Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini menjadi berbeda sebab pesta rakyat ini dilaksanakan di masa wabah pandemi Covid-19 yang belum usai hingga sekarang. Keputusan pemerintah yang tetap menyelenggarakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 lalu masih menyisakan keriuhan, baik di media sosial maupun pemberitaan. Keriuhan tersebut disebabkan oleh pemberitaan dan perbincangan netizen menanggapi sikap pemerintah yang tetap mengagendakan Pilkada di tengah melonjaknya kasus Covid-19. Meskipun menjelang Pilkada, kasus Covid-19 sempat mengkhawatirkan akibat kenaikannya yang cukup drastis, nyatanya hal itu tidak menyurutkan niat pemerintah untuk menjadwalkan Pilkada pada tahun ini. Seperti yang telah diketahui bahwa pada 3 Desember 2020 lalu, kasus penambahan Covid-19 mencapai 8.369 kasus. Akan tetapi, angka tersebut tidak menyebabkan adanya antisipasi untuk menunda pelaksanaa Pilkada.
Berbagai elemen masyarakat dan media massa menyoroti keputusan pemerintah yang cukup nekat. Kira-kira bagaimana topik Pilkada mewarnai pemberitaan di berbagai media massa dan apa saja respon warganet Twitter berkaitan dengan pemberitaan-pemberitaan tersebut?
Pemberitaan Topik Pilkada di Masa Covid-19
Berdasarkan pantauan Netray dalam rentang waktu 1—14 Desember 2020, pemberitaan seputar topik Pilkada di masa pandemi telah dimuat oleh 123 media dengan total 6.338 artikel. Pemberitaan tersebut paling banyak didominasi oleh kategori politik.
Dari rentang waktu 1—14 Desember, pemberitaan paling banyak terjadi pada tanggal 9 Desember bertepatan dengan pelaksanaan Pilkada. Selain itu, berita kenaikan Covid-19 juga menyebabkan pemberitaan seputar Pilkada naik dari 3—5 Desember. Meskipun pelaksanaan Pilkada menuai kontroversi di kalangan masyarakat, namun sentimen positif mendominasi pemberitaan topik ini. Hal ini disebabkan oleh pemberitaan bahwasannya Pilkada berjalan dengan lancar dan klaim pemerintah terkait dengan tidak adanya lonjakan Covid-19 akibat pelaksanaan Pilkada.
Berdasarkan Word Cloud di atas, kata yang paling banyak dimunculkan adalah Pilkada, 2020, covid, suara, serentak, hingga kesehatan. Hal ini berkaitan dengan artikel yang memuat berita tentang pengutamaan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun ini sebagai antisipasi penyebaran Covid.
Menjelang Pilkada
Petugas KPPS diwajibkan untuk melakukan rapid test sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, hal ini ditakutkan oleh sebagian KPPS yang akan bertugas di Kabupaten Gunungkidul. Menurut artikel pemberitaan tersebut, petugas trauma dengan perlakuan warga lain yang dikucilkan akibat positif Covid-19
Penambahan kasus positif Covid-19 juga melonjak drastis pada 3 Desember hingga menimbulkan pertanyaan, akankah pelaksanaan Pilkada tetap dilaksanakan atau tidak. Bawaslu juga sempat mengingatkan beberapa daerah Pilkada yang rawan peningkatan Covid-19 sebab agenda kampanye yang kerap melanggar protokol kesehatan. Meskipun muncul masukan penundaan pelaksanaan Pilkada hingga setidaknya sampai vaksinasi dilakukan, namun pelaksanaan Pilkada tetap diselenggarakan serentak pada 9 Desember lalu.
Usai Pilkada
Protokol kesehatan yang diandalkan tidak cukup menjamin seseorang untuk tidak terpapar Covid-19. Usai pelaksanaan Pilkada, sejumlah petugas KPPS hingga calon kepala daerah diberitakan positif Covid-19.
Selain itu, muncul kritik terhadap regulasi pelaksanaan Pilkada yang tidak dapat menyesuaikan situasi seperti sekarang. Kritik tersebut berkaitan dengan evaluasi dari Direktur Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Ferry Rizkiyansyah. Seperti yang dikutip dalam Tempo.co, Ferry mengatakan pelaksanaan Pilkada 2020 seharusnya bisa adaptif dan inovatif pada masa pandemi. Pemungutan suara misalnya dapat dilakukan melalui early vote atau melalui pos sehingga pemilih tidak perlu berinteraksi secara langsung, termasuk anggota KPPS yang mendatangi pasien positif Covid-19.
Meskipun menimbulkan beragam kontroversi, klaim Mendagri bahwa kepatuhan protokol kesehatan selama proses pelaksanaan Pilkada cukup tinggi dan pernyataan Mahfud MD bahwa tidak ada kaitan kenaikan kasus Covid-19 dengan Pilkada lebih banyak mewarnai pemberitaan di media massa. Lalu bagaimana tanggapan warganet Twitter terhadap isu ini?
Sindiran Warganet Twitter
Topik ini mendapatkan impresi sebanyak 12 juta dengan total akun kategori laki-laki lebih mendominasi dibandingkan akun kategori perempuan.
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa cuitan paling banyak terjadi pada 9 Desember 2020. Sentimen positif terlihat lebih mendominasi cuitan dibandingkan sentimen negatif.
Cuitan bernada positif memuat imbauan untuk menyukseskan Pilkada serentak dengan menerapkan protokol kesehatan, termasuk memenuhi hak pilih bagi pasien positif Covid-19. Ada juga cuitan yang mengatakan bahwa kepala daerah yang terpilih akan sangat berperan dalam penanganan kasus Covid.
Sedangkan, cuitan bernada negatif baling banyak merupakan retweet dari akun @helmihelmi yang menyindir pemerintah bahwasannya pasien Covid-19 yang seharusnya tidak melakukan interaksi dengan siapapun justru dalam pilkada ini akan difasilitasi dengan pengantaran surat suara oleh panitia pilkada. Sindiran juga datang dari akun lain yaitu @aan__ bahwa kepentingan Pilkada bisa mengalahkan urgensi pasien Covid-19 yang perlu melakukan operasi.
Sindiran-sindiran tersebut merupakan luapan sebagian warganet yang merasa bahwa penyelenggaraan Pilkada terkesan memaksa di tengah situasi ketika tidak diperbolehkan adanya kerumunan dalam bentuk apapun. Demikian merupakan ulasan pemberitaan dan komentar warganet mengenai Pilkada di masa pandemi. Bagaimana menurut pendapat kalian?
(sumber gambar sampul: freepik.com)