Pembelajaran Tatap Muka atau PTM kembali dicanangkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Dalam rapat bersama Komisi X DPR RI (23/08/2021) tersebut, Nadiem mengatakan bahwa kondisi psikologis dan cognitive learning loss pelajar saat ini telah memasuki fase kritis sehingga wilayah PPKM level 1-3 dipersilahkan untuk melakukan PTM. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa PTM boleh digelar apabila seluruh pelajar telah mendapatkan vaksinasi Covid-19. Dua pernyataan ini tentu saja menuai sorotan publik, terutama bagi mereka yang menantikan keputusan terbaru di sektor pendidikan ini.
Pada artikel-artikel sebelumnya, Media Monitoring Netray sempat membahas terkait wacana PTM per tanggal 1 Juli 2021 yang dicanangkan oleh Kemendikbud (klik di sini). Keputusan tersebut diambil setelah adanya target vaksinasi yang akan selesai pada bulan Juni bagi guru dan tenaga kependidikan. Namun, kondisi di lapangan ternyata tak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Hingga kebijakan ini pun kembali hanya menjadi wacana di beberapa daerah yang belum tersentuh vaksinasi.
Pada artikel kali ini, Netray akan kembali mengintip kawalan media berita daring Indonesia terkait dengan ‘keinginan’ Mendikbud Nadiem dalam menggelar PTM di seluruh penjuru Tanah Air. Lantas, seperti apa pemberitaan media berkaitan dengan wacana tersebut? Berikut pantauan Netray.
Dukungan Penyelenggaraan PTM
Kebijakan yang baru saja diumumkan pada Senin, 23 Agustus lalu ini mendapat berbagai respons dari beberapa pihak. Salah satunya pihak yang mendukung keputusan ini ialah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani. Dikutip dari Detik, Zita mendukung Pemprov DKI Jakarta menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada akhir Agustus mendatang. Zita menilai tidak ada alasan lagi untuk anak-anak tak belajar di sekolah. Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar pembelajaran tatap muka terbatas di masa PPKM level 3 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, salah satunya ialah kapasitas 50%. Keputusan ini berdasarkan dengan Kepgub DKI Jakarta Nomor 1026 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 COVID-19.
Selain itu, seperti yang diungkapkan oleh Nadiem terkait cognitive learning anak-anak yang memasuki tahap kritis, beberapa pendidik pun mendukung keputusan PTM lantaran hal tersebut dapat membantu perkembangan kognitif pelajar. Seperti yang diberitakan oleh Media Indonesia, Kepala Sekolah Murid Merdeka Laksmi Mayesti menilai bahwa pertemuan tatap muka secara langsung antara pelajar dengan guru dan juga teman-temannya merupakan kebutuhan pokok. Serta, hal ini dapat juga menjadi penyeimbang kebutuhan sosial dan kognitif bagi pelajar.
Di balik dukungan penyelenggaraan ini, sejumlah pemerintah daerah pun juga mendesak pemerintah pusat untuk memberikan dan mengoptimalkan pengadaan vaksin, terutama bagi pelajar dan tenaga pendidik. Dilansir dari Suara, Pemerintah Kota Bandung meminta pemerintah pusat memprioritaskan tambahan stok vaksin COVID-19 untuk vaksinasi remaja guna mempercepat pelaksanaan PTM. Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan bahwa saat ini Bio Farma sudah menerima tambahan stok vaksin COVID-19 Sinovac. Sehingga ia meminta Dinas Kesehatan agar berupaya mendapatkan prioritas vaksin itu untuk remaja atau siswa SMP dan SMA yang ada di Kota Bandung.
Menunggu Surat Resmi
Meski mendapat berbagai dukungan, beberapa wilayah justru menunggu kepastian resmi terkait keputusan ini. Seperti yang terjadi di daerah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah meskipun telah memasuki level 2, Pemda menunggu keputusan gubernur untuk melaksanakan PTM pada jenjang SMA. Dalam artikel yang dimuat Medcom, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten Jepara, Udik Agus, menyatakan bahwasannya saat ini Pemda tengah mempersiapkan PTM di jenjang SMA sederajat. Seperti mengecek kembali sarana penunjang protokol kesehatan, serta menyusun administarsi dan pola PTM.
Sama halnya dengan Pemda Kota Batu yang belum berencana untuk menyelenggarakan pendidikan tatap muka dalam waktu dekat. Hal ini disebabkan oleh status Kota Batu yang belum memasuki zona hijau. Melansir dari Surya Online, Walikota Batu, Dewanti Rumpoko mengatakan bahwa saat ini pemerintah daerah masih memprioritaskan keselamatan anak-anak, terutama bagi pelajar yang belum mendapatkan vaksin.
Alasan Dibukanya Sekolah
Kurangnya fasilitas penunjang sekolah daring hingga adanya berita KDRT menjadi alasan Mendikbud memutuskan untuk menyegerakan sekolah tatap muka. Sarana dan prasarana pendidikan ataupun kemampuan ekonomi penduduk Indonesia tidaklah sama rata. Oleh karena itu, banyak faktor yang menjadi kendala dari sekolah daring. Seperti yang dibahas Netray sebelumnya dalam artikel Keluhan Warganet Soal Sekolah Daring, banyak warganet yang merasa stres akibat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Hal ini juga dituliskan oleh Republika yang memberitakan terkait segera dilaksanakannya PTM bagi madrasah. Pengamat Pendidikan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfah menilai bahwa sebagian madrasah tidak efektif menjalankan PJJ karena beragam alasan, seperti kendala internet, laptop, dan literasi digital guru dan siswa. Berdasarkan hal tersebut, PTM terbatas itu perlu dimulai bagi madrasah yang berada di zona hijau dan atas izin orang tua.
Top Entitas
Dalam topik ini siapakah entitas yang paling banyak disoroti media dan portal media mana yang paling banyak menyumbang artikelnya? Sosok Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan tentu saja menjadi entitas pertama yang disoroti oleh media sedangkan yang kedua ialah Menteri Dalam Negeri. Tito Karnavian menjadi sorotan setelah memberikan pernyataan terkait perizinan penyelenggaraan PTM di wilayah DKI Jakarta. Hal ini menyusul dengan status DKI Jakarta yang turun menjadi level 3. Lalu, berdasarkan pantauan Netray dengan kata kunci pembelajaran tatap muka, Kompas menduduki peringkat pertama dengan total 81 artikel. Disusul dengan portal media Suara dan Detik.
Keputusan penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) bagi wilayah PPKM level 1-3 menjadi PR tambahan bagi pemerintah untuk menyegerakan dan meratakan pendistribusian vaksin, terutama bagi anak didik dan tenaga pendidik. Fasilitas sarana dan prasana yang dinilai tidak merata sehingga menjadi kendala bagi sekolah daring juga merupakan salah satu faktor disegerakannya PTM ini. Juga seperti yang diungkapkan oleh Mendikbud Nadiem, pandemi yang berkepanjangan ini telah menyasar pada cognitive learning loss anak-anak. Yang tentu saja, hal ini akan berpengaruh pada prestasi generasi penerus bangsa.
Demikian pantauan Media Monitoring Netray terkait wacana PTM. Simak analisi isu terkini lainnya hanya di https://analysis.netray.id/