Lembaga SWF (Sovereign Wealth Fund) pertama pemerintah akhirnya berdiri secara penuh pada pertengahan Februari tahun ini. Indonesia Investment Authority (IIA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) menjadi nama resmi yang diberikan pemerintah terhadap lembaga ini. Lembaga ini nantinya akan menjadi saluran investasi milik negara untuk membiayai pembangunan.

Keberadaan lembaga ini diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “LPI bertujuan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan,”demikian bunyi Pasal 5.  LPI bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

Karena lembaga ini baru seumur jagung, media massa masih akan menyoroti keberadaannya dari segala aspek dan sudut pandang. Melihat kondisi tersebut, Netray Media Monitoring membuat pemantauan pemberitaan daring. Tujuannya adalah guna mencari tahu bagaimana LPI sebagai lembaga SWF berada dalam kacamata media massa. Hasilnya bisa disimak di bawah ini.

Statistika Pemantauan Lembaga SWF Nasional

Wacana keberadaan LPI sebagai lembaga SWF yang baru saja didirikan, ternyata sudah muncul berbulan-bulan yang lalu. Pasalnya, rencana pemerintah untuk memiliki sebuah lembaga SWF terkandung di dalam wacana UU Cipta Kerja. Sehingga Netray mengambil periode pemantauan mulai dari Oktober tahun lalu hingga pertengahan Maret 2021.

Hasilnya seperti yang telah diprediksikan. Melalui kata kunci investasi dan swf, Netray sukses mengumpulkan 1,838 artikel yang diterbitkan oleh 73 portal berita online. Sebagian besar pemberitaan, yaitu sebanyak 1,047 artikel berada dalam kategori Finance and Insurance. Kedua adalah kategori pemerintahan dengan artikel sebanyak 746 buah. Wacana ini praktis hampir tidak muncul dalam kategori pemberitaan yang lain.

Berbeda dengan UU Ciptaker yang mendapat reaksi yang cukup beragam dalam pemberitaan media massa, rencana pendirian lembaga SWF ini sangat jauh dari kontroversi. Buktinya adalah artikel dengan sentimen positif muncul sebanyak 1,198 buah, sedangkan sentimen negatif hanya muncul di 180 artikel saja. Isu investasi biasanya kerap menyedot perdebatan, namun kali ini terpantau cukup adem ayem saja.

Presiden Joko Widodo menjadi tokoh yang paling sering disebut dalam artikel sebanyak 703 kali. Terlepas dari posisinya sebagai kepala pemerintahan, semua proses yang berhubungan dengan investasi dari lembaga ini akan langsung bekerja di bawah tanggung jawab presiden. Selanjutnya terdapat Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Marves Luhut Binsar Pandjaitan masing-masing sebanyak 552 dan 255 kali.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemberitaan terkait keberadaan lembaga SWF memang sudah hadir sejak lama meskipun baru saat ini lembaga tersebut berdiri. Hanya saja dari grafik frekuensi pemberitaan justru pada medio akhir Januari hingga awal Februari terjadi peningkatan jumlah laporan. Penjelasan terkait fenomena ini akan disajikan pada bab selanjutnya.

Harapan Tinggi Lembaga SWF, Prospek Investasi Nasional

Pemantauan Netray berlanjut pada upaya mencerna isu spesifik dari topik pemberitaan. Proses ini dilakukan dengan mencermati diagram Top Words yang mengagregasi kata atau istilah yang paling sering muncul dalam pemantauan. Untuk topik lembaga SWF, di luar kata yang sudah pasti terasosiasi seperti pemerintah atau BUMN, muncul kata infrastruktur dan saham. 

Kemunculan kata infrastruktur antara lain disebabkan oleh prioritas pendanaan LPI dari proyek pembangunan pemerintah adalah prasarana umum seperti jalan tol. Kementerian BUMN dan Jasa Marga telah sepakat untuk mengambil investasi LPI sebagai sumber biaya atau pendanaan proyeknya.

Jalan tol menjadi proyek pembangunan infrastruktur yang diutamakan. Terutama untuk tol Jawa dan Sumatera yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Selain jalan tol, infrastruktur lain yang akan memanfaatkan investasi dari LPI adalah bandara. Proyek paling dekat adalah perluasan Bandara Internasional Soekarno Hatta dan Bandara Internasional Hasanuddin di Makassar.

Keberadaan lembaga SWF nasional sebagai penyedia dana modal membuat sejumlah saham perusahaan target investasi meningkat dalam lantai bursa. Saham perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur, seperti PT Waskita Raya, PT Wika, hingga PT Jasa Marga mengalami kenaikan karena prospek modal di masa depan yang lebih cair lagi.

Sejumlah stimulus yang diberikan kepada rekanan investasi LPI juga turut mendorong kenaikan harga saham perusahaan tersebut. Hal ini memberikan bukti bahwa keberadaan lembaga SWF memang dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian makro nasional.

Selain melibatkan isu spesifik, sejumlah menteri dari kabinet saat ini juga menjadi sumber pemberitaan media massa. Tentu saja selain dari presiden sendiri. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, Sri Mulyani dan Luhut Pandjaitan juga menjadi newsmaker untuk topik ini. Tentu saja dengan kapasitas sesuai kementrian mereka masing-masing.

Bagi Menteri Keuangan, memproyeksikan bagaimana lembaga SWF ini bisa bekerja dengan efektif dan efisien. Baginya pembangunan tak lagi bisa mengandalkan APBN, dan LPI bisa menjadi dana abadi untuk pembangunan tersebut. Sri Mulyani juga berjanji bahwa keberadaan lembaga ini tidak akan merugikan masyarakat.

Penjelasan dari Sri Mulyani muncul setelah ia mendapat sejumlah pertanyaan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka mengingatkan Menkeu untuk tidak berlebihan memberi insentif terhadap mitra SWF. Peristiwa ini yang mengangkat grafik frekuensi pemberitaan wacana lembaga SWF pada akhir Januari hingga awal Februari 2021.

Sedangkan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan penjelasan kepada masyarakat bagaimana Presiden Joko Widodo bisa memiliki gagasan untuk mendirikan lembaga tersebut. Ia juga optimis bahwa keberadaan lembaga ini bisa menjadi mesin pertumbuhan (perekonomian) Republik Indonesia.

Luhut juga memprediksikan berapa besaran dana yang akan dikelola oleh LPI. Menurutnya LPI akan memiliki dana investasi sebesar 9,5 miliar dolar AS atau sebesar 136 triliun rupiah. Bahkan untuk sementara waktu, pemerintah RI sudah memegang dana investasi sebesar 5 miliar dolar. Pemerintah UEA rencananya juga akan ikut berinvestasi setelah melihat keberadaan SWF tersebut.

Melalui keberadaan lembaga SWF, pemerintah Republik Indonesia berharap agar proyek pembangunan semakin lancar. SWF bernama Lembaga Pengelola Investasi ini didirikan untuk mengatur investasi yang nantinya digunakan untuk mengembangkan infrastruktur. Publik seakan bersikap adem ayem di balik keberadaan lembaga ini. Bahkan ketika LPI sendiri merupakan buah dari UU Cipta Kerja yang kontroversial.