Istilah darurat sipil mendadak trending pada Senin, 30 Maret 2020 kemarin. Tidak hanya ramai diangkat sebagai topik pemberitaan oleh beberapa portal media, topik ini juga ramai diperbincangkan warganet di media sosial Twitter. Selain menjadi pertanyaan, istilah darurat sipil juga mendapat banyak kritikan dari beberapa pihak. Warganet Twitter pun ramai-ramai melambungkan tagar #TolakDaruratSipil untuk menyampaikan aspirasinya. Opini ‘pemerintah otoriter’ pun kembali naik di Twitter. Kira-kira seperti apa media dan masyarakat memandang wacana ‘darurat sipil’ tersebut? Lalu, apa yang hendak disampaikan warganet dalam gelombang tagar penolakan tersebut? Berikut pantauan Netray selengkapnya.

Kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar Hingga Darurat Sipil

Beberapa waktu terakhir, media memberitakan adanya sejumlah daerah yang mulai melakukan karantina wilayah sebagai langkah tegas memerangi covid-19. Namun, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kebijakan karantina wilayah merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Sampai sejauh ini, presiden belum memutuskan untuk melakukan karantina wilayah. Jokowi meminta kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau physical distancing dilakukan lebih tegas, disiplin, dan efektif lagi. Bahkan perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,

Wacana penetapan darurat sipil mulanya disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Laporan Gugus Tugas Covid-19 pada Senin, 30 Maret 2020. Presiden RI Joko Widodo meminta kementerian atau pihak terkait untuk membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan Kekarantinaan Kesehatan. Presiden Jokowi juga menambahkan bahwa apabila keadaan terus memburuk dapat mengarah pada kebijakan Darurat Sipil.

Pernyataan wacana penetapan darurat sipil tersebut lantas banyak disoroti oleh media. Setidaknya ada 231 artikel dari 54 portal media berbeda yang mengangkat topik ini pada 30 Maret 2020 dengan arah pembahasan pada ranah Pemerintahan (93%) dan Kesehatan (5%). Topik ini naik ke media antara pukul 14-15 WIB dengan paling banyak dibahas oleh portal Bisnis Indonesia, Suara, dan Tribunnews.

Pembahasan Topik Darurat Sipil di Twitter

Pembahasan topik darurat sipil pada 30 Maret 2020 sejak istilah tersebut muncul di media mencapai 53 ribu cuitan lebih dengan total sebanyak 15 ribu akun ikut terlibat dalam pembahasan topik ini.

Dari pantauan Netray, topik ini mulai diperbincangkan warganet antara pukul 13-14 WIB setelah Juru Bicara Presiden RI, Fadjroel Rachman menyampaikan kembali pernyataan Joko Widodo terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Darurat Sipil dalam cuitannya berikut.

Cuitan Fadjroel tersebut langsung ramai mendapat tanggapan dari warganet. Banyak warganet yang mempertanyakan istilah darurat sipil tersebut.

Demi menghindari banyak pertanyaan warganet, Fajroel kemudian menghapus cuitan sebelumnya dan membuat cuitan baru dengan pernyataan penambahan bahwa darurat sipil akan diterapkan apabila keadaan memburuk.

Namun, warganet tidak lantas berhenti bertanya. Kebingungan warganet terhadap istilah darurat sipil terus menggema di Twitter. Cuitan negatif menghiasi pembahasan topik ini hingga melonjak tajam pada pukul 21-22 WIB.

Berikut adalah beberapa cuitan warganet menanggapi pernyataan ‘darurat sipil’ yang disampaikan Jubir Presiden RI Fadjroel Rachman.

Sebagian besar warganet tidak setuju dan mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut. Warganet berpendapat bahwa ‘darurat sipil’ belum perlu diterapkan di Indonesia. Bahkan, beberapa warganet cukup tegas mengkritisi kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah untuk lari dari tanggung jawab dan kewajibannya terhadap rakyat dengan memperkuat kekuasaannya.

Dari rangkuman kumpulan kosakata yang disaring Netray berikut dapat diamati beberapa poin yang menjadi pembahasan warganet dalam menanggapi wacana penetapan ‘darurat sipil’.

Selain darurat sipil, kosakata yang paling banyak muncul adalah karantina, negara, rakyat, wilayah, dan kekuasaan. Dalam pembahasan topik ini, warganet masih mempertimbangkan opsi karantina wilayah ketimbang darurat sipil. Warganet juga mempersoalkan keuntungan/kerugian bagi negara atau rakyat apabila kebijakan ‘darurat sipil’ tersebut diterapkan. Opini adanya pemanfaatan atau pemaksimalan ‘kekuasaan’ pun secara umum mengikuti pembahasan topik wacana darurat sipil di Twitter.

Gelombang Tagar #TolakDaruratSipil

Tidak sekadar mempertanyakan istilah darurat sipil, warganet juga melambungkan tagar #TolakDaruratSipil untuk menyampaikan aspirasinya.

Total terdapat 30 ribu lebih cuitan menggunakan tagar #TolakDaruratSipil di Twitter pada 30 Maret 2020 dengan 23 ribu lebih akun yang ikut berpartisipasi dalam pelambungan tagar ini.

Dari pantauan Netray, tagar ini naik pada pukul 18.00 WIB dengan muatan sentimen negatif cukup banyak. Penggunaan tagar terus meningkat dari waktu ke waktu dan mengalami kenaikan tajam pada pukul 21.00 WIB dengan total 7,793 dalam satu jam. Berikut beberapa cuitan yang ingin disampaikan warganet dalam tagar #TolakSaruratSipil.

Beberapa cuitan populer penggunaan tagar #TolakDaruratSipil diinisiasi oleh @msaid_didu dan @DonAdam68. Mewakili ribuan aspirasi akun yang lain, warganet ingin menyampaikan keresahannya dalam tagar penolakan tersebut. Narasi ‘pemerintahan otoriter’ terus digaungkan oleh msaid_didu. Berikut jaringan percakapan warganet dalam arus tagar #TolakDaruratSipil pada 30 Maret 2020.

Selain @msaid_didu, terlihat pula akun @jokowi dan @K1ngPurw4 dalam jaringan percakapan tagar #TolakDaruratSipil. Jaringan percakapan tersebut menunjukkan akun-akun yang kerap disebut warganet dalam penggunaan tagar. Dari pantauan Netray, akun @msaid_didubanyak disebut lantaran @msaid_didu terlibat mengkritisi isu ini dan kemudian banyak warganet yang membagikan ulang atau ikut menyampaikan pendapatnya. Sementara akun @jokowi banyak disebut karena warganet ingin menyampaikan aspirasinya terhadap Presiden Jokowi selaku pembuat kebijakan. Untuk mengetahui siapa saja akun yang paling banyak melambungkan tagar ini berikut Netray sajikan Top 10 Initiator tagar #TolakDaruratSipil.

Demikian pantauan Netray terkait gelombang penolakan darurat sipil di media sosial Twitter. Merebaknya pembahasan topik darurat sipil beberapa saat setelah pernyataan terkait ‘darurat sipil’ naik ke media, menunjukkan bahwa isu ini cukup sensitif di mata warganet. Berbagai pertanyaan terkait urgensi pemerintah apabila harus diterapkan keadaan ‘darurat sipil’ terus menggema. Berbagai penolakan muncul dari warganet Twitter hingga muncul kembali narasi ‘pemerintah otoriter’, ‘pemanfaatan kekuasaan’ hingga upaya ‘lari dari tanggung jawab pada rakyat’ dalam gelombang arus tagar #TolakDaruratSipil.