Isu penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) di bawah RON 91, yakni Pertalite dan Premium masih ramai diberitakan ole media massa. Dari pantauan Media Monitoring Netray dalam periode 27 Desember 2021 sampai dengan 5 Januari 2022, topik ini telah diberikan oleh 98 media daring ke dalam 960 artikel.

Terlihat pada Peak Time di bawah ini (Gambar 1) topik ini mengalami fluktuasi dengan puncak pemberitaan di tanggal 28 Desember 2021. Hal ini bertepatan satu hari setelah adanya pernyataan dari Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang mengisyaratkan meski BBM Premium akan dihapus, namun Pertalite akan tetap dijual dengan adanya penambahan subsidi dari peralihan Premium.

Selanjutnya, pada awal tahun 2022 topik ini kembali menjadi perhatian media ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar pada 31 Desember 2021. Dalam aturan itu disebutkan bahwa Pertalite dan Premium masih akan tetap beredar.

Pemerintah mengumumkan aturan tersebut melalui laman resmi Sekretariat Negara di pada Minggu (2/12/2022). Sehingga topik ini kembali mengalami kenaikan di hari berikutnya hingga mencapai 106 artikel dalam satu hari.

Warganet Turut Menyoroti Isu

Dengan periode pemantauan yang sama dengan kanal berita, media sosial Twitter turut meramaikan topik ini dengan total tweet sebanyak 13.544 (Gambar 3). Dari belasan ribu tweet tersebut, sebanyak 44 persen tweet didominasi oleh perbincangan warganet dengan sentimen negatif (Gambar 4). Sama halnya dengan kanal news, pada kanal ini topik penghapusan BBM mulai ramai diperbincangankan warganet sejak tanggal 28 Desember 2021. Terlihat dari grafik Peak Time di bawah ini (Gambar 3), di tanggal 27 Desember 2021 topik ini hanya menyumbang 17 tweet dalam satu hari sedangkan di hari berikutnya (28 Desember) topik menyedot animo warganet hingga 691 tweet.

Topik tersebut meningkat hingga mengalami puncak tweet pada tanggal 30 Desember 2021. Lantas apa yang tengah menjadi perbincangan warganet di tanggal tersebut? Pada fitur Top Word (Gambar 5), selain perbincangan terkait isu tersebut dominasi perbincangan warganet juga disasarkan tentang kritik terhadap Ahok. Hingga #KPKTakutTangkapAhok membanjiri tweet di hari tersebut. Warganet menilai kerugian yang dialami oleh PT Pertamina tak lepas dari ulah sang Komisaris Utama. Bahkan warganet melempar sindiran yang mengatakan bahwa kasus korupsi Ahok jangan sampai hilang seperti wacana akan dihilangkannya Premium dan Pertalite.

Tak hanya kritik terhadap petinggi Pertamina, isu ini juga menjadi wadah kritik atas kebijakan yang diambil pemerintah baru-baru ini, yakni penggratisan fasilitas toilet umum di SPBU. Warganet berpendapat bahwa kebijakan penggratisan tersebut merupakan hal yang percuma karena biaya tambahan akan dibebankan kepada pembelian BBM. Bukannya dapat menghemat pengeluaran, justru warganet merasa adanya tambahan pengeluaran akibat peralihan BBM.

Meski topik ini dibanjiri oleh tweet bersentimen negatif, beberpa warganet juga memberikan tanggapan positif terkait hal ini. Beberapa warganet membagikan tweet yang berisikan pernyataan yang menekankan bahwa peredaran BBM Pertalite akan tetap ada di tahun 2022 sehingga hal tersebut tidak perlu dirisaukan dan dibesar-besarkan.

Selain itu, penghapusan BBM yang disinyalir dapat mencemari lingkungan tak hanya dilakukan oleh Pertamina, namun juga dilakukan oleh perusahaan lainnya, seperti Shell. Hal tersebut tentu saja sebagai langkah memperbaiki kualitas lingkungan untuk kesehatan masyarakat.

Isu Lingkungan sebagai Dalih Penyelamatan Anggaran

Sebelumnya, isu penghapusan BBM Premium terisyarat langsung dari Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Penghilangan BBM ini disinyalir sebagai langkah perubahan pola konsumsi BBM yang lebih ramah lingkungan. Dengan adanya penghapusan tersebut diyakini dapat menurunkan kadar emisi karbon dioksida sebesar 14 persen. Sedangkan peralihan dari pertalite ke pertamax mampu menurunkan emisi karbon dioksida sebesar 27 persen.

Layaknya kebijakan lainnya, wacana ini pun sebelumnya juga menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Penghapusan BBM Premium serta pengalihan BBM ke Pertalite dan Pertamax dirasa berat oleh beberapa kalangan, seperti driver ojol dan taksi. Situasi pandemi yang megurangi pendapatan mereka terasa lebih berat ditambah dengan beban peralihan BBM yang dinilai lebih mahal tersebut.

Tak hanya itu, protes atas wacana ini pun juga digelar oleh beberapa aliansi mahasiswa. Seperti yang dituliskan oleh Kabar Makassar (Gambar 12), Aliansi Rakyat Miskin Kota menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Senin, (03/01/2022). Aksi ini ditujukan sebagai protes terhadap kebijakan yang dinilai tidak mempertimbangakan rakyat kecil. Selain menekankan kepada tuntutan terkait pembatalan Premium yang dihapuskan, aliansi ini juga mengajak kepada seluruh organinasi di Indonesia untuk ikut andil dalam menolak penghapusan ini.

Wacana ini tak hanya menjadi sorotan masyarakat atupun mahasiswa, tetapi beberapa organisasi pun turut menanggapi hal tersebut. Melansir dari BBC Indonesia (Gambar 13), Dwi Sawung (Walhi) berpendapat bahwa wacana penghapusan Premium dengan peralihan BBM ramah lingkungan tersebut merupakan motif ekonomi yang dibungkus dengan alasan lingkungan. Dalam keterangan tambahannya, Dwi mengatakan bahwa Walhi telah lama mendorong pemerintah untuk mengganti ke standar emisi gas buangan Euro 4.

Sementera itu, Direktur dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai bahwa rencana tersebut merupakan akibat dari adanya pembengkakan APBN di masa pandemi yang menyebabkan utang negara kini mencapai Rp6.711 triliun.

Meski wacana penghapusan BBM jenis RON 88 dan 90 telah resmi dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo, namun, topik ini terlanjur mencuri perhatian publik dan masih menjadi sorotan. Bahkan, wacana tersebut dijadikan ajang kritik oleh warganet terhadap kebijakan-kebijakan ataupun isu kasus yang menimpa pemerintah.

Demikian pantauan Media Monitoring Netray terkait isu penghapusan BBM. Simak ulasan isu terkini lainnya hanya di https://analysis.netray.id/

Editor: Irwan Syambudi