HomeCurrent ReportKesehatanPolemik Penyekatan Suramadu Menuai Penolakan dari Masyarakat Madura

Polemik Penyekatan Suramadu Menuai Penolakan dari Masyarakat Madura

Published on

Beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 21 Juni 2021 media ramai menyoroti isu yang berkembang di tengah regulasi penerapan pos penyekatan untuk tes usap antigen Covid-19 di ruas jembatan Suramadau. Akses yang menghubungkan kota Surabaya dengan pulau Madura ini disinyalir sebagai gerbang utama penyebaran virus corona. Oleh sebab itu, pemerintah daerah Surabaya menerapkan penyekatan berupa pos untuk pemeriksaan swab test bagi pengendara yang melintasi jembatan tersebut.

Jembatan Suramadu merupakan jalan utama perputaran roda ekonomi antar kedua kota. Pos penyekatan ini didirikan dengan tujuan sebagai pendeteksi awal orang-orang yang berlalu lalang untuk singgah pada kedua kota. Namun, hadirnya penerapan regulasi yang mengharuskan dilakukan swab test tersebut justru menjadi polemik. Pasalnya masyarakat Madura merasa keberatan dengan adanya pos penyekatan tersebut. Sebagai mayoritas masyarakat yang sering melewati jembatan Suramadu, warga Madura menilai regulasi ini terlalu berbelit-belit. Alhasil masyarakat Madura berbondong-bondong melakukan demo dengan tujuan penolakan pos penyekatan di ruas jembatan Suramadu. 

Seperti apa media pemberitaan mengawal polemik yang terjadi tersebut? Dan bagaimana tanggapan masyarakat yang diwakili oleh warganet Twitter terkait polemik pos penyekatan Suramadu? Berikut ulasan dari Media Monitoring Netray

Monitoring News Media 

Selama sepekan pemantauan, topik polemik penyekatan di jembatan Suramadu telah diberitakan sebanyak 134 artikel dari 33 portal media. Artikel pemberitaan tersebut terbagi atas beberapa kategori seperti kesehatan, hukum, dan pemerintahan. Jika dirunut, ketiga kategori tersebut memang masih selaras dengan isu polemik yang menuai aksi demo tersebut. 

Polemik Penyekatan Suramadu

Penerapan regulasi berupa pendirian pos penyekatan di jembatan Suramadu untuk deteksi awal tes usap antigen Covid-19 menuai aksi demo dari masyarakat Madura. 

Masyarakat Madura melakukan demo penolakan pos penyekatan tersebut karena dinilai menghambat perjalanan yang diburu waktu untuk segera bekerja. Prosedur rapid antigen dan swab test pada pos penyekatan di jembatan Suramadu ini dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19 yang belum menurun. Namun ternyata layanan tersebut justru menimbulkan permasalahan baru. Demo masyarakat Madura pun dipenuhi tindakan anarkis hingga kericuhan tak terbendung. 

Pembongkaran Pos Penyekatan Suramadu

Demo yang dilakukan masyarakat Madura berujung pembongkaran. Pihak pemerintah daerah akhirnya membongkar pos penyekatan yang berada di ruas jembatan Suramadu tersebut. Kini pos penyekatan dibagi menjadi 8 titik di daerah Desa Bangkalan, Madura. Dilansir dari Detik, berdasarkan analisa dan evaluasi yang dilakukan Forkopimda Jatim, terjadi penurunan kasus dari warga yang menjalani swab di penyekatan Suramadu. Oleh sebab itu pos layanan akan bergeser pada 8 desa di 5 kecamatan. 

Jajaran Organisasi 

News Media Monitoring merangkum beberapa organisasi yang terlibat dalam isu polemik penyekatan Suramadu. 

Pada gambar di atas, terdapat beberapa organisasi seperti Tentara Nasional Indonesia, Pemkot Surabaya, Polda Jatim hingga Pemkab Bangkalan. Jajaran organisasi tersebut merupakan organisasi yang paling berpengaruh terhadap polemik ini. Selain itu, beberapa organisasi yang tertera di atas juga merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas kerusuhan di pos penyekatan. 

Pandangan Warganet terkait Polemik Penyekatan Suramadu 

Selain memantau pada media pemberitaan, Netray juga memantau keramaian warganet di Twitter. Bagaimana impresi warganet tentang polemik yang terjadi di pos penyekatan jembatan Suramadu?

Polemik penyekatan Suramadu yang menuai aksi penolakan dari masyarakat Madura diperbincangkan sebanyak 1,757 tweets. Topik ini mencapai jangkauan yang luas tetapi tidak begitu menarik interaksi murni dari warganet. Hal ini karena topik tersebut lebih banyak berkembang di akun media berita daring.

Selama periode pemantauan pada 18-24 Juni 2021, alur perbincangan seputar topik mengalami kenaikan pada 22 Juni 2021. Secara garis besar perbincangan warganet didominasi oleh tweets bersentimen negatif. Lantas apa yang diperbincangkan warganet seputar topik?

Seperti gambar di atas, Top Words memperlihatkan seputar garis besar apa yang menjadi perbincangan warganet. Pada jajaran kata-kata yang telah terjaring di atas, terdapat kata madura dengan ukuran paling besar daripada kata lainnya. Kemudian terdapat pula kata warga, surabaya, lockdown, dan demo. Artinya perbincangan warganet tidak jauh dari aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat Madura serta rujukan lockdown

Populer Tweet untuk Penyekatan Suramadu 

Perbincangan warganet tentang aksi tersebut terbingkai dari gambaran populer tweetsnya. Pada populer tweets yang disajikan Netray berikut, terlihat bahwa mayoritas tweets adalah pemberitaan yang dituliskan oleh akun portal berita. Artinya meluasnya polemik penyekatan di Suramadu paling banyak dieksplorasi oleh akun media pemberitaan yang mempunyai platform jangkauan luas.

Selain menyoroti isu utama terkait aksi penolakan masyarakat Madura pada pos penyekatan di ruas jembatan Suramadu, ada sejumlah warganet yang menyoroti masyarakat Madura secara khusus. Sorotan tersebut menyeret karakteristik masyarakat suku Madura. Akun @faizaufi berpendapat bahwa masyarakat Madura hanya dapat ditertibkan oleh masyarakat Dayak. Tweet tersebut merupakan salah satu tweet yang menyeret polemik dengan identitas kesukuan. 

Polemik Penyekatan Suramadu Menyeret Suku?

Opini yang mengaitkan dengan suku tersebut, lantas memancing opini warganet lain untuk mengutarakan opini serupa. Tidak sedikit warganet yang kemudian turut berpendapat dengan menyebut karakteristik masyarakat suku Madura.

Beberapa tweet di atas, memperlihatkan bahwa warganet seolah tidak heran apabila pulau Madura termasuk salah satu wilayah dengan jumlah kenaikan kasus Covid yang sangat tinggi. Hal ini karena karakteristik masyarakatnya yang dinilai abai terhadap protokol kesehatan. 

Pro Kontra Warganet Menanggapi Polemik

Selain tanggapan warganet yang membawa identitas suku, terdapat pula tanggapan warganet yang pro dan kontra pada regulasi pemerintah terkait penyekatan. 

Tweets Kontra

Seperti contoh cuitan di atas, gambar bagian sisi kiri memperlihatkan warganet yang mendukung upaya pemerintah untuk memperketat regulasi terutama pada jalur lalu lintas di jembatan Suramadu. Warganet menilai adanya pos penyekatan di jembatan dapat meminimalisir mutasi penyebaran virus corona. 

Kemudian, sisi kanan memperlihatkan komentar warganet yang kontra. Dari tweets tersebut, warganet mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat karena tidak adanya pendekatan secara persuasif kepada masyarakat Madura. Ditambah lagi, masyarakat dari arah Madura yang masuk ke Surabaya mengalami pencegatan sedangkan dari arah sebaliknya tidak dicegat. 

Top Complaints dan Top Accounts

Gambar di atas adalah fitur Top Complaints dan Top Accounts. Gambar bagian kiri merupakan rangkuman komplain yang banyak diperbincangkan warganet. Seperti yang terlihat, kata keluhan yang paling banyak digunakan warganet terkait topik ialah rasis dan ngamuk. Hal ini sesuai dengan isu polemik penyekatan yang merembet pada isu kesukuan. Kemudian pada jajaran Top Akun berdasarkan populer terdapat akun @faizaufi yang menempati urutan pertama. Akun ini merupakan akun yang paling sering disorot warganet terkait isi tweetnya yang cukup menarik perhatian. 

Penutup

Polemik yang terjadi pada pos penyekatan tes usap antigen Covid-19 di ruas jembatan Suramadu tersebut menjadi perhatian publik. Beberapa warganet lainnya mendukung upaya pemerintah untuk menekan penyebaran virus. Sedangkan beberapa warganet lainnya memahami keresahan masyarakat Madura tentang kesejahteraan hidup. Namun, pada akhirnya pos penyekatan pun di bongkar dan di pindah pada 8 titik di desa Bangkalan. Demikian analisis Netray. 

More like this

Kenaikan PPN 12% dan Gelombang Protes Warganet X: Bantuan Pemerintah Dianggap Tak Sebanding

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk tetap menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada senin...

Kasus DBD Meningkat di Indonesia, Warganet Mengeluh Terkena DBD Semakin Banyak

Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) mulai meningkat beberapa bulan terakhir di berbagai provinsi Indonesia....

Wacana Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan, Kasus Diabetes Jadi Beban BPJS

Sejak tahun 2021 lalu, pemerintah sudah menggulirkan wacana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan...