HomeCurrent ReportKritik Publik Untuk Nadiem, Dari Program Belajar Jarak Jauh Hingga Polemik POP

Kritik Publik Untuk Nadiem, Dari Program Belajar Jarak Jauh Hingga Polemik POP

Published on

Nama Nadiem Makarim menduduki Menteri yang paling banyak diperbincangkan oleh warganet berdasarkan pantauan Netray. Namanya kian santer menjadi sorotan sejak mencuatnya wacana mempermanenkan Program Belajar Jarak Jauh atau Pembelajaran Jarak Jauh hingga belakangan Program Organisasi Penggerak yang sempat menjadi polemik. Lalu bagaimana pantauan Netray selengkapnya?

Pantauan News Netray

Netray memantau topik seputar Nadiem Makarim sejak 30 Juni s.d 29 Juli 2020. Selama periode tersebut ditemukan sebanyak 2.216 artikel pemberitaan yang berasal dari 95 media pemberitaan daring.

Terlihat grafik pemberitaan yang muncul setiap harinya selama tiga puluh hari dengan puncak pemberitaan tertinggi terjadi pada 04 Juli 2020 dan 24 Juli 2020. Pada tanggal 04 Juli 2020 ditemukan sebanyak 137 total pemberitaan dan pada 24 Juli 2020 ditemukan total pemberitaan sebanyak 154 artikel. Berdasarkan pantauan Netray kedua periode puncak tersebut didominasi oleh dua topik perbincangan yang berbeda.

Wacana Permanenkan Program Pembelajaran Jarak Jauh

Pada 04 Juli 2020 perbincangan terkait Nadiem didominasi oleh perbincangan seputar wacana permanenkan pembelajaran jarak jauh meski pandemi Covid-19 nanti telah usai. Wacana tersebut langsung mendapat sorotan publik, tidak setidit kalangan yang mengkritik gagasan dari mantan Bos Gojek tersebut.

Sedangkan menurut Nadiem wacana permanenkan sistem belajar online tersebut berarti menjadikan momen pandemi ini sebagai kesempatan untuk beradaptasi dengan model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Sehingga nantinya saat pandemi usai model pembelajaran ini dapat menjadi pilihan model pembelajaran baru yang dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Terlihat kritik terkait wacana tersebut muncul dari berbagai kalangan, termasuk warganet. Sebagian dari mereka berpendapat pembelajaran via daring dirasa kurang terlaksana secara maksimal dan mendapat berbagai keluhan. Pasalnya metode pembelajaran ini mengakibatkan biaya tambahan untuk mengakses seperti dibutuhkannya kuota internet. Sementara itu, tidak semua pelajar mampu mengakses internet dengan mudah. Selain karena biaya kuota yang harus dikeluarkan kritik datang juga mengingatkan terkait pembangunan yang tidak merata di sejumlah daerah di Indonesia yang mengakibatkan sulitnya akses internet.

Polemik Program Organisasi Penggerak

Selain pada tanggal 04 Juli 2020 pembincangan terkait Nadiem kembali memuncak pada tanggal 24 Juli 2020. Pada tanggal tersebut pemberitaan daring didominasi oleh topik seputar polemik Program Organisasi Penggerak (POP) yang dicanangkan oleh Nadiem.

POP mendapat respon negatif setidaknya dari tiga organisasi besar di Indonesia, Muhammadiyah, Nadhatul Ulama, dan PGRI. Ketiga organisasi tersebut memilih melengang dari program tersebut karena dinilai tidak sesuai dan program tersebut harus dievaluasi secara menyeluruh.

Nadiem pun angkat bicara, melalui kanal YouTube Kemendikbud Nadiem mengungkapkan permintaan maaf terkait hal tersebut. POP merupakan program yang dicanangkan oleh Nadiem untuk mengembangkan kemampuan para pengajar di Indonesia dengan bekerja sama dengan berbagai pihak yang nantinya akan didanai oleh APBN.

Organisasi-organisasi tersebut undur diri karena penunjukan Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation sebagai penerima biaya program dengan kategori ‘gajah’. Rencana Nadiem, organisasi yang menerima biaya dengan kategori tersebut akan mendapat uang maksimal Rp20 miliar per tahun dan bakal bertanggung jawab menjalankan program POP pada lebih dari 100 sekolah. Sedangkan kategori lain penerima biaya yakni ‘macan’ sebesar Rp5 miliar per tahun untuk menjalankan program di 21 hingga 100 sekolah, dan ‘kijang’ sebesar Rp1 miliar per tahun untuk 5 hingga 20 sekolah.

Menurut ketiga ormas tersebut seharusnya Sampoerna Foundation-lah yang memiliki kewajiban untuk mendanai program ini sebagai kontribusinya untuk negara bukan justru sebaliknya. Akhirnya hal tersebut kemudian mendapat titik terang Nadiem menegaskan Sampoerna dan Tanoto tidak akan menggunakan dana negara.

Kritik terkait hal tersebut tidak hanya mencuat ke media pemberitaan daring, namun juga di media sosial Twitter. POP terus menjadi sorotan terlebih dengan mundurnya ormas berpengaruh di Indonesia tersebut. Warganet pun mencuitkan tanggapan mereka dari kritik program hingga meminta Jokowi untuk reshuffle Mendikbud pun mencuat ke publik.

Permintaan untuk mencopot Nadiem dari Mendikbud tidak hanya datang dari warganet namun juga politisi lain, seperti PKB. Politisi partai tersebut juga menyampaikan terkait nama-nama Menteri yang layak dicopot, seperti Menkes Terawan, Menag Fachrul Razi, dan Mendikbud Nadiem Makarim. Ketiga Menteri tersebut merupakan Menteri yang berasal dari Non-partai.

Top Categories

Melalui pantauan Netray, Top Complaints dalam Top Categories didominasi oleh keluhan terkait pembayaran PHK, UKT, dan keluhan terkait pembelajaran jarak jauh. Sedangkan pada Top Organizations terlihat beberapa organisasi terkait topik yang tengah populer, seperti NU dan PGRI yang menjadi salah satu ormas yang mundur dari program POP.

Pada kategori Top Accounts terlihat akun @msaid_didu dan beberapa akun lainnya menjadi akun yang paling banyak mencuitkan topik terkait Nadiem Makarim. Sedangkan pada Top Portal dapat diketahui Tribun News dan Kompas menjadi portal media pemberitaan daring yang paling banyak menerbitkan pemberitaan terkait topik tersebut.

Nama Nadiem Makarim terus menjadi sorotan sejak dirinya resmi diangkat menjadi pejabat publik. Berbagai kebijakannya pun tak lepas dari kritik publik. Meski demikian masyarakat berharap kinerja dari mantan Bos Gojek tersebut dapat menciptakan inovasi baru untuk pendidikan di Indonesia.

More like this

Kenaikan PPN 12% dan Gelombang Protes Warganet X: Bantuan Pemerintah Dianggap Tak Sebanding

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk tetap menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada senin...

Tenggelam dalam Arus Sentimen Negatif, Gus Miftah Akhirnya Mundur

Miftah Maulana Habiburrahman atau yang biasa disebut Gus Miftah menjadi sorotan publik baru-baru ini...

Kebijakan Kenaikan PPN 12%, Gelombang Negatif Penuhi Linimasa X

Jelang akhir tahun 2024, kabar mengejutkan datang dari Menteri Perekonomian Sri Mulyani. Pajak Pertambahan...