Ketika membuat sebuah kebijakan publik, pemerintah biasanya berbasis pada data yang dikumpulkan oleh lembaga semacam Badan Pusat Statistik atau kajian akademik dari universitas. Tujuannya agar kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran. Akan tetapi di era digital semacam ini, data bisa didapatkan dari banyak tempat. Terutama melalui ceruk-ceruk perbincangan warganet dan pemberitaan media massa daring.

Konfigurasi data yang dewasa ini kerap disebut dengan big data bisa menjadi input alternatif bagi pembuat kebijakan. Bahkan bukan tak mungkin menghasilkan kebijakan hasil kolaborasi big data dan data primer pemerintah. Jadi selain menggunakan data primer seperti yang selama ini dimanfaatkan, pemerintah juga diharapkan mampu mengakomodasi data dari hasil pemantauan dunia digital.

Manfaat Kolaborasi Big Data dan Data Primer Pemerintah

Tujuan kolaborasi big data dan data primer pemerintah tentu saja adalah untuk meningkatkan efektivitas dalam berbagai aspek, seperti pengambilan keputusan, penyediaan layanan publik, serta perencanaan pembangunan. Berikut ini adalah beberapa manfaat kolaborasi big data dan data primer pemerintah.

1. Pengambilan Keputusan Berbasis Data

Dengan memadukan data primer pemerintah yang terstruktur (misalnya data kependudukan, kesehatan, pendidikan) dengan Big Data yang lebih dinamis (misalnya data dari media sosial, transaksi digital, sensor IoT), pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dalam mengambil keputusan.

2. Optimalisasi Pelayanan Publik

Refleksi dari kebijakan publik paling terang adalah pelayanan publik. Kebijakan publik yang diolah dengan baik akan menghasilkan pelayanan publik yang prima. Melalui kolaborasi big data dan data primer pemerintah, pelayanan publik mampu menembus sekat-sekat ruang dan waktu. Semisal dengan data yang dihasilkan dari pemantauan media sosial, pemerintah bisa menghadirkan pelayanan publik yang instan atau memangkas birokrasi yang kerap berbelit-belit.

3. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Sosial

Kolaborasi big data dan data primer pemerintah dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mencegah dan menangani kejahatan, menjaga ketertiban, serta melindungi warga negara. Dengan analisis data yang lebih mendalam dan real-time, pemerintah dapat mengidentifikasi pola-pola kriminalitas, mengantisipasi ancaman keamanan, dan merespons situasi darurat dengan lebih cepat dan tepat.

4. Perencanaan dan Pembangunan Berkelanjutan

Merencanakan kota serta membangun infrastruktur membutuhkan pengambilan keputusan yang akurat dan efisien. Dengan mengintegrasikan data geospasial, data sensor, dan data populasi, pemerintah dapat memahami kebutuhan masyarakat secara lebih mendetail dan merencanakan pengembangan yang lebih ramah lingkungan, efisien, dan tangguh terhadap perubahan iklim. Selain itu, pendekatan berbasis data ini membantu pemerintah merespons tantangan urbanisasi yang cepat dengan solusi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

5. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana

Data dari sensor alam, seperti cuaca, aktivitas seismik, dan data satelit, yang digabungkan dengan data pemerintah terkait peta evakuasi dan rencana darurat, memungkinkan deteksi dini dan peringatan lebih cepat kepada masyarakat. Selain itu, analisis data real-time dari media sosial dan perangkat IoT membantu pemerintah memahami kebutuhan dan kondisi di lapangan selama bencana. Sehingga upaya penyelamatan dan distribusi bantuan dapat dikelola dengan lebih efektif untuk meminimalkan korban jiwa dan kerugian materi selama dan setelah bencana terjadi.

6. Analisis Ekonomi dan Pengambilan Kebijakan

Kolaborasi big data dan data primer pemerintah memungkinkan pembuatan kebijakan ekonomi yang lebih adaptif dan berbasis bukti. Dengan menggabungkan data transaksi digital, perilaku konsumen, dan tren bisnis yang dikumpulkan dari big data dengan data makroekonomi tradisional, pemerintah dapat lebih cepat mengidentifikasi perubahan dalam aktivitas ekonomi, baik di sektor formal maupun informal. Selain itu, kebijakan menjadi lebih tepat sasaran, seperti pajak, subsidi, hingga mengurangi praktik korupsi, dan memastikan stabilitas ekonomi.

7. Pengelolaan Infrastruktur Cerdas

Pengelolaan infrastruktur yang lebih efisien, hemat energi, dan berkelanjutan dapat dioptimasi dengan menggunakan sensor IoT yang memantau penggunaan energi, air, dan transportasi. Pemerintah dapat mengoptimalkan distribusi sumber daya secara real-time dan mencegah pemborosan melalui kolaborasi big data dengan data primer pemerintah. Hasilnya mampu mendeteksi dini masalah infrastruktur, seperti kebocoran jaringan air atau kerusakan listrik, sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan lebih cepat dan efisien.

Contoh Kolaborasi Big Data dan Data Primer Pemerintah

Berikut adalah contoh-contoh konkrit bagaimana kolaborasi big data dan data primer pemerintah. Tentu saja tidak semua bidang memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi yang sama dalam memanfaatkan data digital non konvensional tersebut. Contoh-contoh ini dipilih karena memiliki tingkat pengadopsian big data yang paling tinggi. 

1. Bidang Pengambilan Kebijakan
   • Prediksi Tren Sosial: Menggunakan data media sosial dan survei untuk memprediksi perubahan perilaku masyarakat atau tren ekonomi dapat membantu dalam mengambil atau menentukan kebijakan publik yang tepat.
   • Kebijakan Berbasis Bukti: Data real-time dari berbagai sumber dapat mendukung kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kondisi terkini, seperti dalam penanganan bencana atau krisis kesehatan.
2. Bidang Pelayanan Publik
   • Pelayanan Kesehatan: Dengan mengintegrasikan Big Data dari perangkat medis dan data kesehatan pemerintah, analisis untuk deteksi dini penyakit, perencanaan kesehatan publik, hingga pengelolaan obat-obatan bisa dilakukan dengan lebih baik.
   • Transportasi Cerdas: Big Data dari sensor lalu lintas dan data kendaraan yang dipadukan dengan data transportasi pemerintah dapat meningkatkan efisiensi lalu lintas, mengurangi kemacetan, serta merancang infrastruktur transportasi yang lebih baik.
   • Pelayanan Sosial: Pemerintah bisa menganalisis pola perilaku warga melalui Big Data untuk memahami kebutuhan sosial di berbagai daerah, membantu dalam perencanaan program bantuan yang lebih efektif dan terarah.
3. Bidang Ketertiban Sosial
   • Analisis Kriminal: Big Data seperti data dari CCTV, rekaman sensor, dan media sosial dapat digunakan bersamaan dengan data pemerintah (misalnya catatan kriminal, data demografi) untuk menganalisis pola kejahatan dan membantu dalam pencegahan serta penegakan hukum.
   • Pemantauan Publik: Data sensor dan data geospasial dari Big Data bisa dipadukan dengan data pemerintah untuk memantau aktivitas-aktivitas yang mungkin mengancam keamanan publik, seperti pemantauan bencana alam atau potensi ancaman terorisme.
4. Bidang Perencanaan Pembangunan
   • Urban Planning: Kolaborasi data geospasial dari Big Data (misalnya data sensor, satelit, dan IoT) dengan data pemerintah terkait populasi dan infrastruktur dapat membantu pemerintah dalam merencanakan kota yang lebih efisien dan berkelanjutan.
   • Pemantauan Lingkungan: Pemerintah dapat menggunakan data dari sensor lingkungan (polusi udara, kualitas air) yang diperoleh dari Big Data bersama data lingkungan yang dimiliki pemerintah untuk mengambil langkah lebih tepat dalam mengatasi masalah lingkungan.
5. Bidang Penanggulangan Bencana

• Prediksi dan Respons Bencana: Big Data dari sensor alam, media sosial, dan data lalu lintas dapat memberikan informasi yang cepat tentang potensi bencana. Pemerintah bisa menggabungkannya dengan data internal (misalnya data evakuasi, peta risiko) untuk merespons lebih cepat dan efektif dalam situasi darurat.

6. Bidang Ekonomi
   • Ekonomi Digital: Data transaksi e-commerce dan aktivitas ekonomi digital dari Big Data dapat dipadukan dengan data ekonomi resmi yang dimiliki pemerintah untuk memahami dinamika ekonomi yang lebih rinci, serta memformulasikan kebijakan fiskal atau moneter yang tepat.
   • Pengawasan Pajak dan Subsidi: Integrasi antara Big Data dari transaksi digital dan data pemerintah (seperti pajak atau subsidi) bisa digunakan untuk menganalisis kepatuhan pajak, mengidentifikasi kecurangan, atau menyesuaikan alokasi bantuan kepada masyarakat.
7. Bidang Infrastruktur

• Infrastruktur Energi: Kolaborasi antara Big Data dari sensor energi (misalnya, pemakaian listrik rumah tangga dan industri) dengan data pemerintah bisa mendukung efisiensi distribusi energi, perencanaan jaringan listrik, dan pengurangan emisi karbon.

Air dan Sanitasi: Pemerintah bisa mengintegrasikan data sensor dari jaringan air dan pipa dengan data yang dimiliki, untuk memastikan ketersediaan air bersih dan layanan sanitasi yang lebih baik.

Pemerintah tentu saja tidak perlu menghadirkan analisis big data dan data primer secara mandiri. Sejumlah pihak menawarkan peluang kerjasama kepada pemerintah untuk menjadi provider dari analysis berbasis big data tersebut. Salah satunya adalah layanan dari Netray yang memiliki sejumlah solusi big data bagi semua orang. Produk layanan Netray antara lain media monitoring, kecerdasan buatan, hingga web crawler.