“Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila.” berikut adalah kutipan dari pernyataan Puan Maharani, Ketua DPP PDIP, saat memberikan rekomendasi kepada pasangan calon kepala daerah Mulyadi-Ali Mukhni (gbr 1). Pernyataan tersebut sempat menggemparkan publik Indonesia karena dinilai menyinggung masyarakat Minang.

Mungkin Puan memiliki alasan tersendiri mengapa berkata demikian. Tetapi, yang jelas pernyataan ini sudah berimbas. Pasangan calon Mulyadi-Ali Mukhni telah mengembalikan rekomendasi ke DPP. Dengan tidak adanya calon yang didukung, praktis partai berlambang banteng tersebut tak lagi berpartisipasi dalam pemilihan gubernur di Sumatera Barat.

Pantauan Kontroversi Pernyataan Puan dari Portal Berita

Selain berujung pengembalian rekomendasi, pernyataan Puan Maharani tersebut tentu saja menyulut kontroversi. Media monitoring Netray mencoba membidik bagaimana pemberitaan media massa merangkum kontroversi tersebut. Melalui kata kunci minang, pancasila, puan, pdip, dan sumatera barat, Netray menjaring sejumlah data yang akan menjadi sumber analisis.

Pemantauan media massa dilakukan selama periode 1 – 7 September 2020 dan menghasilkan 795 artikel yang mengandung satu atau lebih kata kunci (gbr 2). Untuk kombinasi kata kunci minang & pancasila terdapat 427 artikel yang dilakukan oleh 59 media massa (gbr 3). Sedangkan kombinasi minang & puan menghasilkan 454 berita (gbr 4). Dan sebagian besar liputan media massa mengandung kata kunci kombinasi pdip & sumatera barat (gbr 5).

Sejak pemberitaan ini muncul pertama kali pada 2 September 2020, selama dua hari berturut-turut mencapai puncak tertingginya (gbr 6). Jumlahnya sempat berkurang pada tanggal 5 September 2020. Namun, kembali menanjak sehari setelahnya. Dalam sehari, rata-rata pembaca surat kabar daring di Indonesia menemukan setidaknya 100 artikel membahas kasus yang menimpa Puan Maharani.

Meskipun media massa menghasilkan banyak artikel, tetapi mereka tidak memberikan perdebatan yang cukup signifikan. Bisa dilihat dari tren sentimen yang berhasil dihimpun Netray (gbr 7). Antara sentimen positif dan negatif terpisah jurang yang lumayan luas. Hal ini membuktikan bahwa media massa tidak mencoba untuk memberi perspektif yang lebih variatif terkait fenomena ini.

Menggangsir Pendapat Warganet Twitter

Kontroversi seperti pernyataan Puan Maharani terhadap keberadaan Pancasila di Negeri Minang selalu mendapat panggung di platform jejaring sosial Twitter. Maka dari itu, Netray juga menggelar pemantauan pada wilayah ini menggunakan kata kunci serta periode yang sama dengan pemantauan media massa.

Hasilnya seperti yang diprediksikan. Netray menemukan 4.500 lebih cuitan selama 7 hari pemantauan dan berada pada puncak pembicaraan pada tanggal 4 hingga 6 September 2020 (gbr 8). Lini massa pada tiga hari tersebut dipenuhi dengan perdebatan antara pernyataan pro dan kontra (gbr 9).

Polemik di platform microblogging ini ‘dimenangkan’ oleh mereka yang tidak sepakat dengan pernyataan Puan Maharani tentang Pancasila di Negeri Minang. Terdapat 1.927 cuitan dengan sentimen negatif berbanding 886 cuitan bernada positif (gbr 10). Warganet Twitter nyata gusar dengan penilaian Puan terhadap situasi sosial di Sumatera Barat yang dinilai tak lagi bernafaskan Pancasila.

Simak saja bagaimana warganet meluapkan ekspresinya dalam menanggapi kontroversi ini. Selama pengamatan, Netray mendapati sejumlah akun yang secara aktif mendapat respon oleh warganet Twitter untuk cuitan mereka (gbr 11). Dari sini bisa dicermati apa saja yang mereka bicarakan.

Ujaran negatif dapat ditemukan dari unggahan akun seperti @Hilmi28. Dalam cuitannya terlihat bahwa ia tak setuju dengan pernyataan Puan karena sejak dahulu masyarakat Sumbar sudah mendukung Pancasila. Buktinya banyak pendiri bangsa yang berasal dari negeri tersebut (gbr 12).

Bentuk sentimen negatif lainnya atas kontroversi ini berkaitan dengan politik praktis. Akun @ardi_riauNew menyebutkan bahwa dengan pernyataan tersebut, riwayat PDIP di Sumatera Barat sudah tamat. Bahkan bendera atau atribut lainnya tak boleh dipasang di provinsi tersebut.

Partai ini juga terlarang bagi masyarakat Minang karena ingin mengubah Pancasila menjadi Trisila (gbr 13). Narasi semacam ini kerap ditemukan kala menyebutkan PKI sebagai partai terlarang di Indonesia. Akun yang sama juga menggunakan instrumentasi hukum untuk menunjukan sikap kontranya (gbr 14).

Namun, tak semua kritik yang dilemparkan oleh warganet akan dibaca negatif oleh Netray. Sebagai contoh adalah dua cuitan di atas. Cuitan dari akun @iwanpiliang7, seorang mantan wartawan senior, meski tetap mengarahkan kritik terhadap Puan Maharani, tetapi kalimat yang dipilih justru menyarankan untuk bersikap rendah hati (gbr 15). Ujaran semacam demikian akan dihitung sebagai positive enforcement.

Begitu juga dengan cuitan yang diunggah oleh akun @NataliusPigai2, seorang mantan anggota komnas ham. Alih-alih mengarahkan kritiknya terhadap pendapat Puan atau bahkan pribadi Puan, cuitan tersebut justru diarahkan pada hal yang lebih besar yaitu sistem kepemerintahan di Indonesia (gbr 16). Sistem yang berbeda, negara federal, akan mengurangi peristiwa-peristiwa serupa yang menunjukan karakter tiranistik kelak suatu saat nanti.