Pada 2019 lalu Presiden Joko Widodo telah mengumumkan letak ibu kota baru Indonesia. Ibu kota akan dipindahkan ke dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada prosesnya, pemindahan Ibu Kota ini terus menjadi sorotan dan muncul dalam tajuk berbagai media berita online setiap harinya.
Ide pemindahan Ibu Kota Negara ini pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno tanggal 17 Juli 1957. Soekarno memilih Palangkaraya sebagai IKN dengan alasan Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan memiliki wilayah yang luas. Kemudian, pada masa Orde Baru atau tahun 1990-an, terdapat juga wacana pemindahan ke Jonggol.
Lalu, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan Ibu Kota Negara juga muncul kembali karena kemacetan dan banjir yang melanda Jakarta. Barulah kemudian pada tanggal 29 April 2019, Jokowi memutuskan untuk memindahkan IKN keluar pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024.
Netray mengamati laju pemberitaan terkait topik IKN selama sebulan belakangan, yakni sejak 21 Mei 2023 sampai dengan 18 Juni 2023. Berikut hasil pengamatan Netray selengkapnya.
Dengan menggunakan kata kunci ikn, Netray menemukan 3.761 artikel yang berasal dari 276 media berita online. Pemberitaan topik ini didominasi oleh tiga kategori, yakni pemerintahan sebanyak 2.057 artikel, politik sebanyak 638 artikel, dan ekonomi keuangan sebanyak 459 artikel. Selama periode pantauan Netray, topik ini terus menjadi pembahasan media sebagaimana tampak pada grafik berikut.
Intensitas pemberitaan terkait topik IKN muncul setiap hari secara fluktuatif dengan didominasi oleh pemberitaan bersentimen positif. Puncak pemberitaan terjadi beberapa kali, yakni pada 31 Mei 2023 dan 9 Juni 2023. Berikut beberapa artikel yang terbit di tanggal-tanggal padat tersebut.
Pada 31 Mei ditemukan sebanyak 270 artikel yang didominasi oleh pembahasan seputar peresmian logo IKN oleh Presiden Jokowi. Logo yang bertemakan Pohon Hayat tersebut resmi diluncurkan Jokowi pada 30 Mei 2023. Kemudian pada 9 Juni terdapat 266 artikel yang didominasi oleh topik terkait Luhut yang dikabarkan mempekerjakan bule untuk mengawasi proyek IKN. Namun Luhut menyatakan bahwa keputusan tersebut dilakukan agar proyek pembangunan di IKN berjalan sesuai rencana, mulai dari kualitas hingga ketetapan waktu.
Proses pembangunan dan pemindahan Ibu Kota yang masih berlangsung ini terus menyedot perhatian publik. Beragam isu dibahas media dalam memberitakan topik ini. Melalui kosakata populer berikut, dapat diamati kata yang kerap muncul dalam artikel pemberitaan terkait IKN.
Mulai dari infrastruktur, investasi, pembangunan, Jakarta, Singapura, dan berbagai kata lainnya mendominasi pembahasan media seputar topik IKN selama periode pemantauan. Berikut sejumlah artikel yang berkorelasi dengan kosakata populer tersebut.
Dalam prosesnya, pembangunan IKN membutuhkan dana yang tidak sedikit, menghadapi hal tersebut pemerintah kemudian membuka pintu bagi investor yang hendak berinvestasi di IKN. Sebagaimana tampak pada salah satu judul artikel yang menyebut bahwa Prabowo berhasil mendatangkan investasi Qatar untuk IKN Nusantara.
Arus Pemberitaan Negatif Dalam Topik IKN
Meski hasil pantauan Netray menunjukkan dominasi tren sentimen positif, tidak dapat dipungkiri bahwa beragam artikel bersentimen negatif juga muncul terkait topik ini. Selama periode pantauan, ditemukan sebanyak 506 artikel topik IKN dengan sentimen negatif. Hal tersebut dapat diamati pada grafik berikut.
Seperti pemberitaan positif, pemberitaan dengan sentimen negatif terkait IKN pun muncul setiap hari. Namun, puncak tertinggi tren sentimen negatif tersebut terjadi pada 30-31 Mei 2023 dengan total pemberitaan selama dua hari tersebut mencapai 98 berita. Berikut beberapa sejumlah contoh artikel bersentimen negatif temuan Netray terkait topik IKN selama pemantauan.
Sejumlah anggota DPR RI meminta pemerintah untuk menunda pemindahan Ibu Kota ke Nusantara, Kalimantan. Menurut mereka, pemerintah lebih baik melakukan stabilitas kebutuhan pokok dan energi hingga meningkatkan infrastruktur pertanian. Merespons persoalan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemindahan Ibu Kota merupakan salah satu hal yang difokuskan pemerintah saat ini dan IKN telah masuk ke dalam program prioritas.
Selain topik permintaan penundaan pemindahan Ibu Kota, Netray juga menemukan artikel bersentimen negatif lainnya yang membahas ancaman Karhutla di Kawasan IKN pada musim kemarau. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara Myrna A Safitri. Sementara dalam artikel lainnya, sentimen negatif dalam arus pembahasan media terkait IKN dapat diamati melalui beberapa artikel berikut.
Polemik lainnya yang turut menyumbang sentimen negatif pada topik ini adalah isu seputar pembukaan kembali keran ekspor pasir laut yang diduga untuk menarik Singapura agar mau berinvestasi di IKN. Tudingan tersebut muncul karena baru-baru ini Presiden gencar mengajak para pengusaha Singapura berinvestasi di IKN. Sebagaimana diketahui bahwa Negeri Singa tersebut merupakan Importir pasir laut terbesar di dunia.
Selain itu, topik lainnya yaitu terkait permintaan Luhut menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk pembangunan IKN karena dinilai memiliki kualitas yang lebih baik daripada tenaga kerja dalam negeri. Hal ini kemudian sangat disayangkan oleh Said Iqbal selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh.
Menurut Iqbal, semestinya kalimat tersebut tidak diucapkan oleh pejabat publik. Pernyataan pejabat negara seharusnya tidak merendahkan tenaga kerja Indonesia sendiri. Menurutnya, pejabat dengan komentar tersebut merupakan pejabat dengan mental feodal.
Selama periode pantauan Netray, pemberitaan terkait topik seputar IKN paling banyak diterbitkan oleh Tribun Kaltim. Tribun Kalitim setidaknya menerbitkan sebanyak 351 artikel terkait topik ini, diikuti oleh Kompas sebanyak 249 artikel, dan Detik 158 artikel.
Kemudian, pada kategori Top People Netray menemukan Joko Widodo sebagai tokoh terpopuler pada topik ini. Selaku Presiden RI namanya kerap disebut-sebut dalam berbagai artikel terkait IKN. Terlebih, kebijakan ini mulai dijalankan di masa jabatan Jokowi. Selain itu, tampak nama Luhut Binsar Panjaitan selaku Menkomarves di urutan kedua. Luhut banyak disoroti dalam artikel bersentimen negatif terkait gagasannya soal penggunaan TKA dalam pembangunan IKN.
Simak analisis terkini dan mendalam lainnya di analysis.netray.id. Untuk melakukan pemantauan terhadap isu yang sedang berkembang sesuai kebutuhan secara real time, Anda dapat berlangganan atau menggunakan percobaan gratis di netray.id.
Editor: Winda Trilatifah