DKI Jakarta menjadi salah satu wilayah dengan jumlah kasus Covid-19 tertinggi. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah diterapkan di DKI Jakarta sejak 10 April 2020 lalu. Mewabahnya Covid-19 ke berbagai wilayah berimbas pada sektor perekonomian publik. Masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin menjadi kelompok yang sangat terdampak pada situasi seperti saat ini. Itulah sebabnya pemerintah menyalurkan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat tersebut. Namun belakangan terjadi polemik terkait bantuan sosial yang disalurkan oleh DKI dengan bantuan yang disalurkan oleh Pusat.
Netray memantau isu terkait polemik bansos DKI selama 05 Mei 2020 s.d 11 Mei 2020. Selama periode tersebut ditemukan pemberitaan terkait bansos DKI sebanyak 987 pemberitaan dengan total media sebanyak 65 media dan didominasi oleh kategori Government sebesar 91%.
Sehari sebelum diterapkannya aturan PSBB Pemprov DKI berinisitiatif untuk membagikan sembako lebih dulu. Sedangkan Pemerintah Pusat akan membagikan Bansos pada tanggal 20 April 2020. Namun Pemprov DKI kini menjadi sorotan terkait simpang siur permasalahan data penerima bansos tersebut. Bahkan Pemprov DKI mendapat serangan dari 3 Menteri Kabinet Maju diantaranya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menko PMK Muhadjir Effendy. Ketiga Menteri tersebut menyoroti kinerja Anies Baswedan dalam menyalurkan Bansos untuk warga Ibu Kota.
Bansos tersebut didistribusikan pada 09 April 2020 sehari sebelum PSBB diterapkan. Adapun penerima bansos disepakati oleh Kemensos dan Pemprov DKI tidak lagi per jiwa melainkan berdasarkan KK dengan jumlah 1,194 juta KK. Data penerima Bansos tersebut telah diserahkan oleh Pemprov DKI pada Kemensos tanggal 07 April 2020. Namun dalam pelaksanaan penyaluran Bansos tersebut terdapat permasalahan seperti tidak tepat sasaran, penerima telah meninggal dunia, serta adanya double penerimaan setelah dari Pemrov DKI kemudian menerima kembali dari Kemensos. Hal tersebut diungkap oleh Menteri Sosial Juliari Batubara juga menyatakan penyaluran bansos oleh Pemprov DKI tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Pada saat Ratas Pemrov DKI meminta Pusat meng-cover bantuan yang tidak dapat di-cover oleh Pemprov DKI. Namun setelah diperiksa dari 15 titik penyaluran bansos ditemukan double penerima, setelah dari Pemprov DKI kembali menerima dari Kemensos.
Menko PMK Muhadjir Effendy juga menyampaikan kritik untuk Anies, bahkan sempat menegurnya. Ia mengatakan bahwa permasalahan bansos tersebut merupakan permasalahan data.
Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan jika anggaran bansos DKI Jakarta sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Pada saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI Sri Mulyani mengatakan bahwa ia mendapat laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya tidak memiliki anggaran dan minta Pemerintah Pusat meng-cover terhadap 1,1 juta. Sehingga tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta Pemerintah Pusat, namun sekarang semuanya diminta pemerintah pusat untuk meng-cover.
Menanggapi hal tersebut Netray menemukan sebanyak 5,590 cuitan terkait Bansos DKI dengan didominasi oleh cuitan bersentimen negatif. Mendapat kritik dari Tiga Menteri Kabinet Indonesia Maju Anies Baswedan tidak tinggal diam. Ia mengkonfirmasi dan menanggapi kritik tersebut. Ia menilai sorotan Menteri dan publik terhadap Bansos tersebut hanya sebesar 1,6% persen Margin Error dari 98,4% dari pelaksanaan yang tepat sasaran. Ia juga berpendapat bahwa permasalahan 1,6% tersebut merupakan proporsi yang kecil dan saat ini telah diperbaiki untuk Bansos putaran kedua yang akan segera dilaksanakan.
Isu terkait topik tersebut kemudian menimbulkan pro dan kontra di jagat Twitter. Tidak sedikit warganet yang melayangkan kritik, namun terdapat juga warganet yang membela kinerja Pemprov DKI tersebut.
Berdasarkan pantauan Netray, terlihat nama Anies Baswedan menjadi Top Initiator dalam topik ini selaku Gubernur DKI Jakarta namanya menjadi sorotan utama topik ini. Diikuti oleh Joko Widodo selaku Presiden RI dan beberapa Menteri yang mengkritik Bansos DKI juga masuk dalam kategori Top Initiator. Selanjutnya dalam kolom Top Organization ditemukan Pemprov DKI menjadi sorotan utama topik Bansos DKI.
Selain itu, terlihat pula kolom Top Facility diisi oleh Balai Kota DKI dan beberapa fasilitas lainnya. Adapun Portal pemberitaan yang menjadi Top Portal diduduki oleh Warta Kota dengan jumlah artikel terkait sebesar 74 artikel pemberitaan terkait.
Anies Baswedan kembali menjadi sorotan publik setelah pembagian Bansos DKI Jakarta terlaksana dan memasuki putaran kedua. Permasalahan terkait anggaran dan data penerima menjadi fokus utama sorotan publik. Meski demikian ia menyampaikan bahwa kekurangan dan permasalahan pada Bansos tersebut menjadi perbaikan untuk pelaksanaan Bansos DKI putaran kedua yang akan segera dilaksanakan.