Dalam bukunya yang berjudul Dibawah Bendera Revolusi, Soekarno menjelaskan pandangannya terkait alasan Turki di masa lalu memisahkan agama dengan proses bernegara. Dan secara sederhana pilihan tersebut menurut Soekarno agar agama dan negara bisa tumbuh tanpa masing-masing mempengaruhi dengan buruk.
Agama yang dimaksud Soekarno di sini adalah agama sebagai simbol semata, yang tidak mencerminkan nilai. Pemimpin muda Turki pada masa itu berharap bahwa tanpa harus mengadopsi cara agama dalam bernegara, jika para pemangku kebijakan memiliki jiwa keagamaan yang kuat maka akan tercermin ke dalam negara dengan sendirinya.
Namun, cara pandang Turki ini tidak lagi hadir ketika pemimpin mereka saat ini mencibir keras Presiden Prancis Emmanuel Macron. Menurut Macron, yang dilakukan Prancis adalah menjaga ideologi republik mereka. Prancis tidak mau mencampurkan urusan beragama dengan bernegara. Baginya memberi ruang bagi majalah karikatur nyinyir adalah sama dengan memberi kebebasan masyarakat untuk menjalankan ibadah keagamaan mereka. Persis seperti yang diharapkan Kemal Ataturk terhadap negara Turki.
Lantas bagaimana dengan Indonesia? Apakah gagasan semacam ini dipahami oleh masyarakat umum? Sedangkan ketika negara menjamin kebebasan beragama masyarakatnya, sama sekali tidak tercantum dalam UUD 45 bahwa negara ini merupakan negara agamis. Apakah masyarakat masih mengimplementasikan cara pandang tersebut dalam setiap perilaku dan bahasa mereka?
Untuk mencoba menjawab pertanyaan ini, maka media monitoring Netray melakukan penelusuran perbincangan masyarakat melalui platform Twitter. Penelusuran dilakukan dengan mengekstraksi kata kunci boikot. Mengingat kata ini menjadi semacam seruan ke masyarakat Indonesia untuk menjadi simpatisan aksi menentang pemerintahan Macron.
Siapa yang Diboikot?
Memang terdengar janggal ketika masyarakat negara lain harus memprotes sebuah kebijakan negara lain pula. Tetapi hal ini bisa wajar oleh dua hal. Pertama adalah Islam sebagai ideologi transnasional. Islam tak mengenal sekat antar bangsa yang disebut negara. Bagi sesama Muslim, identitas mereka dipersatukan dalam sebuah bentuk persaudaraan (brotherhood/ichwanul).
Kedua adalah tentu saja karena internet. Seruan boikot terhadap Prancis menggema di antero jagat dunia maya. Tak luput lini masa Twitter dibanjiri dengan pernyataan mengutuk dan seruan untuk boikot. Mereka kecewa karena menilai Macron sudah mengolok Islam sebagai agama separatis.
Hanya saja tak semua orang sepakat dengan aksi boikot yang sempat dilakukan. Ketidaksepakatan ini bukan berasal dari perbedaan cara pandang dalam melihat masalah. Hanya saja bagaimana aksi boikot tersebut dilakukan. Yang paling sering mendapat sorotan adalah aksi boikot produk asal Prancis, dengan asumsi akan mempengaruhi perekonomian negara tersebut. Aksi ini dilakukan dengan terlebih dahulu membeli produk buatan perusahaan tersebut, lantas membuang-buang isinya.
Bagi sebagian besar warganet Twitter, aksi ini tentu saja merupakan tindakan yang mubazir. Jika memang ingin memboikot, tak perlu membeli produk bersangkutan. Berapa banyak uang yang sudah dikeluarkan untuk membeli produk tersebut yang akhirnya malah dibuang demi sebuah protes.
Belum lagi pertanyaan apakah aksi tersebut efektif dalam mempengaruhi tingkat perekonomian negara Prancis. Skala kerjasama antar negara, semisal Indonesia dan Prancis biasanya tidak direpresentasikan oleh komoditas kecil yang dapat dengan mudah diakses oleh pendemo yang akhirnya dibuang sia-sian. Namun, dilakukan dalam level transaksi yang sangat besar. Sebagai contoh adalah kerjasama Prancis dengan negara lain dalam pengadaan pesawat Airbus buatan negara tersebut.
Boikot semacam ini tentu saja sangat salah sasaran. Apalagi sampai ada yang berdemo di depan kantor les bahasa Prancis untuk mendemonstrasikan kekecewaan. Wajar jika akhirnya warganet berbalik mengomentari keabsurdan ini. Mereka menyebut tindakan ini sangat tidak bijak (atau dalam bahasa warganet Twitter, ini adalah tindakan yang goblok.)
Lantas pertanyaannya, setinggi itukah level pemahaman masyarakat yang melakukan aksi protes dalam memaknai hubungan internasional? Atau setinggi itukah pemahaman masyarakat terhadap agama dan bernegara, sehingga mendapat tudingan miring dari warganet. Mungkin apa yang dialami Turki di masa lalu, untuk melepaskan agama dan negara, harus kembali diingat oleh bangsa ini agar dapat belajar lebih dalam lagi.
Secercah Harapan untuk Warganet
Melihat cuitan warganet yang saling melemparkan kritik atas praktik bernegara, rasa optimisme bisa kembali mengudara. Salah satunya ketika melirik diagram sentimen dalam wacana ini. Tingginya sentimen negatif bisa dibaca sebagai tingkat kekritisan warganet saat menghadapi sebuah isu, tanpa sekedar terhanyut begitu saja.
Level partisipasi juga sangat tinggi. Tercatat cuitan dengan karakter boikot selama sepekan pemantauan muncul sebanyak 20.618 kali dengan 15 ribu lebih diantaranya bersentimen negatif. Cuitan tersebut juga mendapat respon dari warganet lainnya sejumlah 230 ribu lebih interaksi baik melalui likes, retweet, maupun reply. Dan hasilnya secara potensial menjangkau 240 juga lebih akun Twitter.
Setidaknya dari isu boikot Prancis ini publik bisa kembali belajar bagaimana reaksi terhadap isu tertentu bisa menjadi kontraproduktif terhadap apa yang diperjuangkan. Kompleksitas bernegara, dan juga hubungan antar negara, tak bisa direspon secara parsial saja. Ada diplomasi dalam hubungan internasional dan jika permasalahan tersebut sangat genting, mendesak negara untuk berdiplomasi bukanlah pilihan yang absurd.