Pemanfaatan big data bagi pemerintah memberi banyak faedah yang sebelumnya tidak bisa didapat secara konvensional. Antara lain dapat meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan efisiensi operasional, mencegah kebocoran anggaran, membantu membuat kebijakan berbasis data, hingga mitigasi risiko seperti bencana alam.
Tentu saja mengadopsi teknologi yang cukup baru memiliki sejumlah kendala. Kendala pemanfaatan big data yang dihadapi pemerintah ini pada dasarnya cukup jamak ditemukan di sektor lain seperti bisnis dan ekonomi. Meski demikian, terdapat beberapa kendala khusus pemanfaatan big data yang harus dihadapi para pemangku kepentingan.
- 1. Privasi dan Keamanan Data
Pengumpulan dan analisis data dalam jumlah besar dapat menimbulkan kekhawatiran tentang privasi individu. Data pribadi yang sensitif dapat terekspos jika tidak dikelola dengan hati-hati. Data pemerintah juga kerap menjadi target serangan siber. Keamanan data menjadi sangat penting untuk melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah atau pencurian data.
- 2. Infrastruktur Teknologi
Permasalahan privasi ini sangat berhubungan dengan masalah infrastruktur teknologi. Berbeda dengan pihak swasta yang menjadi prioritas, pemerintah mungkin tidak memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk menangani volume data yang besar dan memprosesnya dengan efisien.
Prioritas yang dimaksud tentu saja berhubungan dengan biaya. Membangun dan memelihara infrastruktur big data bisa sangat mahal, termasuk biaya perangkat keras, perangkat lunak, dan tenaga ahli. Sedangkan anggaran negara biasanya akan diprioritaskan untuk hal-hal mendasar seperti kesehatan dan pendidikan.
- 3. Kapasitas dan Kemampuan SDM
Pemanfaatan big data mengharuskan pemerintah menyediakan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus dalam analisis data, manajemen data, dan teknologi informasi. Jika tidak ingin mendatangkan secara langsung, Pemerintah harus menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk melatih staf yang ada agar mampu menangani dan menganalisis data dengan efektif.
- 4. Kualitas Data dan Interoperabilitas Data
Kendala pemanfaatan big data selanjutnya terkait dengan data yang dimiliki pemerintah itu sendiri. Setidaknya terdapat dua hal penting di sini. Yakni masalah Kualitas Data dan Interoperabilitas Data. Data yang dikumpulkan pemerintah sebelumnya mungkin tidak konsisten, tidak lengkap, atau tidak akurat. Data juga seringkali disimpan dalam format yang berbeda atau dalam sistem yang tidak kompatibel satu sama lain.
Selanjutnya data yang disimpan harus tetap utuh dan tidak berubah selama proses pengumpulan, penyimpanan, dan analisis. Dibutuhkan standar data yang umum agar data dari berbagai sumber dapat digunakan bersama-sama secara efektif (interoperabilitas). Singkatnya integrasi data dari berbagai sumber menjadi tantangan tersendiri bagi pemanfaatan big data oleh pemerintah.
Pemanfaatan Big Data di Lingkup Pemerintah Melalui Regulasi dan Kebijakan
Pemanfaatan Big Data di lingkup pemerintah merupakan suatu hal yang penting dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah pada dasarnya memiliki kompetensi yang besar dalam memanfaatkan big data, yakni melalui Regulasi dan Kebijakan. Hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti kepatuhan terhadap regulasi. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan big data sesuai dengan regulasi yang ada, baik di tingkat nasional maupun internasional. Regulasi tersebut berisi kebijakan data mengenai bagaimana data dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan dibagikan.
![pemanfaatan big data](https://i0.wp.com/analysis.netray.id/wp-content/uploads/2024/06/computer-6107592_1280.webp?resize=456%2C276&ssl=1)
Kendala pemanfaatan big data dalam pemerintah ini sebaiknya tidak dilihat sebagai hal yang menghambat, akan tetapi peluang bagi aktor-aktor lain di luar pemerintahan. Sebagai aktor nonpemerintah, Netray kerap memantau isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah melalui Dashboard yang memang dirancang untuk memonitor isu secara cepat, efektif, dan akurat. Hasil pemantauan ini juga bisa disimak di sini.
Dengan mengimplementasikan regulasi dan kebijakan yang tepat, pemanfaatan big data di lingkup pemerintah dapat membawa banyak manfaat positif bagi efisiensi administrasi, pelayanan publik yang lebih baik, dan pembuatan keputusan yang lebih cerdas dan berbasis bukti. Dapatkan wawasan tentang keluhan, pendapat, dan solusi masyarakat terkait berbagai permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat melalui Netray Media Monitoring. Netray membuat analisis data besar menjadi mudah bagi semua orang. Untuk informasi lebih lanjut, kontak kami di Kontak Netray.
Editor: Winda Trilatifah