Kemarin, Selasa 5 Oktober 2020 DPR telah mengetuk palu pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Rapat paripurna pengesahan Omnibus Law yang sebelumnya direncanakan akan dilaksanakan pada 8 Oktober ini menimbulkan pertanyaan dan amarah dari berbagai pihak. Selain mempertanyakan soal agenda rapat hingga pengesahan yang terkesan begitu terburu-buru, publik pun dibuat bingung dengan keputusan DPR yang dinilai berseberangan dengan suara rakyat dalam menanggapi RUU Cipta Kerja.

Seperti yang diketahui, beragam penolakan dan aksi penggagalan Omnibus Law belakangan marak menghiasi pemberitaan dan sosial media. Mulai dari aksi langsung di sejumlah daerah hingga seruan tagar aksi penolakan yang betebaran di jagat media sosial Twitter. Aksi ini dilakukan oleh para buruh, aktivis, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat yang tidak sepakat dengan sejumlah pasal kontroversial yang dinilai akan mengancam banyak sektor, mulai dari kebebasan sipil, keadilan sosial, ekonomi, budaya dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Namun, suara penolakan yang menggema sejak berbulan-bulan lalu ini mungkin kurang keras sehingga tidak sampai dengan baik ke telinga wakil mereka, Dewan Perwakilan Rakyat. Tak heran apabila tagar-tagar negatif belakangan ini terus dilemparkan kepada DPR, seperti #DPRRIKhianatiRakyat yang trending sejak kemarin hingga #MosiTidakPercaya yang kian keras disuarakan setelah mendengar RUU Cipta Kerja disahkan.

Melihat keramaian sosial media beberapa waktu terakhir riuh mengutuki DPR dengan berbagai sentimen negatif terkait omnibus law, Netray mencoba untuk menganalisnya menggunakan sosial media monitoring Netray. Bagaimana warganet menanggapi langkah DPR dalam kaitannya dengan keputusan ini? Sejak kapan keramian ini terjadi? Apa pemicunya? Apa pesan atau kritik yang ingin disuarakan masyarakat Twitter dalam tagar?

Infografik Perbincangan Topik DPR

Netray melakukan monitoring untuk kata kunci dpr, dpr & omnibus, dan sejumlah tagar trending terkait DPR seperti #mositidakpercaya, #dprrikhianatirakyat, hingga #dprkontol selama periode 1-6 Oktober 2020.

Lebih dari 103 ribu akun memperbincangkan DPR di minggu pertama Oktober ini. Topik ini mendapat 1,4 juta impresi dengan potensi jangkauan mencapai 198,8 juta akun. Ini merupakan capaian besar untuk perbincangan topik di Twitter dalam kurun waktu tidak sampai satu minggu. Melihat impresi dan potensi jangkauan akun tersebut pun terlihat bahwa topik ini dibicarakan oleh akun-akun berpengaruh dan dalam cakupan yang luas. Dari total 213 ribu tweet yang terhimpun mesin Netray, 87 ribu di antaranya terindeks sentimen negatif.

Dari grafik Peak Time di atas, dapat diketahui bahwa topik ini mulai menarik perhatian warganet pada 3 Oktober 2020 dengan dominasi sentimen negatif. Sementara puncaknya terlihat pada 5 Oktober 2020 dengan total tweet mencapai angka 195 ribu dalam sehari, naik pesat dibandingkan dua hari sebelumnya yang hanya berada di bawah angka 20 ribu tweet perhari. Mengapa demikian? Apa yang terjadi? Apa yang dibicarakan warganet pada 5 Oktober?

Rapat DPR di Akhir Pekan Hingga Pengesahan RUU Omnibus

Polemik soal Omnibus Law kembali mengemuka setelah Baleg DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI memutuskan untuk menyetujui RUU Cipta Kerja dibawa ke Rapat Paripurna DPR. Keputusan yang ditetapkan dalam Rapat Kerja pada Sabtu (3/10/2020) malam ini menuai reaksi panas dari warganet. DPR sebagai pihak yang terlibat dalam pembahasan hingga pengambilan keputusan ini pun menjadi bulan-bulanan warganet.

Terlihat sejak pukul 20:00 WIB warganet mulai membicarakan dan menyoroti keputusan DPR dalam kaitannya dengan omnibus ini dengan sentimen negatif yang unggul jauh mendominasi percakapan. Perbincangan terus mengalami kenaikan hingga memuncak pada pukul 23:00 WIB. Warganet pun melayangkan Mosi Tidak Percaya menanggapi keputusan rapat tengah malam tersebut.

Aksi tagar #MosiTidakPercaya diinisiasi oleh akun @Aksi_Langsung, @sedangtidur, @Lini_ZQ, hingga @FraksiRakyatID pada 3 Oktober sejak pukul 22:34 WIB. Hingga saat ini, lebih dari 23 ribu akun telah ikut melayangkan MosiTidakPercaya di Twitter.

Rapat Paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja yang dikabarkan akan dilaksanakan pada 8 Oktober ternyata maju menjadi 5 Oktober 2020. Seolah patah hati berturut-turut. Kekecewaan warganet atas keputusan rapat pada 3 Oktober lalu yang belum usai harus ditambah dengan keputusan akhir yang memilukan. Seruan #MosiTidakPercaya dan #DPRKhianatiRakyat pun membanjiri jagat media sosial Twitter hingga 6 Oktober.

Kekecewaan warganet terhadap keputusan DPR telah menimbulkan gelombang amarah warganet di Twitter. Tidak cukup hanya menyuarakan mosi tidak percaya, warganet juga beramai-ramai mengutuki DPR, mulai dari pengkhianat rakyat, berpihak kepada penguasa hingga beragam makian menghiasi jagat media Twitter sejak 5 Oktober hingga saat ini.

Terkait sikap DPR yang terkesan terburu-buru mengesahkan omnibus law di tengah pandemi juga dianggap warganet sebagai upaya membendung aksi demo besar-besaran yang mungkin terjadi. Kondisi pandemi tentu menyulitkan masyarakat untuk melakukan aksi demo secara langsung, mengingat bahaya penyebaran Covid-19 yang mengintai. Sementara aksi penolakan di media sosial Twitter, meski disuarakan oleh ribuan akun, mulai dari aktivis, tokoh politik, mahasiswa, buruh, hingga elemen masyarakat pada umumnya pun hingga kini belum terlihat pengaruhnya terhadap ketetapan pengesahan Omnibus Law yang masih hangat ini.