HomeCurrent ReportPolemik Larangan Pengecer LPG 3 Kg: Kelangkaan, Blunder Bahlil, dan Protes Pemerintahan...

Polemik Larangan Pengecer LPG 3 Kg: Kelangkaan, Blunder Bahlil, dan Protes Pemerintahan Prabowo

Published on

Kebijakan baru yang membatasi penjualan tabung gas LPG 3 kg hanya di pangkalan resmi Pertamina, tanpa melibatkan pengecer, menuai polemik di kalangan masyarakat. Langkah ini diambil sebagai respons atas melonjaknya harga gas di pasaran, yang seringkali jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni sebesar Rp 18.000–23.000. Maraknya praktik permainan harga oleh oknum tertentu menjadi alasan utama kebijakan yang diteken oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Netray coba memantau pemberitaan di media massa daring serta perbincangan media sosial X untuk melihat bagaimana topik perubahan kebijakan ini diulas dari berbagai sudut pandang. Dengan menggunakan kata kunci 3kg&&gas selama periode 29 Januari hingga 5 Februari 2025, Netray menemukan 2.583 artikel dari 230 portal berita yang memuat kata kunci. 

Gambar 1. Statistik pemberitaan LPG 3 kg

Pemberitaan mengenai pemberhentian distribusi LPG ke pengecer sendiri sudah muncul sejak 29 Februari yang kemudian diikuti dengan berita kelangkaan LPG mulai dari Jakarta, Serang hingga Bantul. Intensitas pemberitaan terkait LPG 3 kg ini sejak awal pemantauan belumlah masif. Kemudian pada hari terlaksananya peraturan yakni pada 1 Februari pemberitaan mulai meningkat hingga 86 artikel berita. Semakin naik pada hari berikutnya dan puncak pemberitaan terjadi pada tanggal 4 Februari sejumlah 1.205 artikel muncul pada hari itu. Pada tanggal ini pemberitaan diwarnai tentang Prabowo yang akhirnya memutuskan kembali pengecer.

Gambar 2. Intensitas pemberitaan gas LPG 3 kg

Sebagai pihak yang menetapkan kebijakan ini, nama Bahlil menjadi sorotan pemberitaan media massa selama sepekan periode pemantauan. Kata  menteri, esdm, dan bahlil muncul cukup menonjol pada grafik top words atau jajaran kata populer. 

Gambar 3. Jajaran top words

Kelangkaan LPG 3 Kg, Media Beritakan Blunder Bahlil

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah sedang memperbaiki tata kelola penyediaan LPG 3 kilogram (kg), maka dari itu pengecer tidak diperbolehkan menjual lagi. Menurutnya, harga LPG eceran tidak boleh mengalami kenaikan lebih dari Rp 6 ribu di atas HET. Namun Bahlil merasa harga-harga eceran ada yang terlalu tinggi melebihi HET, sehingga harus kembali dikelola oleh pemerintah. 

Gambar 4. Sample berita Bahlil

Mendukung Bahlil, Pertamina Patra Niaga pun mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg langsung ke pangkalan resmi untuk mendapatkan harga jual yang sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), sebagaimana yang ditetapkan masing-masing pemerintah daerah.

Gambar 5. Sample berita Pertamina

Menanggapi kebijakan ini, pengamat ekonomi energi, Fahmy Radhi justru merasa kebijakan Bahlil sebagai sebuah blunder lantaran mematikan pengusaha akar rumput, menyusahkan konsumen, dan melabrak komitmen Presiden Prabowo yang berpihak kepada rakyat kecil. Menurutnya dengan adanya pengecer justru dapat membantu masyarakat yang tidak memiliki akses langsung ke Pertamina. Dengan pelarangan ini, ia berpendapat bahwa pemerintah justru berperan memutus usaha kecil dan menengah yang akan berdampak buruk bagi ekonomi masyarakat.

Gambar 6. Sampel berita pengamat

Senada dengan pernyataan Fahmi, entrepreneur Aditya Rahman menilai kebijakan ini akan menyulitkan masyarakat, terutama rumah tangga dan pelaku usaha kecil, karena semakin sulit mendapatkan gas bersubsidi. Ia menyoroti insiden seorang ibu rumah tangga di Pamulang yang meninggal dunia karena kelelahan mengantre. 

ambar 7. Sampel berita pengamat

Sikap kontra juga datang dari DPR, khususnya Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, yang menggerutu bahwa kebijakan yang dikeluarkan Bahlil tak dikoordinasikan lebih dahulu dengan DPR. Ia juga memaparkan fakta bahwa pelarangan pengecer berjualan LPG 3 kg ada persiapan dan sangat mendadak. Tanpa melalui uji coba, mata rantai distribusi langsung dipotong sehingga muncul kekacauan seperti yang terjadi sekarang.

Gambar 8. Sampel berita DPR

Imbas dari kebijakan ini adalah terjadi kelangkaan stok yang juga menjadi sorotan pemberitaan dengan kemunculan kata kelangkaan dalam jajaran kosakata populer. Kelangkaan stok LPG tampak terjadi di kota besar seperti Jakarta, Tangerang, Semarang, Bantul, hingga Kuta. Akibat kelangkaan ini memicu protes warga yang harus harus antre berjam-jam hingga ada yang meninggal karena kelelahan.

Gambar 9. Sampel berita kelangkaan

Di sisi lain Migas Watch menilai kelangkaan ini justru terjadi karena adanya mafia migas. Menurut Ketua MIGAS Watch, Rion Arios dugaan keterlibatan mafia migas terlihat dari adanya distribusi gas yang tidak merata. Adanya indikasi penimbunan gas hingga permainan harga oleh oknum tertentu menjadi penyebab utama krisis ini.

Gambar 10. Sampel berita kelangkaan

Selama periode pemantauan, Kompas menjadi portal yang paling banyak memberitakan terkait gas LPG 3 kg ini sejumlah 333 artikel. Disusul dengan portal Suara dengan 90 artikel dan Detik menerbitkan sejumlah  75 artikel. 

Gambar 11. Jajaran portal populer

Fenomena ini tentu saja tidak luput dari perhatian Warganet. Mereka turut mengkritik kebijakan pemerintah yang dampaknya dirasakan cukup memberatkan bagi masyarakat. Dengan menggunakan kata kunci lpg&&3 serta gas&&lpg selama periode yang sama ditemukan 146,6 ribu unggahan dari 123,5 ribu pengguna antusias membicarakan isu ini. Percakapan di X didominasi dengan sentimen negatif sebanyak 113,9 ribu berbanding percakapan dengan sentimen positif yang hanya 9 ribu unggahan.

Gambar 12. Statistik perbincangan X topik lpg 3 kg

Opini terpopuler datang dari @Theoddy99 yang menganggap pemerintah tidak menyiapkan secara matang kebijakan ini dan merupakan tindakan yang sangat tidak bijak. Ia memikirkan bagaimana masyarakat yang terletak di pelosok desa ataupun pedalaman yang tak memiliki akses ke depot karena terlalu jauh jaraknya. Kemudian akun @kangrusuuhhh_ bahkan menyumpahi agar pemerintah yang ia sebut sebagai ‘manusia rakus’ terkena azab tertimpa gas LPG 3 kg. Sedangkan akun @satuduaupil negara ini akan hancur karena berbagai fenomena yang muncul seperti murid SMA demo, dosen turun ke jalan, hingga akses gas LPG dipersulit. 

Gambar 13. opini warganet

Kasus LPG 3 Kg Pucuk Es Pemerintahan Prabowo

Dibalik warganet yang banyak mengkritik, unggahan mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melalui akunnya @ganjarpranowo seolah menengahi keadaan dengan memberikan informasi terkait kemudahan mendapatkan gas LPG 3 kg melalui website mypertamina.id. Sedangkan Muhammad Said Didu melalui akunnya @msaid_didu menyoroti secara lebih general bahwa pemerintahan Prabowo tidak bisa bekerja untuk rakyat karena dibegal oleh loyalis Jokowi, termasuk salah satunya menyabotase LPG 3 kg. Begitu juga dengan @JhonSitorus_18 yang langsung menyasar Prabowo karena secara tak langsung membunuh rakyatnya sendiri akibat kelakuan anak buahnya, hal ini merujuk pada seseorang perempuan yang meninggal di Pamulang karena kelelahan antre.

Gambar 14. opini warganet

Nama Bahlil juga menjadi sasaran pembahasan warganet terlihat namanya muncul sangat menonjol pada jajaran kata populer. Warganet tampak nyinyir terhadap Bahlil dan mengatainya sebagai bahlul alias bodoh. Hal ini tampak dituliskan akun @Heraloebss. Selain itu akun @bung_madin tampak memaparkan fakta Menteri ESDM Bahlil disemprot warga ketika sidak antrian gas 3 kg di Tangerang. Ia malah terlihat cengar-cengir ketika warga berkesusahan mengantri. Sedangkan akun @03__nakula menyalahkan Bahlil yang mengeluarkan kebijakan ngawur tanpa persiapan hingga menyebabkan antrian warga di berbagai provinsi. Akun @KangManto123 pun terlihat sangat puas ketika Bahlil terkaget karena diomelin warga yang sedang mengantri, hal itu seolah mewakili hati rakyat Indonesia.

Gambar 15. opini warganet

Keprihatinan warganet juga tercermin dalam tagar #PeringatanDarurat seperti yang pernah dilakukan dulu ketika kasus putusan MK dan revisi UU Pilkada. Namun kali ini sedikit berbeda. Unggahan  #PeringatanDarurat masih diiringi gambar Garuda namun dengan latar belakang hitam. Tagar ini berhasil meraup kurang lebih 12 ribu unggahan. Akun @geraldyustiadi menjadi yang terpopuler dalam mengunggah gambar ini. Ia tampak menjabarkan berbagai masalah yang muncul sejak pemerintahan Prabowo. Mulai program pendidikan dan kesehatan yang jadi program dukungan, upah karyawan MBG terlambat dibayar, stok bensin swasta habis berminggu-minggu, hingga tarik ulur subsidi LPG 3 kg yang membuat warga kesulitan mendapatkannya. 

Gambar 16. Jajaran tagar populer

Lalu akun @vrnitt turut getol menggaungkan seruan serupa. Akun ini juga menyebutkan beberapa problem yang terjadi seperti mengesampingkan aspek pendidikan & kesehatan, kasus tukin dosen, monopoli persaingan bensin hingga peristiwa gas LPG 3 kg yang merenggut korban jiwa. Ia bahkan meminta warganet untuk mengibarkan bendera hitam (raise the black flag) yang artinya perlawanan total. Kasus kelangkaan tabung gas LPG 3 kg seperti menjadi pemicu keresahan warganet atas kinerja pemerintahan Prabowo secara keseluruhan.

Gambar 18. opini warganet

Tagar yang populer selanjutnya adalah #IndonesiaGelap yang meraih 8,5 ribu unggahan. Tagarnya ini masih sama diwarnai dengan warganet yang menjabarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di awal 100 hari kepemimpinan Prabowo. Akun @rreadresistance secara gamblang menjabarkan 6 poin diantaranya tanah Papua dirampas demi ilusi swasembada pangan & energy, laut dipagar dan ada HGB di atas laut, seorang ibu meninggal karena mengantri gas LPG 3 kg, pendidikan & kesehatan bukan program prioritas Makan Bergizi Gratis sebagai program yang tidak jelas hingga membuat anak keracunan dan ASN yang berdemo.

Gambar 19. opini warganet

Narasi Pahlawan Kesiangan

Setelah protes hingga kejadian antrian mengular pemerintah akhirnya tak jadi. Pada Selasa 4 Februari 2025 Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil sembari makan siang untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mengakses LPG 3 kg. Bahlil pun akhirnya mengubah kebijakan itu dengan mengalihkan pengecer menjadi sub-pangkalan. Para pengecer pun diimbau untuk bisa mendaftar melalui aplikasi Merchant Apps Pangkalan (MAP) agar bisa memperoleh status sub pangkalan resmi.

Gambar 20. Sampel berita sub pangkalan

Keputusan ini kembali dinyinyiri oleh warganet seperti yang diungkapkan akun @alfathindonesia ia menganggap keputusan Prabowo ini sebagai fake heroism, karena trik ini sudah berkali-kali dilakukan seperti pada saat kasus PPN 12%. Begitu pula dengan @JhonSitorus_18 menyebut Prabowo sebagai pahlawan kesiangan namun harus menunggu rakyatnya meninggal karena kelamaan mengantre.

Gambar 21. Opini warganet

Namun di sisi lain terdapat segelintir warganet yang justru merasa berterima kasih karena Prabowo telah menyelamatkan nasib rakyat. Hal ini seperti yang dilontarkan akun @Abaah. Begitu juga akun @PartaiSocmed merasa sangat bersyukur akan keputusan Prabowo ia memberi saran agar terdapat penertiban bagi pengecer yang curang dan bagi pengecer yang patuh dapat dijadikan mitra resmi.

Gambar 22. Opini warganet

Akun yang paling banyak menarik perhatian warganet jatuh pada akun @Theoddy99 yang memperoleh impresi hingga 8,4 ribu kali. Di posisi kedua terdapat @geraldyustiadi dengan 8 ribu impresi dan posisi ketiga akun @kangrusuuhhh_ mendapat impresi sejumlah 5, 4 ribu kali.

Gambar 23. Jajaran akun populer

Kebijakan pelarangan penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer memicu polemik akibat kelangkaan dan antrean panjang. Kritik datang dari berbagai pihak, termasuk DPR dan warganet yang mayoritas menunjukkan sentimen negatif. Setelah protes meluas dan insiden tragis terjadi, Presiden Prabowo akhirnya merevisi kebijakan dengan membuka peluang bagi pengecer menjadi sub-pangkalan resmi. Kisruh ini menegaskan pentingnya perencanaan matang agar kebijakan tidak justru menimbulkan kekacauan di masyarakat.

Simak analisis terkini dan mendalam lainnya di website Netray https://analysis.netray.id/ Untuk melakukan pemantauan terhadap isu yang sedang berkembang sesuai kebutuhan secara real time, Anda dapat berlangganan atau menggunakan percobaan gratis di netray.id.

Editor: Ananditya Paradhi

More like this

Polemik Pagar Laut: Keterlibatan Jokowi, Sertifikat HGB, dan Ulah Taipan

Pagar laut yang semula diharapkan melindungi kawasan pesisir justru berubah menjadi masalah pelik. Pagar...

Sepekan Makan Bergizi Gratis, Warganet Soroti Potensi Food Waste

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025. Program ini bertujuan...

Pemecatan Shin Tae-yong: Dukungan, Kritik, dan Dinamika Timnas Indonesia di X

Mengawali tahun baru 2025, publik Indonesia dikejutkan oleh kabar bahwa pelatih tim nasional Sepak...