Korupsi Basarnas yang menetapkan Marsdya Henri Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka justru membuat kisruh antara KPK dengan TNI. Penangkapan kedua anggota TNI ini menimbulkan protes lantaran status keduanya yang merupakan anggota tentara seharusnya ditangani langsung oleh organisasi dan bukan oleh KPK. Permintaan maaf dari KPK pun mendapat perhatian berbagai kalangan.
Sebelumnya, OTT dilakukan oleh KPK di lingkungan Basarnas pada Selasa, 25 Juli 2023. Dari hasil OTT tersebut, KPK menangkap 11 anggota yang kemudian 5 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Salah satu pelaku tersebut ialah Henri Alfiandi selaku Kabasarnas. Perwira tinggi bintang tiga TNI Angkatan Udara ini diduga menerima suap sebesar Rp88,3 miliar terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas tahun anggaran 2021-2023.
Penangkapan anggota TNI ini kemudian menimbulkan polemik lantaran dinilai menyalahi kode etik. Memantau kisruh antara KPK dan TNI, Netray Media Monitoring menggunakan kata kunci korupsi && basarnas di kanal media pemberitaan online.
Hasilnya, ditemukan sebanyak 1.760 artikel yang terjaring dalam periode pemantauan 25-31 Juli 2023. Artikel-artikel tersebut diterbitkan oleh 187 media massa dari Indonesia. Tribun Medan menjadi portal media yang paling banyak mengangkat pemberitaan ini dengan total 97 artikel.
Pemberitaan terkait kata kunci di atas mulai santer diunggah media sejak 25 Juli 2023 pukul 19.00 WIB. Namun, dari pantauan Netray berita ini pertama kali diunggah oleh portal media nasional Diksi Merdeka yang menerbitkan artikel pada pukul 00.00 WIB. Netray menemukan setidaknya 6 artikel dengan dominasi sentimen negatif yang terbit pada Selasa dini hari tersebut.
Sehari pasca penjaringan, KPK merilis hasil OTT tersebut. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, terdapat 10 orang yang sudah tertangkap dan ditahan di Gedung Merah Putih KPK. Tak berselang lama, di hari yang sama KPK secara resmi menetapkan Henri sebagai tersangka suap.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers yang dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Alex menambahkan, untuk kasus yang menimpa Marsdya Henri Alfiandi dan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto KPK akan melakukan proses hukum dengan tim gabungan bersama Puspom Mabes TNI.
Ditetapkan sebagai tersangka, Kabasarnas Henri kecewa lantaran KPK tidak melalui prosedur yang berlaku. KPK dinilai menyalahi kode etik karena Henri masih aktif sebagai Perwira TNI. Atas kejadian tersebut, Henri lantas melaporkan balik penjaringan KPK tersebut kepada pimpinan TNI.
Pemberitaan lantas memuncak di tanggal 28 Juli 2023 dengan total pemberitaan mencapai 390 artikel dalam satu hari. Pemberitaan didominasi dengan topik kekecewaan Puspom TNI yang tidak dilibatkan dalam penjaringan tersebut. Melansir dari CNN Indonesia, Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI Marsekal Muda Agung Handoko menyesalkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agung menjelaskan jika penetapan tersangka perwira militer hanya boleh dilakukan oleh penyidik di Puspom TNI.
Imbas Pengungkapan Kasus Korupsi Basarnas, KPK Justru Minta Maaf dan Mendapat Kritik
Pada hari yang sama, yakni 28 Juli 2023, KPK melakukan jumpa pers bersama Danpuspom di Gedung Merah Putih KPK. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan permintaan maaf dan mengaku ‘khilaf’ karena telah menetapkan Henri dan Afri sebagai tersangka tanpa adanya keterlibatan Puspom TNI. Namun, Johanis tak menyebut apakah kasus kedua tersangka tersebut akan dilanjutkan dan diserahkan kepada TNI atau tidak.
Pers rilis permintaan maaf KPK tersebut mengundang berbagai respons dari sejumlah tokoh hingga pengamat politik. Seperti yang diberitakan oleh CNN Indonesia, mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan memberikan suaranya terhadap isu ini. Novel mengkritik permintaan maaf KPK yang dinilai seolah-olah justru menyalahkan tim penindakan. Novel juga menyinggung perihal tanggung jawab Firly Bahuri selaku Ketua KPK. Mantan penyidik senior ini menganggap Firly cenderung lepas tangan atas kasus yang melibatkan KPK dengan TNI ini.
Buntut dari polemik ini adalah Direktur Penyidikan (Dirdik) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Asep Guntur mengajukan pengunduran diri. Hal tersebut dilakukan Asep atas bentuk pertanggungjawabannya perihal kejadian tersebut. Selain itu, desakan mundur untuk Ketua KPK juga dilayangkan oleh mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto. Tak hanya itu, dalam beberapa pemberitaan, KPK disampaikan sempat mendapat berbagai teror pasca kejadian kisruh ini.
Tak tinggal diam, Presiden Jokowi pun turun tangan dalam permasalahan tersebut. Dikutip dari Antara Jabar, Jokowi akan mengevaluasi secara menyeluruh soal penempatan perwira TNI aktif dalam sejumlah jabatan sipil di kementerian dan juga lembaga.
Simak analisis terkini dan mendalam lainnya di analysis.netray.id. Untuk melakukan pemantauan terhadap isu yang sedang berkembang sesuai kebutuhan secara real time, Anda dapat berlangganan atau menggunakan percobaan gratis di netray.id.
Editor: Winda Trilatifah