HomeCurrent ReportPolemik Pagar Laut: Keterlibatan Jokowi, Sertifikat HGB, dan Ulah Taipan

Polemik Pagar Laut: Keterlibatan Jokowi, Sertifikat HGB, dan Ulah Taipan

Published on

Pagar laut yang semula diharapkan melindungi kawasan pesisir justru berubah menjadi masalah pelik. Pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer ini kini menjadi simbol kontroversi karena tampak tak bertuan. Keberadaannya telah dilaporkan oleh masyarakat setempat kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada Agustus 2024. Mereka mengeluhkan pagar ini karena menghalangi akses ke laut, yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian nelayan lokal. Selain itu, struktur pagar yang tidak terawat juga menimbulkan kekhawatiran akan bahaya lingkungan dan keamanan.

Puncaknya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel pagar yang dianggap tidak memiliki izin resmi. Bahkan, Presiden Prabowo turut menginstruksikan pembongkaran segera, yang kemudian dieksekusi oleh TNI Angkatan Laut. Anehnya, Menteri KKP justru meminta pembongkaran dihentikan sementara hingga investigasi tuntas. Namun, perintah presiden tetap diutamakan, dan proses pembongkaran oleh TNI AL masih berjalan hingga hari ini.

Laporan Tempo mengungkapkan fakta menarik: pagar bambu ini ternyata sudah ada sejak Agustus 2022. Selain itu, melalui platform Bhumi ATR/BPN, diketahui bahwa pesisir pantai di Desa Kohod tersebut telah memiliki izin Hak Guna Bangunan (HGB) sejak 2023. Jika ditelusuri lewat Google Earth, wilayah yang memiliki HGB itu berada tepat di pinggir lautan, menambah kompleksitas kasus ini.

Statistik Pantauan Media Sosial X Topik Pagar Laut

Perdebatan soal pagar laut ini tidak hanya menyangkut legalitas, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan, hak masyarakat lokal, dan tata kelola pesisir. Kasus ini menjadi sorotan publik, sejumlah topik menjadi sorotan perbincangan warganet media sosial X. Dalam sepekan perbincangan warganet antara 16 – 22 Januari 2025, intensitas ungggahan mencapai 143,5 ribu yang dibuat oleh kurang lebih 10 ribu pengguna. Total unggahan tersebut mampu meraih 168,6 juta impresi yang berupa likes, reply, dan repost.

Gambar 1. Statistik ppercakapan X topik pagar laut

Dalam pemantauan Netray selama sepekan, pembicaraan mengenai topik ini sudah muncul sejak tanggal 16 Januari dengan intensitas yang cukup banyak, yakni 6,6 ribu unggahan, dan terus meningkat setiap harinya. Lonjakan intensitas terjadi pada tanggal 19 Januari dan 20 Januari, sebanyak kurang lebih 24 ribu unggahan muncul, dan pada hari terakhir pemantauan unggahan warganet memuncak hingga 35,9 ribu unggahan. Pada hari tersebut banyak yang membicarakan kelanjutan pembongkaran pagar laut, termasuk kehadiran Titiek Soeharto yang turut meninjau lokasi.

Gambar 2. Intensitas unggahan X

Keterlibatan Pemerintahan Joko Widodo dalam Kasus Pagar Laut

Gambar 2. Opini warganet
Gambar 4 Jajaran top words

Rupanya warganet masih banyak yang menganggap kemunculan kasus pagar laut merupakan akibat dari hasil kerja Presiden Joko Widodo. Opini seperti ini yang dilontarkan seorang akademisi politik melalui akunnya @yoeskenawas. Sosok yang kerap disebut Mulyono di media sosial ini dianggap banyak meninggalkan ranjau sehingga membuat keadaan negara semakin memburuk. Pendapat @yoeskenawas berhasil meraih begitu banyak impresi, yakni mencapai 6 ribu likes, 1,8 ribu repost, dan 98 komentar. Nama Jokowi terus disebut warganet hingga menjadi populer dan muncul dalam grafik Top Words dan Top Hashtags, seperti #jokowikangendipenjara dan #UsutKorupsiJokowi.

Gambar 5.4 Jajaran top hashtag

Opini warganet lainnya, seperti yang disampaikan oleh @Jumianto_RK, tampak mempertanyakan siapa pemilik pagar tersebut. Padahal lokasi berdirinya pagar laut sangat dekat dengan lokasi pemerintahan masa Jokowi, sungguh mengherankan bila tak ada yang tahu. Kemudian akun @Boediantar4 berpendapat bahwa pagar laut merupakan hutang budi Jokowi ke Aguan alias Sugianto Kusuma, pemilik perusahaan Agung Sedayu Grup. Opini serupa juga digaungkan akun @blackshark7890. Bahkan seorang penulis sekaligus pebisnis, Jonru Ginting (@jonrugintingnew), berucap tajam bahwa terbongkarnya pagar laut ini menjadi jalan kehancuran Jokowi dan gerombolannya.

Gambar 6. Opini warganet
Gambar 7. Opini warganet

Misteri Penerbitan Sertifikat HGB

Selain dugaan keterlibatan pemerintahan Joko Widodo, warganet banyak pula yang membahas masalah sertifikat HGB sebanyak 263 bidang di area pagar laut. Terlihat kata sertifikat menonjol dalam kumpulan kata populer atau Top Words. Muhammad Said Didu, seorang insinyur sekaligus mantan Sekretaris Kementerian BUMN, lewat akun @msaid_didu berharap agar yang berwenang segera memeriksa sertifikat pagar laut terutama di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji yang nantinya akan membukakan jalan ke desa lainnya.

Gambar 8. Opini warganet

Lalu M. Guntur Romli Politikus asal PDIP melalui akunnya @GunRomli mendesak untuk kasus ini segera diusut sejelas-jelasnya. Ia juga merasa keheranan kenapa bagian laut bisa dipatok per bidang begitu. Untuk kepemilikan sertifikat, akun @RomitsuT, mengungkap bahwa Menteri ATR/BPN yang sekarang hanya berani menyebutkan dua nama pemilik sertifikat HGB yakni PT. Intan Agung Makmur dan PT. Cahaya Inti Sentosa. Ia heran sambil mempertanyakan mengapa Agung Sedayu dan Salim Group tidak diungkapkan.

Gambar 9. Opini warganet

Sedangkan dari akun @perupadata mengungkapkan bahwa Menteri ATR/Kepala BPN mengakuinya atas adanya ratusan sertifikat HGB dan SHM baik atas nama perusahaan maupun perorangan. Bahkan akun @CakKhum sampai mengumpat betapa bodohnya menteri yang rela memberikan izin untuk bidang tersebut. Ia meminta untuk menteri tersebut segera diusut.

Gammbar 10. Opini warganet

Pagar Laut Ulah Taipan

Setelah muncul dalam jajaran Top Words, nama taipan Aguan juga masuk dalam tagar populer, dengan tagar #NegarakalahdenganAguan. Tagar ini mencerminkan kekecewaan dan ketidakpercayaan warganet terhadap pemerintah serta fakta yang berkembang. Salah satu akun, @MichelAdam717, menyindir pernyataan Sandi Martapraja, Ketua Jaringan Pantura Raya (JRP), yang mengklaim bahwa pembangunan pagar laut adalah hasil swadaya warga, meski ia sendiri tidak mengetahui detailnya.

Gambar 11. Opini warganet

Akun lain, @T0NY_HER_5, menyoroti ketidakmampuan pemerintah, yang dipenuhi para jenderal, dalam mengurus proyek pagar laut sepanjang 30 km. Membalas unggahan @MichelAdam717, akun @KomPelKaesang tidak hanya mempertanyakan apakah para nelayan benar-benar memiliki niat sebesar itu untuk membangun pagar laut, tetapi juga menyoroti bahwa proyek tersebut lebih banyak menguntungkan pihak PIK2 dan Agung Sedayu. Tak berhenti di situ, ia melontarkan kritik tajam dengan mencaci Sandi Martapraja, menyebutnya sebagai “manusia menjijikkan” dan “jongos Aguan.”

Gambar 12. Opini warganet

Selama periode pemantauan, akun @Dennysiregar7 menjadi yang terpopuler dengan memperoleh 19,8 ribu impresi. Ia menyoroti serta meragukan klaim bahwa pagar bambu tersebut merupakan hasil swadaya nelayan. Di posisi selanjutnya, akun @Mdy_Asmara1701 memperoleh 11,4 ribu impresi. Akun ini banyak membahas soal pembongkaran pagar hingga keterlibatan Titiek Soeharto yang turun langsung ke lokasi.

Gambar 13. Jajaran akun populer

Simak analisis terkini dan mendalam lainnya di website Netray https://analysis.netray.id/ Untuk melakukan pemantauan terhadap isu yang sedang berkembang sesuai kebutuhan secara real time, Anda dapat berlangganan atau menggunakan percobaan gratis di netray.id.

Editor: Ananditya Paradhi

More like this

Kontroversi Danantara: Warganet Duga Jadi Ladang Korupsi Baru

Presiden Prabowo mengumumkan bahwa pada 24 Februari 2025 mendatang, pemerintah akan meluncurkan lembaga baru...

Kritisi Efisiensi Anggaran, Warganet Pertanyakan Penambahan Stafsus

Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk melakukan efisiensi anggaran guna menyokong keberlangsungan program Makan Bergizi...

Film Remake ‘A Business Proposal’ di Mata Warganet: Blunder Abidzar hingga Cancel Culture

Film adaptasi drama Korea “A Business Proposal” yang digarap rumah produksi Falcon Pictures menuai sentimen negatif