HomeCurrent ReportPolitikPolemik Deklarasi KAMI; Cikal Bakal Parpol Baru?

Polemik Deklarasi KAMI; Cikal Bakal Parpol Baru?

Published on

Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) beberapa waktu lalu masih menjadi perbincangan publik. Selain diadakan di tengah pandemi, gerakan ini juga dianggap menjadi biang kerusuhan seperti tagar yang sempat mencuat dan menjadi trending beberapa waktu lalu #KAMIBiangRusuh, #BasmiCovidStopJualanIsuPKI, dan #CegahCovidBubarkanKAMI. Lalu bagaimakah perbincangan seputar gerakan ini di media?

Apabila dilihat melalui media sosial Twitter, perbincangan terkait topik ini mencapai 4,862 cuitan dengan didominasi oleh cuitan bersentimen negatif. Selain itu, Potential Reach pada topik ini bahkan mencapai mencapai 23.3 M.

KAMI diketahui telah resmi melakukan deklarasi pada 18 Agustus 2020. Deklarasi ini kemudian menuai polemik dan menjadi sorotan berbagai pihak. Bahkan menjadi perbincangan hingga saat ini. Seperti halnya pada grafik di atas terlihat puncak cuitan terjadi pada 24 September 2020. Berikut beberapa cuitan warganet pada tanggal tersebut.

Terlihat gelombang penolakan dari berbagai cuitan warganet yang menilai gerakan ini dapat menyebabkan kerusuhan. Terlebih saat diketahui salah satu poin tuntutan dari KAMI yaitu meminta pemerintah lebih serius menangani Corona. Hal ini yang kemudian menjadi kontradiksi dengan deklarasi KAMI beberapa waktu lalu yang justru menimbulkan kerumunan.

Sementara itu, Netray juga menemukan arus tagar lain pada 19 September 2020 yaitu #CegahCovidBubarkanKAMI dan beberapa tagar lain yang kontra dengan gerakan ini. Sejumlah warganet menilai gerakan ini membahayakan dan dapat memecah belah bangsa. Selain itu, melalui pantauan News juga terlihat beberapa pemberitaan yang membahas terkait KAMI.

Salah satu pembahasan media pemberitaan daring yaitu, Said Didu yang merupakan mantan stafsus Menteri ESDM juga menyuarakan dukungannya terhadap KAMI. Seruan tersebut berupa ajakan untuk menyaksikan film G30S PKI pada 29 September. Selain itu, hal serupa juga disampaikan oleh Deklarator KAMI, Gatot Nurmantyo. Eks Panglima TNI tersebut bahkan meyakini keberadaan Neo PKI dan jika RUU HIP disahkan maka bukan tidak mungkin masa kelam sejarah dapat kembali terulang.

Polemik tersebut tidak hanya disebabkan oleh deklarasi yang dilakukan di tengah pandemi, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa tokoh yang terlibat dan hadir dalam deklarasi dari gerakan tersebut. Dalam deklarasinya, gerakan yang dibentuk oleh Din Syamsudin ini dihadiri beberapa tokoh seperti Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zulhair Al-Shun, Meutia Hatta, dan Korneles Galanjinjinay. Meski demikian, beberapa tokoh tersebut mengkonfirmasi maksud dan tujuan mereka menghadiri acara tersebut.

Sementara itu, gerakan ini juga mendapat kritik dari beberapa tokoh publik lainnya seperti Luhut Binsar Panjaitan yang kontra dengan gerakan ini. Ia meminta agar orang-orang yang terlibat tersebut dapat menahan birahi politik mereka selama pandemi karena dapat membahayakan masyarakat. Selain itu, Saiful Anam juga menyampaikan bahwa jangan sampai KAMI dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, ia menilai banyak tokoh yang terlibat dalam KAMI yang seharusnya lebih menonjol dibanding Gatot Nurmantyo.

Melalui Media Populer, terlihat deklarasi KAMI beberapa waktu lalu sempat mengalami kericuhan karena sejumlah anggota Ormas menolak deklarasi tersebut. Namun sebagian masyarakat mengira adanya peran pemerintah dalam menjegal aksi ini. Meski sempat ricuh aksi tersebut masih dapat berlanjut dan juga mendapat dukungan seperti yang dicuitkan dalam unggahan akun @M_Asmara1701.

KAMI dituding sebagai gerakan barisan para mantan yang sakit hati akan hasil Pilpres 2019 lalu. Namun pihak KAMI membantah hal tersebut. KAMI diklaim bukan sebagai gerakan politik, melainkan gerakan moral yang lahir melalui keresahan mereka terhadap berbagai persoalan dan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Seperti halnya disampaikan oleh Ahmad Yani selaku Ketua Komite Eksekutif KAMI yang menegaskan bahwa KAMI tidak akan berubah menjadi ormas atau pun partai politik. Namun pendapat ini agaknya masih menjadi pertanyaan melihat sejarah beberapa partai politik di Indonesia yang kerap dibentuk melalui cara yang sama, seperti halnya Hanura dan Nasdem.

Berdasarkan Top Akun terlihat pada topik ini @Widyarenee_ menjadi akun yang paling banyak mencuitkan terkait KAMI. Namun dalam pantauan Netray akun ini bukan merupakan akun yang mendukung gerakan tersebut, melainkan akun yang bersuara ketidaksetujuannya terhadap KAMI. Hal tersebut dapat diamati melalui profile details dari akun tersebut yang didominasi penggunaan tagar #KAMIBiangRusuh. Demikian juga beberapa akun lainnya seperti @Robert__Moses, @bang_ajoen79, dan @LahAkuKenapa yang menginisiasi dan menyuarakan tagar yang sama. Seperti halnya pada jaringan percakapan topik ini, terlihat nama-nama dari akun tersebut.

Kemunculan KAMI berhasil menyita perhatian publik. Beberapa tokoh dan Ormas yang terlibat di dalamnya pun bukan merupakan tokoh-tokoh baru di Indonesia. Sejak deklarasi tersebut pula perbincangan di media sosial terus mencuat dengan arus tagar yang bermuatan kontra dengan KAMI. Meski pihak KAMI menegaskan bahwa gerakan ini bukan merupakan gerakan politik namun sebagian masyarakat beranggapan bahwa KAMI dapat menjadi cikal bakal partai politik baru di Indonesia.

More like this

Kenaikan PPN 12% dan Gelombang Protes Warganet X: Bantuan Pemerintah Dianggap Tak Sebanding

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk tetap menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada senin...

Tenggelam dalam Arus Sentimen Negatif, Gus Miftah Akhirnya Mundur

Miftah Maulana Habiburrahman atau yang biasa disebut Gus Miftah menjadi sorotan publik baru-baru ini...

Kebijakan Kenaikan PPN 12%, Gelombang Negatif Penuhi Linimasa X

Jelang akhir tahun 2024, kabar mengejutkan datang dari Menteri Perekonomian Sri Mulyani. Pajak Pertambahan...