Membicarakan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi, publik nasional disuguhkan wacana pelemahan KPK yang dibangun melalui sejumlah isu. Salah satu yang paling kencang adalah penonaktifan 75 anggota KPK karena dinilai tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Tes ini merupakan puncak manuver pelemahan sejak penerapan undang-undang KPK hingga perubahan status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Muncul dugaan bahwa apa yang terjadi dengan KPK sekarang ini adalah buntut dari aksi mereka kala menangani sejumlah kasus korupsi dewasa ini. Ada pihak-pihak yang merasa terancam dan kebetulan mereka memiliki power tertentu melalui instrumentasi negara. Semakin besar nilai sebuah kasus yang ditangani KPK, ada kemungkinan bahwa tekanan terhadap lembaga tersebut juga semakin besar pula.

Dari sekian banyak kasus yang ditangani KPK, kasus korupsi bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19 terhitung menjadi skandal yang cukup mengguncangkan. Selain menambah catatan buruk penanganan pandemi dari pemerintah, kasus ini melibatkan sejumlah pejabat tinggi pemerintahan. Bahkan mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara menjadi salah satu dari sekian banyak tersangka yang ditangkap oleh KPK.

Tak berhenti di situ, salah satu anggota KPK yang dinilai tidak lolos tes, yakni Novel Baswedan menyebut bahwa korupsi bansos pandemi Covid-19 disinyalir mencapai angka Rp 100 triliun. Melihat besarnya kemungkinan kerugian yang diderita oleh negara, warganet menjadi gempar dan topik ini viral di sosial media. Netray Media Monitoring lantas memantau linimasa Twitter untuk melihat bagaimana situasi perbincangan tersebut lebih jelas lagi. Simak pemaparannya di bawah ini.

Laporan Statistika Pemantauan Korupsi Bansos Pandemi 100 Triliun

Untuk mendapatkan perbincangan yang akurat, Netray menggunakan kata kunci “100 T” sebagai acuan. Kata kunci ini adalah frasa yang muncul dalam kolom trending yang artinya banyak digunakan oleh warganet dalam periode tertentu. Pemantauan sendiri dilakukan selama periode 14 – 20 Mei 2021. Hasilnya ditemukan 1.919 cuitan yang organik dari warganet.

Sesuai diagram di atas, perbincangan tentang korupsi bansos Covid-19 100 triliun rupiah terjadi sejak tanggal 18 Mei hingga 20 Mei 2021. Puncak perbincangan terjadi pada tanggal 19 Mei. Sekitar 1.150 user membuat cuitan yang mengandung kata kunci. Data ini didapat dari agregat gender yang terjaring dalam pemantauan. Volume perbincangan direpresentasikan oleh nilai impresi yang memuat gabungan interaksi seperti reply, retweet, dan favorites. Jumlahnya sebanyak 55 ribu kali interaksi.

Lantas seberapa luas perbincangan tersebut menjangkau audiens di media sosial Twitter. Berdasarkan pemantauan Netray, kata kunci “100 T” memiliki potensi menjangkau 5.5 juta akun Twitter yang menggunakan bahasa Indonesia. Nilai ini cukup tinggi karena dibarengi dengan engagement warganet terhadap topik pemantauan. Engagement tersebut sangat terasa ketika dalam grafik sentimen Netray menemukan sentimen negatif mendominasi perbincangan sebanyak 1.538 kicauan. Yang artinya ada keterikatan emosional antara warganet dengan topik perbincangan, meski bertendensi negatif ketimbang dipenuhi kicauan bersentimen netral atau bahkan positif.

Akun milih kantor berita CNBC Indonesia menjadi akun paling populer, atau mendapat impresi tertinggi dari warganet. Kicauan dari @cnbcindonesia direspons oleh warganet sebesar 14.484 kali selama periode pemantauan. Pada posisi kedua terdapat akun Twitter milik Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu. Melalui @msaid_didu, pihaknya mengumpulkan setidaknya 10.924 kali interaksi untuk satu buah cuitan yang mengandung kata kunci. Daftar Top Accounts yang lebih lengkap dapat disimak di bawah ini.

Isu Framing dan Pengalihan Wacana di Tengah Kasus Korupsi Bansos

Setelah komentar dari Novel Baswedan, yang dikutip melalui pemberitaan laman media massa CNBC Indonesia, merebak di publik warganet berbondong-bondong merespons pendapat tersebut dengan berbagai macam aksi dan sudut pandang. Seperti yang dilakukan oleh Said Didu yang membuat manuvernya direspons secara masif oleh warganet. Pihaknya mengaku bertemu dengan Novel untuk memperbincangkan topik korupsi bansos.

Beragam perspektif digunakan oleh warganet kala memberi komentar. Ada yang mempertanyakan hukuman bagi pelaku korupsi 100 triliun seperti yang disampaikan akun @Ameeranti. Ada pula yang menjelaskan bahwa korupsi ini sudah direncanakan secara sistematis seperti kicauan dari @alisyarief. Sebagian besar tentu merasa terkejut saat mengetahui besaran korupsi yang disampaikan Novel Baswedan.

Merujuk kembali pada grafik Top Accounts, setelah kicauan dari Said Didu, di posisi ketiga terdapat akun @HisyamMochtar. Melalui kicauannya, ia menyampaikan rasa curiga bahwa kegaduhan yang selama ini terjadi di publik selama ini, seperti “bipang” dan “provinsi padang” hanyalah pengalihan untuk menutupi kasus korupsi bansos yang seharusnya lebih layak membuat gaduh publik dalam negeri.

Cara melihat kasus dengan sudut pandang semacam ini banyak diamini oleh warganet. Dugaan bahwa kasus korupsi ini sengaja ditutupi melalui sejumlah wacana yang bombastis semakin menguat mengingat besarnya nilai korupsi yang mencapai 100 triliun rupiah. Hanya saja cara pandang semacam ini tak bisa diverifikasi keabsahannya. Meskipun disuarakan oleh ratusan hingga ribuan akun di Twitter.

Warganet juga terlihat tidak menerima wacana korupsi bansos 100 triliun secara mentah-mentah. Mereka menilai apa yang disampaikan oleh Novel Baswedan hanyalah framing agar terlihat bombastis. Sedangkan realitanya mungkin tidak sebanyak itu. Dari pemantauan Top Complaints, Netray menemukan kicauan dengan sudut pandang ini lantas mendalaminya.

Hasilnya, sejumlah kicauan mendapat cukup banyak impresi di linimasa Twitter selama periode pemantauan. Sebut saja kicauan yang dilakukan oleh @FerdinandHaean3 yang mengatakan bahwa anggaran bansos saja hanya sebesar Rp 127 triliun. Jadi tidak logis menyebut angka korupsi sebesar Rp 100 triliun. Sama seperti kicauan dari @Yusufs_abiie yang menyimpulkan bahwa bansos sama sekali tidak akan bisa dijalankan apabila angka korupsi hampir menyamai anggaran bansos. Ia menyarankan kepada publik untuk tidak menelan mentah-mentah informasi tersebut.

Kasus korupsi bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 memang melukai hati masyarakat Indonesia yang sedang dalam kesusahan. Tidak ada justifikasi bagi tindakan yang jelas-jelas merugikan negara dan masyarakat. Jika pun ada pertentangan klaim terkait seberapa besaran korupsi yang dilakukan oleh para pelaku, hal ini justru menjadi peringatan tersendiri bahwa masalah akuntabilitas dan transparansi masih jauh dari kondisi ideal. Dukungan terhadap program pemberantasan korupsi harus terus didengungkan di ruang publik hingga cita-cita pemerintahan yang bersih dapat tercapai.