Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk melakukan efisiensi anggaran guna menyokong keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis dan perbaikan sekolah yang rusak. Penghematan anggaran ini mencapai angka 306,69 triliun, yang berupa pemangkasan belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga alokasi dana transfer ke daerah. Prabowo berujar pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu harus dihentikan, juga dengan perjalanan dinas ke luar kota hingga ke luar negeri harus dikurangi atau bahkan diberhentikan. Hal ini seperti yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang berlaku 22 Januari 2025.
Netray memantau perkembangan isu ini melalui media pemberitaan online selama sepekan ke belakang. Hasilnya, banyak media yang membahas isu efisiensi anggaran dari berbagai sudut pandang. Selama periode 6 -12 Februari 2025 ditemukan 2,3 ribu artikel dari 247 media. Jika diamati sejak awal pemantauan atau tanggal 6 Februari, media telah membahas topik ini dalam 424 artikel. Kemudian hari berikutnya meningkat menjadi 565 artikel yang sekaligus menjadi puncak jumlah pemberitaan. Pada tanggal tersebut, pembahasan terkait gaji ke 13 dan THR PNS yang akan tetap ada meski terjadi efisiensi anggaran.
Dampak Terhadap Gaji Pegawai: Komisi Yudisial Paling Terpukul
Dampak dari efisiensi gaji yang banyak dibicarakan media adalah soal gaji. Terutama gaji pegawai Komisi Yudisial (KY). Menurut Ketua KY Amzulian Rifai, operasional KY akan terganggu karena dengan efisiensi anggaran perkiraan gaji untuk seluruh pegawai hanya mencapai Oktober 2025. Anggaran KY dipangkas hingga 54% dari total anggaran semula 184 miliar. Nantinya diperkirakan biaya bensin untuk transportasi akan ditanggung pegawai sendiri.
Bahkan efisiensi anggaran ini bakal menghambat terhadap pelaksanaan seleksi Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM. Padahal terdapat kekosongan 16 posisi hakim agung di berbagai kamar peradilan. Dengan keterbatasan ini, KY belum bisa memastikan kapan dapat melakukan seleksi. Warta ini seperti yang dilaporkan oleh portal CNN Indonesia dan Gebrakan Nasional.
Dampak Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Daerah
Selain itu, topik pembangunan infrastruktur juga banyak dibahas media massa Indonesia. Hal ini terkait dengan terancamnya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah akibat efisiensi ini. Seperti di daerah kabupaten Wonogiri yang mendapat porsi pemotongan sebanyak 63 miliar. Pemotongan ini menyebabkan tertundanya pembangunan sejumlah ruas jalan di Wonogiri pada 2025. Pemkab Wonogiri akan berupaya mengoptimalkan anggaran dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk merealisasikan proyek-proyek prioritas yang harus tetap berjalan. Bupati Wonogiri, Joko Sutopo secara gamblang menjelaskan bahwa saat pandemi Covid-1 pun terdapat penyesuaian prioritas anggaran namun tetap dikelola pemerintah daerah. Sedangkan efisiensi anggaran saat ini dananya langsung dikelola pemerintah pusat.
Begitu juga dengan Kota Probolinggo, Jawa Timur yang dipangkas 5,8 miliar dari yang sebelumnya 493,9 miliar. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo Ratri Dian Sulistyawati, mengkhawatirkan dana pembangunan infrastruktur juga akan terdampak.
Meski demikian, para pengusaha konstruksi tetap berharap pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan tak mandek karena efisiensi anggaran. Ketua Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia Andi Rukman Karumpa menekankan bahwa pemerintah perlu melanjutkan proyek infrastruktur guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional karena infrastruktur merupakan salah satu fondasi pembangunan yang mendorong daya saing RI. Selain itu, ia juga mengusulkan agar pemerintah dapat menjalankan relaksasi regulasi untuk mempermudah akses pendanaan dan perizinan proyek infrastruktur.
Pegawai RRI dan TVRI Terancam Pemutusan Kerja
Pegawai RRI dan TVRI pun terdampak efisiensi anggaran. Hal ini terjadi pada seorang penyiar RRI Ternate yang telah bekerja selama 11 tahun kemudian harus dirumahkan akibat pemangkasan anggaran ini. Melalui akun twitternya @aiinizza ia curhat sekaligus memberi surat terbuka kepada Prabowo. Ia menceritakan bagaimana perjuangan memikul kerjaan yang lebih banyak dibandingkan upah yang didapat.
Kemudian RRI Ende menerapkan pengurangan jam kerja penyiar dan kontributor yang berstatus tenaga lepas. Tak hanya itu, pemangkasan honor kontributor pun dilakukan sesuai dengan persentase pemangkasan anggaran nasional.
Bahkan RRI Semarang harus memberhentikan siaran konvensional. Kepala LPP RRI Semarang Atik Hindari menyatakan bahwa ada migrasi konvensional menuju siaran langsung melalui internet karena efisiensi anggaran. Terdapat dua saluran yang dinonaktifkan yakni pemancar AM 801 Khz dan FM 88,2 Mhz.
Sri Mulyani Menjelaskan Alasan di Balik Efisiensi Anggaran
Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan menjadi orang yang banyak disebut dalam pemberitaan ini setelah Prabowo Subianto. Wanita ini disebut dalam 479 artikel berita. Ia seolah menjawab pertanyaan publik mengapa Prabowo melakukan efisiensi. Wanita yang sering disapa Ani ini pun menjelaskan bahwa Prabowo.
ingin penggunaan APBN lebih efisien, baik, bersih, dan fokus. Terutama dalam menjaga kebutuhan masyarakat. Ia pun menambahkan, program-program prioritas dari Presiden Prabowo telah sejalan dengan desain APBN. Namun itu tak serta merta program lain yang sebelumnya dijalankan. Seperti program Kartu Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan beberapa program yang berfokus pada pertanian yang masih akan terus berlangsung. Hal ini seperti yang dilaporkan portal Tirto ID dan Media Indonesia.
Bahkan kebijakan ini mempengaruhi nilai tukar rupiah. Menurut pengamat pasar uang Ariston Tjendra, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah memberikan sentimen negatif ke pasar karena adanya pembatasan pengeluaran pemerintah sehingga mempengaruhi pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah.
Opini Publik: Sentimen Negatif Mewarnai Efisiensi Anggaran
Netray juga menjaring opini publik terkait isu ini. Melalui sosial media X dengan menggunakan periode dan kata kunci yang sama, ditemukan sebanyak 11,6 ribu akun yang menghasilkan 43,3 ribu unggahan dengan dominasi sentimen negatif.
Opini paling populer datang dari akademisi Nabiyla Risfa Izzati (@nabiylarisfa). Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintahan baru yang belum genap 100 hari, namun sudah diwarnai oleh kabinet gemuk dengan banyak sosok yang dinilai tidak kompeten. Ditambah dengan kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran, ia khawatir pelayanan publik justru akan semakin terhambat. Unggahannya pun menuai perhatian luas, dengan 25 komentar, 6,3 ribu likes, dan 4,5 ribu repost.
Menariknya, akun @adepedia turut membongkar fakta dari podcast Bocor Alus milik Tempo, yang mengungkap bahwa Menteri Keuangan, Sri Mulyani, ternyata tidak banyak dilibatkan dalam pembahasan efisiensi anggaran. Justru hanya tiga tokoh yang berperan besar dalam diskusi ini: Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Ketua Banggar DPR Said Abdullah.
Sorotan terhadap Jumlah Staf Khusus yang Berlebihan
Warganet juga menyoroti jumlah staf khusus (stafsus) yang dianggap berlebihan dalam pemerintahan Prabowo. Kata stafsus bahkan menjadi salah satu istilah paling mencolok dalam grafik tren percakapan warganet. Salah satunya datang dari akun @Banumustafa24, yang mempertanyakan urgensi jumlah menteri, wakil menteri, stafsus, dan utusan khusus yang begitu banyak. Ia memperkirakan bahwa di masa mendatang, masyarakat justru akan semakin bergantung pada bantuan sosial (bansos) dan kebijakan MBG akibat langkah-langkah pemerintah saat ini.
Akun @raffimulyaa menilai pemerintahan saat ini semakin tak jelas arah kebijakannya. Ia menyoroti fakta bahwa Kementerian Pertahanan tidak tersentuh pemangkasan anggaran, bahkan justru menambah staf khusus, seperti Deddy Corbuzier. Tak hanya mengkritik, ia juga mengajak masyarakat untuk melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes.
Protes serupa datang dari akun @stravenues, yang menyoroti ironi kebijakan ini. Sementara sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perhubungan harus berjuang dengan anggaran minim, Kementerian Pertahanan justru menambah personel. Ia khawatir kebijakan ini akan semakin menghambat pelayanan publik yang sudah terbebani.
Di sisi lain, akun @Ko_aliong melontarkan sindiran pedas kepada Prabowo. Menurutnya, Prabowo kini tampak semakin banyak “ngibul,” bertolak belakang dengan janji-janji efisiensi yang digaungkan. Faktanya, jumlah staf khusus di berbagai kementerian justru terus bertambah.
Selain kata efisiensi, warganet juga banyak menggunakan istilah pemotongan dalam diskusi ini. Kekhawatiran mereka semakin kuat setelah mantan staf khusus Kementerian Keuangan, Prastowo Yustinus (@prastow), angkat bicara. Ia menilai pemangkasan anggaran berisiko mendorong penyalahgunaan kewenangan, yang bisa berujung pada kemunduran dan kerugian besar bagi Indonesia. Ia pun berharap ada kebijakan yang lebih jelas dan terarah.
Sementara itu, akun @tang__kira menyoroti dampak konkret dari efisiensi ini—salah satunya adalah pembubaran sementara pelatnas karate. Ia berpendapat bahwa seharusnya pemotongan anggaran tidak menyasar hal-hal yang berdampak langsung pada masyarakat, melainkan lebih kepada para pejabat yang jumlahnya terus bertambah.
Akun @PartaiSocmed bahkan menyarankan agar Prabowo berdiskusi dengan Susi Pudjiastuti, mengingat semakin banyaknya keluhan yang muncul terkait kebijakan pemerintah. Menurutnya, pemotongan anggaran tidak akan berdampak signifikan jika pola belanja negara masih berorientasi pada penyerapan anggaran, di mana dana yang tersedia justru dihabiskan sebanyak mungkin tanpa perencanaan matang.
Di sisi lain, TVRI juga menjadi sorotan warganet, terutama setelah kabar mengenai pegawai TVRI dan RRI non-PNS yang dirumahkan mencuat. Akun @narkosun mengungkapkan kesedihannya atas kebijakan ini, membandingkan ironi ketika anak-anak pegawai diberi makan gratis, sementara orang tuanya justru kehilangan pekerjaan. Namun, keputusan ini akhirnya dibatalkan, yang justru memunculkan reaksi sinis dari akun @ch_chotimah2. Ia menyindir bagaimana pemerintah yang awalnya menciptakan masalah kini justru dianggap sebagai penyelamat, khususnya oleh para pendukung Prabowo. Menurutnya, situasi ini semakin menunjukkan ketidakmampuan Prabowo dalam mengelola negara.
Perbandingan dengan Efisiensi Anggaran di Vietnam
Uniknya, Vietnam menjadi perbandingan utama dalam diskusi warganet mengenai efisiensi anggaran. Akun @MasBRO_back menyoroti bahwa Vietnam juga tengah melakukan pemangkasan anggaran, namun caranya berbeda dengan Indonesia—bukan dengan menambah staf khusus, melainkan dengan memangkas sejumlah kementerian dan lembaga. Akun @KangManto123 turut menyambut positif langkah Vietnam, membagikan fakta bahwa negara tersebut memiliki kebijakan PPN sebesar 8% dan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,09%.
Sementara itu, akun @perupadata mengungkapkan lebih banyak fakta tentang strategi efisiensi Vietnam. Negara tersebut tidak hanya mengurangi jumlah kementerian, tetapi juga memangkas unit administrasi dan menawarkan skema pensiun dini bagi PNS. Hasilnya, mereka berhasil menargetkan penghematan sekitar Rp 72 triliun—angka yang jauh berbeda dari pendekatan Indonesia saat ini.
Narasi Positif #AnggaranBijakUntukRakyat Kurang Mendapat Perhatian
Di tengah gelombang kritik, muncul pula tagar yang mencoba membangun narasi positif tentang Prabowo, yakni #AnggaranBijakUntukRakyat. Tagar ini menyampaikan pesan bahwa efisiensi anggaran tidak akan merugikan masyarakat dan justru bertujuan untuk memaksimalkan manfaat APBN. Beberapa unggahan yang menggunakan tagar ini menyatakan bahwa efisiensi tidak akan berdampak pada pelayanan publik, subsidi, maupun gaji pegawai. Ada pula yang menyebutnya sebagai “tanda sayang Prabowo untuk seluruh rakyat Indonesia.” Tagar ini dipopulerkan oleh akun seperti @Coffee2Talks, @komar_tahar, dan @kartika_ju4. Namun, meskipun cukup banyak diunggah—tercatat sebanyak 2.785 kali—tagar ini tampaknya kurang mendapat perhatian warganet, dengan minimnya jumlah likes, komentar, dan repost.
Sementara itu, dalam periode pemantauan, unggahan yang paling banyak mendapat respons justru berasal dari akun-akun yang mengkritik kebijakan efisiensi anggaran. Akun @nabiylarista mencatat impresi tertinggi dengan 28,2 ribu reaksi, diikuti oleh @adepedia dengan 7,1 ribu impresi, serta @MurthadaOne1 mengumpulkan 3 ribu impresi. Data ini menunjukkan bahwa kritik terhadap kebijakan efisiensi lebih mendapat perhatian warganet dibandingkan narasi positif yang coba dibangun.
Simak analisis terkini dan mendalam lainnya di website Netray untuk melakukan pemantauan terhadap isu yang sedang berkembang sesuai kebutuhan secara real time, Anda dapat berlangganan atau menggunakan percobaan gratis di netray.id.
Editor: Winda Trilatifah