Di era digital ini, big data (data besar) menjadi komoditas berharga layaknya tambang emas. Jika digali dan diolah dengan tepat, tentu membawa manfaat yang berlimpah. Tak hanya berguna bagi dunia bisnis, pemerintah bisa melihat contoh pemanfaatan big data yang selama ini sudah mendatangkan banyak keuntungan di sektor usaha.
Lautan data yang berlimpah apabila dikelola dengan tepat dapat menjadi kunci untuk membuka berbagai peluang. Antara lain sebelum meningkatkan kualitas layanan publik, merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan membangun pemerintahan yang lebih akuntabel.
Dengan pemerintah membangun kebijakan berbasis big data, maka secara umum akan membawa manfaat sebagai berikut. Pertama, meningkatkan pelayanan publik; big data bisa memberikan informasi kepada pemerintah mengenai kebutuhan dan keluhan masyarakat sehingga pelayanan publik bisa lebih baik. Kedua, meningkatkan efisiensi operasional; big data bisa membantu pemerintah memangkas birokrasi yang tidak perlu dan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran.
Ketiga, mencegah kebocoran anggaran; analisa keuangan dari big data bisa membantu pemerintah mendeteksi kemungkinan adanya korupsi atau penyelewengan dana. Keempat, membuat kebijakan berbasis data; dengan data besar, pemerintah bisa mendapatkan informasi akurat mengenai kondisi lapangan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan. Kelima, mendeteksi dini bencana; pemanfaatan sensor dan internet of things (IoT) menghasilkan big data yang bisa dianalisa untuk memprediksi bencana alam.
Contoh Pemanfaatan Big Data Berbentuk Program Pemerintahan
Pemerintah Indonesia beberapa tahun silam ini telah menyadari betapa pentingnya teknologi ini. Berbagai program yang menjadi contoh pemanfaatan big data mulai digulirkan pemerintah antara lain seperti seperti:
Satu Data Indonesia, program ini bertujuan untuk mengintegrasikan data dari berbagai instansi pemerintah untuk menciptakan satu sumber data yang terpusat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 . Datanya pun dapat diakses oleh publik melalui situs data.go.id.
E-KTP atau KTP elektronik menyimpan berbagai data pribadi warga negara Indonesia, seperti nama, alamat, dan sidik jari. Data ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membuka rekening bank, mendaftar layanan publik, dan mengikuti pemilu.
Sistem perpajakan, sistem pemungutan pajak dengan big data mempermudah penyimpanan data tanpa batas yang sebelumnya hanya menggunakan database management system. Layanan e-filing, e-faktur, dan e-bupot telah tersedia guna pengisian dan perhitungan pajak yang lebih efisien dan terintegrasi.
Pelayanan Kesehatan, contoh pemanfaatan data besar dalam dunia medis ini digunakan untuk melacak penyebaran penyakit dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang tersimpan dalam database BPJS Kesehatan.
Roadmap Big Data Nasional, pada tahun 2022, pemerintah meluncurkan Roadmap Big Data Nasional 2020-2024 yang bertujuan untuk mendorong pemanfaatan big data secara efektif dan efisien dalam berbagai sektor.
Strategi Nasional Kecerdasan Buatan (Stranas KA) 2020-2045 , rancangan yang dibuat oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memajukan teknologi AI di berbagai sektor.
Meski telah menghasilkan kebijakan dan program terkait big data, pemerintah masih harus menghadapi beberapa tantangan guna mewujudkan keberhasilan pengelolaan data, seperti:
Ketersediaan Data: Data yang dibutuhkan pemerintah memang banyak tersedia, namun seringkali tersebar di berbagai lembaga dan instansi. Ini membuat integrasi data menjadi tantangan tersendiri. Prinsip berbagi data (data sharing) dan data terbuka (open data) menjadi penting untuk diimplementasikan.
Sumber Daya Manusia (SDM): Analisis data besar membutuhkan SDM yang kompeten. Pemerintah perlu menyiapkan SDM yang ahli dalam analitik data, memiliki kemampuan pemrograman tingkat tinggi, dan berpikir kreatif serta inovatif
Keamanan dan Privasi Data: Keamanan data warga negara menjadi perhatian utama. Pemerintah perlu memiliki regulasi dan infrastruktur yang kuat untuk memastikan keamanan data serta privasi terjaga.
Teknologi dan Infrastruktur: Big data membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai untuk menyimpan, mengolah, dan menganalisis data. Investasi pada infrastruktur dan teknologi pendukung data dengan volume yang masif masih perlu ditingkatkan.
Selain yang telah dipaparkan, kemungkinan masih ada lagi contoh pemanfaatan big data yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Sedikit perpektif dari luar, Netray Media Monitoring sendiri telah memantau sejumlah isu government di media massa dan media sosial. Hasil pemantauan tersebut dapat disimak di blog Netray dan bagi yang tertarik dengan teknologi ini dapat mengunjungi situs Netray untuk mencoba secara gratis.
Editor: Ananditya Paradhi