buru dalam merealisasikan proyek pembangunan ibu kota negara. Warganet mempertanyakan urgensi pemindahan lokasi sebab ekonomi di Indonesia belum merata. Masih terjadi tumpang tindih ekonomi yang seharusnya lebih menjadi prioritas utama pemerintah daripada proyek pemindahan IKN yang jelas membutuhkan anggaran besar.

Selain menyuarakan opini bersentimen negatif, tidak sedikit pula warganet yang mendukung program pemindahan IKN tersebut. Opini positif banyak berdatangan dari warganet yang menyukai pemilihan nama Nusantara untuk calon IKN.

Gambar 9. Sampel Twit sentimen positif topik IKN

Warganet menilai keputusan Jokowi menetapkan Nusantara sebagai IKN sangat tepat karena dinilai dapat menunjukkan citra Indonesia di mata dunia.

62% Tak Setuju Pindah Ibu Kota Baru

Meski mendapat dukungan, proyek IKN juga tak luput dari kritik. Polemik pro dan kontra yang ditimbulkan oleh proyek IKN ini pun akan terus berangsur. Melansir dari survei yang dilakukan oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia, sebanyak 62% masyarakat tidak setuju dengan rencana pemerintah dalam memindahkan IKN.

Alasan ketidaksetujuan masyarakat pun beragam. Sebanyak 35% masyarakat beralasan bahwa pemindahan IKN adalah proyek pemborosan anggaran, pemerintah menyebut anggaran yang dibutuhkan sebanyak Rp466 triliun. Kemudian alasan tentang hutang negara yang akan semakin bertambah juga masuk dalam deretan alasan masyarakat yang tak setuju pemindahaan ibu kota.

Editor: Irwan Syambudi

Relokasi PKL Malioboro, Warganet: Malioboro Kehilangan ‘Soul’

Apa jadinya jika kawasan Malioboro Yogyakarta tanpa Pedagang Kaki Lima (PKL)? Wajah Malioboro selama ini dikenal oleh masyarakat luas adalah pedestrian yang ramai dengan PKL. PKL dan Malioboro seolah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Namun belakangan kawasan pariwisata ini kembali ramai diperbincangkan karena para PKL akan dipindahkan atau direlokasi.

Lalu seperti apa berbincangan warganet terkait wajah baru Malioboro ini? Netray melakukan pemantauan terkait topik ini sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 23 Januari 2022 di Twitter. Kata kunci yang digunakan adalah “malioboro && pedagang, malioboro && pedagang kaki lima, malioboro && pkl, dan malioboro && relokasi“.

Melalui pemantauan itu kata-kata yang muncul dan jadi perbincangan warganet atau top words selain kata Malioboro di antarnya adalah relokasi, dipindah hinggga boyongan. Kata-kata itu jadi perbincangan setelah pemerintah Yogyakarta berencana memindahkan PKL dari kawasan Malioboro.

Gambar 1. Kosakata populer topik Malioboro

Sementara jika dilihat berdasarkan statistik dalam periode pemantauan, total twitt mencapai 288 dengan didominasi oleh twitt bersentimen positif. Adapun jumlah impresi pada topik ini mencapai 2.399 dengan potensi menjangkau 61.7 juga akun pengguna Twitter.

Gambar 2. Statistik pemantauan di Twitter topik Malioboro

Impresi Warganet Terkait Relokasi PKL Malioboro

Meski sentimen positif mendominasi, namun sentimen negatif juga cukup banyak total ada 52 sentimen segatif dari cuitan warganet. Ada yang menyebut bahwa PKL Malioboro adalah sebagai ciri khas dan jika dihilangkan maka Malioboro akan kehilangan soul. Selain itu ada pula yang meyebut pemindahan PKL Malioboro sebagai penggusuran.

Gambar 3. Opini warganet terkait relokasi PKL Malioboro

Salah seorang warganet menganggap PKL Malioboro merupakan jantung dari kawasan tersebut. PKL dan Malioboro seolah menjadi kesatuan organik yang selama ini menarik perhatian para pengunjung yang berwisata di kawasan tersebut.

Gambar 4. Opini warganet terkait relokasi PKL Malioboro

Menurut warganet, pedestrian yang ramah terhadap pejalan kaki itu seharusnya tidak menghilangkan unsur pedagang melainkan para pengendara lah yang dilarang melintas di kawasan tersebut. Wajah baru Malioboro tanpa PKL tentu menjadi hal yang asing, bahkan Malioboro tanpa PKL menurut akun @YWillyawan bagai sayur tanpa garam.

Perubahan memang membutuhkan waktu untuk menerimanya, terlebih perubahan tersebut menimbulkan pro dan kontra oleh berbagai kalangan. Seperti halnya relokasi PKL Malioboro yang belum diterima sepenuhnya, baik dari para PKL maupun warganet yang turut menyuarakan opini mereka.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Paling Sering Muncul di Pemberitaan Relokasi PKL Malioboro

Berdasarkan pemantauan pemberitaan online dalam kurun waktu 19 hingga 25 Januari 2022, dengan kata kunci “malioboro, malioboro && pkl” sedikitnya muncul 268 pemberitaan dari 64 media. Total ada 116 pemberitaan yang masuk kategori sentimen positif dan 94 pemberitaan sentimen negatif.

Jika dilihat lebih pemberitaan mengenai Malioboro mengalami lonjakan tajam pada 20 Januari 2022. Lonjakan jumlah pemberitaan ini bukan khusus terkait soal relokasi PKL, namun adanya kasus tarif parkir mahal yang dikeluhkan wisatawan Malioboro.

Kemudian secara spesifik, entitas yang paling banyak muncul pada pemberitaan berdasarkan pantauan Netray adalah Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi. Tercatat Heroe 41 kali disebut dalam pemberitaan, kemudian terbanyak kedua adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Dalam periode pemantauan itu nama Sandiaga banyak muncul di pemberitaan setelah ia menanggapi soal kasus tarif parkir di Malioboro.

Gambar 5. Statistik orang yang banyak disebut dalam pemberitaan

Gambar 6. Statistik media yang paling banyak memuat pemberitaan soal Malioboro

Dari 268 pemberitaan dalam periode pemantauan, media yang paling banyak memberitakan adalah media lokal yakni Harian Jogja 23 pemberitaan dan Tribun jogja 20 pemberitaan.

Jika dilihat berdasarkan isi pemberitaan, dari sisi pemerintah mengungkap alasan kenapa kebijakan relokasi PKL Malioboro dilakukan. Kemudian pemberitaan juga memuat soal pro dan kontra kebijakan tersebut. Mulai dari penolakan relokasi dari sejumlah PKL dan tanggapan pemerintah atas penolakan tersebut.

Gambar 7. Pemberitaan Tribun Jogja, 21 Januari 2022

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menegaskan tidak akan membatasi kebebasan berekspresi para PKL Malioboro yang menyuarakan penolakan maupun permintaan pengunduran jadwal relokasi. Pemkot juga memastikan tidak akan menghalangi para pedagang tersebut untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta pun menuturkan sebanyak 159 PKL dan pekerja lain di kawasan Malioboro melayangkan aduan, karena merasa keberatan dengan relokasi yang terkesan mendadak.

Dikutip melalui laman jogja.tribunnews.com Wali Kota Yogya, Haryadi Suyuti mengatakan semua PKL tetap di Malioboro, hanya saja lebih ditata. Para PKL tersebut tetap di Malioboro, tepatnya di Teras Malioboro I di (eks Bioskop) Indra dan di Teras II (eks Gedung Dispar DIY). Kedua lokasi tersebut sama-sama berada di Malioboro.

Gambar 8. Suara, 21 Januari 2022

Kekhawatiran para PKL Malioboro akan perubahan tersebut pun disampaikan melalui LBH Yogyakarta. Tak hanya itu, LBH Yogyakarta meminta pemerintah tidak mengabaikan pedagang dan juga pekerja lainnya yang selama ini ikut meramaikan Malioboro, seperti pedagang angkringan, asongan dan juga pendorong gerobak.

malioboro
Gambar 9. Media Populer: Audiensi Para PKL dengan Pemkot Jogja

Berdasarkan 159 data aduan yang dilaporkan pada LBH Yogyakarta para PKL Malioboro tersebut masih berharap tidak adanya relokasi ke tempat baru. Para pedagang tersebut tentu merasa khawatir akan penurunan pendapatan mereka dan hilangnya mata pencaharian setelah berpuluh-puluh tahun menggantungkan hidup di kawasan Malioboro.

Simak analisis terkini lainnya melalui laman https://analysis.netray.id/ atau deep analysist Netray melalui https://medium.com/@netrayID

Editor: Irwan Syambudi

Kebijakan Subsidi Minyak Goreng: Langka di Pasaran & Tuai Sentimen Negatif

Pemerintah mengucurkan subsidi minyak goreng kemasan, setelah pada akhir tahun lalu harganya melonjak tinggi. Penerapan subsidi memang akhirnya membuat harga minyak goreng terjangkau. Namun masyarakat dibuat resah lantaran masih minimnya ketersediaan minyak goreng di pasaran.

Netray melihat bagaimana perbincangan warganet di lini masa Twitter terkait kebijakan subsidi minyak goreng. Isu apa saja yang mereka bahas sebagai bagian dari topik ini dan siapa yang mendominasi perbincangan selama periode pemantauan?

Berdasarkan pemantauan Twitter periode 17 hingga 23 Januari 2022 menggunakan kata kunci “minyak goreng” terdapat sedikitnya 13.358 twit. Kemudian respon dari warganet dalam bentuk impresi sebanyak 63,3 juta kali. Secara potensial twit tentang minyak goreng dapat mencapai 128,8 juta akun Twitter berbahasa Indonesia.

Total twit (sumber: Dashboard Netray)
Statistik impresi dan jangkauan potensial (sumber: Dashboard Netray)

Kata kunci pemantauan mulai ramai disebut pada tanggal 20 Januari 2022. Perbincangan mencapai puncak tertinggi atau peak time pada tanggal 21 Januari 2022 dan bertahan cukup tinggi pada dua hari setelahnya. Lantas isu apa yang mendominasi perbincangan pada awal perbincangan dan saat memuncak kuantitasnya?

Peak time pemantauan (sumber: Dashboard Netray)

Merujuk pada analisis top accounts pada tanggal 20 Januari, twit dari akun meme @ndagels menampilkan foto satir tentang kondisi penerapan kebijakan subsidi minyak goreng direspons banyak warganet. Begitu juga dengan akun @AREAJULID yang membagikan foto dugaan aksi borong minyak goreng begitu kebijakan subsidi diterapkan. 

Top Accoounts tanggal 20 Januari 2022 (sumber: Dashboard Netray)
Twit akun @ndagels (sumber: Dashboard Netray)
Twit akun @AREAJULID (sumber: Dashboard Netray)

Harga Minyak Goreng Turun tapi Susah Dicari

Permasalahan yang muncul sehari setelah penerapan kebijakan setidaknya bisa dirangkum dari tabel top complaints di bawah ini. Warganet mengeluh minyak goreng bersubsidi masih susah didapatkan di daerah masing-masing alias langka di pasaran.

Top Complaints (sumber: Dashboard Netray)
Contoh twit Top Complaints (sumber: Dashboard Netray)

Kemudian jika dilihat dari sentimen warganet terlihat kecenderungan twit dengan sentimen negatif masih mendominasi perbincangan selama 24 jam. Dari 4.734 twit yang terbit pada tanggal 21 Januari 2022, 2.197 twit adalah postingan dengan sentimen negatif. Sedangkan twit bersentimen positif terpantau hanya berjumlah 751 buah saja.

Trend sentiment peak time (sumber: Dashboard Netray)

Biasanya pada puncak perbincangan semacam ini muncul sejumlah akun yang mendapat impresi tinggi. Twit mereka hadir di mana-mana karena mendapat retweet oleh warganet. Sehingga skenario yang kerap terjadi adalah jumlah tweet dan impresi sama-sama tinggi. Namun kali nilai impresi pada grafik top accounts terlihat cukup rendah, bertolak belakang dengan jumlah twit di kala peak time.

Penjelasan paling mungkin adalah total twit tidak dihasilkan dari aksi retweet dari warganet. Tetapi murni karena banyak akun Twitter yang melibatkan diri dalam perbincangan. Atau warganet memang ramai menyampaikan pendapat mereka.

Apabila merujuk dari total twit pada masa peak time dan total pengguna Twitter yang terlibat, maka akan didapatkan perbandingan 2.640 : 4.734, atau 1 akun untuk 1,8 twit. Berikut juga contoh twit pendapat warganet terkait topik subsidi minyak goreng dari pemerintah.

Statistik pemantauan tanggal peak time (sumber: Dashboard Netray)
Contoh twit warganet (sumber: Dashboard Netray)

Respon Pemerintah

Trend dominasi sentimen negatif masih berlanjut hingga akhir periode pemantauan. Dengan total 5.630 twit bersentimen negatif dan 3.285 twit yang memiliki sentimen positif. Sebagian besar twit bersentimen negatif adalah komentar masyarakat terkait penerapan kebijakan di lapangan yang menemui sejumlah permasalahan. 

Kecenderungan sentimen negatif (sumber: Dashboard Netray)

Namun dengan total twit bersentimen positif yang cukup banyak, perlu dilihat seperti apa perbincangan yang muncul di sini. Pertama adalah kecenderungan twit sentimen positif muncul di akhir periode pemantauan. Sentimen positif terlihat sebagai respon atas permasalahan penerapan kebijakan.

Sejumlah twit terpantau terbit dengan narasi bahwa pemerintah, yang diwakili oleh Menteri BUMN Erick Thohir, telah melakukan kerja langsung guna memastikan bahwa minyak goreng dengan harga subsidi dapat terdistribusi dengan baik di masyarakat.

Twit buzzer pemerintah (sumber: Dashboard Netray)
Menteri Erick muncul di daftar Top People (sumber: Dashboard Netray)

Kebijakan subsidi minyak goreng tentu saja dinilai bisa sangat membantu masyarakat dikala harga yang melambung tinggi beberapa waktu yang lalu. Akan tetapi dengan skema distribusi yang ada, justru malah meresahkan masyarakat karena mendatangkan banyak masalah. Seperti apa perkembangan topik subsidi minyak goreng di kemudian hari? Simak terus di blog Netray.

Editor: Irwan Syambudi