Tujuh Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo yang berasal dari kalangan milenial secara resmi diperkenalkan di Istana Merdeka, Jakarta pada tanggal 21 November 2019. Ketujuh stafsus milenial ini adalah: Adamas Belva Syah Devara – Founder dan CEO Ruang Guru, Putri Tanjung – Founder dan CEO Creativepreneur, Andi Taufan Garuda Putra – Founder dan CEO Amartha, Ayu Kartika Dewi – Pendiri Gerakan SabangMerauke, Gracia Billy Mambrasar – Pendiri Yayasan Kitong Bisa, Duta Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Angkie Yudistia – Pendiri Thisable Enterprise, dan Aminuddin Maruf – Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Indonesia (PMII). Adapun salah satu alasan Presiden RI memilih milenial ini untuk menjembatani Jokowi dengan para milenial di Indonesia. Presiden juga meyakini para milenial ini memiliki ide-ide kreatif yang diharapkan dapat memajukan bangsa.
Keputusan Presiden untuk memilih stafsus dari kalangan milenial pada awalnya mendapat sambutan baik dari berbagai kalangan sebab stafsus milenial yang dipilih Jokowi diyakini akan memberikan masa depan yang cerah di pemerintahan. Netray secara khusus menelusuri rangkaian pemberitaan terkait peran ketujuh stafsus milenial Presiden RI, serta prestasi dan kontroversi yang ramai diperbincangkan di media berita daring dalam rentang waktu dari 21 November 2019 hingga 25 April 2020. Apakah dari rentang waktu sejak dilantik hingga saat ini para staf khusus Presiden RI ini sudah berperan sesuai dengan harapan masyarakat? Berikut pantauan Netray selengkapnya.
Menjadi Sorotan Media
Menurut pantauan Netray, sehari setelah pelantikan ketujuh stafsus milenial Presiden RI yaitu 22 November 2019, frekuensi pemberitaan memuncak dengan total 648 berita dan didominasi oleh sentimen positif.
Pada tanggal tersebut, selain kosa kata ‘presiden’, ‘jokowi’, ‘staf’, dan ‘khusus’, tampak bahwa ‘putri’, ‘angkie’, dan ‘tanjung’ menjadi kosa kata yang paling sering disebutkan. Hal ini mengindikasikan bahwa Putri Tanjung dan Angkie Yudistia merupakan dua nama stafsus milenial yang menjadi sorotan di antara ketujuh stafsus milenial Jokowi pada tanggal 22 November 2019.
Alasan nama Putri Tanjung menjadi sorotan media ialah karena Putri Tanjung dipercaya menjadi staf khusus Presiden termuda dengan usia 23 tahun. Putri Tanjung dipilih Jokowi dalam kapasitasnya sebagai pendiri Creativepreneur Event Creator. Selain itu, nama Putri Indahsari Tanjung juga dikenal sebagai anak dari pemilik Trans Corp. Chairul Tanjung. ikk
Nama stafsus Presiden lainnya yang menjadi sorotan adalah Angkie Yudistia. Angkie menarik perhatian publik sebab ia merupakan penyandang tunarungu. Wanita berusia 32 tahun yang aktif di bidang sosiopreneur ini dipercaya Jokowi untuk menjadi juru bicara presiden di bidang sosial. Angkie Yudistia merupakan pendiri Thisable Enterprise, yakni lembaga pusat pemberdayaan ekonomi kreatif bagi penyandang disabilitas yang berhasil menyalurkan penyandang disabilitas bekerja di sejumlah perusahaan termasuk perusahaan milik negara alias BUMN.
Jokowi menyebut Angkie sebagai sosok muda yang aktif di organisasi, termasuk organisasi internasional dan dikenal oleh masyarakat luas sebagai perempuan muda yang menginspirasi. Angkie mendirikan lembaga Thisable Enterprise dengan tujuan untuk memberdayakan kelompok disabilitas Indonesia agar memiliki kemampuan dan keterampilan, dan menyalurkannya ke dunia kerja. Menurut dia, saat ini kelompok disabilitas masih kesulitan dalam memperoleh pekerjaan. Angkie berharap lewat keberadaan Thisable Enterprise, kalangan disabilitas mampu bersaing dalam dunia kerja sehingga perekonomian mereka dapat terangkat dengan baik.
Pro-Kontra Pelantikan Stafsus Milenial
Keputusan Presiden Joko Widodo untuk menghadirkan tujuh stafsus dari kalangan milenial dalam lingkaran pemerintahannya menuai dukungan dari berbagai kalangan. Di antaranya, Politisi PDI Perjuangan Mufti Anam mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang mengangkat banyak stafsus dari kalangan milenial, dan membuktikan bahwa Presiden adalah seorang visioner. Kehadiran stafsus milenial, dipercaya akan memperkaya perspektif Presiden Jokowi dalam mengambil kebijakan strategis, mengingat di era teknologi ini perubahannya luar biasa dinamis, dan dasar-dasar kebijakan berbasis inovasi harus digerakkan. Selain itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat juga mengatakan bahwa fenomena birokrasi di Indonesia saat ini banyak yang menyulitkan masyarakat. Oleh karena itu, ia menilai bahwa kehadiran tujuh stafsus milenial itu dapat memberikan alternatif solusi kepada presiden agar birokrasi Indonesia dapat berjalan fleksibel dan tak kaku ke depannya.
Meskipun banyak menerima dukungan serta apresiasi dari banyak tokoh dan politisi, kehadiran tujuh stafsus milenial ini juga menuai kontra terutama dari partai oposisi pemerintah. Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Fathul Bari menilai, penunjukan staf khusus Presiden Joko Widodo masih bernuansa bagi-bagi jatah kekuasaan dan bertentangan dengan komitmen Jokowi sejak 2014 untuk membangun Kabinet Kerja dan tidak bagi-bagi kursi. Selain itu, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera juga menilai bahwa tugas dan fungsi Staf Khusus Presiden ini akan tumpang tindih dengan Kantor Staf Presiden (KSP), sehingga Mardani menanyakan urgensi adanya staf khusus tersebut.
Meski punya segudang potensi dan semangat, tujuh stafsus milenial itu tidak luput dari bully para warganet. Salah satu yang kritikannya cukup pedas adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang menyebut stafsus milenial Presiden Jokowi hanya pajangan, alasannya para stafsus tersebut tak berwenang menetapkan kebijakan. Salah satu stafsus yang “rajin” menjawab risakan warganet terhadap stafsus adalah Billy Mambrasar. Menanggapi Fadli Zon, Billy mengatakan bahwa mereka bukanlah kosmetik dan kelompok manusia bodoh yang haus jabatan. Mereka menerima tawaran untuk menjadi stafsus karena kecintaan mereka untuk Indonesia bukan karena kekuasaan dan uang. Lantas, apa saja peran yang sudah dijalankan oleh ketujuh Staf Khusus Presiden yang berasal dari kalangan milenial ini?
Harapan, Prestasi, dan Kontroversi
Dari tujuh staf khusus presiden dari kalangan milenial, ada 4 stafsus yang menuai polemik dan ramai diperbincangkan belakangan ini. Yang pertama adalah Gracia Billy Mambrasar. Saat dilantik menjadi staf khusus Presiden, Billy mendorong terciptanya pengusaha dari kalangan milenial, khususnya di kawasan Indonesia timur seiring terbangunnya Papua Youth Creative Hub. Ia mengaku ingin membangun Indonesia dari Papua, dan melahirkan 100 entrepreneur setiap tahunnya baik dari Papua maupun Indonesia timur, agar kesejahteraan dapat meningkat.
Sebagai stafsus, Billy sempat mengungkapkan hasil kerjanya. Ia dan stafsus milenial lainnya mengaku telah berjam-jam menyusun konsep pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila. Melalui kicauan yang diunggah ke Twitter pada 29 November 2019, Billy seakan ingin membuktikan karyanya setelah sempat sebelumnya diremehkan oleh beberapa pihak.
Namun, belum dua minggu menjabat sebagai Staf Khusus Presiden, pada tanggal 2 Desember 2019 nama Billy Membrasar mencuat dan menjadi topik pemberitaan di media karena kicauan kontroversialnya di media sosial Twitter. Dapat dilihat pada Word Cloud bahwa pada tanggal 2 Desember 2019, ‘billy’ merupakan kosa kata yang paling banyak disebutkan di pemberitaan.
Cuitan Billy Mambrasar sempat menuai kritik dari warganet karena ada frasa “kubu sebelah”. Dalam kicauannya di akun @kitongbisa, Billy pada Sabtu, 30 Desember 2019 menulis: “Stlh membahas ttg Pancasila (yg bikin kubu sebelah megap2), lalu kerja mendesign kartu Pra-kerja di Jkt, lalu sy ke Pulau Damai penuh keberagaman: BALI! Utk mengisi materi co-working space,mendorong bertambahnya jumlah entrepreneur muda,utk pengurangan pengangguran&angka kemiskinan.”
Billy meminta maaf atas cuitannya tentang ‘kubu sebelah’ yang sempat menimbulkan kehebohan di dunia maya. Ia menjelaskan tidak bermaksud tendensius ke masyarakat mana pun. Ia pun telah mengklarifikasi dan menghapus cuitannya tersebut guna menghindari polemik berlanjut. Sejumlah warganet mempertanyakan istilah “kubu sebelah” yang oleh kebanyakan mereka diartikan sebagai kubu Prabowo – Sandi pada zaman Pilpres. Namun, Billy menjelaskan bahwa warganet nampaknya salah mengartikan maksud cuitannya itu. Staf khusus Presiden Jokowi ini mengatakan bahwa yang dimaksud “kubu sebelah” adalah haters dan orang yang pesimistis.
Kesalahan Billy Mambrasar yang mencuit ‘kubu sebelah’ terkait pembahasan Pancasila pun dimaklumi oleh Anggota Komisi III DPR Habiburokhman,. Menurut Habiburokhman, jiwa muda memang masih sering khilaf. Ketua DPP Partai Gerindra itu justru mengapresiasi langkah Billy yang langsung meminta maaf ketika tahu cuitannya mengundang kontroversi. Anak muda diharapkan tidak gengsi meminta maaf.
Kemudian, memasuki bulan Maret 2020 masyarakat Indonesia dihebohkan dengan munculnya virus Covid-19. Dalam situasi ini, kinerja Stafsus milenial semakin menjadi sorotan. Pada tanggal 16 Maret 2020 muncul pemberitaan bahwa Staf Khusus Presiden, Angkie Yudistia menyebarkan hoaks soal deteksi corona cuma 10 detik dengan cara tarik napas. Angkie menuliskan di Instagramnya “Di masa inkubasi, virus mungkin belum terdeteksi (ketika check-up). Tunggu sudah bersin-bersin atau batuk. Cek diri yang paling mudah seperti yang di Taiwan. bangun pagi, tarik nafas yang dalam, lalu tahan 10 detik. Kalau batuk, kemungkinan besar segera ada tindakan.” Aksi Angkie Yudistia tersebut dikecam oleh publik mengingat statusnya sebagai staf khusus Presiden. Angkie pun akhirnya menghapus postingan hoaks deteksi corona dengan cara tarik napas tersebut dan meminta maaf kepada publik.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai ketujuh stafsus milenial Presiden Joko Widodo dianggap tidak berguna di tengah situasi wabah virus corona atau Covid-19 yang menyebar di Indonesia. Ia mengatakan para stafsus tersebut juga gagal berperan aktif dalam meredam panic buying akibat isu corona di Indonesia.
Kemudian, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyentil para stafsus milenial Presiden Jokowi tersebut dan menanyakan di mana mereka saat Indonesia tengah dalam situasi seperti saat ini. Melalui akun Twitternya, @msaid_didu, Said Didu mencuitkan “Ke mana semua staf khusus milenial Presiden yg digaji puluhan juta saat negara hadapi krisis seperti saat ini? #IndonesianeedLeader”.
Menanggapi situasi pandemi Covid-19, stafsus Adamas Belva Syah Devara mengajak anak muda untuk memerangi hoaks terkait virus corona. Ia pun mengatakan “Bukan waktunya saling menjatuhkan atau saling membully. Ayo bertanya pada diri sendiri “apa yang bisa saya lakukan untuk negeri?”. Menyalakan lilin lebih baik daripada menyalahkan kegelapan.” Namun, Ketua DPP Gerindra Iwan Sumule menyoroti pernyataan stafsus milenial Presiden Joko Widodo itu dalam menghadapi pandemi virus Covid-19. Ia menyatakan bahwa apa yang dilakukan Adamas Belva Devara terlalu mudah sebagai seorang pejabat negara sebab kata-kata bijak yang disampaikan Stafsus milenial, juga bisa dilakukan oleh masyarakat yang lain
Rakyat pun mulai mempertanyakan dan mengkritik kinerja stafsus milenial Presiden Jokowi. Maksud dari Jokowi mengenalkan staf khusus milenial adalah agar pemerintah dekat dengan kaum milenial, sehingga jarak antara penguasa dan anak-anak muda akan dijembatani oleh para anak muda. Namun, staf khusus milenial Presiden Jokowi dinilai banyak melakukan kesalahan fatal sehingga mencoreng nama baik Presiden.
Memasuki bulan April 2020 beredar surat bertanda tangan Staf Khusus Presiden RI Andi Taufan Garuda Putra kepada para camat seluruh Indonesia untuk bekerja sama dengan dalam program Relawan Desa Lawan Covid-19. Dalam surat yang berkop Sekretariat Kabinet Republik Indonesia itu, Andi mencantumkan PT Amartha Mikro Fintek untuk turut bekerja sama dalam program penanggulangan Covid yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Melalui keterangan dalam surat tersebut, Andi menuliskan bahwa petugas lapangan Amartha akan berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat.
Ketika dilantik, Presiden Joko Widodo meminta Andi Taufan Garuda untuk mengembangkan inovasi di sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM). Jokowi mengatakan, Taufan merupakan salah satu putra terbaik bangsa. Ia mendapatkan banyak penghargaan inovasi atas kepeduliannya terhadap sektor-sektor UMKM. Tetapi, akibat perbuatan Andi Taufan yang memakai kop surat berlogo Sekretariat Kabinet dan menunjuk perusahaan sendiri untuk berkoordinasi dengan Camat se-Indonesia, anggota Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi keberadaan para staf khusus milenial presiden karena kerap melakukan blunder. Alvin mengatakan, Presiden Jokowi juga harus meninjau kembali urgensi keberadaan staf khusus presiden. Surat Andi Taufan tersebut dikecam sebagian warganet. Mereka berpendapat, tindakan itu melibatkan perusahaan pribadi, apalagi sampai mengirimkan surat ke camat untuk membantu aktivitas perusahaannya merupakan hal yang tidak pantas.
Presiden pun didesak untuk segera mengevaluasi kinerja dan memecat stafsus milenial yang mempunyai posisi atau jabatan di tempat lain terutama yang menyalahgunakan jabatannya sebagai staf khusus untuk kepentingan pribadi dan kelompok yang bersangkutan.
Tak lama setelah skandal Andi Taufan ini mencuat, pada tanggal 16 April 2020 giliran Staf Khusus Adamas Belva Syah Devara yang menjadi sorotan publik karena mendapat proyek aplikasi prakerja senilai Rp 5,6 triliun. Ketika dilantik, Belva Devara mempunyai misi memanfaatkan teknologi untuk memajukan bidang pendidikan dan memaksa perubahan adopsi teknologi untuk kebaikan pendidikan di Indonesia. Dengan tetap menahkodai Ruangguru, dia pun diharapkan dapat terus memberikan masukan inovasi baru yang relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Namun, keterlibatan aplikasi Ruangguru yang didirikan oleh Adamas Belva Syah Devara di program kartu prakerja disinggung oleh Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nasidik. Rachland mengatakan pertumbuhan ekonomi dalam pandemi ini diprediksi minus, bisnis terpuruk, PHK di mana-mana. Tapi negara malah menyediakan Rp 5,6 triliun untuk pelatihan online. Kebijakan ini bukan saja tak perlu tapi juga dinilai korup bila mitra yang ditunjuk adalah perusahaan milik stafsus Presiden. Kemudian, menurut ahli filsafat Rocky Gerung, penunjukan Ruangguru sebagai aplikator Program Kartu Prakerja seperti telah membuka tabir adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan conflict of interest di lingkaran Presiden Joko Widodo.
Pengunduran Diri Belva Devara dan Andi Taufan
Pada tanggal 21 April 2020, CEO Ruangguru Adamas Belva Syah Devara mengumumkan pengunduran diri dari posisinya sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo. Dia mengaku keputusannya ini karena tidak mau membuat polemik berkepanjangan terkait program Kartu Prakerja dan Ruangguru. Keputusan ini pun sudah disetujui oleh Kepala Negara. Mundurnya Belva Devara dari posisinya pun menuai pujian dari berbagai kalangan. Budayawan Sudjiwo Tedjo dan Pengamat Politik Denni Siregar salut atas keberanian Belva ini. Belva dinilai sebagai sebuah contoh yang baik bagi generasinya. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, yang sebelumnya sempat menantang debat Belva Devara pun mengapresiasi mundurnya Belva Devara dari posisi Stafsus Presiden, sebagai bentuk pertanggungjawaban milenial untuk lebih profesional dalam menjalankan bisnisnya.
Menyusul Belva Devara, CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra, juga mengundurkan diri dari jabatan Staf Khusus Presiden Joko Widodo. Pengajuan pengunduran diri tersebut diajukan pada 17 April 2020 dan diklaim telah disetujui Jokowi. Maraknya pemberitaan mengenai mundurnya Andi Taufan rupanya membuat frekuensi pemberitaan memuncak pada 24 April 2020. Pemberitaan pun didominasi oleh sentimen positif sebab mundurnya Andi Taufan menuai pujian dan apresiasi dari berbagai pihak.
Ia pun menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Jokowi karena telah mempercayakan dirinya untuk menjabat sebagai Stafsus Presiden. Langkah Andi Taufan Garuda Putra yang mengikuti jejak Adamas Belva Syah Devara untuk mengundurkan diri dari jabatan Staf Khusus Presiden Jokowi diapresiasi oleh Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade. Andre mengapresiasi langkah kedua stafsus milenial Presiden ini sebab ini menjadi pembelajaran bagi mereka dan kita semua untuk perbaikan bangsa yang lebih baik.
Pasca mundurnya Belva Devara dan Andi Taufan, Wakil Ketua Komisi II Yaqut Cholil Qoumas menyebut staf khusus milenial tidak banyak memberi manfaat bagi Presiden Joko Widodo. Ia menganggap para stafsus milenial justru mengganggu kerja Presiden Jokowi dengan menimbulkan kegaduhan publik, dan memunculkan persepsi negatif bagi pemerintahan era Jokowi.
Sementara itu, pengamat politik Satyo Purwanto menilai, sejak awal rencana perekrutan stafsus milenial bukan untuk diberdayakan. Perekrutan stafsus milenial hanya bentuk pencitraan digitalisasi ekonomi nonkonvensional. Ia pun menyarankan sebaiknya para stafsus milenial tersebut dibubarkan sebab pada akhirnya bukan prestasi politik yang didapat oleh Jokowi, justru memperburuk kinerja presiden, khususnya dalam hal penanganan wabah covid-19 akibat konflik kepentingan yang dilakukan oleh para stafsus milenial tersebut.
Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi staf-staf khusus dan juga pembantunya di tingkat eksekutif. Ia mengatakan, saat ini presiden membutuhkan pikiran dan tenaga ekstra untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. Staf-staf khusus presiden dinilai belum bisa berkontribusi secara maksimal dan masyarakat belum merasakan hasil kerja mereka. Padahal, staf khusus presiden semestinya dapat membantu presiden mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah maupun rakyat Indonesia.
Demikian pantauan Netray terkait prestasi dan kontroversi 7 stafsus milenial Presiden Joko Widodo dari portal media berita daring. Kehadiran stafsus milenial Presiden ini memang masih menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, terutama setelah munculnya skandal yang dilakukan oleh dua orang stafsus presiden Andi Taufan Garuda Putra dan Adamas Belva Devara. Presiden Joko Widodo pun diminta untuk meninjau kembali urgensi keberadaan staf khusus milenial agar tidak semakin memberatkan pekerjaan presiden, mengingat masih ada masalah ekonomi, sosial, pendidikan, pengangguran, dan lain-lain, dan semua itu harus mendapatkan perhatian dengan baik.