Jelang pembukaan pendaftaran CPNS yang direncanakan pada akhir Mei mendatang, publik dikejutkan dengan isu PNS fiktif yang diduga telah menggerogoti uang negara selama beberapa tahun belakangan. Dari pantauan Media Monitoring Netray, isu naik sejak 24 Mei lalu ketika pertama kali dinaikkan oleh portal media CNN Indonesia.
CNN mengutip pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dalam Pengumuman BKN Kick Off Meeting Pemutakhiran Data Mandiri, Senin (24/5) di kanal Youtube. Bima mengungkapkan bahwa pada 2014 pihaknya menemukan hampir 97 ribu data PNS atau ASN fiktif. Ribuan PNS yang tak jelas wujudnya itu disebut menerima gaji dan dana pensiun hingga saat ini. Sontak publik pun dibuat heran.
Sejumlah pihak kemudian turut angkat suara. Men-PAN RB Tjahjo Kumolo menepis kabar tersebut. Menurut Tjahjo, isu tersebut sudah usang dan saat ini dimunculkan kembali karena pendataan sudah selesai sejak tahun 2016 lalu. BKD DIY dan BKPSDM Lubuklinggau turut memastikan bahwa tidak ada PNS aktif yang tergolong fiktif di wilayahnya.
Meski demikian pihak berwajib dirasa perlu mengusut tuntas kasus ini karena telah merugikan negara selama bertahun-tahun. Sebanyak 97.000 PNS fiktif yang terdata di Badan Kepegawaian Negara menambah panjang rentetan karut marut pendataan di Indonesia. Dalam artikelnya, Asumsi.co mengungkap bahwa selama sepekan terakhir, sedikitnya terdapat tiga isu tentang bobroknya pendataan di tanah air, mulai dari data yang tidak akurat, bocor, hingga diperjualbelikan di forum digital.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, persoalan data di Indonesia masih belum selesai. Kebocoran data PNS, merupakan salah satu yang fatal karena menyangkut keuangan negara secara langsung. Trubus pun turut mempertanyakan larinya uang gaji yang disalurkan pemerintah kepada data palsu tersebut.
Selama seminggu terakhir Netray menemukan 44 artikel dari 23 portal media yang mengangkat isu ini. Namun, setelah memuncak pada 25 Mei lalu, isu ini kembali senyap. Dengan kata lain, isu ini tidak begitu ditanggapi dengan serius, hanya memanas dalam beberapa hari saja. Lalu bagaimana dengan gelombang perbincangan di Twitter? Berikut hasil pantauan Netray.
Isu PNS Fiktif di Twitter
Sedikit berbeda dari apa yang tampak pada grafik Peak Time di media pemberitaan. Warga Twitter hingga saat ini masih aktif membicarakan isu terkait data palsu PNS tersebut. Total impresi yang diperolah berada di angka 2 juta dengan potensi jangkauan hingga 42,8 juta akun.
Topik yang dibicarakan oleh lebih dari seribu akun tersebut didominasi oleh sentimen negatif. Tentu saja karena isu tersebut berkaitan dengan sejumlah tindakan dan dampak negatif, seperti pemalsuan data hingga kerugian negara. Isu data PNS fiktif muncul pertama kali di Twitter pada 24 Mei kemudian memuncak pada 25 Mei dan masih terus dibicarakan hingga saat ini meski frekuensinya terus menurun. Berikut adalah sejumlah akun populer yang aktif membahas isu terkait.
Akun portal media @CNNIndonesia kembali masuk dalam deretan Top Accounts. Dari pantauan Netray, CNN Indonesia juga menjadi salah satu akun portal berita yang menghembuskan isu ini. Meski bukan yang pertama kali membagikan isu ini di Twitter, CNN menjadi yang paling banyak mendapat impresi ketimbang akun lainnya. Artikel yang dibagikan CNN menuai beragam komentar dan dibagikan berkali-kali oleh warganet. Topik tersebut kemudian ramai diperbincangkan oleh warganet, termasuk menyita perhatian sejumlah pengamat isu-isu nasional seperti @msaid_didu dan @Azzamlzzulhaq.
Cuitan Said Didu dan Azzam Mujahid yang membahas kemungkinan kerugian negara akibat data palsu 97.000 PNS fiktif menjadi yang paling banyak mendapat impresi dari warganet. Selain membahas kerugian yang diperkirakan mencapai 300 miliar per bulan, Said Didu juga menyoroti Kepala BKN yang dinilai harus mempertanggungjawabkan persoalan ini. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu yang menerima tukin hingga 117 juta per bulan juga disoroti. Sejumlah tokoh yang paling banyak mendapat mention dalam pembahasan kasus ini adalah @mohmahfudmd dan @jokowi. Sementara lembaga yang dikaitkan adalah KPK RI.
Sebagaian besar warganet meminta pemerintah, dalam hal ini Joko Widodo sebagai kepala negara, Mohammad Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia untuk bertanggung jawab mengusut kasus ini bersama lembaga antirasuah KPK RI. Semoga di balik ramainya perbincangan soal topik ini di media, pemerintah dan pihak berwajib benar-benar mengambil langkah untuk menyelesaikan isu tersebut. Tidak hanya menguap dan akhirnya menjadi masalah di kemudian hari sehingga permasalahan data yang menyangkut kondisi keuangan Indonesia dapat diminimalisir.
Demikian hasil pantauan Netray, simak hasil analisis Netray lainnya melalui https://analysis.netray.id/
