Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyalurkan bantuan kuota data internet tahap I dan II September kepada 27 juta nomor telepon seluler pendidik dan peserta didik di seluruh Indonesia. Kemendikbud melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) bekerja sama dengan sejumlah operator seluler untuk memberikan layanan terbaik bagi anak-anak didik agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik meski sedang menghadapi pandemi.
Subsidi kuota dialokasikan selama empat bulan, yaitu dari bulan September hingga Desember 2020. Tahapan penyaluran bantuan kuota data internet tersebut akan dilaksanakan selama dua tahap setiap bulan. Tahap I dilaksanakan setiap bulan di tanggal 22 sampai 24, sedangkan untuk tahap II dilaksanakan setiap tanggal 28 sampai tanggal 30. Skema ini akan terus berlangsung hingga bulan Desember mendatang. Anggaran sebesar 7,2 triliun telah dialokasikan untuk penyediaan bantuan ini.
Media monitoring Netray melihat ada keramaian di sosial media Twitter membicarakan topik ini. Bahkan, pada 30 September kemarin topik ini sempat menjadi trending dengan banyak menyebut Kemendikbud hingga Kemenag. Mengapa demikian? Apakah penyaluran bantuan kuota bulan September ini berjalan lancar? Lalu, bagaimana dengan pendidik dan peserta didik di bawah naungan Kementerian Agama? Berikut ulasan Netray.
Perbincangan Topik Bantuan Kuota Kemendikbud di Twitter
Netray menjaring 4,2 ribu twit yang membahas bantuan data kuota dari Kemendikbud. Dari total tersebut, 1,7 ribu di antaranya memuat sentimen negatif. Sementara yang bernada positif hanya 804 tweet. Ini terjadi pada sepanjang periode, 25-30 September 2020. Bahkan puncak perbincangan topik yang jatuh pada tanggal 30 pun didominasi oleh sentimen negatif hingga mencapai seribu tweet.
Dengan demikian dapat disimpulkan sementara bahwa topik bantuan kuota dari Kemendikbud yang memiliki muatan positif justru lebih banyak diperbincangkan atau ditanggapi dengan sentimen negatif. Mengapa demikian? Apa yang senyatanya diperbincangkan warganet sehingga topik ini lebih banyak diisi tweet negatif?
Mengamati Top Words dan Top Account
Kata bantuan, kemendikbud, kuota muncul pada deretan pertama karena berhubungan langsung dengan topik terkait. Disusul kata internet, gratis, subsidi, kampus, 50 gb, hingga belajar yang mengacu pada jumlah subsidi internet yang tengah diperbincangkan. Kementerian Agama (Kemenag) turut disebut-sebut oleh warganet ketika memperbincangkan topik ini. Apa kaitannya?
Setelah ditelusuri, ternyata sejumlah warganet yang mengaku mahasiswa UIN merasa iri dengan adanya bantuan kuota data dari Kemendikbud. Pasalnya, mereka tidak mendapatkan subsidi kuota gratis tersebut mengingat status universitas mereka yang berada di bawah naungan Kemenag. Oleh karena itu, dalam hal ini subsidi data dari Kemendikbud tidak berlaku bagi mahasiswa maupun tenaga pendidik dari universitas asuhan Kemenag.
Menjawab keresahan warganet tersebut, Kemenag pun turut angkat bicara di Twitter. Melalui akunnya @Kemenag_RI, dijelaskan bahwa Kemenag telah bekerjasama dengan 5 provider untuk memberikan kuota gratis dalam bentuk kartu perdana. Sementara program subsidi kuota sejenis Kemendikbud masih dalam proses pengajuan anggaran ke Kementerian Keuangan.
Topik ini ramai diperbincangkan oleh warganet di bawah tweet dari akun komunitas populer seperti @collegemenfess, @UPIfess, hingga @undipmenfess. Portal media @CNNINdonesia juga terlihat ramai membawakan topik ini di Twitter dengan sejumlah artikel terbitannya.
Di kolom akun komunitas @collegemenfess terlihat bahwa perbincangan soal kuota Kemendikbud paling banyak diisi oleh pertanyaan apakah kuota sudah diterima atau belum. Selain itu adalah soal efisiensi bantuan kuota bagi mahasiswa yang sudah memasang wifi di rumah hingga keresahan anak UIN yang tidak mendapatkan kuota karena bukan anak asuh Kemendikbud.
Sementara portal media CNN Indonesia justru terlihat banyak menyumbang sentimen negatif. CNN Indonesia banyak menerbitkan artikel terkait bantuan kuota ini dengan mengutip pernyataan bernada negatif bahwa program kuota gratis ini merupakan pembohongan publik.
Pemerhati Pendidikan dari Vox Populi Institute Indonesia, Indra Charismiadji menilai program yang dikeluarkan itu hanya gimik dari pemerintah di tengah pandemi Covid-19. Indra mengatakan secara akademis aplikasi berbayar yang disediakan dalam kuota belajar itu tidak dibutuhkan, sebab masih banyak aplikasi gratis lainnya dengan kualitas yang tidak kalah bagus. Lebih lanjut, ia berpendapat masalah Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebenarnya tidak hanya sekadar kuota saja, tetapi banyak hal lain yang perlu mendapat perhatian, seperti ketersediaan gawai hingga akses internet.
Pemberitaan di Media Daring
Meskipun demikian, dari hasil pantauan Netray terkait topik subsidi kuota Kemendikbud di media berita daring justru didominasi oleh pemberitaan positif.
Netray menemukan 328 artikel terkait topik dari 78 portal media selama periode yang sama. Berbeda dari perbincangan di Twitter yang cukup banyak menyebut dan menyoroti Kemenag, di media daring pemberitaan berfokus pada bantuan kuota internet yang diberikan oleh Kemendikbud.
Hanya ada 4 artikel yang menyebut Kemenag. Pemberitaan pun bernada positif karena sehubungan dengan bantuan paket internet gratis dari XL Axiata dan Tri Indonesia.
Kemenag bersama Tri akan menyediakan kartu perdana beserta kuota internet 27GB (20GB untuk akses aplikasi edukasi, dan 7GB semua aplikasi) dengan tambahan 60 menit telepon kepada 10.000 siswa dan tenaga pengajar madrasah di seluruh Indonesia. Sementara XL juga turut merealisasikan program Kemenag “Madrasah Digital Belajar Jarak Jauh” dengan memberikan padet 15 GB data untuk kuota conference dan 15 GB lainnya untuk kuota edukasi yang berlaku selama 2 bulan.
Demikian pantauan Netray terkait keramian sosial media memperbincangkan bantuan subsidi kuota dari Kemendikbud. Keresahan yang sempat dirasakan peserta didik dari madrasah di bawah naungan Kemenag pun telah terjawab. Meski belum dapat dipastikan kapan bantuan subsidi kuota serupa progam Kemendikbud tersebut akan dapat dirasakan, setidaknya hal ini sudah dalam proses pengajuan. Semoga segera terealisasi sehingga seluruh tenaga pendidik dan peserta didik di seluruh Indonesia dapat merasakan manfaat ini bersama-sama.