Pelayanan perizinan menjadi salah satu jenis pelayanan publik yang paling penting dalam ranah hubungan birokrasi dengan masyarakat. Pemerintah dinilai perlu mengatur aktivitas individu yang berdampak terhadap masyarakat pada skala tertentu. Sehingga dengan adanya sistem administrasi perizinan diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kepentingan antar anggota masyarakat.
Berkaca dari hal ini, isu pelayanan perizinan kerap menjadi topik pemberitaan media massa. Tujuan sederhananya adalah untuk melaporkan bagaimana kualitas pelayanan publik tersebut saat dijalankan oleh pemerintah. Sistem yang sangkil akan memudahkan aktivitas masyarakat.
Sebagai wilayah administratif, Daerah Istimewa Yogyakarta tentu memiliki isu tersendiri terkait pelayanan perizinan. Jejak pemberitaan di media massa bisa menjadi indikator bagaimana wilayah tersebut memberikan pelayanan terhadap masyarakatnya. Pada titik ini Netray Media Monitoring dapat dipergunakan untuk membaca jejak tersebut.
Cakupan Isu Pelayanan Perizinan di Media Massa Yogyakarta
Netray telah melakukan pemantauan pemberitaan terkait pelayanan perizinan di DIY selama periode 1 Agustus 2020 hingga 31 Januari 2021. Pemantauan tersebut dijalankan dengan menggunakan kata kunci pelayanan perizinan, administrasi, dan yogyakarta. Netray berharap bisa menemukan banyak artikel yang membicarakan kondisi pelayanan perizinan.
Namun fakta di lapangan nampaknya berbeda dengan yang diharapkan. Dari pemantauan Netray memang sangat jarang ditemukan pemberitaan media massa yang membahas pelayanan perizinan secara eksplisit. Hanya saja keberadaan isu perizinan kadang tetap menjadi bagian dari narasi pemberitaan.
Sebagai contoh, artikel yang diterbitkan laman Katadata.co.id pada tanggal 18 September 2020 yang berjudul “Mendorong Daya Saing Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan” membicarakan potensi pembangunan daerah melalui instrumen kebijakan dan fiskal. Menurut sebuah studi, Provinsi Yogyakarta berada di posisi kesembilan dari indeks pembangunan masyarakatnya. Pelayanan perizinan sedikit banyak memiliki peran dalam hal ini.
Tentu saja masih ada berita yang secara eksplisit melaporkan kondisi pelayanan perizinan di Yogyakarta, seperti yang diterbitkan oleh Harian Jogja. Laporan tersebut berjudul “Menpan RB Meninjau Pelayanan Keimigrasian di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kulonprogo”. Di dalamnya menyoroti acara peresmian Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kulonprogo oleh Tjahjo Kumolo. MPP sendiri adalah sistem pelayanan perizinan, termasuk imigrasi, satu atap. Tentu saja ini langkah besar dari Kabupaten Kulonprogo untuk memudahkan aktivitas masyarakatnya.
Dua berita di atas hanyalah contoh kecil dari hasil pemantauan Netray Media Monitoring terhadap topik pelayanan perizinan di Yogyakarta. Akan tetapi, dua berita tersebut merupakan representasi atas keberadaan elemen topik pemantauan dalam pemberitaan media massa. Isu pelayanan perizinan seringnya menjadi subteks atas topik yang lain atau tidak menjadi fokus utama.
Oleh karena itu, bukan berarti topik tersebut lantas bisa diabaikan. Seperti yang telah dijelaskan pada awal tulisan, sebagai bentuk pelayanan publik, pelayanan perizinan memiliki peran yang sangat krusial bagi pembangunan sebuah daerah. Hanya dengan kemampuan kecerdasan buatan dari Netray, dapat diketahui bagaimana persebaran isu pelayanan publik di Yogyakarta. Untuk lebih menguatkan penemuan Netray Media Monitoring, berikut ini adalah contoh berita lain dengan bentuk pemberitaan yang serupa.
Selain pendirian MPP di Kulonprogo, media massa juga menulis beberapa laporan lain terkait pelayanan perizinan secara eksplisit. Isu yang muncul di wilayah Yogyakarta adalah inovasi pelayanan sistem informasi penyuluhan pertanian Kementan, program desa migran dari Kemnaker, dan RUU Cipta Kerja.
Laporan Statistika Wacana Pelayanan Perizinan Yogyakarta
Dalam periode pemantauan yang sudah ditentukan sebelumnya, Netray Media Monitoring mengumpulkan 982 total berita yang mengandung kata kunci pelayanan perizinan, administrasi, dan yogyakarta. Laporan dan pemberitaan ini ditulis oleh 109 media massa daring.
Sedangkan untuk cakupan kategori, yang tertinggi ditempati oleh berita tentang kepemerintahan sebanyak 211 berita. Kedua adalah kategori pendidikan sebanyak 204 laporan. Sisanya dapat dilihat dari grafik di atas ini.
Untuk media massa yang paling banyak menulis topik pemantauan, Netray menemukan Tribun Jogja menempati posisi tertinggi dengan 61 laporan. Posisi selanjutnya diisi Tribun Timur dengan 47 berita, sedangkan posisi ketiga terdapat Kompas dengan 43 laporan terkait pelayanan perizinan di Yogyakarta.
Memantau pemberitaan pelayanan perizinan di media massa membutuhkan kecermatan tersendiri. Tak banyak berita yang secara eksplisit membuat laporan terkait keberadaan layanan terpenting dalam masyarakat. Bantuan Netray Media Monitoring sangat berguna untuk menggali topik ini dalam setiap kerangka pemberitaan yang ditulis oleh media massa.