Kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) masih akan dilaksanakan pada tahun 2024. Akan tetapi pada akhir Januari lalu, Lembaga Survei Indonesia (LSI) telah melakukan survei untuk mencari tahu siapa calon presiden yang diinginkan oleh masyarakat. Hasilnya, nama Prabowo Subianto menempati posisi tertinggi sebagai calon presiden terbaik Pilpres 2024 untuk sementara waktu.

Perolehan survei ini tentu belum menjadi hasil yang definitif. Masih banyak waktu yang bisa dipergunakan para politisi untuk mendapat simpati yang lebih banyak lagi dari masyarakat. Lantas mengapa survei dan hasilnya dilakukan saat ini? Diskursus apa yang muncul di ranah publik setelah LSI menerbitkan penelitiannya? Sejumlah pertanyaan ini akan coba dijawab oleh Netray Media Monitoring melalui pemantauan media massa daring.

Pemantauan dilakukan selama periode 19 Februari hingga 26 Februari 2021. Sedangkan kata kunci yang digunakan untuk mengkerangkai pemantauan adalah pilpres, survei, && 2024. Hasil dari pemantauan dapat disimak di bawah ini.

Laporan Statistika Survei Pilpres 2024

Sejumlah data statistika berhasil dihimpun Netray selama periode pemantauan topik pilpres 2024. Di antaranya, Netray menemukan bahwa selama 7 hari pemantauan, terdapat 269 berita yang mengandung kata kunci. Sejumlah berita ini diterbitkan oleh 52 media massa daring. Bukan nilai yang cukup tinggi untuk dapat dikategorikan sebagai sebuah topik yang menjadi pemberitaan populer.

Berbicara tentang kategori, terdapat 203 berita yang termasuk dalam kategori berita Politik. Tentu saja kelompok pemberitaan ini mendominasi mengingat secara alamiah penentuan elektabilitas adalah isu politik. Selanjutnya adalah kategori Hukum dengan 32 laporan dan Pemerintahan dengan 18 berita.

Dari periode pemantauan yang sudah ditetapkan, wacana elektabilitas tokoh politik dalam pilpres 2024 mulai muncul pada tanggal 20 Februari 2021. Pemberitaan terus menanjak hingga mencapai puncak tertinggi pada tanggal 23 Februari 2024. Setelah itu kembali menurun secara bertahap hingga akhir periode pemantauan.

Nama Prabowo Subianto memang melejit dalam survei kali ini. Hanya saja dari data yang dihimpun Netray, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjadi newsmaker dengan menempati 2 nama terbanyak yang dibicarakan di grafik Top People. Selanjutnya ada Joko Widodo di posisi ketiga, baru Prabowo Subianto dan Ridwan Kamil untuk peringkat lima teratas.

Perilisan hasil survei kali ini juga mengangkat LSI sebagai entitas organisasi yang paling banyak disebut di dalam pemberitaan. Selanjutnya terdapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Partai Demokrat, Kepolisian Republik Indonesia, dan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia. Mengapa sejumlah organisasi ini menempati posisi tertinggi dalam pemantauan? Penjelasan atas hal ini akan dilakukan di subbab pembahasan selanjutnya.

Menggali Perspektif Media Massa Daring

“Nama” seseorang , dalam konteks ini adalah nama tokoh politik yang dinilai publik memiliki kans maju pilpres, menjadi inti utama topik survei Pilpres 2024. Analisis atas pantauan Netray akan berfokus pada pemberitaan yang menyebutkan nama politisi yang memiliki peluang berkompetisi. Media massa berperan untuk membentuk citra dari masing-masing tokoh sehingga mendapat tempat di/hati pemilih nanti.

Dibandingkan dengan hasil survei, media massa ternyata memiliki kehendak yang berbeda ketika nama Ganjar Pranowo menempati posisi tertinggi disusul oleh Anies Baswedan. Sepak terjang kedua figur ini dalam memimpin daerah masing-masing ternyata mendapat perhatian khusus dari publik melalui media massa. Jika mereka terlihat mampu memerintah dengan baik, bukan tidak mungkin Ganjar dan Anies akan bersaing dalam Pilpres 2024. Atau malah bersatu, siapa yang tahu.

Meskipun nama Ganjar cukup mentereng di dalam topik survei Pilpres, langkahnya sepertinya tidak akan mulus. Pasalnya rintangan lain yang harus dihadapi Ganjar justru datang dari internal partai. PDIP melihat bahwa Ganjar bukan hanya satu-satunya kader partai yang dinilai kompeten untuk maju ke level nasional. Kader lain seperti Tri Rismaharini, Puan Maharani, dan lainnya juga punya kemungkinan untuk maju/diajukan.

Sedangkan permasalahan Anies Baswedan tentu saja tak bisa lepas dari bagaimana ia membawa DKI Jakarta selama kepemimpinannya. Isu banjir akan menjadi ganjalan yang paling berat untuk mendongkrak popularitas Anies dalam pilpres nanti. Selain itu, partai yang mendukungnya saat ini, PKS tidak memiliki suara yang cukup di luar Jakarta. Namanya memang menjadi newsmaker, tetapi Anies harus melakukan konsolidasi kekuatan politik yang lebih luas lagi untuk bertarung di level nasional.

Yang menarik justru adalah kemunculan kembali nama Joko Widodo dalam bursa. Sejumlah pihak berharap Jokowi akan dipasangkan dengan Prabowo sebagai tokoh dengan elektabilitas tertinggi. Hal ini tentu menyalahi aturan perundang-undangan tentang Pemilu. Wacana tersebut didukung oleh Partai Nasdem yang juga tidak menginginkan adanya revisi undang-undang. Dari sini terjawab mengapa kategori berita hukum mendapatkan pemberitaan yang cukup banyak.

Lantas bagaimana dengan nama politisi lain yang digadang-gadang akan maju dalam pemilihan presiden seperti Ridwan Kamil, Moeldoko, dan Agus Yudhoyono? Posisi Ridwan Kamil (RK) hampir mirip dengan kedua nama teratas hanya saja permasalahan RK adalah tidak menjadi kader salah satu partai, mirip dengan Anies. Sedangkan dua nama terakhir bisa dibilang sedang tersedot dalam sebuah pusaran konflik dengan tajuk ‘kudeta Partai Demokrat’. Mau tak mau permasalahan semacam ini akan mempengaruhi persepsi publik dan elektabilitas mereka.

Membangun wacana ketokohan dalam politik tak bisa dilakukan dalam sekejap waktu. Survei semacam yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia ini adalah bagian dari proses pembentukan persepsi publik terhadap citra seorang tokoh politik. Citra ini dipupuk melalui setiap pemberitaan positif atau tercedera dengan berita negatif.

Frekuensi kemunculan tokoh politik dalam media massa juga menyumbang nilai yang sangat besar bagi kepopuleran seseorang. Semakin ia sering muncul di media massa, semakin banyak pemilih yang tahu tentang keberadaan figur tersebut sehingga menambah kans dan preferensi untuk dipilih dalam demokrasi elektoral. Kekuatan ini yang mendorong mengapa survei semacam ini bisa diadakan jauh sebelum momen Pilpres itu sendiri. Atau yang biasa orang sebut dengan “cek ombak”.