Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO. Keterlibatan orang di lingkungan Kemendag ini tentu saja membuat geger publik.
Penetapan pejabat Eselon I di Kementerian Perdagangan tersebut resmi diumumkan oleh Jaksa Agung, ST Burhanuddin dalam press rilis yang diadakan pada Selasa, 19 Maret 2022. Dalam pengumuman tersebut Kejagung mengantongi 4 nama tersangka dalam kasus ini. Tiga di antaranya ialah Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup Stanley MA, General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggung.
Dirjen Kemendag Disorot Media Massa
Pengumuman tersebut lantas menjadi bahan empuk bagi media untuk menyoroti kasus kelangkaan minyak di Tanah Air. Media massa kembali megangkat kasus ini dengan memberikan asupan informasi kepada publik terkait perkembangan kasus mafia minyak goreng.
Isu keterlibatan Kemendag dalam kasus ini mulai diselidiki dan dilakukan pemeriksaan oleh Kejagung sejak 18 April 2022. Lalu keesokan harinya, pemberitaan isu ini semakin meningkat dan media masa getol menggali berita setelah Kejagung melakukan konferensi pers. Di sana Kejagung merilis nama tersangka yang terseret kasus.
Nama yang santer diberitakan dalam topik ini tentu saja ialah suspek pertama, yakni Indrasari selaku Dirjen Kemendag. Muhammad Lutfi yang merupakan Menteri Perdagangan juga tak luput dari sorotan media lantaran kasus tak sedap tersebut bertempat di kementeriannya.
Berbeda dengan anak buahnya, dalam pantauan Netray meski entitas Muhammad Lutfi masih diselubungi dengan pemberitaan bersentimen negatif. Namun, persentase tersebut tak sebanyak dengan jumlah sentimen pemberitaan yang menyelimuti Dirjen Kemendag.
Dari 522 pemberitaan yang mencatut nama Indrasari Wisnu Wardhan, 65% di antaranya ialah berita negatif terhadap entitas ini. Sedangkan dari entitas Lutfi, pemberitaan negatif terhadap dirinya, yakni di angka 52% dari 332 total berita.
Uniknya di awal mencuatnya kasus tersebut, sentimen positif sempat mendominasi pemberitaan yang mengandung nama Muhammad Lutfi. Hal ini lantaran pernyataan dukungan dari Lutfi terhadap proses hukum yang menjerat anak buahnya tersebut.
Namun, tak berselang lama, pemberitaan terkait Menteri Lutfi didominasi dengan sentimen negatif. Protes dan kritik terkait kinerja Menteri Lutfi terus menjadi bahan pemberitaan media massa. Desakan pemecatan dan mundurnya Lutfi dari jabatan Menteri Perdagangan menjadi sorotan media.
Keberhasilan Kejagung Jadi Kritikan Atas Kinerja KPK
Kritik terhadap kinerja buruk Menteri dan Kementerian Perdagangan ternyata juga disampaikan oleh publik yang diwakili oleh warganet Twitter. Pejabat pemerintah yang dinilai seharusnya menjadi solusi kelangkaan minyak goreng justru menjadi tersangka utama dalam hal ini.
Melalui pantauan Media Monitoring Netray dengan kata kunci mafia && minyak dan dirjen kemendag, ditemukan sebanyak lebih dari 17 ribu twit dengan totalan impresi sebanyak 24,9 juta. Dari belasan ribuan twit tersebut, 54,6% di antaranya twit bersentimen negatif dan hanya 10,5% bersentimen positif.
Berbeda halnya dengan pemberitaan media massa yang hanya menyoroti jajaran Kementerian Perdagangan. Dalam perbincangan warganet di Twitter, selain Kemendag organisasi yang menjadi sorotan terkait isu ini ialah organisasi pemberantas korupsi, KPK. Mengapa?
Kecepatan Kejaksaan RI dalam mengusut mengusut kasus mafia minyak goreng mendapat sumbangan mention positif dari warganet. Sedangkan KPK yang dikenal sebagai organisasi pemberantas korupsi kali ini justru banyak mendapat sentimen negatif dari warganet.
Tak sedikit warganet yang menilai bahwa KPK saat ini tidak memberikan kinerja terbaiknya. Hal tersebut dinilai warganet sebagai bentuk melemahnya KPK. Bahkan dibalik kemenangan Kejagung mengusut kasus mafia migor ini, KPK justru tengah dirundung permasalah terkait kasus gratifikasi yang dilakukan oleh Wakil Ketuanya.
Melemahnya KPK juga dinilai warganet akibat dari putusan pemerintah yang tidak meloloskan 75 anggotanya saat ujian TWK. Warganet menilai hal tersebut merupakan kesengajaan untuk menumpulkan organisasi tersebut.
Hingga 25 April topik ini masih ramai diberitakan oleh media massa dan santer diperbincangkan publik. Bahkan tak sedikit yang mendesak agar pengusutan kasus ini terus digali hingga ke akar-akarnya. Penangkapan Dirjen Kemendag yang merupakan salah satu orang berpengaruh dalam kelangkaan migor di Tanah Air seakan-akan menjadi plot twist dalam kasus ini.
Demikian hasil pantauan Netray, simak analisis isu terkini lainnya melalui https://analysis.netray.id/ dan analisis mendalam Netray melalui https://medium.com/@netrayID.
Editor: Ananditya Paradhi