Beredarnya kabar kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai meresahkan masyarakat. Pajak yang dikenakan untuk pertambahan nilai barang ataupun jasa, kali ini menyasar pada sembako. Selain sembako, pemerintah juga berkeinginan untuk menerapkan PPN pada jasa pendidikan, yakni biaya sekolah. Namun, rencana kenaikan PPN yang paling banyak menuai sorotan media adalah PPN untuk sembako. Rencana kenaikan pajak sembako ini tertulis dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Pada revisi Undang-Undang tersebut, PPN sembako mengacu pada Pasal 4A RUU KUP yang tertulis bahwa sembako telah dihapus sebagai kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. 

Seperti diketahui, pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 144 Tahun 2000 sembako tidak dikenakan PPN. Mengingat sembako merupakan bahan utama dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sri Mulyani dan jajarannya menjadi figur utama yang paling disoroti atas rencana PPN sembako pada RUU KUP tersebut. Tetapi, Kementerian Keuangan seperti enggan memberikan klarifikasi atas beredarnya rencana PPN tersebut di tengah masyarakat. Hal itu membuat rencana kenaikan PPN sembako menggema di media sosial Twitter hingga menduduki trending pada 10 Juni kemarin. 

Seperti apa impresi masyarakat yang diwakili oleh warganet Twitter terkait rencana PPN tersebut? 

Media Monitoring Netray melakukan pemantauan selama sepekan pada media sosial Twitter. Hasilnya topik PPN telah diperbincangkan warganet sebanyak 70,7 ribu tweet. Mayoritas perbincangan didominasi dengan tweet bersentimen negatif. Pembahasan rencana penerapan PPN tersebut memang menarik perhatian warganet. Hal itu dibuktikan dengan angka impresi yang diperoleh topik menyentuh 78,2 juta. 

Selama periode pemantauan pada 6-12 Juni 2021, Netray memperlihatkan seperti apa pergerakan grafik untuk perbincangan seputar kenaikan PPN. Pada gambar di atas, terlihat grafik pergerakan perbincangan mengalami kenaikan pada 10 Juni 2021. Puncak grafik tersebut bertepatan dengan topik PPN sembako menduduki trending di Twitter. Setelah tanggal tersebut, keramaian warganet masih memenuhi lini masa twitter dengan memperbincangkan seputar topik rencana penerapan PPN. Seputar apa saja pembahasan warganet?

Untuk melihat secara garis besar apa saja yang diperbincangkan warganet seputar topik ini, kita dapat melihatnya melalui fitur Top Words. Secara garis besar warganet memperbincangkan ketimpangan antara pajak sembako, pajak mobil mewah, dan pajak sekolah. Hal itu terlihat dari kata sembako, sekolah, dan ppnbm menempati jajaran kata utama dengan ukuran besar. Warganet mempertanyakan ketidakadilan pemerintah dalam menerapkan PPN sebesar 12% untuk sembako dan sekolah sedangkan PPN untuk pembelian barang mewah 0%. 

Melihat Puncak Perbincangan dan Populer Tweet untuk Kenaikan PPN

Setelah membaca secara garis besar perbincangan warganet melalui Top Words, berikut gambar impresi cuitan warganet pada tanggal puncak perbincangan beserta populer tweet yang paling banyak menuai interaksi warganet. 

Pada gambar di atas, puncak perbincangan tanggal 10 Juni dipenuhi kritikan pedas dari beberapa akun, seperti akun @SetyaBuditama. Setya mengkritik bahwa PPN 12% yang diterapkan untuk sembako dinilai belum tepat di saat pandemi seperti ini. Warganet merasa geram karena penerapan peraturan pemerintah semakin hari semakin membebani rakyat.

Kemudian gambar sisi kanan merupakan gambar tweet populer selama sepekan periode pemantauan. Gambaran isi tweet tidak jauh berbeda dari puncak perbincangan yakni seputar kritik yang ditujukan kepada pemerintah terkait penerapan PPN 12% untuk sembako. Pada tweet populer keseluruhan, terdapat tweet dari akun-akun dengan platform yang cukup berpengaruh. Seperti halnya, tweet dari akun resmi DPP PKS @PKSejahtera, lalu tweet dari mantan juru bicara KPK @febridiansyah, serta stafsus Kemenkeu @prastow. Ketiga akun tersebut membeberkan impresi dari sudut pandang masing-masing terkait penerapan PPN. Tweet dari @PKSejahtera dan @febridiansyah sama-sama berada di kubu ketidaksetujuan atas RUU KUP untuk sembako. Lalu @prastow justru menuliskan tweet terkait pandangan masyarakat yang dinilai memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya pajak. 

Impresi Warganet untuk PPN Sembako 12% 

Beberapa cuitan dari akun dengan platform yang cukup besar seperti contoh di atas, menarik interaksi murni dari warganet. Tidak sedikit warganet turut menuliskan impresi di Twitter tentang betapa mirisnya wacana PPN tersebut. 

Melalui beberapa tweet yang terangkum pada gambar di atas, warganet meminta kepada presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani supaya memdipertimbangkan kembali terkait kenaikan pajak untuk sembako. Sebab masyarakat dari kalangan bawah akan kesusahan untuk mendapatkan bahan pokok tersebut. 

PPNBM Dapat Diskon 100%

Selain menyoroti tentang penerapan PPN untuk sembako, warganet juga menyoroti pemerintah yang memberikan diskon 100% untuk PPnbm. Apa itu PPnBM? PPnBM merupakan pajak penjualan atas barang mewah atau pajak barang mewah. Pajak ini dikenakan atas transaksi barang kena pajak yang tergolong mewah baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Beredarnya kabar pajak 0% untuk barang mewah, bersamaan dengan kabar penerapan pajak untuk sembako tentu menimbulkan kekecewaan warganet.

Beberapa cuitan di atas merupakan ungkapan aspirasi warganet yang merasa adanya ketimpangan atas aturan perpajakan. Warganet mengkritik bahwa masyarakat dengan kalangan atas yang sanggup membeli barang mewah justru tidak dikenakan pajak, sedangkan masyarakat kalangan bawah ingin membeli bahan pokok dikenakan pajak 12%. Ketimpangan tersebut membuat warganet kecewa atas birokrasi pemerintahan saat ini.

Wacana Sekolah akan Dikenai PPN 

Pada pembahasan seputar topik penerapan PPN untuk sembako, turut pula menyeret isu tentang pajak yang akan diterapkan untuk sekolah. Kabar simpang siur tersebut memang belum dikonfirmasi dari pihak Kementerian Keuangan, namun warganet telah mengulas impresinya dalam menanggapi kabar tersebut. 

Seperti dilansir dari tweet detikcom, apabila wacana penerapan pajak untuk sekolah benar direalisasikan oleh pemerintah, akan semakin banyak siswa putus sekolah. Warganet mengungkapkan, baru di era pemerintahan saat ini jasa pendidikan akan diterapkan PPN. Padahal beberapa negara lain menerapkan sekolah gratis, tetapi Indonesia justru membebani sekolah dengan pajak pertambahan nilai. Oleh karena itu, rasanya wacana penerapan pajak untuk sekolah memang harus dipertimbangkan kembali.

Jaringan Percakapan 

Netray membingkai keramaian warganet pada jaringan percakapan yang terbentuk dari mention. Dari jaringan percakapan by mention berikut, dapat terlihat akun apa saja yang paling sering dimention oleh warganet ketika memperbincangkan seputar topik PPN.

Berdasarkan gambar jaringan percakapan di atas, hanya terdapat dua akun yang menjadi sorotan perbincangan warganet. Akun tersebut ialah akun resmi @jokowi selaku Kepala Negara Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya ialah akun @prastow atau Prastowo Yustinus sebagai salah satu staf khusus dari Kementerian Keuangan. Kedua akun tersebut merupakan akun yang dinilai berpengaruh atas wacana penerapan PPN. Selain itu pada gambar jaringan di atas, garis yang berada disekitar akun @jokowi terlihat dipenuhi oleh garis merah, yang artinya banyak suara penolakan warganet seputar wacana penerapan PPN tersebut. Kemudian, dari sisi garis yang berada di sekitar akun @prastow berkebalikan dari warna garis yang berada di sekitar akun @jokowi. Hal ini memperlihatkan dari awal analisis yang telah dijabarkan, Prastowo banyak menuliskan tweet atas sisi positif dari adanya penerapan PPN ini. Karena cuitannya dianggap kontroversial maka banyak memancing perhatian dari warganet. 

Penutup 

Wacana penerapan PPN untuk sembako sebesar 12% menuai banyak kritikan dari masyarakat. Suara ketidaksetujuan masyarakat muncul karena adanya ketimpangan. Masyarakat merasa pemerintah tidak adil, sebab beban pajak untuk barang mewah ialah 0% sedangkan untuk bahan pokok sehari-hari sebesar 12%. Masyarakat merasa pemerintah tidak memihak rakyat kecil yang dibebani dengan aturan pajak mencekik. Namun sampai saat ini, pihak pemerintah maupun Kementerian Keuangan belum juga memberikan klarifikasi. Semoga wacana penerapan PPN ini dapat dipertimbangkan kembali oleh pemerintah. Demikian analisis Netray.