Sejatinya, kegaduhan yang berhubungan dengan kritik, pemerintah, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Presiden Joko Widodo ini sudah ada sejak tanggal 8 Februari yang lalu. Saat itu Presiden menyampaikan sebuah pernyataan bahwa “masyarakat harus aktif menyampaikan kritik dan masukan” dalam pidato di acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020.

Mendengar pernyataan ini, tak sedikit warganet yang menjadi sangsi. Pasalnya sejumlah peristiwa memberikan fakta yang berbeda seratus delapan puluh derajat. Seperti pasal karet dalam UU ITE yang justru malah merugikan pihak yang melakukan kritik. Bukti konkrit tersebut yakni penangkapan sejumlah aktivis semacam Dandhy Laksono hingga Ananda Badudu.

Berkaca pada situasi ini, masyarakat yang diwakili oleh netizen/warganet bereaksi. Pandangan skeptis warganet diwujudkan dengan melambungkan sebuah tagar di platform Twitter. Tagar tersebut berbunyi #maukritiktapitakutuuite. Dapat dipahami bahwa keberadaan UU ITE justru kontra produktif dengan pernyataan Presiden yang mengisyaratkan masyarakat untuk berani mengkritik dan memberi masukan.

Mengapa tagar ini kembali muncul setelah sekian waktu menjadi pernyataan yang ingin dijawab oleh Netray Media Monitoring. Untuk itu, Netray memantau linimassa Twitter guna menjaring perbincangan dan membeberkan peta percakapan. Pemantauan dilakukan selama periode 6 Februari hingga 14 Februari 2021. Kata kunci yang diaplikasikan dalam pemantauan ini antara lain kritik, pemerintah, uu ite, dan jokowi. Hasilnya bisa disimak di bawah ini.

Laporan Statistika Pemantauan Topik UU ITE

Selama periode pemantauan, Netray berhasil mengumpulkan 65.616 total cuitan dari warganet Twitter. Interaksi antar cuitan selanjutnya menghadirkan perbincangan dari warganet. Hal ini bisa dilihat dari respons warganet yang berjumlah sebanyak 73,5 juta kali interaksi. Baik itu dalam bentuk reply, retweet, maupun likes. 

Sebanyak 167,5 juta profil juga secara potensial dapat menjangkau perbincangan ini. Seperti yang telah dijelaskan di atas, topik perbincangan kritik pemerintah ini mulai menanjak sejak tanggal 8 Februari. Hingga akhir periode pemantauan, gelombang cuitan warganet terus berdatangan dengan peak time terjadi pada tanggal 11 Februari.

Komponen perbincangan yang lain adalah pro dan kontra atau silang pendapat di kalangan pengguna Twitter. Untuk membaca hal ini, Netray menggunakan fitur bobot sentimen yang dikandung dari sebuah unggahan. Dari pemantauan tersebut ditemukan bahwa 16.961 cuitan memiliki sentimen positif, sedangkan cuitan dengan sentimen negatif berkisar di angka 39.378 cuitan. Sehingga cuitan yang bernada netral hanya berjumlah 9.277 postingan saja. Bagaimana bentuk sentimen tersebut akan dijelaskan pada bagian selanjutnya?

Pemerintah Mangkir, Warganet Kocar-kacir

Pada tanggal 11 Oktober, tagar #maukritiktapitakutuuite mulai mencuat. Akun @gaknyerah____ terlihat membagikan tagar ini untuk pertama kalinya. Hubungan antara akun dengan tagar juga terkesan unik. Pasalnya lebih dari satu cuitan dari unggahan akun tersebut yang mengandung tagar, sedangkan tagar #maukritiktapitakutuuite secara efektif hanya bertahan satu hari saja.

Ada kesan bahwa tagar tersebut hanyalah pesanan dari lawan politik pemerintah untuk semakin membuat gaduh di tengah situasi medsos yang memang sedang ramai. Hal ini terlihat dari respons pengguna platform yang menggunakan tagar ini. Sebagian besar akun dalam tagar ini melakukan tindakan yang tergolong pada aksi blasting atau dengan sengaja membuat sebuah topik perbincangan di Twitter untuk mendapatkan exposure yang tinggi.

Pembuktian selanjutnya dapat memanfaatkan fitur Social Network Analysis untuk membaca kedekatan jaringan antara satu profil dengan profil lainnya dalam sebuah perbincangan. Hasilnya adalah tagar #maukritiktapitakutuuite masih berada dalam lingkaran yang sama. Top Account dalam kata kunci ini saling memberikan dorongan melalui fitur retweet dan likes untuk cuitan-cuitan mereka. Kesimpulannya adalah tagar ini bukanlah perbincangan yang organik di Twitter, meski berada dalam lingkup perbincangan yang lebih luas.

Meskipun tagar di atas tidak murni dari warganet, tetapi kegelisahan atas ancaman UU ITE terhadap upaya kritik pemerintah dan pernyataan Presiden tetap nyata adanya. Kegelisahan ini diekspresikan oleh warganet dengan lebih jujur. Tentu profil pengguna Twitter seperti Said Didu, Refly Harun, hingga Ardian Panca bukan akun yang mengejar exposure semata.

Pasalnya tak berselang dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, sejumlah pelaporan terhadap upaya kritik di publik pun terjadi. Salah satunya menyasar Novel Baswedan atas dugaan provokasi publik terkait meninggalnya seorang ustadz Maaher ketika berada di dalam tahanan Polisi. Atau penangkapan aktivis Marco Kusumawijaya setelah menyampaikan protes atas pengambilan pasir Pulau Bangka untuk reklamasi PIK 2.

Dari pemantauan Netray kali ini, bisa dilihat sebuah fenomena yang sebenarnya sangat lazim ditemukan dalam perbincangan warganet Twitter jika menyinggung soal politik. Warganet menjadi ragu akan pernyataan Presiden, justru karena terlihat sangat kontradiktif sehingga terkesan ada motif dibaliknya.

Begitu pula tidak selamanya sebuah perbincangan muncul secara alamiah di tengah-tengah warganet tanpa kehadiran kelompok berkepentingan. Contohnya adalah kemunculan tagar #maukritiktapitakutuuite yang mendompleng arus utama kegaduhan di linimassa. Butuh kacamata yang lebih jernih untuk menemukan perbincangan genuine dari sebuah topik yang sedang ramai diperdebatkan.