BerandaCurrent ReportRagam Respons Publik Tanggapi Kritik Bupati Meranti Terhadap Kemenkeu

Ragam Respons Publik Tanggapi Kritik Bupati Meranti Terhadap Kemenkeu

Published on

Bupati Meranti Muhammad Adil menjadi perhatian publik beberapa hari terakhir setelah pernyataannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru tersebar luas di media sosial. Ia meluapkan emosi lantaran Dana Bagi Hasil (DBH) minyak Kabupaten Meranti terhitung menurun padahal produksi minyak meningkat hingga mencapai 8000 barel per hari. 

Adil mengeluhkan kesulitannya menemui pihak Kemenkeu untuk beraudiensi secara langsung guna meminta kejelasan DBH. Bahkan ia mengaku mengejar pihak Kemenkeu hingga ke Bandung, namun tak kunjung menemui jalan terang.

Bupati Meranti merasa pemerintah pusat telah tega menghisap uang daerahnya padahal Meranti termasuk daerah dengan orang miskin terbanyak di Riau. Pada tahun 2022 ini, Meranti hanya menerima Rp115 miliar dengan hitungan US$60 per barel dari 13 sumur minyak yang telah dibor. Padahal jika mengacu pada nota pidato Presiden Joko Widodo dalam pembahasan perencanaan APBD 2023, harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok sebesar US$100 per barel.

Viralnya ucapan Bupati Meranti terutama di media sosial Twitter, memicu salah satu Staf Khusus Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo untuk menanggapinya. Melalui akun Twitter pribadinya @prastow, Yustinus menggunggah video. Dalam video itu, ia menyatakan keberatan dan menyayangkan ucapan Bupati Meranti yang dinilai terdengar ngawur dan menyesatkan.

Menanggapi soal DBH, ia menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan telah menghitung sesuai Undang-undang serta menggunakan data resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahkan Yustinus meminta Bupati Adil untuk segera meminta maaf dan melakukan klarifikasi agar tidak menyesatkan publik.

Gambar 1. Unggahan @prastow untuk Bupati Meranti

Dengan menggunakan kata kunci bupati&&meranti&&kemenkeu, serta bupati&&meranti sepanjang periode 9-13 Desember 2022, Netray mendapati sebanyak 8.087 twit dari 3.782 akun memperbincangkan topik ini. Sentimen negatif mendominasi percakapan sebanyak 4.313 sedangkan sentimen positif hanya tercatat 1.349 twit.

Gambar 2. Statistik Perbincangan Twitter Isu Kritik Bupati Meranti ke Kemenkeu

Sentimen negatif yang populer tampak menyerang Yustinus Prastowo seperti yang tertera dari akun @Hasbil_Lbs. Akun ini menuliskan bahwa Yustinus tak memiliki hak untuk menuntut permintaan maaf dari Bupati Meranti karena ia hanya berperan sebagai juru bicara Kemenkeu. Hal serupa dikatakan oleh @PutraJayaHusin, ia menilai pernyataan sang stafsus malah memperkeruh suasana yang sudah panas.

Gambar 3. Opini Warganet

Tak hanya stafsus saja yang kena hujatan warganet, pemerintah juga ikut kena getahnya. Seperti yang tertulis pada akun @ArdoyantoE bahwa hukum di Indonesia telah rusak karena bupati yang terang-terangan membela daerahnya malah dicap makar, sedangkan pejabat yang ingin mengubah konstitusi dan melanggar UUD 1945 dibiarkan. Sementara itu, akun @hermanWSutisna1 menyoroti rezim Jokowi tidak berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan rakyat sehingga menimbulkan perlawanan dari berbagai daerah.

Gambar 4. Opini Warganet

Bupati Meranti pada kesempatan kali ini cukup mendapat banyak sentimen positif dari warganet Twitter. Seperti yang tampak dari akun @NenkMonica yang merasa salut akan sikap tegasnya dalam mempertahankan kedaulatan daerah. @RicKy_KCh mengapresiasi keberanian Adil demi perubahan dan perbaikan daerah. Hal senada juga dituliskan oleh akun @hc_poirot.

Gambar 5. Opini Warganet

Di sisi lain, tindakan Bupati itu juga mendapat nada negatif dari beberapa warganet. Seperti yang dilontarkan akun @HadiWibisono10, ia meminta agar Bupati tersebut dipecat atau akun @syarman59 yang menilai Bupati Meranti telah melanggar sumpah jabatan dan pantas untuk dimakzulkan dari kedudukannya.

Gambar 6. Opini Warganet

Pada periode pemantauan ini ditemukan akun Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar @cakimiNOW menjadi akun yang paling banyak mendapatkan interaksi dari warganet. Komentarnya terlihat tidak menghujat pihak mana pun. Ia justru menyarankan agar kejadian seperti ini menjadi bahan perbaikan dan kritik yang membangun melalui evaluasi terus menerus bagi pemerintah pusat.

Gambar 7. Jajaran Top Akun
Gambar 8. Cuitan Akun Muhaimin Iskandar

Pantauan Pemberitaan Media Daring

Netray juga memantau isu DBH minyak yang mempopulerkan nama Bupati Meranti ini melalui kanal pemberitaan media daring. Tak kalah ramai dari media sosial Twitter, sebanyak 515 berita dari 77 media menerbitkan topik ini.

Gambar 9. Statistik Pemberitaan Media Daring Isu Kritik Bupati Meranti
Gambar 10. Grafik Intensitas Perbincangan dan Sentimen

Pemberitaan soal ucapan Bupati Meranti ini mulai muncul pada 9 Desember 2022 setelah dilaksanakan Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah. Tiga hari kemudian pada tanggal 12 Desember 2022 berita tampak memuncak. Terpantau sebanyak 248 berita muncul pada hari itu yang didominasi oleh sentimen negatif.

Akibat pernyataan Adil tersebut, muncul berbagai berita dengan pembahasan yang lebih luas serta tanggapan dari berbagai pihak. Hal ini lantaran Adil tak hanya menyebut Kemenkeu sebagai setan atau iblis, tetapi juga mengancam akan angkat senjata dan pindah ke Malaysia apabila pemerintah pusat tak kunjung memberi solusi atas keluhannya.

Gambar 11. Sampel Berita Medcom
Gambar 12. Sampel Berita Suara

Peringatan keras akan ucapan Bupati Meranti tersebut datang dari Kemendagri, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro. Ia menasehati sebagai kepala daerah apapun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan. Sebagai pejabat publik, harusnya Adil memberikan teladan bagi masyarakat. Apa yang menjadi kegelisahan Bupati Meranti bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan publik.

Gambar 13. Sampel Berita Warta Ekonomi
Gambar 14. Sampel Berita Tribun News

Tidak hanya teguran, tindakan yang dilakukan Adil ini dinilai bisa dianggap sebagai makar. Seperti yang disampaikan oleh Pengamat Pertahanan dan Intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati pada portal Bisnis Indonesia. Nuning menilai tak pantas seorang bupati menyatakan pendapat kontroversial serta menyarankan Kemenkeu mengambil langkah hukum terkait pernyataan Adil.

Gambar 15. Sampel Berita Bisnis Indonesia

Di sisi lain, ada pula pengamat yang tersirat mendukung pernyataan Bupati Meranti. Hal itu datang dari Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat. Ia menilai protes yang dilayangkan Adil kemungkinan juga dirasakan oleh daerah-daerah yang merupakan penghasil minyak bumi dan gas. Namun mereka takut untuk bersuara terhadap pusat, sementara kondisi masyarakatnya juga miskin.

Gambar 16. Sampel Berita Harian Haluan
Gambar 17. Sampel Berita Warta Ekonomi

Seperti memberi jalan keluar untuk Bupati Meranti, pihak Kemekeu akhirnya meminta Adil untuk duduk bersama mencocokan data DBH Migas yang dimiliki Kabupaten Meranti dan Kementerian ESDM. Tawaran tersebut keluar dari Yustinus Prastowo, Stafsus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis yang sebelumnya telah menanggapi lewat Twitter pribadi.

Gambar 18. Sampel Berita Kompas
Gambar 19. Sampel Berita Jawa Pos

Selama periode pemantauan, terlihat Warta Ekonomi menjadi portal teratas yang paling banyak memberitakan topik ini dengan total sebanyak 57 artikel.

Gambar 20. Jajaran Top Portal

Warta Ekonomi banyak menampilkan soal topik utama mengenai kritik yang dilontarkan Adil yang tercatat sebanyak 15 berita. Kemudian muncul juga pandangan dari berbagai pengamat baik yang pro maupun kontra, terpantau sebanyak 16 berita muncul di portal ini. 

Gambar 21. Sampel Berita Warta Ekonomi

Menariknya, portal ini juga menaikan tanggapan dari politikus partai seperti PKS, PDIP, Gelora dan Demokrat. Portal ini paling banyak menghadirkan pendapat dari Partai Demokrat sebanyak 6 berita. Komentar yang muncul dari Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis terlihat kontra terhadap respons Stafsus Kemenkeu untuk Bupati Meranti. Ia menganggap Stafsus Kemenkeu tidak memiliki hak untuk menuntut permintaan maaf kepada Adil serta mempertanyakan etika birokrasinya.

Gambar 22. Sampel Berita Warta Ekonomi

Simak analisis terkini dan mendalam lainnya di analysis.netray.id. Untuk melakukan pemantauan terhadap isu yang sedang berkembang sesuai kebutuhan secara real time dapat berlangganan atau menggunakan percobaan gratis di netray.id.

Editor: Winda Trilatifah

More like this

Menyelisik Kasus Kecelakaan Mahasiswa UI, Status Tersangka dan Langkah Polisi Mencari Fakta

Perkembangan kasus tabrak lari yang menewaskan seorang mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Muhammad Hasya Athalla...

Sedih JD.ID Tutup, Warganet Bagikan Pengalaman Berbelanjanya

Situs belanja online JD.ID resmi mengumumkan akan berhenti beroperasi per 31 Maret 2023. Anak...

Produk Skincare dengan Retinol dalam Perbincangan Warganet

Retinol bahan aktif vitamin A belakangan menjadi salah satu kandungan skincare yang populer. Dikenal...
%d blogger menyukai ini: