Pada 16 Juli lalu Ruangguru merayakan hari lahirnya yang ke 6. Memperingati hari lahir tersebut, mereka mengadakan Show Prime Time di 9 stasiun televisi Nasional. Bukan malah menuai sambutan dari masyarakat, acara ini justru menuai kritik hingga kecaman. Berikut pantauan media monitoring Netray selengkapnya.
Netray memantau perbincangan warganet dengan topik Ruangguru selama 7 hari. Selama periode tersebut ditemukan cuitan lebih dari 10 ribu dengan didominasi oleh cuitan bersentimen negatif.
klik gambar untuk melihat lebih jelas
Berdasarkan pantauan Netray, terlihat perbincangan tersebut memuncak sejak tanggal 16 Juli 2020. Pada tanggal tersebut peringatan ulang tahun startup ini di siarkan oleh 9 stasiun televisi pada pukul 18.30 hingga 20.30, meliputi RCTI, GTV, MNC TV, Indosiar, SCTV, Trans7, Trans TV, ANTV dan O Channel.
Kritik Publik: Perhelatan Ruangguru di Tengah Pandemi
klik gambar untuk melihat lebih jelas
Perhelatan akbar tersebut digelar dengan mengundang artis-artis top Ibu Kota dengan disiarkan di 9 stasiun televisi swasta. Namun bukannya menuai sambutan masyarakat, startup milik mantan stafsus Presiden ini justru menuai kritik pedas dari masyarakat melalui media sosial Twitter.
Seperti halnya terlihat melalui media pemberitaan pantauan Netray, warganet mengkritik gaya promosi dari brand tersebut yang dinilai tidak tepat di masa pandemi saat ini. Salah satu kritik tersebut disampaikan oleh akun @Dandhy_Laksono. Melalui akunnya ia menyampaikan “Perusahaan usia 6 tahun borong 9 slot di TV nasional selama 2 jam prime time. Semoga menginspirasi penganggur dan korban PHK peserta Kartu Prakerja“. Sontak cuitan tersebut menjadi viral dengan sambutan warganet yang me-retweet hingga ribuan kali.
Di masa pandemi permasalahan PHK menjadi salah satu permasalahan utama yang dialami masyarakat. Pemerintah mengatasi ini dengan meluncurkan program Kartu Pra Kerja yang belakangan menjadi polemik setelah diketahui memiliki kaitan kerja sama dengan Ruangguru. Masyarakat kemudian menuding hal tersebut berkaitan dengan adanya kepentingan bisnis dengan Adamas Belva Syah Devara selaku stafsus Presiden. Mengakhiri polemik tersebut akhirnya Belva sebagai pendiri Ruangguru memilih untuk mengundurkan diri dari stafsus Presiden.
Warganet Membandingkan dengan Kompetitor
klik gambar untuk melihat lebih jelas
Selain menyoroti perhelatan di tengah pandemi, warganet juga membandingkan aplikasi berbasis pendidikan ini dengan kompetitor lainnya, seperti Zenius. Hal ini menjadi kontradiktif, saat Ruangguru menggelar perayaan di 9 stasiun televisi aplikasi Zenius justru menjadi trending.
Setelah perhelatan akbar ulang tahun aplikasi pembelajaran tersebut, warganet justru membandingkannya dengan Zenius. Zenius merupakan salah satu kompetitor Ruangguru yang justru memiliki strategi promosi yang berbeda. Di masa pandemi Zenius diketahui justru membagikan sebanyak 80ribu video pembelajaran secara gratis. Itulah sebabnya warganet membandingkannya dengan Ruangguru yang justru terkesan menghamburkan uang dengan kegiatan yang dinilai kurang bermanfaat.
Tidak hanya membandingkan Ruangguru dengan kompetitor, sebagian besar warganet juga merasa terganggu akibat 9 stasiun TV menyiarkan acara yang sama saat prime time.
Perayaan yang digelar oleh Ruangguru memang menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat terkait manfaat dari acara tersebut di tengah pandemi yang memiliki dampak besar bagi permasalahan sosial ekonomi masyarakat. Tidak sedikit warganet yang menyayangkan pergelaran acara tersebut. Warganet menilai sebaiknya Ruangguru justru memanfaatkan dana tersebut untuk menggratiskan konten atau hal-hal bermanfaat lainnya. Itulah sebabnya aplikasi pembelajaran ini harus menuai kritik dan kebanjiran sentimen negatif dari warganet.
Rakyat Kota Solo tahun ini mendapat giliran untuk memilih siapa pemimpin baru mereka ke depan. Wali kota yang saat ini sudah menjabat selama dua periode sehingga tak lagi bisa ikut berpartisipasi sebagai calon yang dipilih layaknya petahana di hampir semua wilayah Indonesia.
Pilihan pemimpin baru berada di tangan partai yang harus mendapat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP). Mereka yang akan menentukan siapa saja yang layak untuk diusung dan ditawarkan kepada pemilih pada perhelatan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah).
Majunya Gibran dalam Perspektif Berita dan Sosial Media
Konteks Kota Solo memiliki fenomena yang unik ketika suara konstituen di kota ini selama lebih dari satu dekade dikuasai oleh satu partai yaitu PDI Perjuangan. Sehingga dalam beberapa pilkada terakhir, calon wali kota yang diusung oleh partai ini terpilih secara mutlak. Tahun ini PDI-P kembali mengajukan calon wali kota yang mengejutkan banyak pihak. Mereka memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai calon pemimpin masa depan Kota Surakarta.
Pemilihan putra pertama Presiden Joko Widodo ini dianggap sebagai sinyal kemunculan dinasti politik oleh banyak pihak. Media monitoring Netray melihat tendensi ke arah subyek pembicaraan ini ketika melihat sejumlah frase yang mencuat dalam perbincangan netizen sosial media Twitter dari tanggal 16 Juli hingga sekarang.
gbr 1
Terlihat dari word clouds di atas, kata dan frase seperti dinasti, olgarki, keluargaberkuasa, bubarkandinastiboneka, hingga bapaknya dan anak menguatkan kecenderungan pembahasan sosial media Twitter pada dinasti politik.
Berbeda dengan sosial media, media massa tak banyak menyorot wacana dinasti politik terkait majunya Gibran dalam pilwalkot Surakarta. Surat kabar elektronik lebih banyak membicarakan proses politik dibalik manuver rekomendasi yang sebelumnya digadang-gadang akan dimiliki Achmad Purnomo.
Hal ini menunjukan karakter politik tersendiri di dalam kepartaian Indonesia. Yakni peran DPP partai lebih kuat dari pada suara konstituen yang diwakili oleh Dewan Pimpinan Cabang partai (DPC) di daerah.
gbr 2
gbr 3
klik gambar untuk melihat lebih jelas
Sentimen atas Politik Dinasti
Hingga 22 Juli, Netray berhasil mengumpulkan 1.168 berita berdasarkan kombinasi kata kunci “gibran rakabuming”, “pdip”, “jokowi”, “solo”, dan “dinasti”. 676 berita terindeks memiliki sentimen positif terhadap proses politik ini dan 163entry bersentimen negatif. Sisanya ditulis dengan tekanan netral.
Dominasi sentimen positif menunjukan bahwa media tidak terlalu memperkarakan wacana dinasti politik. Bagaimanapun upaya untuk mempertahankan kekuasaan melalui hubungan keluarga sudah cukup jamak terjadi di dalam demokrasi Indonesia. Proses politik di balik langkah ini tetap menjadi subjek yang menarik untuk dilaporkan alih-alih justifikasi atas budaya politik tertentu.
gbr 4
klik gambar untuk melihat lebih jelas
Kecenderungan sentimen positif terkait isu politik dinasti di media massa tak lantas diikuti oleh perbincangan warganet di Twitter. Mengambil periode yang sama, Netray melihat bahwa perbincangan ini mendapat sentimen negatif cukup signifikan dari pengguna Twitter.
Selama satu minggu, Netray merangkum setidaknya 8.217 total cuitan (gbr 6) yang diikuti 209ribu lebih total impresi (gbr 5). Pada tanggal diumumkannya rekomendasi Gibran dari DPC PDIP, terpantau muncul 1.131 cuitan dengan 456 sentimen positif dan 334 sentimen negatif. Jumlah ini berlipat sehari setelahnya yakni mencapai 2.317 cuitan yang terbagi menjadi 1.018 sentimen negatif dan 756 cuitan positif.
gbr 5
gbr 6
klik gambar untuk melihat lebih jelas
Siapa Saja yang Berbicara
Dari pemantauan ini, muncul sejumlah akun yang memiliki tinggat interaksi tinggi seperti @podoradong, @kafirradikalis, juga @K1ngPurw4 (gbr 7). Akun @podoradong, yang mendapatkan interaksi lebih dari 20ribu, terkenal kerap memberi sentimen negatif terhadap kepemimpinan presiden Joko Widodo (gbr 8). Termasuk dua akun yang disebutkan sebelumnya.
gbr 7
gbr 8
Meski sentimen negatif terhadap isu politik dinasti atas terpilihnya Gibran Rakabuming sebagai calon wali kota Solo, netizen Twitter terhitung masih mengapresiasi langkah politik ini. Terlihat bahwa sentimen positif tetap memadati perbincangan sejak diturunkannya rekomendasi hingga saat ini. Sentimen positif hanya kalah jumlah di tanggal 18 Juli dan 19 Juli saja.
Yang menarik adalah tidak banyak akun yang selama ini mendukung pemerintah seperti @GunRomli atau @TeddyGusnaidi yang ikut menggerakkan pembicaraan terkait politik dinasti (gbr 7). Meskipun kata kunci yang digunakan oleh Netray bersifat cukup netral, seperti “gibran rakabuming” dan “solo”.
gbr 9
Diagram di atas juga bisa dibaca bahwa sentimen positif atas sosok Gibran maupun keputusan DPC PDI-P terkait rekomendasi dirinya menjadi calon wali kota Solo muncul secara organik di kalangan warganet Twitter. Perkara ini tentu tidak lepas dari situasi konstituen Kota Surakarta yang sebagian besar loyalis partai berlambang banteng tersebut.
Buntutnya, trend sentimen negatif tidak dapat bertahan lama berada di atas sentimen positif. Setelah dua hari, impuls dari akun yang menyebarkan sentimen negatif mulai berkurang efeknya. Sejak tanggal 20 Juli, sentimen positif stabil mendominasi perbincangan terkait manuver Gibran dan partainya.
gbr 10
gbr 11
gbr 12
gbr 13
gbr 14
gbr 15
klik gambar untuk melihat lebih jelas
Tilikan ke Depan Dinasti Politik
Bagaimanapun menyebut politik dinasti di alam demokrasi masih menyimpan nuansa perdebatan. Sistem elektoral memperbolehkan siapa saja maju sebagai calon pemimpin. Tak peduli dia adalah kerabat dekat sosok yang sedang berkuasa saat ini.
Adapun yang membedakan atmosfir politik dinasti rezim monarki dengan politik Indonesia sekarang adalah Presiden Joko Widodo tak memberikan kekuasaan secara langsung kepada Gibran atau keluarganya yang lain. Proses politik dan elektoral tetap akan menentukan nasib calon pemimpin di masa yang akan datang.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sering terjadi di daerah Sumatera dan Kalimantan kembali menjadi sorotan. Tak hanya menyoroti peristiwa karhutla yang sedang marak terjadi di musim kemarau ini, belakangan media juga memberitakan sejumlah perkembangan positif terkait permasalahan karhutla di Indonesia. Bagaimana media menyoroti isu tersebut? Lalu, apa saja perkembangan terbaru dalam isu karhutla beberapa waktu terakhir? Berikut pantauan Netray.
News Monitoring Netray Terkait Topik Karhutla
Terdapat total artikel sebanyak 683 dari 73 portal media berita yang membahas topik ini. Adapun kategori pemberitaan didominasi oleh kategori Bencana (60%), Pemerintahan (19%), dan Hukum (7%). Tribun Pontianak merupakan portal media yang paling sering memberitakan topik terkait karhutla. Kemudian diikuti oleh Antara, Tribun Jambi, Halo Riau, dan Media Indonesia.
Entitas person yang paling banyak ditandai adalah Presiden Joko Widodo dan Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian diikuti entitas organisasi kelembagaan seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.
Pemberitaan terkait topik karhutla terpusat di sejumlah titik, seperti Sumatera dan Kalimantan. Adapun di Sumatera paling banyak di daerah Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Sementara di Kalimantan, paling banyak terpusat pada Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
Dilihat dari grafik di atas, pada rentang waktu 1 s/d 15 Juli 2020 topik ini ramai dibahas dan memuncak pada tanggal 6 Juli 2020 dengan dominasi sentimen positif.
Pada 6 Juli 2020, berdasarkan data gambar di atas terdapat berita terkait terjadinya kebakaran hutan di Riau seluas 1.251 hektar yang tersebar di wilayah Dumai, Bengkalis, Pekanbaru, Siak, dan Meranti. Krisis kebakaran bukanlah persoalan baru di Indonesia sehingga segala upaya masih digalakkan oleh pemerintah hingga saat ini. Presiden Jokowi menghimbau untuk memberikan perhatian penuh dan melakukan antisipasi pada daerah rawan kebakaran. Dalam instruksinya, Jokowi juga meminta untuk menindak tegas pelaku pembuka lahan dengan cara membakar hutan.
Sejumlah pemberitaan terkait aplikasi pemantau karhutla dari berbagai pemerintah daerah juga banyak menyumbang sentimen positif untuk topik ini di bulan Juli. Berikut penjelasan selengkapnya.
Pantau Karhutla Lewat Aplikasi
Pesatnya perkembangan teknologi melahirkan ide pembuatan platform aplikasi sebagai upaya pencegahan karhutla di sejumlah daerah rawan seperti Kalimantan dan Sumatera. Aplikasi yang dicetuskan oleh pemerintah daerah setempat tersebut nantinya dapat mendeteksi awal titik panas secara langsung. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.
Aplikasi Lancang Kuning Nusantara, Riau
Lancang Kuning merupakan salah satu aplikasi pemantau karhutla buatan pemda yang menjadi program rujukan nasional untuk penanganan karhutla. Aplikasi inovatif yang dikembangkan oleh Polda Riau ini dapat mengidentifikasi titik panas secara langsung dengan menggerakkan personel di lapangan. Tahapnya adalah identifikasi dan eksekusi. Dalam hal ini, sinergi antar personel sangat diperlukan.
Aplikasi Asap Digital, Jambi
Aplikasi pencegahan karhutla selanjutnya merupakan inovasi pengembangan Polda Jambi. Asap Digital merupakan platform aplikasi pencegahan kebakaran yang berbasis pada CCTV. Perangkat CCTV digital mampu menjangkau area sejauh radius 4 km dengan dilengkapi sensor panas, udara, dan asap.
Aplikasi Si Pakar Hutan, Sumatera Selatan
Si Pakar Hutan merupakan sistem informasi pemantauan kebakaran hutan yang dikembangkan oleh Dinas Hutan Sumatera Selatan dan Forum Daerah Aliran Sungai Sumatera Selatan. Aplikasi ini menyajikan informasi titik koordinat panas secara real time dan fitur jarak terdekat titik panas ke posko pemadaman.
Sistem Peringatan Kebakaran Hutan dan Lahan (SPARTAN), BMKG
Platform digital inovasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini menggunakan Fire Weather Index (FWI) dari Kanada. Penggunaan indeks tersebut didasarkan pada catatan sejarah kondisi kebakaran hutan di Indonesia. Masing-masing indeks tersebut memberi gambaran aspek penting dalam peningkatan potensi akan terjadinya kebakaran hutan.
Menanggulangi dan Mencegah dengan Lebih Efektif
Dari pantauan Netray terkait topik karhutla selama periode 1-15 Juli 2020 ditemukan sejumlah berita positif. Meskipun berita terkait kebakaran hutan dan lahan di daerah Sumatera dan Kalimantan masih marak terjadi, berita terkait upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di tengah pandemi juga banyak disorot. Salah satunya adalah terkait aplikasi pemantau Karhutla yang lahir dari pemerintah derah setempat. Hadirnya inovasi aplikasi seperti Lancang Kuning, Asap Digital, Si Pakar, dan SPARTAN, diharap dapat menanggulangi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan secara lebih cepat dan efektif. Semoga platform aplikasi pemantau karhutla dapat terus berkembang dan berinovasi sehingga dapat menjadi kunci rujukan penanganan kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia.
Pemerintah berencana untuk mengebut Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker dengan meminta DPR segera membahasnya. Alasannya adalah paket undang-undang ini dinilai dapat menolong Indonesia dari depresi ekonomi selama pandemi Covid-19.
Akan tetapi, narasi pemerintah tersebut tidak diterima secara mentah-mentah oleh masyarakat. Sejumlah aliansi masyarakat terbentuk guna memprotes rencana kebijakan tersebut. Protes pun berkembang menjadi aksi turun ke jalan raya di beberapa wilayah.
Pembicaraan terkait Omnibus Law dan aksi protes turun ke jalan tersebut mendatangkan respon dari sosial media, khususnya warganet Twitter. Media monitoring Netray kemudian melakukan pemantauan di sosial media selama periode 10 Juli 2020 s.d 17 Juli 2020 untuk melihat respon masyarakat melalui Twitter.
Pantauan Topik Omnibus Law di Twitter
Pemantauan ini menggunakan sejumlah kata kunci, seperti omnibus law, gagalkanomnibuslaw, jegalsampaigagal, demo mahasiswa, jokowi, reformasidikorupsi, hingga atasiviruscabutomnibus. Dengan kata kunci tersebut Netray dapat menjaring cuitan sebanyak lebih dari 10 ribu.
Apa yang Mereka Bicarakan?
Dari cuitan warganet Twitter, sentimen kata kunci secara agregatif menunjukan kecenderungan arah sentimen positif. Meski demikian, sentimen negatif tetap menguntit dengan jarak yang tidak terlalu jauh.
Netray menemukan bahwa pembicaraan tentang paket undang-undang Ciptaker memadati Twitter pada tanggal 15 Juli dan memuncak sehari setelahnya. Hal ini mengikuti perkembangan di dunia nyata ketika tanggal tersebut diagendakan sebagai waktu aksi serentak menolak Omnibus Law Ciptaker.
Sentimen terhadap isu ini diwujudkan dalam sebuah gelombang protes alih-alih sekedar kritik kebijakan semata. Protes tersebut ditemukan Netray melalui kehadiran sejumlah kata yang tersebar di Twitter. Kata-kata semacam turun, jalan, mahasiswa, hingga tolak merupakan kata yang kerap digunakan dalam agenda protes. Mereka mengisi sejumlah cuitan dengan persentase kuantitas cukup tinggi.
Seruan Aksi di Media Sosial
Sebagai seruan aksi, tentu saja ada beberapa figur akun yang menggerakkan protes paket Undang-Undang Ciptaker. Atau, jika mereka bukan penggerak, akun ini terhitung yang paling vokal menyuarakan.
Menilik siapa saja yang bergerak, Netray menemukan sejumlah akun aktivis yang menjadi barometer bagi warganet Twitter. Top Account yang berhasil dihimpun Netray antara lain @FraksiRakyat_ID, @antikorupsi, @aksilangsung, hingga akun aktivis @VeronicaKoman.
Selain melancarkan protes, akun-akun ini juga memberikan reportase terkait kondisi demonstrasi pada tanggal 16 Juli 2020. Mereka juga menggalang solidaritas baik di dunia nyata maupun di sosial media.
Sasaran Cuitan/Aksi Protes
Aksi protes melalui cuitan tersebut dilakukan oleh warganet dan dialamatkan kepada dua institusi pemerintahan yang bertanggung jawab atas lahirnya kebijakan ini, yaitu Lembaga Legislatif dan Eksekutif. Presiden Joko Widodo selaku Presiden RI melalui akunnya @Jokowi disebut sebanyak 3,303 kali, sedangkan @DPR_RI dicatut sebanyak 2,177 kali.
Kacamata Media
klik gambar untuk melihat lebih jelas
Dengan periode riset yang terbatas, pemberitaan tentang topik Omnibus Law berfokus pada aksi demonstrasi sembari tetap menyinggung wacana kontroversi di balik undang-undang. Peliputan aksi massa juga cenderung normatif, bahkan pada hari ketika aksi dilakukan, sentimen positif cenderung menguasai pemberitaan.
Evaluasi atas aksi seakan baru muncul sehari pasca aksi demonstrasi. Sentimen media mulai berimbang antara yang negatif dengan yang positif, baik untuk penanganan aksi maupun praktik demonstrasi itu sendiri. Mulai dari penangkapan demonstran hingga prosedur yang berlebihan.
klik gambar untuk melihat lebih jelas
Kesimpulan
Perdebatan terkait Omnibus Law Ciptaker masih akan kembali meramaikan media sosial hingga keputusan atas keberlanjutan paket undang-undang ini benar-benar diketuk. Hingga waktu itu, perdebatan akan kembali meredup seperti sehari setelah aksi massa.
Kenyataan bahwa sentimen positif masih mewarnai topik ini dapat membuka ruang diskusi yang baru. Apakah masyarakat memiliki pandangan masing-masing terkait kebijakan Omnibus Law yang disinyalir akan merugikan banyak pihak? Atau apakah terdapat manuver tertentu yang membuat citra dari kebijakan tersebut dinilai baik bagi masyarakat?
Sidang Peninjauan Kembali (PK) yang rencananya dilaksanakan pada 6 Juli 2020 pukul 10.00 WIB oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencuri perhatian media berita Indonesia. Pasalnya, sidang yang akan menghadirkan buronan 11 tahun, Djoko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra ini kembali ditunda karena sang pemohon tidak dapat hadir dengan keterangan sakit. Lantas, seperti apa pemberitaan kasus ini di media berita daring Indonesia? Apa yang membuat sang koruptor ini lihai mengurus dan menyembunyikan diri?
klik gambar untuk melihat lebih jelas
Djoko Tjandra di Media Berita Daring
Dalam rentang waktu 29 Juni-17 Juli 2020, media monitoring Netray memantau pemberitaan terkait keyword ‘Djoko Tjandra’. Pada kurun waktu tersebut, ditemukan sebanyak 1.840 artikel dengan 69 media yang memberitakan terkait hal ini.
Sentimen negatif mendominasi pemberitaan terkait kata kunci ‘Djoko Tjandra’. Penangkapan, eksekusi, hingga pemberitaan orang-orang yang terlibat dalam kasus Djoko Tjandra menjadi berita negatif untuk entitas ini.
klik gambar untuk melihat lebih jelas
Munculnya Kembali Djoko Tjandra
Buronan 11 tahun ini mulai mendapat perhatian setelah dirinya mendaftarkan Peninjuan Kembali (PK) terhadap kasusnya tanggal 8 Juni 2020 di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Hal ini menjadi sorotan karena Djoko Tjandra berhasil mendaftarkan dengan menggunakan KTP atas nama Joko Sugiarto Tjandra.
Menurut pantauan Netray, media mulai ramai menyoroti kasus ini pada tanggal 29 Juni 2020. Pada tanggal tersebut sidang PK pertama yang diajukan Djoko Tjandra di PN Jakarta Selatan ditunda lantaran absennya sang pendaftar. Lalu, 6 Juli 2020 topik ini kembali mencuat setelah mangkirnya lagi Djoko Tjandra pada sidang PK keduanya.
klik gambar untuk melihat lebih jelas
Selain sidang PK, media berita daring juga menyoroti status kewarganegaraan Djoko Tjandra. Pada 2009, sehari sebelum vonis Mahkamah Agung, Djoko Tjandra dikabarkan telah melarikan diri dari Indonesia. Semenjak itu, ia dikabarkan telah bersembunyi dan berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Papua Nugini. Sehingga kembalinya Djoko Tjandra ke tanah air hingga dapat mendaftarkan diri untuk peninjauan kembali di PN Jaksel menjadi bahan pemberitaan media terkait pihak imigrasi yang berhasil dikelabuhi dan status kewarganegaraan Djoko Tjandra.
klik gambar untuk melihat lebih jelas
Selain kritik lemahnya pihak imigrasi terkait lihainya Djoko Tjandra masuk ke Indonesia, nama Asep Subahan sebagai Lurah Grogol juga ramai diperbincangkan. Asep digadang-gadang telah membantu mempermudah Djoko Tjandra dalam pembuatan e-KTP.
klik gambar untuk melihat lebih jelas
Atas kejadian ini, Asep Subahan dicopot dari jabatannya sebagai Lurah Grogol per tanggal 9 Juni 2020. Asep diduga telah menyalahgunakan jabatan dan berperan aktif melampaui tugas fungsinya dalam penerbitan e-KTP tersebut.
Lembaga Hukum Terlibat Kasus Djoko Tjandra
Selain hukum, dalam pantauan Netray kategori ‘pemerintahan‘ juga ikut mendominasi dengan presentase 19.4%. Hal ini terkait adanya keterlibatan badan pemerintahan dalam kasus ini. Kepolisian Republik Indonesia menjadi salah satu lembaga hukum yang ikut menjadi sorotan negatif terkait hal ini sehingga lembaga ini menjadi salah satu Top Organization.
klik gambar untuk melihat lebih jelas
Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo diduga berandil besar dalam penerbitan surat jalan Djoko Tjandra. Surat jalan ini digunakan Djoko Tjandra dalam perjalanannya ke Kalimantan pada tanggal 19 Juni 2020. Surat dengan dengan Nomor: SJ/82/VI/2020/Rokorwas tertanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani Prasetijo Utomo ini menjadi perhatian Indonesia Polise Watch (IPW). Dalam hal ini, IPW mempertanyakan keberanian yang dilakukan oleh Prasetijo dalam pengeluaran surat jalan tersebut. IPW juga menduga adanya persengkongkolan kejahatan besar dalam upaya penyelamatan buronan kakap ini.
klik gambar untuk melihat lebih jelas
Senasib dengan Lurah Grogol, Prasetijo Utomo mendapat hukuman copot jabatan dari Kapolri Jenderal Idham Azis. Pelepasan jabatan ini resmi tertuang dalam surat telegram bernomor ST/1980/VII/KEP./2020 tanggal 15 Juli 2020 dengan keterangan Prasetijo dimutasi menjadi Perwira Tinggi (Pati) Yanma Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan. Hingga akhirnya Brigjen PU ditahan selama 14 hari di Provost Mabes Polri.
klik gambar untuk melihat lebih jelas
Tidak berhenti disini, citra buruk terhadap Korps Bhayangkara terus terungkap. Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Brigjen Nugroho Wibowo diduga telah mencabut Red Notice Djoko Tjandra. Surat No: B/186/V/2020/NCB.Div.HI tertanggal 5 Mei 2020 berisikan perintah Brigjen Nugroho untuk pengahapusan Red Notice Djoko Tjandra kepada Dirjen Imigrasi. Lalu berlanjut dengan beredarnya surat bebas Covid-19 yang dikeluarkan oleh Staf Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri dengan nomor: Sket/2214/VI/2020/Satkes. Namun, kasus pengeluaran surat sehat ini masih dalam penyelidikan sampai saat ini.
Dari gambar di atas, dapat dilihat beberapa portal media berita daring yang ikut meramaikan pemberitaan Djoko Tjandra. Sampai saat ini, berita tentang pengusutan keterlibatan pejabat pemerintahan masih ramai dituliskan media.
Perbincagan Warganet Twitter
Hampir sama dengan grafik media berita daring, gelombang perbincangan topik mulai mengalami puncak cuitan pada tanggal 6 dan 15 Juli 2020. Tagar #tangkapdjokotjandra sontak ramai dicuitkan warganet pada tanggal 6 Juli 2020 dan #yangbantudjokotjandrakabur pada tanggal 15 Juli 2020.
Pada tagar #tangkapdjokotjandra ini warganet ramai mencuitkan permintaan untuk penangkapan kasus korupsi cessie Bank Bali tersebut. Dukungan untuk penegak hukum digaungkan untuk segera ditangkapnya buronan kakap ini.
klik gambar untuk melihat lebih jelas
Sedangkan tagar #yangbantudjoktjandrakabur merupakan tagar ramai yang dibagikan ulang dari akun @xdigeeembok. Akun ini membuat utas tentang Djoko Tjandra, mulai dari memperkenalkan sosok hingga lika-liku kasus yang dialami.
klik gambar untuk melihat lebih jelas
Berikut ini adalah gambar jaringan percakapan hasil pantauan Netray pada cuitan terkait kata kunci ‘djoko tjandra’ dan ‘djokotjandra’. Akun @DivHumas_Polri didominasi dengan sentimen negatif, hal ini terlihat dari node merah yang mendominasi jaringan akun ini.
Sampai saat ini kasus ini masih ramai diberitakan oleh media berita daring Indonesia. Nama-nama petinggi penegak hukum yang terseret kasus ini sontak memberi citra buruk Korps Bhayangkara. Kelihaian Djoko Tjandra dalam mengecoh pemburu koruptor menjadi isu hangat yang tidak hentinya menjadi bahan pemberitaan. Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih melacak keberadaan buronan kelas kakap ini.
Suku Baduy atau Urang Kanekes merupakan salah satu suku yang hingga saat ini mengisolasi diri mereka dari dunia luar. Akan tetapi, sejak digalakkannya program pariwisata di era Jokowi, suku Baduy luar yang telah membuka diri untuk dunia luar memperbolehkan wilayah mereka menjadi salah satu tujuan wisata.
Belakangan, perbincangan terkait suku yang terletak di Kabupaten Lebak Banten ini menjadi perhatian publik. Hal ini karena surat terbuka yang mereka kirim untuk Bapak Presiden. Lalu bagaimana pantauan media monitoring Netray terkait pembahasan topik ini di media berita daring?
Pantauan News Netray
Netray memantau pemberitaan terkait suku Baduy sejak 06 Juli 2020 s.d 15 Juli 2020. Selama periode tersebut ditemukan sebanyak 123 artikel pemberitaan terkait suku Baduy. Pemberitaan tersebut berasal dari 33 portal berita daring dengan didominasi oleh kategori terkait Culture sebesar 50%.
Berdasarkan pantauan Netray, terlihat pemberitaan terkait suku Baduy ramai sejak 06 Juli 2020 dan terus berlanjut hingga 15 Juli 2020. Pemberitaan tersebut didominasi oleh sentimen positif.
Surat Terbuka Suku Baduy Untuk Bapak Presiden
klik gambar untuk melihat lebih jelas
Pada 06 Juli 2020 pemberitaan terkait suku Baduy diketahui muncul menjadi pembahasan di media. Pada tanggal tersebut Lembaga Adat Baduy memutuskan untuk mengirim surat terbuka kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Surat tersebut berisi permintaan penghapusan kawasan Adat Baduy sebagai tujuan destinasi wisata. Selain meminta untuk dihapuskan dari tujuan destinasi wisata, Lembaga Adat Baduy juga meminta wilayah mereka dihilangkan dari citra satelit atau mesin pencarian Google. Seperti diketahui, permintaan tersebut datang dari keinginan murni masyarakat Adat Baduy. Lalu apa yang menjadi pemicu munculnya permintaan Lembaga Adat Baduy tersebut?
Adat Merupakan Tuntunan Bukan Tontonan
klik gambar untuk melihat lebih jelas
Tujuan wisata dan eksploitasi sering menjadi topik perbincangan yang memiliki kaitan erat. Hal ini disebabkan minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga, menghargai, dan melestarikan budaya. Begitu pula yang diresahkan masyarakat Adat Baduy sehingga memicu surat terbuka untuk menghapuskan wilayahnya sebagai tujuan wisata. Bukan tanpa alasan, wilayah mereka yang kini menjadi tujuan wisata justru menyebabkan terkikisnya budaya masyarakat Baduy.
Kunjungan wisata di kawasan ini mencapai setidaknya 100 ribu orang dalam setahun. Namun, tidak sedikit dari para turis tersebut yang tidak menaati aturan, seperti membuang sampah plastik sembarangan. Hal ini yang kemudian berseberangan dengan prinsip tuntunan hidup masyarakat Adat Baduy. Selain karena kerusakan alam dan eksploitasi yang mereka rasakan, masyarakat Adat Baduy juga merasa risih menjadi tontonan pengunjung yang asing bagi mereka. Seperti halnya dikemukakan para tetua Baduy, bahwa adat mereka merupakan tuntunan bukanlah tontonan.
Banyaknya wisatawan yang hadir dan berkunjung justru menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan eksploitasi. Keputusan tersebut didukung oleh Komisi IV DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan yang telah sepakat untuk mengkaji hal ini. Menurut Dede Yusuf, permintaan penghapusan wilayah dari tujuan destinasi wisata ini juga dapat dimungkinkan merupakan bentuk kekecewaan masyarakat adat terhadap pemerintah.
Bantahan Hingga Aturan Terbaru danPenggantian Istilah ‘Wisata’
Heru Nugroho merupakan salah satu pihak yang diberi mandat untuk menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Bersama Henri Nurcahyo, Anton Nugroho dan Fajar Yugaswara, ia mengaku diberi mandat oleh Jaro Saidi, Jaro Aja, dan Jaro Madali untuk mengirimkan surat permintaan agar Presiden mengeluarkan wilayah adat Baduy sebagai lokasi objek wisata. Namun, pernyataan tersebut dibantah Jaro Saija, Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak.
Menanggapi beredarnya surat terbuka tersebut, tetua masyarakat Adat Baduy dan pemerintah setempat menggelar musyarawah. Melalui musyawarah tersebut mereka sepakat digantinya istilah ‘wisata’ menjadi ‘saba’. Hal ini berkaitan dengan konotasi dari kedua kata tersebut, kata ‘wisata’ memiliki konotasi ‘tontonan, hiburan, atau pengembangan’. Sedangkan kata ‘saba’berarti ‘silaturahmi yang saling menjaga dan menghargai adat istiadat’. Hal ini dianggap lebih sesuai dengan tuntunan hidup masyarakat Baduy.
klik gambar untuk melihat lebih jelas
Musyawarah yang dilakukan tetua adat dan pemerintah mencapai titik temu diizinkannya kunjungan dengan catatan beberapa aturan terkait penyesuaian tatanan hidup masyarakat Adat Baduy. Termasuk penggantian kata Destinasi Wisata menjadi Saba Budaya Baduy, meliputi semua papan reklame, petunjuk jalan, hingga billboard. Selain itu, permasalahan terkait sampah Lembaga Adat Baduy saat ini telah menunjuk petugas kebersihan.
Top Categories News
klik gambar untuk melihat lebih jelas
Melalui pantauan Netray terlihat beberapa kategori utama dalam pembahasan terkait topik ini. Terlihat, pada kategori Top Person, Joko Widodo selaku Presiden RI menempati posisi teratas, diikuti Lembaga Adat Baduy pada Top Organization dan Kantor Bupati Lebak pada Top Facility. Sedangkan pada Top Portal terlihat Detik menjadi portal teratas dengan jumlah artikel sebanyak 23 pemberitaan.
Surat terbuka untuk Bapak Presiden RI yang dikirim oleh perwakilan Adat Baduy beberapa waktu lalu sempat menjadi polemik, terlebih saat adanya bantahan terkait surat tersebut. Hal ini berkaitan dengan pemerintah yang tengah menggalakkan sektor pariwisata untuk memajukan ekonomi. Namun, nyatanya hal tersebut justru menjadi keresahan beberapa pihak yang merasa jika ‘pariwisata’ juga kental dengan eksploitasi dan isu kerusakan lingkungan. Ini tentunya menjadi ‘PR’ bagi pemerintah untuk mengkaji kembali dampak dari pariwisata pada lingkungan dan manusia.
Belakangan ini, publik kembali dikejutkan oleh kajian terbaru soal Covid-19 dan cara penyebarannya. Ratusan ilmuwan dari berbagai negara mengklaim penularan virus SARS-CoV-2 tersebut tidak hanya lewat droplet seperti yang sudah diyakini selama ini. Namun lebih luas lagi, Covid-19 dapat menyebar melalui udara atau airborne. Klaim tersebut disampaikan dalam surat terbuka majalah New York Times yang kemudian banyak dikutip oleh sejumlah media nasional. Lalu bagaimana Indonesia menyikapi hal tersebut? Bagaimana media menyoroti isu ini? Dan bagaimana respon warganet Twitter menanggapi isu ini? Berikut hasil pantauan Netray.
Topik Covid-19 Airborne di Media
Dari pantauan Netray, portal media yang pertama kali menaikkan isu penularan Covid-19 melalui udara adalah Detik. Pada 6 Juli 2020, Detik menerbitkan 3 artikel terkait klaim penularan Covid-19 melalui udara atau airborne. Isu tersebut bersumber dari surat kabar Amerika New York Times yang telah terlebih dahulu mengabarkan soal kemungkinan penularan Covid-19 tersebut. Kemudian portal media seperti IDN Times, CNN Indonesia, Tribun Sumsel, Sriwijaya Post, Kedaulatan Rakyat, hingga Kompas turut memberitakan topik ini keesokan harinya. Pembahasan soal Covid-19 dan penularan melalui udara ramai pada 10 Juli 2020. Istilah aerosol, droplet, dan airborne pun berulangkali dikutip dan dibahas oleh sejumlah media.
Hingga saat ini, total media yang telah membahas topik ini dalam artikelnya ialah sebanyak 57 media. Dari total 294 artikel yang terhimpun Netray, CNN Indonesia dan Kompas merupakan yang paling banyak membahas topik tersebut.
Klaim Ilmuwan Terkait Penularan Covid-19 Melalui Airborne
Dikabarkan New York Times, dalam surat terbuka kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 239 ilmuwan di 32 negara menyatakan virus Corona dapat menular tidak hanya melalui percikan liur atau droplet tetapi juga lewat udara. Para ilmuwan sepakat bahwa percikan kecil liur yang tertahan dan melayang di udara (airborne) tersebut bisa menularkan virus SARS-CoV-2 jika terhirup orang lain. Berangkat dari banyak kasus penularan yang terjadi di bar, kasino, restoran, pasar, dan perkantoran, para ilmuwan menilai virus corona kemungkinan bisa menular di ruangan dengan ventilasi yang buruk. Oleh karena itu, penggunaan masker di dalam ruangan diperlukan meski sudah melakukan pengaturan jarak sosial.
Sementara sebelumnya, WHO sempat mengatakan penularan virus Corona melalui udara hanya mungkin terjadi setelah prosedur medis yang menghasilkan aerosol. Pimpinan Teknis Pengendalian Infeksi WHO, Benedetta Allegranzi bahkan mengatakan bukti virus yang menyebar melalui udara tidak meyakinkan. Kini, para ilmuwan tersebut mendesak WHO untuk segera merevisi kebijakan mereka soal protokol kesehatan yang harus diterapkan dalam rangka pencegahan.
Pro Kontra Penularan Covid-19 Melalui Udara
Setelah isu tersebut naik ke media berita nasional, sejumlah pihak turut menanggapi. Berbeda dengan kebanyakan media daring yang mengangkat klaim ilmuwan soal penyebaran Covid-19 melalui udara, portal berita Sriwijaya Post justru mengangkat klaim bahwa Covid-19 tidak menular melalui udara.
Klaim tersebut bersumber dari Juru Bicara Penanganan Covid-19 Sumsel Yuwono yang mengatakan penularan Covid-19 bukan dari udara murni (airborne) tapi kemungkinannya adalah lewat aerosol yang terjadi di ruang perawatan pasien Covid-19. Penularan melalui aerosol artinya cairan yang muncrat atau menyembur kemudian menjadi menguap. Dia menjelaskan, proses penyemburan aerosol dimungkinkan terjadi di ruang perawatan yang terdapat proses intubasi atau metode memasukkan selang ke dalam rongga dalam tubuh manusia untuk manajemen jalan napas. Menurut Yuwono, desakan 239 ilmuwan agar WHO merivisi pernyataan bahwa penularan Covid-19 melalui airborne adalah sesuatu yang terlalu dilebihkan-lebihkan. Hal ini karena aerosol dan airborne adalah dua hal yang berbeda.
Konfirmasi WHO
Pihak WHO akhirnya membahas dan bekerja sama dengan para ilmuwan yang meneken surat terbuka terkait penyebaran Covid-19 melalui udara. WHO mengakui bukti-bukti di lapangan yang disampaikan dan terbuka terhadap temuan tersebut guna mengambil langkah atau tindakan pencegahan.
WHO secara resmi mengakui virus Corona COVID-19 bertahan di udara pada kondisi ruangan tertutup dan dipadati banyak orang. Kondisi ini bisa menjadi rute penularan virus Corona melalui udara atau airborne. Kamis, 9 Juli 2020 WHO merilis pedoman baru terkait rute penularan virus Corona. WHO menilai penularan virus Corona lewat udara atau airborne langka terjadi dan mungkin tidak signifikan. Namun, bukti ilmiah yang menunjukkan rute penularan Corona lewat udara atau airborne memungkinkan rute penularan ini memiliki peran penting dalam penyebaran virus Covid-19.
Beberapa kasus penularan yang terjadi dalam kerumunan di ruangan tertutup (indoor) menunjukkan kemungkinan penularan aerosol, dikombinasikan dengan penularan droplet. Aerosol adalah percikan pernapasan yang sangat kecil sehingga dapat bertahan di udara. WHO telah menyatakan bahwa penyebaran melalui udara hanya menjadi perhatian ketika petugas kesehatan terlibat dalam prosedur medis tertentu yang menghasilkan aerosol. Namun, semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa di ruang tertutup yang padat, virus dapat tetap bertahan di udara selama berjam-jam dan menginfeksi orang lain, dan bahkan dapat menggambarkan apa yang terjadi pada peristiwa ‘super-spreader’.
Meski begitu, WHO masih menekankan rute penularan terbanyak terjadi lewat droplet atau percikan yang keluar saat batuk atau bersin dari seseorang yang terinfeksi dan melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi.
Sikap Indonesia
Sejak isu tersebut naik ke media, pemerintah Indonesia, melalui Gugus Tugas Percepatan Covid-19 mengambil sikap untuk menunggu keputusan atau himbauan dari WHO terkait kebijakan dan langkah yang harus diambil dalam penanganan Covid-19. Pemerintah meminta masyarakat agar tidak panik menanggapi isu ini.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menyampaikan, merujuk dari rilis yang diterbitkan WHO, penularan Covid-19 masih dominan melalui droplet. Kendati demikian, penularan Covid-19 melalui udara harus tetap diwaspadai.
Namun, sebagai langkah antisipasi, pemerintah terus menghimbau agar masyarakat tetap patuh dalam melaksanakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, cuci tangan, dan melakukan jaga jarak fisik. Selain itu, ia juga meminta masyarakat agar tetap menjaga sirkulasi udara di ruang kerja atau di ruang-ruang tertutup lainnya.
Respon Warganet Menanggapi Isu Covid-19 Airborne
Di media sosial Twitter, isu penularan Covid-19 melalui udara mulai banyak diperbincangkan pada 8 Juli 2020, lebih lambat dari perkembangan topik ini di media berita daring. Sementara puncaknya terjadi 10-11 Juli 2020. Sebanyak 765 warganet Twitter memperbincangkan topik ini dengan dominasi sentimen negatif.
Sejumlah istilah terkait penyebaran virus Corona seperti airborne, aerosol, hingga droplet banyak diperbincangkan warganet. Tagar #CovidGanasDemoDilarangKeras dan #PakeMaskerHargaMati pun bersama-sama digaungkan warganet menanggapi klaim penyebaran Covid-19 melalui udara atau airborne tersebut. Dari pantauan Netray terkait perbincangan topik penyebaran Covid-19 di Twitter, tidak sedikit warganet yang sudah menduga kemungkinan penyebaran melalui udara tersebut. Namun, lebih banyak lagi warganet yang kemudian semakin takut dengan meluasnya persebaran virus SARS-CoV-12 ini.
Selain itu, menanggapi bahaya penyebaran virus Corona di ruangan tertutup dan berventilasi buruk sebagai konsekuensi penyebaran Covid-19 lewat udara, warganet pun beramai-ramai menyoroti rencana pembukaan bioskop di Indonesia.
Menurut warganet, rencana pembukaan bioskop yang akan dimulai pada akhir Juli mendatang perlu dikaji ulang. Hal ini mengingat potensi penularan secara airborne yang lebih mungkin terjadi di ruangan tertutup dan berventilasi buruk seperti bioskop.
Ujung Pangkal Isu Penyebaran Covid-19 Lewat Udara
Demikian pantauan Netray terkait isu penyebaran Covid-19 melalui udara atau airborne. Desakan ratusan ilmuwan kepada WHO untuk memperbarui rekomendasinya terkait pencegahan penyebaran Covid-19 disambut baik oleh WHO. WHO kemudian merilis rekomendasinya terkait kemungkinan penularan Covid-19 melalui udara berdasarkan sejumlah kajian dan bukti yang ada. Namun demikian, hingga saat ini pihak WHO sepakat bahwa rute penularan Covid-19 paling banyak ditemukan melalui droplet. Pemerintah Indonesia yang sejak awal berpedoman pada keputusan WHO pun mengambil langkah serupa, tidak panik namun tetap waspada. Di media sosial Twitter, isu penyebaran Covid-19 juga ditanggapi sebagai hal yang perlu diwaspadai. Rencana pembukaan bioskop yang sedianya akan dimulai pada akhir Juli menjadi persoalan yang perlu dipertimbangkan ulang mengingat ruangan bioskop yang tertutup dan berventilasi buruk.
Kata “Janji” dalam demokrasi elektoral, tak ubahnya seperti mata uang. Ia menjadi alat tukar yang kerap dihambur-hamburkan selama masa kampanye oleh para politisi. Tujuannya tentu untuk meraup suara pemilih agar ketika memimpin nanti kepentingan mereka dapat terwujud.
Yang paling baru adalah janji tentang penghentian proyek reklamasi teluk Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan. Saat kampanye dulu, Anies memanfaatkan isu ini untuk menggalang dukungan dari warga Jakarta. Singkatnya kemudian ia terpilih, lantas warga menagih janji.
Polemik muncul, ketika sejumlah suara muncul dan masing-masing mengajukan klaim berseberangan. Pemerintah Anies merasa janji kampanye telah ia laksanakan, ketika pada tahun 2018 ia telah mencabut izin reklamasi 13 pulau.
gbr 1
Akan tetapi proyek tersebut tidak berhenti seratus persen. Tahun 2019 Anies menerbitkan IMB untuk 932 bangunan yang berdiri di lahan reklamasi. Sejumlah respon muncul mulai dari ranah hukum hingga demonstrasi jalanan, meski demikian mega proyek ini terus berlanjut.
Pasang Surut Polemik Reklamasi
Pertengahan tahun 2020 ini, polemik reklamasi kembali mencuat. Pemda DKI Jakarta diketahui menerbitkan izin pelaksanaan dan perluasan kawasan Ancol dan Dunia Fantasi. Proyek tersebut membutuhkan reklamasi kawasan Pantai Ancol yang juga berada di teluk Jakarta.
Bagai sebuah magnet, media massa dan warganet sekejap mata kembali terseret ke dalam wacana ini. Apakah pemerintahan DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan sekali lagi melanggar janji mereka saat kampanye untuk menghentikan proyek reklamasi.
Tentu saja pro dan kontra merebak memenuhi pembahasan media massa dan publik yang diwakili oleh warganet. Untuk memperjelas peta pembicaraan, kita dapat melihat hasil pantauan Netray atas pemberitaan media massa dan cuitan warganet Twitter. Pantauan tersebut dilakukan selama 30 hari dari tanggal 11 Juni hingga 10 Juli 2020.
Pemantuan Netray
Netray meninjau 3 kata kunci yakni Anies Baswedan, janji kampanye Anies, dan reklamasi ancol. Secara agregatif terdapat 3,394 berita yang diterbitkan oleh 84 media massa online. Yang terdistribusikan sebanyak 3,260 berita mengandung kata kunci “Anies Baswedan”, 153 berita memiliki kata kunci “janji kampanye Anies”, dan 585 berita berisi “reklamasi Ancol”.
gbr 2
gbr 3
Dari ribuan artikel dengan penggabungan kata kunci, pemberitaan tentang Anies Baswedan sebagai pemangku otoritas di DKI Jakarta dinilai baik oleh media massa. Terdapat dua ribu lebih artikel yang menyorot pemerintahannya dengan intonasi positif.
Sentimen negatif hampir tak terasa selama separuh lebih rentang waktu pemantauan Netray. Berita miring baru mulai santer terdengar setelah tanggal 27 Juni hingga akhir jendela pemantauan Netray pada tanggal 10 Juli 2020. Meski dengan kata kunci gabungan, berita yang mengandung kata kunci Anies Baswedan, didominasi sentimen positif.
gbr 4
gbr 5
Sebagian besar membeberkan prestasi dan kinerja kepemerintahan DKI Jakarta dalam menghadapi sejumlah isu di luar isu reklamasi. Seperti berita pembukaan Stasiun Terpadu Tanah Abang hingga penanganan Covid-19.
Namun jika beralih ke dua kata kunci selanjutnya yakni “janji kampanye Anies” dan “reklamasi Ancol”, pemberitaan terkait Anies mengayun ke sentimen negatif (lih. gbr 7). Meskipun untuk kata kunci “reklamasi Ancol” antara sentimen negatif dan positif masih terlihat berimbang (lih. gbr 8).
gbr 6
gbr 7
gbr 8
Di sini peran media massa terasa sangat besar dalam memetakan politik di Jakarta. Keyword “janji kampanye Anies” menempatkan Gubernur Anies Baswedan sebagai entitas paling banyak disebut jika dibandingkan dengan aktor yang lain. Sedangkan keyword “reklamasi Ancol” menghadirkan beberapa entitas politik yang memiliki kepentingan masing-masing terkait isu tersebut.
gbr 9
gbr 10
“Janji” di Mata Warganet
Meski media massa dalam ranah demokrasi memiliki peran untuk membentuk opini publik, terlepas dari ikatan etika dan moral, warganet ternyata memiliki caranya tersendiri ketika merespon isu reklamasi dan janji kampanye Anies Baswedan. Memanfaatkan keyword “reklamasi ancol” dan “janji kampanye Anies”, Netray menghimpun setidaknya ada 3.459 cuitan yang dilakukan oleh warganet Twitter. Dari sekian banyak cuitan, terdapat 44.4 ribu interaksi yang kemungkinan dijangkau 62 juta akun Twitter.
gbr 11
gbr 12
Sentimen negatif menguasai pembicaraan tentang reklamasi dan janji kampanye Gubernur. Netray menemukan bahwa selama sebulan pemantauan isu, paruh kedua berisi cuitan yang mendeskreditkan kepemimpinan Anies. Hampir tak ada pembicaraan tentang isu ini sebelum Gubernur mengetuk kebijakan.
gbr 13
Akun seperti @GunRomli dan @MARQUEZ__93 menjadi lead dalam mewarnai perbincangan di sosial media Twitter dengan sentimen negatif. Sebagian besar tentu mempertanyakan komitmen Anies yang pernah disampaikan sebagai janji kampanye.
gbr 14
gbr 15
Meski begitu, tetap akan ada akun-akun pembela kebijakan Gubernur yang menawarkan narasi berbeda dalam melihat isu tersebut. Mereka melihat kebijakan ini tak hanya ditangan Anies dan ditujukan untuk kemaslahatan bangsa.
gbr 16
gbr 17
Penutup Permasalahan reklamasi Teluk Jakarta sekiranya akan menjadi komoditas politik untuk memenangkan kontestasi di Daerah Khusus Ibukota. Pasalnya isu ini memiliki aktor penting dalam demokrasi kontemporer (baca: liberal), yakni rakyat kecil dan sektor bisnis. Rakyat kecil selalu dianggap sebagai modal utama untuk meraup suara kala pemilu, sedangkan sektor bisnis adalah ladang uang untuk membiayai cost politik yang selalu membumbung tinggi.
Memasuki tatanan New Normal atau kenormalan baru bukan berarti kasus positif Covid-19 di Indonesia mengalami penurunan. Pantauan Netray melalui covid19.netray.id menunjukkan kasus positif Covid-19 terus menanjak bahkan setelah era new normal diterapkan. Pada awal Juni, kasus positif Covid-19 berada di angka 26.940 sedangkan di awal Juli naik menjadi 57.770 atau bertambah sebanyak 30.830 kasus dalam satu bulan. Sementara data terbaru (13/07/20) kasus positif berada di angka 76.981 atau bertambah sebanyak 19.211 kasus. Hal ini melampaui jauh dari perkembangan kasus Covid-19 di bulan sebelumnya yang mengalami pertambahan 9-16 ribu perbulannya. Tak heran apabila warganet Twitter kembali beramai-ramai menyoroti topik tersebut dalam tagar #Covid__19 yang trending pada 10 Juli kemarin bersama tagar #JokowiMundurSajalah.
Media monitoring Netray kemudian menelusuri pembahasan warganet Twitter terkait kenaikan kasus positif Covid-19 yang berkembang dalam tagar #Covid__19 dan diskusi terkait kasus covid-19 di Indonesia pada bulan ini. Secara khusus, Netray juga ingin melihat opini warganet terhadap Presiden Joko Widodo dalam kaitannya dengan penanganan Covid-19 di Indonesia selama sebulan terakhir, baik melalui tagar #JokowiMundurSajalah maupun dalam diskusi warganet di Twitter terkait Covid-19 dan Jokowi.
Perbincangan Topik Seputar Covid-19 dan Jokowi di Awal Juli
Dengan menggunakan kata kunci covid & jokowi, serta corona & jokowi, Netray menemukan 10 ribu perbincangan terkait topik Covid-19 yang dikaitkan dengan entitas Jokowi. Total akun yang turut terlibat dalam diskusi topik ini selama periode 1-13 Juli 2020 ialah sebanyak 6,3 ribu akun. Intensitas warganet memperbincangkan topik Covid-19 beserta entitas Jokowi melonjak pada 4 Juli dan 10 Juli 2020.
Berdasarkan pantauan Netray, lonjakan perbincangan topik yang terjadi pada 4 Juli didominasi oleh sentimen positif. Hal ini disumbang oleh cuitan akun @berlianidris yang memuji kepemimpinan Presiden Jokowi dalam menyelamatkan dunia dari virus corona.
Dalam cuitannya tersebut, @berlianidris turut membagikan artikel yang dipublikasikan oleh Viva.co.id terkait produksi kalung antivirus corona. Bermula dari cuitan tersebut, diskusi terkait penanganan corona di Indonesia, utamanya di bawah kepemimpinan Jokowi melonjak naik. Sentimen positif memang terpantau mendominasi pembahasan topik tersebut pada 4 Juli. Namun, tanggapan yang kontra justru lebih banyak ditemukan.
Dari penelusuran Netray, hal ini karena impresi cuitan positif akun @berlianidris lebih banyak ketimbang impresi cuitan warganet lain yang membahas topik ini. Lihat Top Account di bawah.
Akun @berlianidris yang membuat cuita pro berada di urutan pertama. Sementara akun @UyokBack dan @mas__piyuuu yang membuat cuitan kontra berada di dua urutan setelahnya.
Lonjakan Kenaikan Kasus Positif Covid-19
Perbincangan topik seputar Covid-19 dan kaitannya dengan entitas Jokowi kembali melonjak pada 10 Juli 2020. Intensitas pembahasan topik ini sudah terlihat mengalami kenaikan sejak dua hari sebelumnya, yaitu pada 8 dan 9 Juli yang berada di angka 1-1,2 ribu cuitan dalam sehari.
Terlihat sentimen negatif mendominasi diskusi warganet Twitter terkait topik Covid-19 dan Jokowi selama periode 9-10 Juli 2020. Dari deretan akun populer di atas juga dapat diamati bahwa akun @jokowi, @UyokBack, @hnurwahid serta sejumlah media berita daring seperti @CNNIndonesia dan @kumparan turut berperan dalam menggiring diskusi warganet terkait topik ini. Lalu, apa yang menjadi perbincangan warganet pada periode tersebut sehingga topik Covid-19 dan entitas Jokowi didominasi sentimen negatif? Amati kumpulan Kosakata Populer berikut.
Melihat tagar #jokowimundursajalah yang berada dalam deretan Kosakata Populer, secara sepintas dapat disimpulkan bahwa sentimen negatif dalam pembahasan topik terkait Covid-19 dan Jokowi dipicu oleh naiknya tagar tersebut. Namun, apa yang menjadi penyebab naiknya tagar provokatif tersebut? Siapa inisiatornya? Berikut selengkapnya.
Sentimen Negatif dan Tagar Provokatif #JokowiMundurSajalah
Dari pantauan Netray, warganet ramai membahas lonjakan kasus positif Covid-19 yang pada 9 Juli tersebut dikabarkan menjadi kenaikan harian tertinggi dalam sejarah perkembangan kasus positif Covid-19 di Indonesia, yaitu mencapai 2,657 jiwa. Presiden Jokowi, dalam akunnya @jokowi pun turut menanggapi hal tersebut dan meminta pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam menerapkan tatanan kehidupan baru atau New Normal.
Warganet kemudian ramai memperbincangkan topik tersebut, baik dalam diskusi di kolom komentar akun @jokowi maupun di Twitter secara luas. Perbincangan terkait lonjakan kasus positif Covid-19 dan kegagalan penurunan kurva kasus Covid-19 di Jawa Timur kemudian mengarah pada kekecewaan warganet terhadap kepemimpinan Jokowi dalam menangani Covid-19 di Indonesia.
Sejumlah warganet bahkan menawarkan opsi kepada Presiden Jokowi untuk mundur dalam aksi tagar #JokowiMundurSajalah yang trending pada 10 Juli 2020. Netray kemudian menelusuri penggunaan tagar ini di Twitter dan inisiator atau akun yang pertama kali menaikkan tagar. Berikut hasilnya.
Dari pantauan Netray, tagar ini diinisiasi oleh akun oposisi @KingPurwa pada 9 Juli 2020 sekitar pukul delapan malam sebelum akhirnya ramai digunakan keesokan harinya oleh akun-akun populer di deretan Top Account di atas.
Tagar #JokowiMudurSajalah efektif digunakan selama 3 hari dengan total 592 akun yang terlibat. Sentimen negatif mendominasi perbincangan warganet dalam arus tagar #JokowiMundurSajalah yang berisi narasi kegagalan Jokowi sebagai pemimpin dalam menanggulangi Covid-19 dan memanjemen ekonomi Indonesia sehingga opsi mundur pun disarankan.
Namun, tidak sedikit juga warganet yang kemudian tidak setuju dengan opsi mundur yang digaungkan oposisi tersebut. Warganet kemudian turut mengisi tagar ini dengan dukungan kepada Jokowi.
Sebagian warganet juga mempertanyakan soal opsi mundur yang dirasa bukan solusi yang tepat di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Daripada sibuk berkoar-koar meminta pemimpin turun karena situasi kacau yang sedang dihadapi, lebih baik bersama-sama saling mendukung agar situasi segera membaik. Begitu kira-kira pendapat warganet menyikapi naiknya tagar provokatif #JokowiMundurSajalah yang sempat naik mengiringi lonjakan kenaikan kasus positif Covid-19 pada 9 Juli lalu.
Polemik terkait kalung Eucalyptus yang digadang dapat menjadi antivirus masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Pasalnya tidak sedikit masyarakat yang meragukan penemuan yang telah dipatenkan ini. Lalu, bagaimana pantauan media monitoring Netray terkait topik kalung Eucalyptus di media pemberitaan dan bagaimana tanggapan warganet?
Monitoring News Netray
Netray memantau pembahasan terkait kalung eucalyptus sejak tanggal 01 Juli 2020 s.d 13 Juli 2020. Selama periode tersebut ditemukan setidaknya 1.161 artikel terkait yang berasal dari 84 media pemberitaan online.
Inovasi buatan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementan ini telah mendapatkan hak paten meski terus menjadi perbincangan di masyarakat. Masyarakat meragukan khasiat dari bahan dasar minyak kayu putih dapat menjadi penangkal virus Corona.
Bingkai Pemberitaan
Pengembangan eucalyptus sebagai antivirus dinilai kurang tepat, terlebih izin edar dari produk tersebut masuk dalam kategori jamu. Masyarakat pun diminta untuk tidak serta merta percaya akan khasiat yang dijanjikan oleh kalung eucalyptus tersebut. Keraguan tersebut juga disampaikan oleh sejumlah tokoh, seperti Sherina Munaf hingga Mardani Ali Sera.
Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan pemakaian kalung eucalyptus selama 15 menit dapat membunuh 42% virus. Ia juga mengatakan bahwa kalung ini akan diproduksi masal pada Agustus mendatang. Namun menurut ahli, klaim kalung sebagai antivirus Covid-19 dapat menimbulkan misleading. Hal ini dikarenakan klaim antivirus Covid-19 dapat diperoleh bila telah ada hasil spesifik terhadap strain SARS-CoV-2 bukan hasil uji virus Corona secara umum.
Anggapan bahwa kalung tersebut dapat membunuh Covid-19 dinilai terlalu berlebihan. Pasalnya masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal tersebut. Menghindari terjadinya kesalahpahaman, Kementan juga membantah kalung antivirus Corona dapat membunuh Covid-19.
Tanggapan Warganet
Beredarnya pemberitaan terkait kalung antivirus tersebut langsung menjadi perbincangan warganet Twitter. Dalam periode yang sama ditemukan hampir 9ribu cuitan terkait topik tersebut, dengan perbandingan sentimen yang hampir sama.
Sebagian warganet bertanya-tanya terkait khasiat dan kemampuan kalung antivirus tersebut. Namun, tidak sedikit dari mereka yang meragukan buatan Balitbangtan tersebut. Mereka menilai membuat antivirus tidak semudah itu dan klaim produk tersebut dianggap berlebihan.
Top Kategori
Melalui pantauan Netray terlihat beberapa kategori yang menjadi pembahasan media pemberitaan dan perbicangan warganet. Nama Syahrul Yasin Limpo selaku Menteri Pertanian pun menduduki kategori Top People diikuti oleh Kementerian Pertanian yang menjadi Top Organization. Berikut jaringan percakapan terkait topik kalung eucalyptus.
Akun @jokowi menjadi akun yang paling banyak ditandai oleh warganet. Selain itu terlihat beberapa akun lain, seperti @kementan dan @Balitbantan.
Kalung antivirus milik Balitbangtan ramai diperbincangkan oleh warganet dan menjadi pembahasan di media pemberitaan online. Hal tersebut menjadi polemik dikarenakan klaimnya yang dinilai berlebihan. Warganet menilai klaim tersebut setidaknya diikuti dengan penelitian dan penyampaian yang jelas sehingga nantinya tidak menjadi kebijakan yang blunder.
