Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 yang seharusnya menjadi awal perjalanan ribuan peserta menuju karier sebagai abdi negara, justru berubah menjadi ketidakpastian. Keputusan pemerintah menunda pengangkatan hingga Oktober 2025 mengejutkan banyak pihak, terutama mereka yang telah berjuang melewati seleksi panjang dengan penuh harapan.
Alasan utama penundaan pengangkatan CASN adalah ketidaksiapan anggaran dan administrasi di berbagai instansi daerah. Banyak pemerintah daerah mengaku belum mampu menanggung beban keuangan untuk menggaji pegawai baru, memaksa mereka meminta pengunduran Terhitung Mulai Tanggal (TMT). Selain itu, penyesuaian formasi dengan kebutuhan lapangan masih belum rampung, sehingga alokasi pegawai dinilai belum optimal.
Selain itu, pemerintah ingin melakukan pengangkatan CASN secara serentak demi efisiensi dan pemerataan. Jika dilakukan bertahap, dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan dalam distribusi pegawai, terutama di sektor-sektor penting seperti kesehatan dan pendidikan. Pengumuman resmi terkait penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 ini dikeluarkan pada 7 Maret 2025 melalui Surat Menteri PANRB Nomor B/1043/M.SM.01.00/2025.
Netray melakukan pemantauan di media online untuk mengetahui bagaimana media massa memberitakan isu ini. Dengan menggunakan kata kunci penundaan cpns ditemukan 523 artikel dari 60 media selama periode 6-12 Maret 2025. Intensitas pemberitaan pada awal periode atau 6 Maret 2025 atau sehari setelah diumumkannya cukup tinggi, sejumlah 91 artikel. Kemudian puncak pemberitaan terjadi pada 10 Maret 2025 sebanyak 95 artikel. Isu ini mendapat sorotan yang cukup besar dari media massa. Jumlah tersebut mencerminkan tingginya intensitas pemberitaan dan menunjukkan bahwa penundaan pengangkatan CASN menjadi perhatian publik.
Untuk mengetahui topik apa yang paling banyak disorot media massa, Netray menggunakan fitur hot issue. Terlihat bahwa kosakata efisiensi anggaran menjadi bahasan paling besar dalam grafik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa fokus isu yang paling sering menjadi angle pemberitaan adalah apakah pengunduran ini merupakan konsekuensi dari efisiensi anggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto .
Dari sejumlah artikel, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Rini Widyantini menegaskan bahwa penundaan tersebut bukan karena penghematan anggaran negara. Selain itu, pemerintah telah memastikan bahwa anggaran untuk belanja pegawai tidak termasuk dalam efisiensi anggaran. Pihaknya juga menambahkan bahwa pemerintah ingin melakukan pengangkatan ASN ini secara serentak di seluruh provinsi di Indonesia. Maka dari itu pemerintah memerlukan waktu untuk menyesuaikan data mengenai formasi, jabatan, dan penempatan ASN serta PPPK. Rini pun juga menyatakan bahwa tujuan penyamaan TMT (Terhitung Mulai Tanggal atau pelantikan resmi PNS) adalah agar pengangkatan ASN selaras secara nasional untuk mencapai program prioritas. Hal ini seperti yang dituliskan portal Kompas dan Tribun Kupang.
Kritik Penundaan Pengangkatan CASN dari Pengamat Kebijakan Publik
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan digelar sendiri serentak pada Oktober, sementara pengangkatan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan digelar pada Maret 2026. Terkait pengangkatan serentak ternyata topik ini juga cukup banyak dibahas media massa. Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah mempertanyakan apa urgensi pemerintah harus melakukan pengangkatan secara serentak sehingga harus memundurkan jadwal dari yang seharusnya. Menurutnya, keputusan tersebut hanya mencerminkan upaya pemerintah untuk bersembunyi di balik alasan efisiensi. Padahal, pengangkatan CPNS dan PPPK adalah kebutuhan yang sudah diatur dalam undang-undang.
Selain Trubus, Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Robert Na Endi Jaweng turut bersuara. Ia menilai ada potensi kesalahan administrasi akibat penundaan pengangkatan CASN 2024 hingga Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK. Menurutnya, penundaan ini bisa mengganggu pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan, karena banyak tenaga kesehatan yang belum diangkat.
Robert meminta pemerintah mengukur dampak negatifnya dan mencari solusi, seperti kompensasi atau kebijakan khusus. Ia juga menekankan pentingnya transparansi agar peserta bisa bersiap menghadapi kondisi ekonomi mereka. Sebagai solusi, ia menyarankan pengangkatan CASN dilakukan bertahap di instansi yang sudah siap, mengingat 395 dari 602 instansi sebenarnya sudah siap melaksanakan pengangkatan. Hal ini seperti yang dituliskan portal CNN Indonesia.
Penundaan ini berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah. Direktur Eksekutif Celios sekaligus pengamat ekonomi, Bhima Yudhistira, mengungkapkan bahwa penundaan pengangkatan CASN dari Maret ke Oktober 2025 dapat menyebabkan kerugian lebih dari Rp6,76 triliun. Kerugian tersebut terjadi karena banyak peserta yang telah meninggalkan pekerjaan lama tetapi belum menerima gaji sebagai ASN, mengakibatkan hilangnya pendapatan sekitar Rp27 juta per orang. Selain itu, penundaan ini juga berisiko memperburuk kondisi ekonomi dengan meningkatkan angka pengangguran semu, terutama di tengah lonjakan PHK di sektor swasta.
Respon Pemerintah dan Ancaman Aksi Demo
Selain berbagai polemik yang muncul, media massa juga menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menangani penundaan pengangkatan CASN 2024. Presiden Prabowo dikabarkan akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk menyelesaikan masalah tersebut. MenPAN RB Rini Widyantini mengonfirmasi hal ini setelah melaporkan isu tersebut kepada Presiden di Istana Kepresidenan pada 10 Maret 2025.
Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga turut merespons polemik ini. Ia mengimbau semua pihak untuk tetap tenang terkait penundaan pengangkatan CASN dan PPPK 2024. Gibran menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan solusi, meskipun belum merinci langkah-langkah konkret yang akan diambil. Ia memastikan bahwa kementerian terkait akan memberikan informasi lebih lanjut dalam waktu dekat.
Akibat dari penundaan ini memicu demo para CASN dan PPPK salah satunya di Riau. Ratusan pegawai yang tergabung dalam Forum Aliansi CPNS dan PPPK Riau, yang telah dinyatakan lulus pada 2024, menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Riau pada Senin (10/3/2025). Para demonstran membawa spanduk berisi tuntutan dan keluhan terkait belum diangkatnya mereka sebagai CPNS dan PPPK, meskipun beberapa di antaranya telah mengabdi selama puluhan tahun.
Begitu juga di Palembang. Meski belum menggelar aksi, CASN dan PPPK di Palembang berencana menggelar aksi unjuk rasa di jalan sebagai protes terhadap kebijakan pemerintah yang menunda pengangkatan mereka. Ketua Forum Honorer K2 Kota Palembang, Tri Andriansyah Putra, menyatakan bahwa jika tidak ada perubahan kebijakan dari pemerintah dan BKN, aksi tersebut kemungkinan akan dilakukan dalam waktu dekat.
Portal berita yang paling gencar memberitakan isu ini adalah Tribunnews dengan 44 artikel, disusul oleh Kompas dengan 41 artikel, dan JPNN yang turut aktif melaporkan dengan 35 artikel. Tingginya jumlah pemberitaan ini menunjukkan besarnya perhatian media terhadap polemik penundaan pengangkatan CASN dan PPPK 2024.
Reaksi Warganet di Media Sosial TikTok
Selain melalui media pemberitaan, Netray juga memantau perbincangan di media sosial TikTok untuk menangkap opini warganet terkait polemik ini. Dengan kata kunci “CASN” dan “CPNS” dalam periode pemantauan yang sama, ditemukan 259 unggahan video yang berhasil menarik perhatian besar. Video-video tersebut telah ditonton sebanyak 34,8 juta kali dan mendapatkan 1,5 juta impresi berupa likes, komentar, dan share, menunjukkan betapa luasnya dampak isu ini di kalangan warga digital.
Kritik tajam terhadap kebijakan penundaan pengangkatan CASN 2024 juga disuarakan oleh akun @subhannursobah. Ia menilai keputusan ini sebagai tindakan zalim dan tidak masuk akal karena mengabaikan nasib para calon ASN yang telah meninggalkan pekerjaan sebelumnya, terutama bagi mereka yang memiliki keluarga untuk dinafkahi. Menurutnya, kebijakan ini seperti “test the water”—dikeluarkan terlebih dahulu, lalu dibatalkan jika mendapat banyak penolakan. Unggahannya pun mendapat respons besar dari warganet, dengan 6,5 ribu komentar, 84,9 ribu likes, dan dibagikan ulang hingga 13,2 ribu kali.
Pendapat kontra juga disampaikan oleh aktris sekaligus Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka. Melalui tagar #JanganTundaPengangkatanCPNS, ia menyuarakan keprihatinannya terhadap para CASN yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya, sehingga kehilangan penghasilan dan harus menunggu pengangkatan selama 6 bulan hingga 1 tahun. Sebagai bentuk dukungan, Rieke turut mendampingi perwakilan CASN dalam mengajukan surat audiensi kepada Kemenpan-RB dan BKN guna menyuarakan aspirasi mereka.
Selain itu, akun @kutobojonegoro membagikan unggahan mengenai aksi unjuk rasa tenaga honorer yang menolak penundaan pengangkatan CASN dan PPPK. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak Menpan-RB untuk mencabut surat edaran terkait penyesuaian jadwal pengangkatan CASN dan PPPK tahun anggaran 2024.PPK. Mereka mendesak MenpanRB untuk mencabut surat edaran tentang penyesuaian jadwal pengangkatan CASN dan PPPK TA. 2024
Sementara itu, akun @warganet.id menyoroti pernyataan Syukur Mandar, seorang kuasa hukum, yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap Presiden Prabowo. Ia menilai keputusan Prabowo untuk menunda pengangkatan CASN sebagai tindakan yang tidak adil, bahkan menyebutnya sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap para calon aparatur negara.
Aksi protes juga terlihat dalam unggahan akun @gadisdesa_rd, yang menampilkan demonstrasi di NTB. Dalam aksi tersebut, massa dengan lantang menyuarakan kritik tajam terhadap Menpan-RB Rini Widyantini. Video ini mendapat perhatian besar di media sosial, dengan 13,2 ribu likes, 1,2 ribu komentar, dan dibagikan ulang sebanyak 836 kali.
Di sisi lain, akun @kharis5014 turut mengungkapkan kekecewaannya terhadap MenPAN RB dan Komisi II DPR RI. Ia menekankan bahwa pemerintah harus lebih bijak dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan rakyat. Dalam unggahannya, ia juga bercerita bahwa dirinya telah mengajukan resign sejak Januari dan merasa dilema, bahkan malu, jika harus menarik kembali pengunduran dirinya akibat kebijakan yang berubah-ubah.
Di sisi lain, beberapa akun dengan impresi tertinggi turut mendominasi perbincangan. Akun Dhani C-CPNS mencatat 285,1 ribu impresi, diikuti oleh Rieke Diah Pitaloka dengan 167,2 ribu, serta kompas.com yang meraih 122,4 ribu impresi.
Penundaan pengangkatan CASN 2024 hingga Oktober 2025 menimbulkan ketidakpastian dan protes dari berbagai pihak. Pemerintah beralasan sebagai bentuk penyelarasan, tetapi kebijakan ini berpotensi merugikan negara dan para calon pegawai. Polemik yang berkembang mendorong Presiden Prabowo untuk menerbitkan Inpres sebagai solusi. Pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Simak analisis terkini dan mendalam lainnya di website Netray untuk melakukan pemantauan terhadap isu yang sedang berkembang sesuai kebutuhan secara real time, Anda dapat berlangganan atau menggunakan percobaan gratis di netray.id.
Editor: Ananditya Paradhi