HomeCurrent ReportSkandal PT Jiwasraya, Korupsi Dibayar Talangan Dana Pemerintah

Skandal PT Jiwasraya, Korupsi Dibayar Talangan Dana Pemerintah

Published on

Belakangan ini PT Jiwasraya seperti sedang berada di kursi roller coaster. Sejumlah isu naik turun menimpa perusahaan asuransi yang sudah berdiri sejak zaman pemerintahan kolonial tersebut. Sempat dihebohkan dengan kasus korupsi para pejabatnya, dokumen persidangan PT Jiwasraya hangus ketika terjadi kebakaran hebat di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta. Dan terakhir pemerintah akhirnya sepakat untuk memberi suntikan modal sebagai antisipasi pailit.

Ketiga isu ini sangat penting bagi publik Indonesia mengingat posisi PT Jiwasraya sebagai perusahaan asuransi memegang dana masyarakat yang tak sedikit. Terlebih lagi perusahaan tersebut merupakan BUMN dengan tanggung jawab mensejahterakan rakyat. Publik berhak mengetahui seluk-beluk pengelolaan perusahaan melalui transparansi manajemen.

Namun, apakah pengelolaan PT Jiwasraya sudah maksimal, melihat banyaknya kasus yang sekarang menimpa perusahaan? Bagaimana persepsi masyarakat melihat situasi perusahaan, termasuk hubungannya dengan Pemerintah Indonesia? Berbekal keingintahuan ini, media monitoring Netray akan menelisik perbincangan yang terjadi di publik Indonesia selama 2 pekan ke belakang.

Pantauan Media

Untuk mengetahui framing apa saja yang dilekatkan oleh media massa terhadap pemberitaan PT Jiwasraya, Netray hanya akan menggunakan kata kunci ‘jiwasraya’ saja. Dengan asumsi pasca monitoring akan terlihat kata apa saja yang melekat pada pemberitaan yang mengandung kata kunci selama periode pemantauan.

Dari pantauan word cloud ditemukan sejumlah terma yang merepresentasi isu yang diangkat oleh media massa daring Indonesia. Seperti kata terdakwa, korupsi, kejaksaan agung, penyelamatan, dan nasabah. Ini merupakan gambaran umum isu yang sedang melekat hangat dengan PT Jiwasraya.

Terkait terma terdakwa dan korupsi, sudah bisa ditebak bahwa hal ini berhubungan dengan kasus yang menimpa jajaran direksi PT Jiwasraya yakni Direktur Keuangan Hary Prasetyo, mantan Direktur Utama Hendrisman Rahim, dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Syahmirwan. Mereka bersama sejumlah tersangka lain, yang merupakan direksi dari perusahaan swasta, diduga melakukan tindakan korupsi berjamaah yang merugikan BUMN tersebut.

Kasus ini sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Bahkan dugaan korupsi sudah berlangsung sejak lebih dari satu dekade yang lalu. Tetapi pemberitaan terkait perkembangan kasus seperti tidak pernah berhenti. Selalu muncul laporan baru dari media massa dalam negeri setiap harinya. Hal ini membuat kasus korupsi PT Jiwasraya tergolong sebagai skandal nasional.

Tentu dengan status ini, banyak hal dicoba untuk dihubung-hubungkan dengannya. Seperti kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung beberapa waktu silam. Tak sedikit yang menduga bahwa kebakaran ini disengaja karena memiliki kunci sejumlah kasus besar, suap Jaksa Pinangki semisal, termasuk korupsi Jiwasraya ini.

Status skandal nasional juga kembali muncul di ingatan publik ketika pemerintah berencana untuk menggelontorkan dana talangan (bailout) untuk menyelamatkan PT Jiwasraya dari kebangkrutan. 

Tentu publik akan segera mengaitkan hal ini dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang terjadi selepas masa reformasi. Kala itu pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 147, 7 triliun yang akhirnya menjadi skandal korupsi yang sangat besar. Atau kasus Bank Century yang terjadi beberapa tahun belakangan.

Pantauan Sosial Media

Meski kasus korupsi PT Jiwasraya terhitung substansial, bagaimanapun ini adalah korupsi atas dana masyarakat yang diakumulasi dari premi yang dibayarkan oleh para pemegang polis/nasabah. Namun, warganet baru bereaksi saat laporan terkait dana talangan dari pemerintah mulai ramai diberitakan. Lihat diagram di bawah ini.

Terlihat bahwa sebelum tanggal 2 Oktober, warganet tak begitu antusias mengomentari masalah yang menimpa PT Jiwasraya. Baru ketika dana likuiditas diketok, protes dilayangkan oleh warganet secara berbondong-bondong. Mereka sebagian besar tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah dan menghasilkan sentimen negatif dalam analisis Netray.

Tercatat 23.418 sentimen negatif yang berhasil dirangkum Netray selama dua pekan ke belakang. Pada saat puncak pembicaraan, yakni pada tanggal 2-4 Oktober, per harinya muncul 6.000 lebih cuitan negatif. Artinya, sebagian besar sentimen negatif baru muncul 3 hari yang lalu dan sepertinya masih berlanjut hingga hari ini tanggal 5 Oktober 2020.

Lantas kemana asosiasi akun-akun yang vokal terhadap kebijakan bailout tersebut? Dari diagram top account bisa dilihat bahwa dua akun teratas yakni @msaid_didu dan @podoradong adalah figur yang sudah jamak dikenal kontra terhadap pemerintah. Bagi mereka posisi menolak talangan dana terhadap PT Jiwasraya, meskipun fakta bahwa nasabah asuransi ini berasal dari golongan menengah Indonesia yang kemungkinan akan rugi jika perusahaan dinyatakan pailit, sudah wajib hukumnya.

Selain akun yang sudah kerap berseberangan, kebijakan ini juga mendapat tentangan dari kekuatan politik yang juga kontra dengan pemerintah. Salah satunya muncul dari figur-figur yang selama ini terasosiasi dengan Partai Keadilan Sejahtera.

Seperti akun Twitter politisi PKS sendiri yaitu Hidayat Nur Wahid di @hnurwahid dan akun buzzer mereka @Maspiyu_O. Narasi mereka adalah buat apa pemerintah membuang-buang uang untuk menyelamatkan perusahaan korup yang seharusnya bisa digunakan untuk menyejahterakan rakyat di bidang lain.

Meski protes warganet tak akan segera mereda mengingat status kasus ini sebagai skandal nasional, hingga kemarin hari Netray berhasil merangkum reaksi warganet dengan total 150,4 ribu kali impresi. Perbincangan ini juga mencapai setidaknya 98,2 juta akun pengguna Twitter di seluruh Indonesia.

Skandal yang dialami PT Jiwasraya sepertinya masih akan berlanjut dan kemungkinan akan masuk ke babak baru dengan dana talangan ini. Tentu publik Indonesia berharap pemerintah tidak mengulang kesalahan yang pernah terjadi ketika mengelola kasus BLBI dan Bank Century. Untuk perkembangan kasus ini, terus simak analisisnya di blog media monitoring Netray.

More like this

Kenaikan PPN 12% dan Gelombang Protes Warganet X: Bantuan Pemerintah Dianggap Tak Sebanding

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk tetap menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada senin...

Tenggelam dalam Arus Sentimen Negatif, Gus Miftah Akhirnya Mundur

Miftah Maulana Habiburrahman atau yang biasa disebut Gus Miftah menjadi sorotan publik baru-baru ini...

Kebijakan Kenaikan PPN 12%, Gelombang Negatif Penuhi Linimasa X

Jelang akhir tahun 2024, kabar mengejutkan datang dari Menteri Perekonomian Sri Mulyani. Pajak Pertambahan...